LAPORAN SEMINAR DAN DISKUSI
TEKNOLOGI TELEMATIKA SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT DAN MEMPERKUAT PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH SULIT DAN TERPENCIL
Kampus FK UGM Yogyakarta, 17 Juli 2013
Diskusi Panel 1 Pengalaman dan Kebutuhan
Tujuan dilaksanakannya seminar ini adalah membahas potensi dan pengelolaan system IT untuk mengembangkan RS di daerah sulit dan melebarkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara khusus, seminar ini membahas: (1) Pengalaman PKMK FK UGM menggunakan teknologi telekomunikasi di Papua dan NTT, (2) Memahami teknologi VSAT dan sistem jaringan PUSDATIN dan TELKOM untuk pengembangan, (3) Sistem teletraining dan telemedicine yang membutuhkan struktur, dana, tenaga ahli, dan kegiatan yang terkoordinasi, serta (4) mengembangkan telehealth dan telemedicine lebih lanjut untuk RS di daerah sulit. Salah satu bagian menarik dalam seminar ini adalah selain pemaparan materi terkait, juga dilakukan diskusi (baik face to face antara peserta seminar dengan pembicara, maupun diskusi peserta dengan pembicara dari NTT dan Papua melalui skype dan telepon).
Pengalaman dan Kebutuhan
Pengalaman FK UGM bekerjasama dengan NTT dan Papua dipaparkan oleh dr. Sitti Noor Zaenab, MKes. Pengalaman dan kendala yang di hadapi selama melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan 11 RS NTT. Banyak suka dan dukanya, salah satu sukanya adalah keunggulan menggunakan teknologi jarak jauh adalah murah dan hemat. Secara umum, telehealth telah berjalan namun masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain: kapasitas jaringan yang belum memadai, sehingga pada beberapa kegiatan teleconference terpaksa menggunakan jaringan telepon agar komunikasi tetap berjalan. Kendala lainnya adalah kedua belah pihak harus menemukan waktu yang tepat, sehingga perjanjian kegiatan harus dilakukan jauh-jauh hari. Menurut Zaenab, “kata “sabar”, merupakan salah satu kunci agar program ini akan terus berjalan.”
Pada sesi penyusunan manual rujukan dengan menggunakan telemedicine, Ign. Praptorahardjo memaparkan bahwa sistem alert menggunakan sms dan email gateway dapat digunakan untuk menyampaikan pesan misalnya mengingatkan jadwal pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan pengalaman dari pemanfaatan sistem alert ini, salah satu dampak yang diperoleh adalah proses pelaporan keadaan KIA menjadi lebih baik.
Dari sisi ekonomi pembelajaran jarak jauh sangat murah dibandingkan dengan pola pembelajaran klasik yang sudah biasa dilakukan. Berdasarkan pengalaman, biaya pembelajaran tatap muka hampir 700 juta (selama 2 minggu), sedangkan dengan metode pembejaran jarak jauh hanya dengan 24 juta (selama 6 minggu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran jarak jauh (teleconference) merupakan metode pembelajaran yang sangat baik dan lebih murah.
Selanjutnya, dikatakan juga bahwa beberapa kelemahan yang dihadapi, antara lain perangkat teknologi (SDM dan fasilitas) yang masih terbatas dan belum merata di seluruh daerah terpencil. Pembicara juga menuturkan bahwa, Prof. Laksono sangat berperan dalam memberikan motivasi dan membuka wawasan agar penggunaan fasilitas yang telah diberikan KEMENKES lebih dioptimalkan.
