Klungkung– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung menunggak pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) pegawainya selama tiga bulan, dengan nilai mencapai Rp6 miliar. RSUD Klungkung tidak memiliki cukup uang, karena pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kerap terlambat. Untuk mengatasi masalah ini, RSUD Klungkung berencana meminjam dana talangan dengan jaminan klaim BPJS.

Kerangka Acuan Kegiatan

Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK – KMK UGM bekerjasama dengan Minat Manajemen Rumah Sakit FK – KMK UGM menyelenggarakan 

Diskusi melalui webinar mengenai: 

“Memahami PMK No. 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dari Perspektif Pengelola RS” 

Kamis, 6 Februari 2020

 Pengantar

Setelah PMK Nomor 30 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PMK Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sempat ditunda pelaksanaannya, kini Kementerian Kesehatan RI akhirnya mengeluarkan PMK Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur hal tersebut. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK Nomor 30 Tahun 2019.

Ada banyak hal yang berbeda pada PMK Nomor 3 Tahun2020 ini dibandingkan dengan dua PMK pendahulunya. Berbagai perubahan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan JKN, rujukan berjenjang, sampai ke distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan. Banyak RS akan naik kelas karena kapasitas tempat tidurnya memenuhi syarat. Tarif yang menjadi dasar pengajuan klaim ke BPJS juga akan berbeda. Dari sisi supply, peluang bagi dokter spesialis untuk bekerja di kota besar makin terbuka lebar dengan banyaknya RS Kelas C dan Kelas D yang bisa menjadi tempat praktik. Lalu bagaimana pemerintah menjamin RS – RS di kota kecil dan DTPK tetap terisi oleh dokter spesialis?

Berbagai isu di atas akan mempengaruhi cara – cara pengelolaan rumah sakit di  masa depan. Hal ini menjadi concern Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK – KMK UGM dan para pengelola Minat Manajemen Rumah Sakit, yang melatarbelakangi dilaksanakannya diskusi ini.

Tujuan

Diskusi ini bertujuan untuk:

1. Membedah PMK Nomor 3 Tahun 2020 dan membahas perubahan – perubahan peraturan mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit;
2. Mendiskusikan apa saja konsekuensi perubahan peraturan pada rumah sakit dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan;
3. Mengusulkan rekomendasi mengenai strategi untuk menjamin ketersediaan pelayanan di daerah non-kota besar dan DTPK.

 Agenda Kegiatan

Hari, Tanggal             :  Kamis, 6 Februari 2020

Waktu                         :  09.00 – 12.00 WIB

Tempat                       : Auditorium Lt.1 Gedung Pascasarjana Tahir Foundation FK – KMK UGM

Link Webinar             : https://attendee.gotowebinar.com/register/5067807826671455491

Webinar ID                : 687 – 580 – 771

 Target Peserta

1. Direktorat Pelayanan Rujukan Kementerian Kesehatan
2. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Perhimpunan dan Asosiasi RS (PERSI, ARSADA, ARSSI, ARSPTN, ARSVI, dan lain – lain)
4. Pemilik dan Pengelola Rumah Sakit
5. Peneliti dan Konsultan Manajemen Rumah Sakit
6. Dosen dan Mahasiswa S2 khususnya Minat Manajemen Rumah Sakit/Administrasi Rumah Sakit

Narasumber dan Moderator

Narasumber:

Dr. dr. Beni Satria, S.Ked, M.Kes, SH, M.H.Kes.

Moderator:

Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes.

 Detail Susunan Acara

 Referensi

• PMK Nomor 30 Tahun 2019
• PMK Nomor 56 Tahun 2014
• Paparan Kemenkes RI tentang Klasifikasi dan Perizinan RS

 Informasi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK – KMK UGM

DUMAI – Setelah sempat melakukan mogok kerja para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai kembali bekerja seperti biasa.

“Hari ini seluruh dokter sudah mulai bekerja seperti biasa,” kata Sekretaris Daerah Kota Dumai, Herdi Salioso Rabu (29/1/2020).

Sekda berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Mudah-mudahan kejadian serupa tidak terulang lagi. Kasihan masyarakat yang ingin berobat,” ungkap Sekda.

Karawang – Direktur Utama RSUD Kabupaten Karawang Diduga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 tahun 2014, karena telah mengangkat Kepala Instalasi Forensik RSUD dari gelar akademik yang bukan berasal dari ahli medis.

Entah karena faktor politik atau ekonomi, Kepala Instalasi Forensik sebelumnya bahkan dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh orang lain dengan gelar akademik Sarjana Agama (S.Ag).

Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah itu sudah bisa melayani seperti operasi katarak.

Selain operasi Katarak, RSUD Benteng juga sudah bisa melayani operasi sesar. Dirut RSUD Benteng dr Listikasari Hillen mengungkapkan, bahwa hal tersebut dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2020

Side Meeting SE012– The Equity Initiative

Accelerating UHC for Communities Endangered by Child Trafficking, Forced Migration, and LGBTQ2+ Discrimination

A Bottom-Up Approach to Advancing UHC: Voices, Stories, Opportunities

Manuel Dayrit, Laksono Trisnantoro, Sheila Guico, Tala Al-Rousan, Panusart Poonkasetwatana, Ana Santos

Wednesday, 29 January 2020

Side Meeting
Opening Session
Plenary Session 0
Plenary Session 1

Parallel Session 1.2
Parallel Session 1.4
Plenary Session 2
Parallel Session 2.1

Parallel Session 2.2
Parallel Session 2.3
Parallel Session 2.5
Parallel Session 3.2

Parallel Session 3.4

Health inequity is an intractable problem and requires multi-sectoral action.  This session is to support a UHC movement that engages structures with a deep sensitivity to the experiences of the community.  We would like to see UHC from the bottom-up, from the lens and experiences of communities, looking through the lenses of vulnerable populations whose hurdles to universal health coverage overlap with risks to life and limb.  UHC reform to improve health equity service delivery to make health system people centered.  For vulnerable population such as refugees in the Middle Eastern need for assistance greater than need of victims of natural disaster.  But there is still difficulties access to refugee in the community, 1 health worker for 1,600 refugees and 3 health care providers for 1,600 refugees.   There are concerns in camps such as poor living condition exacerbate respiratory illness, high cost of basic food, gender violation, child marriage, and also in urban setting such as limited access to secondary and tertiary health facilities and lack of legal work opportunity. 

Child protection is also one of the issues that 77% victims are female and 23% are male that 69% are abused by parents, relatives’ close friends and 41% by sibling group.  It needs a coordinated strategy for effective law enforcement, effective after care to improve personal wellbeing, and effective prosecutive.  It also needs to concern about continuum of care in terms of moment of rescue, assessment, rehabilitation, reintegration, and restoration.  Other issue is access to medical treatment for vulnerable people such as LGBTQ2+. Still, there is a judgment for marginal society and some challenges such as restricted space for this society, limited resources, and approach to government.  For all of those extraordinary situations need effort regarding to health financing from global fund, health workers distribution and deployment, also consider the political view for the government. 

Rapporteur Team

Abelardo Apollo David, Jr.

Bawi Mang Lian

Elisabeth Listyani

Han Win Htat

Jin Xu

Sharon Low

Co-Rapporteur

Eugeu Yasmin

MAKASSAR – Penyakit Diare Dehidrasi, dominasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurut Kasubag Humas dan Pemasaran RSUD Daya Kota Makassar Wisnu Maulana, itu tercatat sejak awal Januari ini (2020).

“Iya, dari awal Januari 2020 ada 19 kasus Diare Dehidrasi di RSUD Daya,” kata Wisnu kepada tribun, Rabu (29/1/2020) siang.

Wisnu Maulana menilai, dominasi penyakit Diare Dehidrasi bisa jadi disebabkan oleh kondisi cuaca yang kini tidak menentu.

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah antisipatif terhadap mewabahnya virus Corona yang telah menyebar di 13 negara.

Meskipun hingga saat ini virus Corona belum masuk di Indonesia, Pemkab Banyuwangi telah lakukan sosialasasi pencegahan hingga menyiapkan ruang isolasi di RSUD Blambangan.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Widji Lestariono seusai menggelar rapat bersama Direktur RSUD Blambangan dr. Indah Lestari, bersama jajarannya di Banyuwangi, Selasa (28/01/2020), mengatakan, RSUD Blambangan telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan jika ada yang terdeteksi terjangkit virus corona di Banyuwangi.

PEKANBARU — Sejumlah dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai, Riau, menggelar aksi mogok kerja di Dumai, Selasa (29/1). Akibatnya ratusan pasien terlantar dan tidak mendapat pelayanan medis.

Hal itu disebabkan kurangnya komunikasi antara manajemen rumah sakit dengan dokter. Pasien yang datang sejak pagi, pulang dengan rasa kecewa akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hanya ada beberapa perawat terlihat melayani pasien, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Ternyata, aksi ini telah berlangsung sejak Senin (27/1), sehingga mengakibatkan pelayanan Poliklinik serta tindakan Operasi Elektif atau yang tidak terjadwal RSUD Dumai ditutup. Sekretaris Daerah Kota Dumai, Herdi Salioso menyebutkan, mogok kerja dokter karena terjadi salah komunikasi akibat perubahan aturan. Juga terkait persediaan obatan serta pelayanan.

Sidoarjo – RSUD Sidoarjo menerima pasien dari salah satu PJTKI asal Pasuruan. Tenaga kerja wanita (TKW) asal Hongkong itu dibawa ke RSUD Sidoarjo karena suhu badannya sangat tinggi.

Humas RSUD Sidoarjo M. Idham mengatakan pasien yang diterima itu berjenis kelamin perempuan dan dirujuk ke RSUD Sidoarjo sekitar pukul 09.00 WIB.

“Memang benar ada pasien yang dirujuk kemari. Jenis kelamin perempuan,” kata Idham kepada detikcom saat dihubungi melalui telepon selulernya Senin (27/1/2020).