Ambon : Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr. M. Haulussy Ambon dikhawatirkan bakal ditutup pada 2020, bila tidak dilakukan perbaikan manajemen serta memperbaiki seluruh peralatan kesehatan yang saat ini dalam kondisi rusak.
“Bila ingin RSUD Haulussy tetap eksis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perombakan manajemen termasuk menggantikan direkturnya,” kata anggota Komisi D DPRD Maluku, Saodah Tethool di Ambon, Kamis (16/6).
Karena banyak peralatan kesehatan diantaranya mesin CT Scan dan cuci darah yang sudah lama rusak, tetapi tidak dilakukan pembenahan, selanjutnya muncul berbagai keluhan dari masyarakat terhadap lpeayanan medis.
Menurut Saodah, bila Pemprov Maluku tidak segera melakukan perbaikan manajemen dan peralatan medis RSUD Haulussy dalam waktu dekat, maka orang akan lari ke rumah sakit lain yang pelayanan maupun peralatan kesehatannya dinilai lebih baik.
“Dalam waktu dekat ini akan dibangun rumah sakit swasta berstandar internasional di Kota Ambon, seperti RS Siloam tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Apalagi bila rumah sakit ini menerima pelayanan pasien pemegang kartu BPJS, maka orang akan berbondong-bondong masuk RS Siloam, sementara RSUD Haulussy Ambon akan menjadi sepi pasien.
Sedangkan, Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Majid sebelumnya mengakui kalau dokter umum dan spesialis tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik karena ada problem manajerial di RSUD, maka itu akan mengganggu fungsi pelayanan di sana.
Selain itu juga muncul keluhan-keluhan terkait soal dokter umum maupun spesialis untuk pemenuhan dan penyelesaian hak-hak mereka yang menjadi tanda tanya.
Untuk itu DPRD memanggil tenaga perawat karena jumlahnya cukup banyak dan mereka menjadi elemen yang ikut memberikan penopang cukup besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan di RS, termasuk memanggil manajemennya.
Tujuannya, DPRD ingin memastikan seluruh masalah yang ada di sana bisa dieksplorasi secara mendalam untuk dicari solusi terbaik.
Niatan utama adalah memastikan bahwa tidak boleh lagi ada keluhan berlebihan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan RS yang rendah.
Apalagi RSUD Haulussy Ambon ini sudah menjadi Badan Umum Layanan Daerah (BULD) sehingga memiliki otonomisasi dari fungsi penataan keuangan termasuk independensi tata kelolanya.
“Tetapi kita harus mendorong agar RSUD Haulussy bisa maksimal menjadi RS rujukan yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal berkaitan dengan fungsi pelayanan,” katanya.
DPRD juga akan mengkonfirmasi semua persoalan yang terjadi dan ada penegasan yang bisa didorong secara baik sehingga manajemen yang berada dibawah tata kelola direktur, melakukan penataan atau perbaikan terhadap fungsi pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan RS yang profesional.
Sumber: tribun-maluku.com