MAKASSAR– Seorang bayi berusia tiga hari hilang dari ruang perawatan di Gedung Pinang 2 Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo, Makassar, kemarin.

Bayi perempuan dengan berat 3,4 kilogram (kg) itu diduga diculik seorang perempuan yang terekam closed circuit television (CCTV).Perempuan itu mengenakan switer dan baju bergarisgaris warna hitam dan putih.Dia mengambil bayi milik Irmawati, 32,warga BTP Makassar,pukul 04.15Wita,kemarin. Saat hendak dilahirkan, Irmawati mengalami stroke sehingga dia diharuskan caesar oleh dokter rumah sakit,Minggu (28/10) lalu.Setelah itu,bayi tersebut dibawa ke perawatan bayi di bagian kebidanan, Gedung Pinang 2.

Kepada anggota Polsek Tamalanrea, nenek sang bayi, Ratnawati,menyebutkan dirinya masih sempat melihat cucunya itu pada pukul 03.00 dinihari kemarin saat terbangun. Lalu dia tidur kembali. Satu jam kemudian, sekitar pukul 04.15 Wita, dia terbangun lagi dan sudah kehilangan sang bayi dari sisinya. Pada waktu yang bersamaan, petugas rumah sakit,Andila, juga hendak memeriksa keadaan bayi yang baru lahir itu.

Namun, dia sudah hilang.Andila mengaku masih melihat bayi itu pada pukul 04.00. Andila langsung menghubungi petugas keamanan rumah sakit dan melaporkan peristiwa tersebut. Kepala Unit Gawat Darurat RSUP Wahidin Sudirohusodo Mustajab membenarkan kehilangan bayi tersebut.“ Memang bayi itu hilang dan masih sementara dicari, bayi itu dinyatakan hilang sejak subuh tadi,” katanya saat dikonfirmasi SINDO di RSUP Wahidin,kemarin.

Sementara Kepala Unit Reskrim Polsekta Tamalanrea AKP Salim Datang mengatakan, pelaku telah diidentifikasi.“ Benar ada penculikan dan saat ini sementara dilakukan pengejaran,terhadap pelaku,” katanya. Menurut Salim, penculik bayi tersebut disinyalir seorang wanita, karena terekam di CCTV.“Ini terlihat dalam kamera pengawas rumah sakit,meski dalam kamera pelaku tidak terekam langsung mengambil bayi tersebut,”ungkapnya.

Dia mengatakan,walaupun pelaku tersebut tidak terekam saat mengangkat bayi, tapi dia disinyalir sebagai pelaku. Karena hanya dia yang bermalam bersama bayi tersebut di Gedung Pinang.Setelah kejadian itu,perempuan yang diperkirakan berumur 22 tahun itu juga sudah pergi. Polisi sempat memperlihatkan tiga lembar foto hasil rekaman kamera pengawas RSUP yang telah dicetak.Di sana terlihat seorang wanita yang memakai jilbab, switer,dan baju bergaris-garis hitam putih.

“Untuk mengejar pelaku,kami telah berkordinasi dengan pihak pelabuhan untuk mempersempit gerak pelaku,”jelasnya. Terpisah,Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait selama 2012 telah menangani 21 kasus penculikan bayi.Sebagian besar bayi yang diculik dalam kasus itu berhasil dikembalikan ke orangtua mereka.

“Dari 21 kasus, yang sudah kembali sebanyak 18 bayi,” kata Arist. Dia mengatakan, para penculik bayi dan anak pada umumnya beraksi di rumah sakit bersalin. Selain itu,mereka banyak berkeliaran di lingkungan sekolah maupun perumahan.” Yang menjadi sasaran penculikan adalah bayi dan anak-anak di bawah umur,” terangnya. Maraknya kasus penculikan bayi di rumah sakit bersalin, tambah dia, disebabkan kurangnya penerapan standard operating procedure (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Bagi rumah sakit maupun puskesmas yang tidak memberikan keamanan yang baik,maka akan menjadi ancaman kejahatan,” ungkapnya. Dia menambahkan, selain kasus penculikan bayi, kasus kekerasan anak dan perdagangan seks komersial juga menjadi ancaman yang cukup tinggi. “Dari 2.509 kasus kekerasan, 62%-nya dilakukan oleh keluarga terdekat,” katanya.