Secara lebih praktis pengalaman dalam menggunakan teknologi telematika ini disampaikan oleh Unice Pricilla S. mengenai Pengalaman FK UGM melakukan teletraining di 4 (empat) kabupaten/ kota di Papua menggunakan VSAT PUSDATIN dan speedy serta oleh Dr. Sutikno, SpOG mengenai Pengalaman RS Harapan Kita dengan RSUD Kefamenanu, Kabupaten Kefamenanu NTT. Kebutuhan tenaga ahli dikarenakan kemampuan kinerja daerah terpencil, sering tidak mencapai target kinerja yang disyaratkan oleh KEMENKES. Dalam kondisi ini telemedicine merupakan sarana alternatif untuk berbagi ilmu saling asah, asih dan asuh pusat dan daerah terpencil. Pada Maret 2013, RSUD Kefamenanu memperoleh bantuan V-Sat dari KEMENKES. Dengan adanya sarana ini, RSUD Kefamenanu dapat melakukan konsultasi medis jarak jauh (telemedicine) dengan RS Harapan Kita, Jakarta. Tim ahli RS Harapan kita menggunakan media video jarak jauh dalam memandu jalannya SC, yang dilakukan di RSUD Kefamenanu. Beberapa menfaat yang diperoleh dengan telemedicine adalah memudahkan beberapa pekerjaan dokter misalnya saat pelaksanaan operasi sesar (SC). Manfaat lain adalah bimbingan teknis, sarana diskusi, bantuan diagnosis, transfer ilmu. Dr. Sutikno SpOG mengatakan bahwa “melalui telemedicine akan tercipta kondisi asah, asih dan asuh antara pusat dan daerah terpencil. Hal ini dapat terjadi asalkan partner kerja memiliki komitmen dan didukung oleh kemampuan personal (mental, pengetahuan anatomi (pengetahuan teknis), dan kemampuan lainnya yang memadai). Pada akhir sesi ditambahkan bahwa dengan kemajuan teknologi, saat ini telemedicine telah dapat dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI.
Dari sudut pandang RSD yang berada di daerah sulit, Drg. Mercy (Direktur RSUD Bajawa, Kab. Ngada, NTT) menyampaikan mengenai Kebutuhan RS di daerah sulit untuk menggunakan telehealth dan telemedicine dari aspek klinis dan nonklinis. Teleconference sebagai pemicu tenaga kesehatan untuk terus belajar (mempersiapkan diri minimal 1 hari sebelumnya untuk teleconference). Dampak lainnya adalah hal ini menjadi salah satu cara untuk menarik minat dokter untuk bertahan lebih lama mengabdi di daerah terpencil. Namun masih ada bambatan yang ditemui dalam menggunakan teknologi ini, yaitu masih lemahnya signal serta kompetensi SDM dalam mengoperasikan peralatan Teleconference yang belum memadai.
Aspek Teknologi
Berbicara teknologi telematika jelas melibatkan topic-topik yang terkait dengan teknologi yang digunakan dan SDM sebagai operator teknologi tersebut. Oleh karena itu, pada sesi selanjutnya, Drg. Vensya memaparkan mengenai Jaringan PUSDATIN KEMENKES dalam membangun budaya keselamatan pasien di RS. Menurutnya, hal penting yang harus menjadi perhatian adalah pemanfaatan dan pengembangan telehealth tidak hanya dibutuhkan hardware dan software namun juga harus didukung oleh brainware penggunanya.
Nasrun Hadi yang menjadi pembicara selanjutnya tidak dapat hadir namun dapat memberikan materinya melalui teleconference. Menurut Nasrun, untuk menggunakan VSAT daerah harus mempersiapkan seluruh perangkat keras dan perangkat lunak, serta beberapa skenario pendukung lain. Misalnya penggunaan fasilitas/jaringan telepon jika proses telehealth dengan menggunakan jaringan internet bermasalah.
Pendapat Nasrun di atas dilengkapi oleh Aryanto Nugroho yang menyajikan secara rinci mengenai Perlengkapan di RS dan pusat pembelajaran yang akan menggunakan telehealth dan telemedicine. Menurut pengalamannya sebagai teknisi dan operator hubungan komunikasi antara Tim UGM dengan pihak lain melalui teleconference, ada beberapa perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bahkan dia juga menggunakan beberapa perangkat elektronik yang merupakan hasil modifikasi. Perangkat dimaksud, tidak dapat ditemukan di toko-toko elektronik atau hargany aynag terlalu mahal. Modifikasi alat dilakukan untuk tujuan efisiensi biaya. Misalnya modifikasi speaker, membuat biaya jauh lebih hemat dibandingkan dengan membeli speaker jadi. Aryanto, juga memaparkan cara penggunaan skype, sebagai salah satu media pembelajaran jarak jauh.
Pada sesi diskusi trelihat bahwa umumnya peserta menyambut antusias era telehealth ini. Pertimbangan utamanya adalah letak topografi Indonesia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Telehealth dapat menjadi salah satu solusi. Seminar ini membuka wawasan, bahwa dengan perkembangan teknologi, “jarak dan waktu” bukan menjadi masalah. Sudah jelas bahwa kedepannya, pengembangan website RS, Perguruan Tinggi dan berbagai instutusi terkait dapat digunakan sebagai platform pengembangan sistem teletraining dan telemedicine.