Sumber: makassarterkini.com

Gedung khusus untuk perawatan Ibu dan Anak di RSUD Atambua, NTT

Program Sister Hospital yang dikoordinatori oleh PMPK FK UGM, dilaksanakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT, AIPMNH dan beberapa RS Pendidikan besar di Indonesia telah memasuki fase dari dua tahun yang direncanakan. Pada fase ini, semua RS yang terlibat telah mulai menyiapkan exit strategy masing-masing agar apa yang telah dilaksanakan di RSUD-RSUD di NTT dapat terjamin kesinambungannya.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama program Sister Hospital ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di NTT. Strategi yang ditempuh adalah health service provision, yaitu dengan mengirimkan residen senior atau dokter spesialis dari RS Pendidikan besar di Jawa, Bali dan Sulsel (RS Mitra A) ke RSUD-RSUD di NTT (RS Mitra B) sehingga availabilitas tenaga ahli dapat lebih terjamin. Selain tenaga dokter, juga dilakukan pengiriman tenaga perawat dan bidan untuk memperkuat PONEK di RS Mitra B. Untuk lebih menjamin kontinuitas dari output program, ada kegiatan capacity building untuk mentransfer knowledge dari RS Mitra A ke RS Mitra B. Kegiatan ini antara lain melalui program magang khususnya tenaga perawat PONEK dari Mitra B ke ruang perawatan di RS Mitra A.

Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana jika program Sister Hospital ini telah selesai, apakah ketersediaan pelayanan spesialistik di RSUD dan mutunya tetap akan bisa dijaga sebagaimana saat program ini masih berlangsung? Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari stakeholder masing-masing RSUD, bukan hanya dukungan moral melainkan juga dukungan komitmen dalam membuat kebijakan dan peraturan di level daerah yang mendukung serta dukungan anggaran. Sebagai contoh, RSUD Larantuka memerlukan sekitar 14M untuk meneruskan berbagai program, termasuk yang memang sudah direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2013. Namun kenyataannya APBD yang selama ini mampu dialokasikan oleh pemerintah kurang dari itu untuk seluruh kebutuhan RS. Kebutuhan RS untuk obat-obatan dan alkes mencapai 2,4 M, namun hanya mampu dipenuhi oleh APBD kurang dari 1 M. Dengan kondisi ini, sulit bagi RSUD untuk mempertahankan kondisi saat program Sister Hospital masih ada.

Pasien di RSUD di NTT

Disisi lain, system yang dibangun oleh program Sister Hospital dan PML belum menyentuh semua aspek. Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun dan keterbatasan SDM, improvement belum dapat dikerjakan disemua aspek sekaligus. Namun apa yang sudah dicapai perlu dipertahankan, dan improvement di aspek lain perlu diteruskan oleh RS secara mandiri.

Misalnya saat RS dinyatakan lulus akreditasi, tentu status sudah terakreditasi ini harus dipertahankan pada saat setelah penilaian selesai. Memang saat ini KARS dan Kemenkes sedang membangun system akreditasi yang akan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dalam memonitor dan membina RS pasca akreditasi. Namun sebelum system ini selesai dibangun dan berjalan dengan baik, saat ini RSUD perlu membangun system internalnya untuk menjaga mutu agar tetap baik. Banyak RS yang belum memiliki perawat supervisor misalnya, untuk memonitor berjalannya system PONEK di RSUD. Di struktur RSUD ada kepala ruang, namun tanggung jawabnya tidak sampai pada mengawasi mutu klinik.

Beberapa RS sudah mulai konsisten menyediakan fasilitas cuci tangan

Komite medis juga tampaknya belum menjalankan fungsi sebagai pengawas mutu yang baik. Hal ini salah satunya tampak pada banyaknya resep yang tidak sesuai dengan formularium, padahal persediaan obat dan alkes di RS lebih up to date – karena disusun berdasarkan masukan dari Tim RS Mitra A – dibandingkan dengan obat yang diresepkan oleh oknum dokter spesialis di RSUD.  Ini membuat banyak pasien harus membeli obat di luar RS dan persediaan RS jadi tidak terpakai. Dalam hal ini, RS perlu punya mekanisme pengawasan dan evaluasi kepatuhan terhadap formularium.

Hasil evaluasi terhadap salah satu RSUD misalnya, didapat terjadi penurunan manajemen SDM pada pelayanan yang terkait dengan PONEK. Penurunan ini terjadi karena saat ini telah tidak ada tenaga residen yang diperbantukan di RS tersebut. Pada evaluasi yang dilakukan periode sebelumnya, tenaga residen ini tetap dihitung sebgaai input. Agar RSUD ini mencapai standar PONEK, tentu harus ada kesinambungan tenaga untuk mengisi kekosongan yang ada. Masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk membenahi pelayanan di RSUD di NTT. Semuanya ini membutuhkan dukungan dalamberbagai bentuk, termasuk anggaran dari pusat maupun daerah. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan tanpa anggaran yang besar, misalnya monitoring dan evaluasi oleh tim internal RS terhadap terlaksananya SOP. RS hanya perlu menunjuk orang atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut, dengan anggaran yang minimal. Namun lebih banyak program yang membutuhkan anggaran yang adekuat, mulai dari yang “kecil” seperti konsistensi pengadaan bahan habis pakai untuk cuci tangan, hingga yang “besar” seperti pengadaan instalasi pengelolaan limbah yang benar.

Seorang perawat senior dari RSAB Harapan Kita menangani pasien bersama perawat dari RSUD Kefamenanu di ruang perawatan bayi

Peraturan larangan merokok di tempat umum dan perkantoran secara signifikan mengurangi jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit akibat penyakit serangan jantung, stroke, dan asma, di seluruh dunia.

Penelitian menunjukkan bahwa “peraturan bebas rokok” di 33 daerah mengurangi jumlah pasien rawat inap akibat serangan jantung sampai 15 persen dan 16 persen penurunan rawat inap karena stroke.

Larangan merokok juga menekan jumlah pasien asma dan penyakit paru obstruksi kronik sampai 24 persen.

“Larangan merokok memiliki dampak langsung dan dramatis bagi kesehatan dan biaya kesehatan,” kata ketua peneliti Stanton Glantz, direktur Center for Tobacco Control Research and Education di Universitas California, AS.

Larangan merokok sendiri sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Amerika Serikat, Uruguai, Jerman, dan Selandia Baru, yang bertujuan untuk melindungi orang yang tidak merokok karena risiko perokok pasif terkena penyakit gangguan pernapasan juga tinggi.

Penelitian yang dilakukan Glantz adalah studi meta-analisis . Dalam studi jenis ini peneliti berusaha menemukan pola dari beberapa penelitian.

Penurunan jumlah pasien rawat inap paling tinggi ditemukan di area yang peraturannya cukup ketat, misalnya larangan merokok di restoran, bar, juga tempat kerja.

“Hukum yang menyeluruh memiliki dampak yang lebih besar,” kata Glantz.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa merokok seharusnya dilarang di semua area publik tanpa terkecuali.

Dalam sebuah laporan penelitian di jurnal Archieves of Internal Medicine, para peneliti dari Mayo Clinic di Rochester menemukan angka serangan jantung turun sampai 33 persen di wilayah Minnesota, AS, dalam kurun waktu 18 bulan pasca diberlakukannya larangan merokok. Sementara itu angka kejadian kematian mendadak turun 17 persen.

Sumber: kompas.com

Bangunan Posyandu Plus Bantuan Unicef  pada tahun 2008   lalu, kini terbangakalai tanpa adanya penghuni yang mengunakan tempat  itu yang dibangun begitu bagus.

Terkait terbengkalainya Posyandu Plus tersebut Warga pedalaman di gampong non status Bidari, Langkahan, Aceh Utara, mengaku sangat kecewal terhadap dinas kesehatan maupun pemerintah setempat yang dinilai kurangnya peduli terhadap masyarakat pedalaman Aceh Utara.

Kekesalan Masyarakat bukan hanya satu unit  Posyandu Plus yang dibantu dari Unicef pada tahun 2008 lalu hingga kini dibiarkan terlantar, tetapi kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat maupun pendidikan bagi warga pedalaman tersebut.

Keuchik (kepala kampung-red) Non status Bidari, Kecamatan Langkahan, Aceh utara, Zainun.S, mengatakan saat di jumpai Berita sabtu sore, (20/10) setelah rampung digarap Posyandu tersebut namun tidak dioperasikan sampai saat ini bahkan kondisi gedung itu sudah mulai rusak dan tidak ada seorang-pun paramedis yang tinggal di pusat kesehatan terpadu tersebut.

Akibatnya, katanya lagi, warga setempat menjadi resah dan kesulitan untuk mendapat layanan kesehatan. “Tak tanggung-tanggung, jika warga ingin berobat harus menempuh puluhan kilometer untuk sampai ke Puskesmas yang berada di kecamatan berikutnya ,namun jalan yang harus ditempuh sangat jauh,”kata Zainun

Diminta kepada pemerintah Aceh Utara supaya pihak dinas kesehatan dan pendidikan untuk bisa mengunjungi langsung di mana bisa melihat keadaan di desa tersebut supaya pihak terkait tersebut  sesegera mungkin untuk mengirimkan tenaga medisnya semacam mentri atau lainnya ketempat kami agar jaminan kesehatan para warga bisa cepat tertangani.

Kepala dinas kesehatan Aceh Utara , M.Nurdin, SKM,MM saat di konfirmasi mengenai terbengkalainya Posyandu Plus bantuan Unicef tersebut bahwa pihaknya akan mengecek nantinya.

Sumber: beritasore.com

Dokter yang bertugas di Siloam Hospitals Manado (foto beritamanado)

Manado – Peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Kota Tomohon nampaknya harus gigit jari untuk mengklaim hak-hak asuransi di Rumah Sakit (RS) swasta yang berkedudukan di Kota Manado. Pasalnya, pelayanan pemberian pengembalian biaya pengobatan bagi pasien seperta Askes, hanya berlaku di RS milik pemerintah.

Hal tersebut sebagimana penegasan staff PT Askes Kota Tomohon yang terindetifikasi bernama Nyong dan receptionis bernama Lydia. Menurut keduanya, pelayanan bagi peserta Askes hanya berlaku bagi peserta yang menjadi pasien di RS milik pemerintah termasuk puskesmas.

“Pasien peserta Askes yang memilih untuk langsung berobat rawat nginap di RS Swasta tidak bisa dilayani, apalagi yang RS yang berkedudukan di Kota Manado, termasuk Siloam Hospital,” tutur keduanya.

Dijelaskannya, sesuai prosedur, pasien peserta Askes harus melalui pengobatan di puskesmas dan RS pemerintah, atau dari puskesmas merujuk ke RS pemerintah. Selain itu, Akses Tomohon tidak bisa memberikan rekomendasi atau menerbitkan surat pengantar bagi paserta Askes yang berobat di luar wilayah kota Tomohon.

“Aturannya, pasien harus ke RS Malalayang, kenapa ke RS Siloam. Jadi pasien peserta Askes yang langsung ke RS Swasta tetap tak bisa mendapatkan pelayanan Askes,” tegas mereka.

Dikonfirmasi terpisah, A. Pelealu, salah satu staff PT Askes di Siloam Hospital menjelaskan bahwa peserta Askes yang masuk di RS Siloam, atas permintaan sendiri tidak menjadi jaminan Askes. “Itu harus sesuai prosedur, kalau pasien itu masuk ke RS lewat unit gawat darurat, dia harus melalui RS terdekat di wilayah tempat tinggal pasien,” ujar Pelealu.