Disamping berbagai hal-hal positif yang dapat diambil melalui teknologi telemedicine, beberapa hal yang masih menjadi kendala berdasarkan pengalaman beberapa pembicara, antara lain masalah signal telekomunikasi yang masih menjadi kendala utama sebagaimana diutarakan oleh penyaji dan kebutuhan SDM ditiap daerah yang dapat mengoperasikan teknis pelaksanaan telemedicine. Diharapkan KEMENKES, selain memberikan bantuan fasilitas VSAT, juga mempertimbangkan masalah SDM yang akan membantu teknis pelaksanaannya. Ibaratnya, apalah artinya memiliki “jalan tol” dan mobil, namun tidak ada “supir” yang dapat menjalankan mobil tersebut untuk sampai ketujuan. (Bustanul Arifin)
Tulisan Terkait:
Aplikasi Telemedicine di Seluruh Dunia
Telemedicine Indonesia Terhambat Biaya Mahal
Telemedicine: Harapan baru untuk meningkatkan kapasitas RS daerah terpencil
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, telah mengadakan pertemuan bimbingan teknis untuk RS khusus daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur di Hotel Mutiara, Yogyakarta pada 3-5 Juli 2013. Acara ini diadakan di daerah Yogyakarta karena mengingat 30 persen RS khusus di Indonesia berlokasi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan usaha pengembangan RS khusus di Indonesia dan mendiskusikan isu-isu seputar RS khusus. Agenda pertemuan ini juga akan membahas sistem pembiayaan RS khusus di era SJSN pada 2014 mendatang. 
Agenda
Narasumber :
Bali, PKMK. Masih dalam rangkaian program Sister Hospital di Provinsi NTT, pada tanggal 14 Juni 2013 telah berlangsung Seminar Advokasi Badan Layanan Umum Daerah yang diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai kebijakan dan pelaksanaan BLUD di Rumah Sakit Daerah. Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari anggota DPRD, Kepala Daerah beserta jajarannya yang terkait, Dinas Kesehatan Provinsi, AIPMNH dan DPC serta tim UGM.
Seminar ini dibuka oleh DR. Dr. Hyron Fernandez mewakili Kepala Dinas Kesehatan, yang menyatakan bahwa regulasi tentang BLUD sudah lama ditetapkan namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak RSUD khususnya di NTT yang belum menerapkan PPK BLUD. Hal ini terkait dengan kondisi dimana persepsi yang masing berbeda-beda mengenai BLUD, padahal BLUD bersifat lec specialis. Hal ini dipertegas oleh Yos Hendra, SE, Ak., MM selaku course director acara ini yang pada pengantarnya menjelaskan bahwa BLUD bagi RS pemerintah merupakan amanat Undang-undang. Salah satu masalah krusial adalah tarif yang oleh pengambil kebijakan di daerah biasanya ditetapkan semurah mugkin padahal biaya pelayanan kesehatan cenderung lebih tinggi untuk menghasilkan mutu yang lebih baik.
Pada sesi peran Dinas Kesehatan dalam Mendukung BLUD di RSUD, DR. Hyron menegaskan bahwa Dinkes harus memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat bagi RSUD untuk memenuhi BLUD. Fasilitasi ini dapat berupa meningkatkan SDM, fasilitas, hingga advokasi kepada stakeholder RS. Selain itu, Dinkes Provinsi juga dapat mendukung secara finansial melalui APBD provinsi, APBN dan dukungan dana dari external agencies.
Ada kekhawatiran bahwa jika menjadi BLUD, maka tarifakan dibuat sesuai dengan unit cost yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan tarifsaat ini. Sehingga nantinya akan lebih banyak subsidi yang dibutuhkan dari APBD untuk menutupi biaya operasional BLUD. Mengenai kekhawatiran ini Prof. Laksono Trisnantoro melalui media Skype™ menyampaikan bahwa subsidi ini penting untuk menjaga mutu pelayanan di RS di NTT. Ada dana dari BPJS yang harusnya tetap bisa diakses oleh RS-RS di daerah sulit, namun ada syarat yang harus dipenuhi, misalnya pelayanan harus dilakukan oleh dokter spesialis. Jika RS di daerah sulit tidak memiliki dokter spesialis, maka nantinya tidak akan bisa mengklaim dana BPJS tersebut. Pada akhirnya dana-dana BPJS hanya akan dinikmati oleh RS maju di kota-kota besar yang dokter spesialisnya sudah lengkap.
Dr. Henyo Kerong dari AIPMNH mengamini apa yangtelah disampaikan oleh Prof. Laksono tersebut. Menurut Dr. Henyo, AIPMNH melihat bahwa masalah kesehatan ibu dan anak di NTT termasuk juga masalah gizinya masih perlu mendapat perhatian. Terkait dengan target mendapaian MDGs, AIPMNH menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan membenahi sturktur pelayanan di rumah sakit melalui penerapan PPK BLUD.
Seminar ini menjadi semakin hangat ketika memasuki sesi Peran Pemda (yang diharapkan) dalam pelaksanaan BLUD oleh Wisnu Saputro, SE (Subdit BLUD Kementerian Dalam Negeri, Wisnu Saputro, SE). Wisnu menekankan bahwa BLUD harusnya hanya menjadi alat Pemda untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Apa yang ada di RS memang sudah menjadi tugas Pemda. Pelayanan harus bagus namun disisi lain ada regulasi membatasi. Oleh karena itu tugas Pemda untuk memfasilitasi agar SKPD yang menerapkan PPK BLUD (seperti RS) tidak melanggar regulasi yang berlaku umum, yaitu dengan menetapkan SKPD terebut sebagai PPK BLUD. 
Dengan ditetapkan sebagai PPK BLUD, maka ada perkecualian yang akan diterapkan pada SKPD tersebut, mulai dari pengelolaan kas, utang, piutang, asset/barang, kerjasama, pengadaan barang dan jasa dan sebagainya, semuanya untuk tujuan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan. Yang mendapat penekanan adalah bahwa pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan boleh dikelola secara langsung tanpa melalui Perpres, sedangkan pendapatan dari jasa layanan boleh dikelola dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pengalaman dari RSUD Ende yang telah menerapkan PPK BLUD sejak 1 Januari 2013 sangat menarik sebab dipaparkan sebagai satu contoh yang sangat dekat dengan kondisi sebagian besar RSUD di NTT. 
Meskipun baru menerapkan PPK BLUD selama enam bulan, namun RSUD Ende yang mendapat bimbingan dari RS Panti Rapih dan RSUD Panembahan Senopati, Bantul, Yogyakarta, telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerahnya berua peraturan kepala daerah yang dibutuhkan untuk menerapkan aturan tersebut. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh RSUD Ende, antara lain tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan segera setelah RSUD menerapkan PPK BLUD, sebagaimana halnya tuntutan SDM (yang hanya memahami sebagian dari esensi BLUD) terhadap pendapatan mereka. 
Setelah program Sister Hospital untuk sebelas RSUD di Provinsi NTT berlangsung selama tiga tahun, upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu mulai menunjukkan hasil. Program yang dilahirkan dari Strategi Revolusi KIA oleh Pemerintah Provinsi NTT ini telah berhasil memperbaiki aspek pelayanan di RSUD. Kompetensi tim PONEK ditingkatkan, fasilitas dan manajemen RS dibenahi, RS diakreditasi agar memenuhi standar pelayanan yang disyaratkan, dan advokasi kepada pemerintah daerah dilakukan terus menerus untuk mendukung perbaikan pelayanan ini, khususnya untuk mendanai keberadaan dokter spesialis yang dibutuhkan. Namun meskipun berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi masih tetap tinggi bahkan cenderung meningkat. Hal ini terungkap saat Semiloka Strategi Penurunan Angka Kematian Bayi, Evaluasi Hasil Monev dan Manual Rujukan Program Sister Hospital di Surabaya, 28-30 Mei 2013 yang lalu.
Hasil audit menunjukkan bahwa penyebab kematian bayi ini adalah asfiksia, infeksi dan BBLR. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa kematian paling banyak terjadi pada bayi usia kurang dari 28 hari. Artinya, neonatal masih merupakan masa kritis. Saat bayi dilahirkan di fasilitas kesehatan, kontak dengan petugas dan fasilitas tersebut hanya terjadi sampai dengan 6 jam kemudian. Setelah itu bayi akan berada di rumah bersama keluarga sehingga jika terjadi keadaan gawat akan sulit penanganannya.