Ditambahkannya, sesuai prosedur Askes, kalau bukan gawat darurat itu harus melalui rujukan dokter keluarga atau puskesmas. “Jadi kalau pasien itu misalnya berdomilisi di kabupaten Minahasa, rujukannya harus ke RS Prof Kandou atau RS Ratumbuisang,” jelasnya, seraya mengingatkan bahwa untuk kasus gawat darurat, jaminan Askes dapat berlaku di RS dimana saja, lewat klaim perorangan. Tapi kalau itu bukan kasus gawat darurat, tak ada jaminan Akses di RS Swasta.

Sumber: beritamanado.com

KENDARI : Rumah sakit Umum (RSU) Bahteramas Sulawesi Tenggara (Sultra), telah mengeluarkan anggaran besar yaitu Rp61,6 miliar untuk membeli alat kesehatan (alkes) guna melengkapi peralatan yang ada di gedung baru rumah sakit tersebut.

Direktur RSU Bahteramas Sutra Nurdjajaddin di Kendari mengatakan dana itu untuk pembelian tempat tidur, CT scan 62 slaise, monitor dan lampu operasi.

“Kemudian meja operasi, alat foto rontgen, alat sterilisasi, alat dapur dan inkubator,” kata Nurdjajaddin yang merupakan dokter spesialis syaraf ini, Minggu 28 Oktober 2012.

Menurutnya, khusus alat CT scan 62 slaise merupakan alat yang canggih dan hanya beberapa rumah sakit di Jakarta yang memiliki alat tersebut.

Ia mengatakan, anggaran pembelian alat kesehatan tersebut berasal dari empat sumber pendanaan yakni dari pusat investasi pemerintah sebanyak Rp30 miliar.

“Kemudian dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) sebanyak Rp23,4 miliar, dana APBN dalam hal ini dana alokasi khusus (DAK) sebanyak Rp3,2 miliar dan dana APBN perubahan sebanyak Rp5 miliar,” katanya.

Meskipun sudah mengeluarkan anggaran sebesar itu kata Nurdjajaddin, namun pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran untuk melengkapi peralatan kesehatan di rumah sakit tersebut.

“Kami masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp10 miliar untuk pembelian alat operasi di rumah sakit ini,” katanya.

Sumber: eksposnews.com

GAZA – Rumah Sakit Indonesia (RSI) yang dibangun MER-C dapat berfungsi sebagai RS biasa. Sehingga RS yang dibangun di Bait Lahiya, Jalur Gaza, Palestina ini tidak hanya dapat digunakan untuk menampung korban perang saja. Tapi memang maksud awal dari pembangunan RS ini untuk menampung korban perang.

“Dulu di saat perang dengan Israel 2009 lalu, RS Assifa, satu-satunya RS yang dijadikan rujukan di Gaza City. Pada saat itu, RS Assifa mengalami kelebihan beban pekerjaan dan korban,” ujar Presidium MER-C, Jose di Bait Lahiya, Gaza, Kamis (24/10)

Jose menjelaskan bahwa untuk itulah RS Indonesia dibangun, namun RS ini dapat digunakan di saat damai pula.

Pembangunan RS Indonesia ini masih membutuhkan dana sebesar Rp 30 miliar. Sampai saat ini, dana yang telah terkumpul sebesar Rp 25 miliar.

Namun biar bagaimana pun RS Indonesia telah memiliki 5 kamar operasi dan 10 tempat tidur ICU. RS ini dilengkapi juga dengan klinik anak, neorologi, penyakit dalam, jantung dan sebagainya.

“RS ini telah memiliki bank darah yang amat diperlukan di saat-saat darurat,” jelas Jose.

RS Indonesia juga melayani rekonstruksi dan rehabilitasi orang cacat. Mereka yang cacat dapat dilatih di sini, agar nantinya dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari.

Sumber: berita99.com