Sebenarnya 70% kematian bayi dapat dicegah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh RSUP Dr. Karyadi Semarang, jika sejak masa kehamilan perawatan antenatal care sudah dilakukan dengan benar, maka banyak bayi yang bisa diselamatkan. Masalah lain yang juga dihadapi adalah endemi malaria. Banyak ibu hamilyang juga sekaligus menderita penyakit malaria sehingga perlu penanganan khusus. Oleh karena itu Puskesmas, Posyandu dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di masyarakat harus diperkuat. RS perlu memberikan bimbingan teknis dan meng-update manual rujukan. Kemitraan antara RSUD, Pemda Provinsi dan Kabupaten serta perguruan tinggi (Undana) sangat diperlukan untuk bersama-sama menurunkan angka kematian bayi tersebut.
Ada faktor non teknis yang berpengaruh terhadap kematian neonatal, yaitu:
Namun diakui juga bahwa selama program SH ini berlangsung, fokus diletakkan pada penanganan ibu. Hal ini karena ibu lebih mudah dipantau terutama jika telah terdeteksi sebagai ibu hamil dengan risiko tinggi.Namun pada bayi, karena kontak dengan rumah sakit hanya terjadi sampai dengan enam jam setelah dilahirkan, maka pada proses perawatan selanjutnya yang dilakukan di rumah tidak terpantau lagi oleh RS.
Strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi adalah sebagai berikut:
Kupang. Kegiatan Sister Hospital dan Performance Management & Leadership untuk 11 RSUD di Provinsi NTT terus berlanjut. Memasuki Bulan Mei 2013 ini, tim UGM bersama dengan Undana, POGI dan IDAI Kupang (yang sebagian besar merupakan tenaga medis di RSUD Prof. Yohannes), Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta Bapelkes Kupang melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui progress yang telah dicapai oleh 11 RSUD tersebut bersama dengan Mitra A-nya masing-masing. Selain Monev, kegiatan yang juga diagendakan pada bulan Mei ini adalah pelatihan RBA untuk Manajer Keuangan RSUD serta capacity building untuk tim Monev.
Pada tahun 2013 ini, peran mentor lokal hilang dan digantikan oleh koordinator yang ada di masing-masing RSUD (staf internal RSUD). Selain itu, peran tim Undana, organisasi profesi dan Dinkes Provinsi juga ditingkatkan dengan melibatkan mereka pada proses monev di 11 RSUD. Tentunya sebelum melakukan monev ada proses brainstorming untuk menjelaskan program, progress yang telah dicapai pada 2011 dan bagaimana rencana kegiatan di tahun 2013 yang akan dimonitoring dan dievaluasi.
Masih di Bulan Mei dilakukan juga capacity building untuk melatih tim monev tersebut lebih lanjut sehingga pada kegiatan berikutnya tim lokal akan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, dan tim UGM bisa secara bertahap menyerahkan tanggung jawab kepada tim lokal. Capacity Building yang berlangsung tiga hari ini juga bertujuan untuk membentuk tim pendamping persiapan BLUD bagi RSUD-RSUD di NTT. Diharapkan nantinya RSUD di Provinsi NTT yang membutuhkan pendampingan dapat memanfaatkan sumber daya lokal sehingga bisa menghemat anggaran rumah sakit, dibandingkan jika mengambil tenaga dari luar NTT. Selain itu, penguasaan tenaga ahli lokal terhadap akar masalah dan budaya di NTT tentunya lebih baik dibandingkan dengan penguasaan konsultan dari luar NTT, dimana pemahaman ini nantinya menuntun pada alternatif solusi, strategi dan program kegiatan untuk meningkatkan kinerja RSUD.
Kegiatan capacity building ini dihadiri oleh kurang lebih 30 peserta yang berasal dari P2K3 (Pusat Penelitian Kebijakan Kedokteran dan Kesehatan) yang berada di bawah Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, pengurus dan anggota POGI dan IDAI ynag juga merupakan staf medis di RSUD Prof. Yohannes Kupang, serta tim dari PKMK FK UGM. Kegiatan ini menghasilkan suatu kesepakatan mengenai:
