| Edisi Minggu ke 11: Selasa 17 Maret 2020
Reportase Webinar Memasukkan Social Determinant of Health pada Pelayanan Kesehatan
Social Determinants of Health (SDH), diartikan sebagai faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan dan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Diskusi diawali oleh Dr. Leila Mona Ganiem, seorang Komisioner Konsil Kedokteran Indonesia, akademisi, dan pengamat kedokteran yang menyebutkan banyak penelitian menunjukkan kondisi lingkungan seseorang dapat mempengaruhi kesehatan melebihi faktor genetik orang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi SDH dan mencari solusi untuk faktor – faktor tersebut. Peran Lintas Sektor dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19
Virus Covid-19 akhirnya merebak di Indonesia. Sejak 30 Desember 2019 sampai 16 Maret 2020 pukul 08.00 WIB, terdapat 1.138 orang yang diperiksa dari 28 provinsi dengan hasil pemeriksaan yaitu 1.011 orang negatif (188 orang ABK kru kapal World Dream dan 68 orang ABK Diamond Princess), 134 kasus konfirmasi positif Covid-19 dan 10 sampel masih dalam pemeriksaan. Adapun wilayah Indonesia yang penduduknya terkena virus Corona meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab.Bekasi, Depok, Cirebon, Purwakarta, Bandung), Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan), Jawa Tengah (Solo), Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Utara (Manado), Bali dan DI Yogyakarta. Covid-19 dan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat Rentan
Jika berbicara Covid-19, kesadaran akan kesehatan seperti cuci tangan, tetap di rumah jika sakit, tutup mulut saat batuk atau bersin, karantina mandiri, social distancing, menjadi hal yang sangat dipertimbangkan saat ini. Namun, apakah kita juga mempertimbangkan masyarakat rentan? Disparitas terpapar, seperti di transportasi publik, pemukiman padat penduduk, ataupun kondisi pekerjaan menjadi determinan sosial tersendiri. Social distancing menjadi absurd bagi masyarakat yang bekerja menggunakan transportasi umum, seperti diberitakan penuhnya halte bus atau MRT karena diberlakukan pengurangan jam dan rute operasional sehingga terjadi antrean dan kerumunan padat yang dapat meningkatkan resiko terpapar virus tersebut. Hal yang sama juga menjadi tantangan bagi para petugas kesehatan yang merupakan garda terdepan untuk penanggulangan pandemik ini. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Penanganan COVID-19: Lesson Learnt Dari Negara Lain untuk RS di Indonesia |
|
10 Teknologi Terbaru Menghadapi Covid-19 |
|
|
Jaminan Kesehatan Universal untuk Wanita, Anak dan Remaja | ||
Edisi Minggu ke 10: Selasa 10 Maret 2020
| Edisi Minggu ke 10: Selasa 10 Maret 2020
Penanganan COVID-19: Lesson Learnt Dari Negara Lain untuk RS di Indonesia
Awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan merebaknya kasus infeksi virus Corona yang berawal di Provinsi Hubei Tiongkok pada Desember 2019. Dengan penyebarannya yang cepat dan belum diketahui dengan pasti bagaimana persisnya virus ini menyebar – diduga melalui droplet dan kontak langsung – WHO telah menyatakan kejadian ini sebagai pandemi. Per 9 Maret 2020 sudah ada hampir 110.000 kasus positif yang dikonfirmasi oleh 73 negara, dan 80% kasus tersebut ada di Tiongkok. Meskipun demikian, saat ini Italy muncul sebagai episentrum baru penyebaran virus tersebut dengan cepatnya pertambahan kasus positif disana. 10 Teknologi Terbaru Menghadapi Covid-19
Perkembangan infeksi Covid-19 hingga saat ini masih menjadi perhatian besar masyarakat dunia, pasalnya jumlah negara yang mengkonfirmasi kasus infeksi ini terus bertambah. Indonesia sendiri hingga Selasa (10/3) malam tercatat memiliki 27 kasus positif infeksi Covid-19. Namun demikian, hingga saat ini WHO masih menyatakan bahwa infeksi Covid-19 sebagai sebuah kejadian luar biasa atau outbreak. Jaminan Kesehatan Universal untuk Wanita, Anak dan Remaja
Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) memandang jaminan kesehatan universal sebagai suatu investasi politik dan juga sebagai sebuah kesempatan untuk memajukan kesehatan pada kaum wanita, anak – anak, dan para remaja. Jaminan kesehatan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang, termasuk kaum rentan. Pada pertemuan yang dilakukan oleh PBB mengenai jaminan kesehatan, ditekankan peran penting pelayanan kesehatan primer, yang terdiri dari partisipasi komunitas, layanan primer, dan aksi multisektor. Webinar Memasukan Social Determinant of Health pada Pelayanan Kesehatan 18 Maret 2020 Social determinant of health, dapat diartikan sebagai faktor sosial yang mempengaruhi status kesehatan. Berbagai faktor sosial, sebagai contoh tingkat pendidikan, penghasilan, etnis dan faktor – faktor lain sering dikaitkan dengan kondisi kesehatan seseorang. Di Indonesia, faktor sosial tersebut sangat beragam dari satu individu dengan lainnya didalam sebuah masyarakat, maupun antar daerah di penjuru negeri. Situasi tersebut menyebabkan kesenjangan kesehatan dikarenakan sebagian kaum yang menempati tingkat sosial yang relatif tinggi akan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Laporan Terbaru Infeksi Covid-19 : 2 WNI Positif |
|
Banjir, Kesenjangan Masyarakat dan Disparitas Pasca Bencana |
Edisi Minggu ke 9: Selasa 3 Maret 2020
| Edisi Minggu ke 9: Selasa 3 Maret 2020
Webinar Memasukan Social Determinant of Health pada Pelayanan Kesehatan 18 Maret 2020 Social determinant of health, dapat diartikan sebagai faktor sosial yang mempengaruhi status kesehatan. Berbagai faktor sosial, sebagai contoh tingkat pendidikan, penghasilan, etnis dan faktor – faktor lain sering dikaitkan dengan kondisi kesehatan seseorang. Di Indonesia, faktor sosial tersebut sangat beragam dari satu individu dengan lainnya didalam sebuah masyarakat, maupun antar daerah di penjuru negeri. Situasi tersebut menyebabkan kesenjangan kesehatan dikarenakan sebagian kaum yang menempati tingkat sosial yang relatif tinggi akan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Laporan Terbaru Infeksi Covid-19 : 2 WNI Positif
Senin (2/3) pagi, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia baru saja menemukan 2 kasus positif Covid-19 yang saat ini telah dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Kedua WNI yang terjangkit infeksi Covid-19 ini merupakan seorang wanita berusia 64 tahun dan anaknya seorang wanita berusia 31 tahun, dimana pasien berusia 31 tahun tersebut merupakan orang yang memilki kontak dengan WNA Jepang yang belum lama dinyatakan positif infeksi Covid-19. Banjir, Kesenjangan Masyarakat dan Disparitas Pasca Bencana
Foto yang dicuitkan di twitter oleh @hhaanniiyy (01/01/2020) berikut menjadi bahan perbincangan menarik di sosial media pada awal 2020. Dari foto yang diunggah, menunjukkan adanya sebuah kompleks permukiman mewah dengan kolam renang yang berwarna kehijauan, sementara di sekitarnya dikelilingi banjir, menyoroti kesenjangan mencolok antara kompleks elit dengan perumahan biasa di kawasan Jakarta Pusat. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Reportase Webinar Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia |
|
Reportase Webinar Pembahasan PMK 3/2020: Kemungkinan Penerapan Single Tarif |
|
|
Train The Trainers In Hand Hygiene: Pendekatan Standar untuk Memandu Pendidikan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | ||
Edisi Minggu ke 8: Selasa 25 Februari 2020
| Edisi Minggu ke 8: Selasa 25 Februari 2020
Reportase Webinar Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia
PKMK – Yogya. Salah satu bagian dari CoP for Health Equity ialah diskusi melalui webinar. Webinar kali ini diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Dr. Kadek Tresna Adhi, dosen dari Universitas Udayana, Bali. Kadek memaparkan hasil penelitian di Kabupaten Gianyar yang menjadi lokus stunting dan mengaitkan dengan stunting di Bali secara keseluruhan. Secara garis besar, Bali sebagai daerah yang padat dengan pariwisata telah menghasilkan kondisi ekonomi yang memadai untuk warga lokal secara umum. Dengan adanya akses pada nutrisi dan pelayanan kesehatan yang relatif mudah diperoleh, faktor yang mempengaruhi stunting di Bali berpusat pada perilaku masyarakat dan pemerintah daerah. Reportase Webinar Pembahasan PMK 3/2020: Kemungkinan Penerapan Single Tarif
PKMK – Lembang. PKMK menyelenggarakan webinar serial pembahasan PMK 3/2020 pada Rabu (19/2/2020) di Lembang. Sesi ini merupakan lanjutan diskusi Sistem Rujukan Pasca Terbitnya PMK Nomor 3 Tahun 2020: Bagaimana Sistem Rujukan Pasien BPJS Dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi. Divisi manajemen rumah sakit Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan diskusi mengenai Kemungkinan tarif tunggal setelah terbitnya PMK Nomor 3/2020. Diskusi ini dimoderatori oleh Putu Eka Andayani, SKM, MKes dengan narasumber Yos Hendra, SE., MM., Ak., CA., M.Ec.Dev., MAPPI Cert (Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK UGM) dan dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, PhD Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RS UNS), serta pembahas Suwanta (PERSI, Ketua Kompartemen Bina Pembiayaan Kesehatan) Train The Trainers In Hand Hygiene: Pendekatan Standar untuk Memandu Pendidikan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Harmonisasi dalam pelatihan kebersihan tangan untuk para profesional terkait pencegahan dan pengendalian infeksi (infection prevention and control/ IPC) masih kurang. Peneliti menggambarkan pendekatan standar untuk pelatihan, menggunakan konsep “Train-the-Trainers” (TTT) untuk para profesional IPC dan menilai dampaknya terhadap pengetahuan kebersihan tangan di enam negara. Peneliti mengembangkan kursus TTT berbasis simulasi tiga hari berdasarkan Strategi Peningkatan Kesehatan Tangan Multimodal Organisasi Dunia. Untuk mengevaluasi dampaknya, peneliti telah melakukan kuesioner pengetahuan sebelum dan sesudah kursus. Tes peringkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah pelatihan. Model TTT dalam kebersihan tangan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan. Para profesional IPC dapat menggunakan metode pelatihan rujukan ini di seluruh dunia untuk menyebarkan pengetahuan lebih lanjut kepada petugas layanan kesehatan lainnya. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di jurnal BMC Webinar Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia Kamis, 27 Februari 2020 Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat dalam dekade terakhir, kesenjangan dalam bidang gizi masih tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi Stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
| Seri Diskusi PMK No. 3/2020 Oleh PKMK dan MMR FK-KMK UGM |
|
Mengenal Kembali Academic Health System (AHS) Dalam Pendidikan Kedokteran Indonesia | |
|
|
Cakupan Kesehatan Universal untuk Layanan Inovatif dan Efektif : Pengalaman One Day Surgery – Phaholpholpayuhasaena Hospital | Mendirikan Sistem Kesehatan yang Efektif Tidak Berhenti Setelah Desentralisasi | |
Edisi Minggu ke 7: Selasa 18 Februari 2020
| Edisi Minggu ke 7: Selasa 18 Februari 2020
Seri Diskusi PMK No. 3/2020 Oleh PKMK dan MMR FK-KMK UGM PKMK FK KMK UGM bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Manajemen Rumah Sakit menyelenggarakan 3 seri webinar untuk membahas PMK No. 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Seri Webinar ini dimaksudkan sebagai upaya untuk monitoring dan evaluasi kebijakan PMK No. 3/2020. Mengenal Kembali Academic Health System (AHS) Dalam Pendidikan Kedokteran Indonesia
Academic Health System (AHS) atau sistem kesehatan akademis merupakan pengorganisasian yang terdiri dari Rumah Sakit Pendidikan, Fakultas Kedokteran, satu atau beberapa Istitusi Pendidikan Profesi Kesehatan lainnya, lembaga riset, wahana pendidikan, dan institusi yang melakukan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. AHS merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan kesehatan terintegrasi yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset unggul dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Cakupan Kesehatan Universal untuk Layanan Inovatif dan Efektif : Pengalaman One Day Surgery Phaholpholpayuhasaena Hospital Layanan inovatif berbasis cost effectiveness dapat dipelajari pada layanan One Day Services (ODS) yang disediakan oleh Phaholpholpayuhasaena Hospital, di Provinsi Kanchanaburi. Rumah sakit ini terletak di bagian barat Thailand dan berbatasan dengan Myamar sehingga tidak hanya melayani penduduk Thailand namun juga penduduk minoritas yang bermigrasi dari Myanmar. Bermula dari padatnya rawat jalan terkait kasus bedah dan harus menunggu selama 3 – 6 bulan sehingga membuat pasien frustasi, maka pada 2009, rumah sakit ini mulai memberikan layanan ODS. Pada awal mulai, berbagai tantangan dihadapi seperti pasien yang harus berpindah antar lantai untuk diperiksa oleh beberapa dokter spesialis sebagai persiapan operasi, beban kerja perawat bertambah, dan pasien mesti menunggu waktu operasi sehingga menimbulkan stres. Mendirikan Sistem Kesehatan yang Efektif Tidak Berhenti Setelah Desentralisasi Indonesia memulai mengimplementasikan kebijakan desentralisasi antar sektor pada 2001. Dengan negara terbesar di Asia Tenggara, komposisi geografis, adat dan etnis yang beragam, desentralisasi dapat memudahkan pemerintah pusat dalam mengatur negara secara keseluruhan, dan membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan spesifik untuk setiap daerah. Desentralisasi telah memberikan perbaikan pada segi ekonomi, kemiskinan, dan edukasi, tetapi permasalahan masih ditemukan pada segi sistem kesehatan di Indonesia (Flynn 2014). Diskusi dan Webinar Outlook Arah Kebijakan RS di Era JKN Apa Dampak PMK No. 3/2020 terhadap Tarif INA-CBG? Bagaimana Kemungkinan Adanya Tarif Tunggal? Rabu, 19 Februari 2020 Pada 2020 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan PMK No. 3/2020 yang mengatur Klasifikasi dan Perizinan RS. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK 30/2019. Dipandang dari segi proses kebijakan, terbitnya PMK No. 3/2020 menarik untuk dikaji karena ada pro dan kontra. Webinar Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia Kamis, 27 Februari 2020 Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat dalam dekade terakhir, kesenjangan dalam bidang gizi masih tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi Stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kursus Internal Penyusunan Proposal Rencana Strategis RS Rujukan Kementerian Kesehatan telah menetapkan 130 rumah sakit sebagai pusat rujukan provinsi dan regional. Setelah berjalan selama kurang lebih empat tahun, sistem ini belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak aspek yang berpengaruh, salah satunya adalah belum terintegrasinya perencanaan di rumah sakit rujukan dengan yang ada di dinas kesehatan sebagai leading sector yang merancang sistem sampai dengan mengawasi pelaksanaannya. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Sistem Rujukan Pasca Terbitnya PMK Nomor 3 Tahun 2020 : Bagaimana Sistem Rujukan Pasien BPJS Dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi? |
|
Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 |
|
|
Reportase Webinar Diskusi PMK Nomor 3 Tahun 2020 dari Perspektif Pengelola Rumah Sakit | Evaluating Epidemics by Assessing Health Inequality | |
Edisi Minggu ke 6: Selasa 11 Februari 2020
| Edisi Minggu ke 6: Selasa 11 Februari 2020
Reportase Webinar Sistem Rujukan Pasca Terbitnya PMK Nomor 3 Tahun 2020 : Bagaimana Sistem Rujukan Pasien BPJS Dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi?
Melanjutkan webinar diskusi PMK Nomor 3 Tahun 2020 dari perspektif pengelola rumah sakit pada 6 Februari 2020, Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK bekerja sama dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dan MMR FK – KMK UGM menyelenggarakan Seminar Outlook Arah Kebijakan Sistem Rujukan di Indonesia terkait dengan pasca terbitnya PMK No 3 Tahun 2020 pada 13 Februari 2020. Prof. Laksono memaparkan dengan membuka pertanyaan apakah PMK No. 3 / 2020 akan berdampak pada rujukan ? Apakah rujukan berjenjang akan terus dipertahankan oleh BPJS atau menjadi situasi bebas merdeka dalam hal rujukan ? Untuk reportase lengkap silakan klik tautan berikut ini. Diskusi dan Webinar Outlook Arah Kebijakan RS di Era JKN Apa Dampak PMK No. 3/2020 terhadap Tarif INA-CBG? Bagaimana Kemungkinan Adanya Tarif Tunggal? Rabu, 19 Februari 2020 Pada 2020 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan PMK No. 3/2020 yang mengatur Klasifikasi dan Perizinan RS. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK 30/2019. Dipandang dari segi proses kebijakan, terbitnya PMK No. 3/2020 menarik untuk dikaji karena ada pro dan kontra. Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004
Hingga saat ini, pengelolaan limbah medis masih sering menjadi permasalahan bagi beberapa rumah sakit. Beberapa masalah yang ditemui dapat berupa perijinan hingga kelalaian pihak manajemen untuk memperhatikan permasalahan dalam pembuangan limbah medis. Dikutip dari antaranews.com, rumah sakit – rumah sakit yang berada di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengalami kendala perijinan pembuangan limbah rumah sakit karena hingga saat ini sebagian besar rumah sakit tersebut hanya mengantongi ijin pembuangan limbah sementara yang harus diperpanjang dalam satu tahun dimana hal ini merepotkan rumah sakit. Namun, pemerintah DLH Kabupaten Sleman menyatakan bahwa memang pemberian ijin tetap pembuangan limbah rumah sakit tidak bisa sembarangan diberikan kepada rumah sakit yang ada di Sleman karena letak rumah sakit. Hingga saat ini hanya ada beberapa rumah sakit yang mengantongi ijin tetap pembuangan limbah medis, hal ini dikarenakan letak rumah sakit yang ada di pinggir sungai sehingga mempermudah rumah sakit dalam melakukan upaya pengelolaan limbah medis cair dari rumah sakit. Evaluating Epidemics by Assessing Health Inequality Currently coronavirus outbreak that sweep city of Wuhan on December 2019 and continuously spread had become the center of attention of the world. This novel coronavirus without an official name, often referred as 2019-nCoV, had taken thousands of victims across mainland of China and dozen in some other countries as well. It is an epidemic that could possibly become pandemic if no precautions are taken. Reportase Webinar Diskusi PMK Nomor 3 Tahun 2020 dari Perspektif Pengelola Rumah Sakit
Diskusi ini dimoderatori oleh Putu Eka Andayani, SKM, MKes dengan narasumber tunggal Dr. dr. Beni Satria, S.Ked., M.Kes., SH, MHKes. Dr. Beni seorang pakar dan praktisi muda dari kota Medan yang sangat aktif dalam pembahasan kebijakan dan manajemen RS di Indonesia. Forum ini juga bagian dari program FK-KMK UGM untuk memberi kesempatan para pemikir muda kebijakan dan manajemen kesehatan Indonesia untuk memaparkan buah pikirannya. Webinar Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia Kamis, 27 Februari 2020 Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat dalam dekade terakhir, kesenjangan dalam bidang gizi masih tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi Stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kursus Internal Penyusunan Proposal Rencana Strategis RS Rujukan Kementerian Kesehatan telah menetapkan 130 rumah sakit sebagai pusat rujukan provinsi dan regional. Setelah berjalan selama kurang lebih empat tahun, sistem ini belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak aspek yang berpengaruh, salah satunya adalah belum terintegrasinya perencanaan di rumah sakit rujukan dengan yang ada di dinas kesehatan sebagai leading sector yang merancang sistem sampai dengan mengawasi pelaksanaannya. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Reportase: Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2020 |
|
Update N-CoV 2019: Teknologi Sebagai Strategi |
|
|
Pengaruh Virus Corona Pada Sektor Ekonomi |
|
Kepemimpinan untuk Inovasi dalam Layanan Kesehatan |
Edisi Minggu ke 5: Selasa 4 Februari 2020
| Edisi Minggu ke 5: Selasa 4 Februari 2020
Reportase Webinar Diskusi PMK Nomor 3 Tahun 2020 dari Perspektif Pengelola Rumah Sakit
Diskusi ini dimoderatori oleh Putu Eka Andayani, SKM, MKes dengan narasumber tunggal Dr. dr. Beni Satria, S.Ked., M.Kes., SH, MHKes. Dr. Beni seorang pakar dan praktisi muda dari kota Medan yang sangat aktif dalam pembahasan kebijakan dan manajemen RS di Indonesia. Forum ini juga bagian dari program FK-KMK UGM untuk memberi kesempatan para pemikir muda kebijakan dan manajemen kesehatan Indonesia untuk memaparkan buah pikirannya. Reportase: Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2020
Health inequity is an intractable problem and requires multi-sectoral action. This session is to support a UHC movement that engages structures with a deep sensitivity to the experiences of the community. We would like to see UHC from the bottom-up, from the lens and experiences of communities, looking through the lenses of vulnerable populations whose hurdles to universal health coverage overlap with risks to life and limb. Update N-CoV 2019: Teknologi Sebagai Strategi
Hingga Senin (3/2/2020) siang, jumlah kasus infeksi N-CoV 2019, atau lebih dikenal sebagai Novel Coronavirus, yang terkonfirmasi kian bertambah. Di Amerika sendiri sebanyak 11 kasus telah terkonfirmasi. Sejak kasus pertama yang terkonfirmasi dan dirawat di sebuah RS Washington, teknologi sudah digunakan sebagai strategi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari infeksi menular ini. Pengaruh Virus Corona Pada Sektor Ekonomi
Saat ini virus corona menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat, tercatat pertama ditemukan pada Desember 2019 hingga 2 Februari 2020 korban mencapai 305 meninggal dunia dan 14.568 terinfeksi di seluruh dunia, dengan korban terbanyak di Cina (Kompas.com). Dampak dari wabah corona tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, namun aspek keuangan juga sangat dipengaruhi dengan adanya wabah corona. Kepemimpinan untuk Inovasi dalam Layanan Kesehatan
Meskipun kepemimpinan telah dipelajari secara luas, sebagian besar penelitian telah berfokus pada bidang politik dan militer. Pekerjaan yang lebih baru juga meneliti peran kepemimpinan di sektor-sektor seperti manufaktur dan teknologi, kedua bidang dimana penting untuk mendorong dan memelihara inovasi. Namun, di sektor kesehatan, dimana inovasi sekarang menjadi agenda kebijakan di banyak negara, ada sedikit penelitian tentang bagaimana kepemimpinan dapat menumbuhkan budaya inovasi. Dalam perspektif ini, ditulis untuk mereka yang ingin mendorong inovasi di sektor kesehatan, peneliti menawarkan pendekatan sintesis naratif dari delapan teori dan konsep yang telah ditunjukkan secara empiris untuk mendukung inovasi melalui semua fase proses inovasi. Artikel ini dipublikasikan pada 2018 di International Journal of Health Policy and Management Seminar Outlook Arah Kebijakan Sistem Rujukan di Indonesia Sistem Rujukan pasca terbitnya PMK 3/2020: Bagaimana sistem rujukan pasien BPJS dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi? Kamis, 13 Februari 2020 Pada 2014 telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional. Permenkes ini membahas adanya rumah sakit rujukan nasional, rujukan provinsi , dan rujukan regional. Strategi pelaksanaan rumah sakit rujukan pada 2017 dengan melakukan pemetaan rumah sakit rujukan nasional, propinsi, regional dengan penguatan sistem telematika. Webinar Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia Kamis, 27 Februari 2020 Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat dalam dekade terakhir, kesenjangan dalam bidang gizi masih tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi Stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kursus Internal Penyusunan Proposal Rencana Strategis RS Rujukan Kementerian Kesehatan telah menetapkan 130 rumah sakit sebagai pusat rujukan provinsi dan regional. Setelah berjalan selama kurang lebih empat tahun, sistem ini belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak aspek yang berpengaruh, salah satunya adalah belum terintegrasinya perencanaan di rumah sakit rujukan dengan yang ada di dinas kesehatan sebagai leading sector yang merancang sistem sampai dengan mengawasi pelaksanaannya. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Reportase: Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2020 Side Meeting SE012– The Equity Initiative |
|
Permenkes No.3 Th. 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit |
|
|
2019 Novel Coronavirus, Duka Dunia Di Awal 2020 |
|
Ketidaksetaraan Terkait Pendapatan Dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Indonesia 1993 – 2014 |
Edisi Minggu ke 4: Selasa 28 Januari 2020
| Edisi Minggu ke 4: Selasa 28 Januari 2020
Diskusi melalui webinar mengenai: “Memahami PMK No. 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dari Perspektif Pengelola RS” Kamis, 6 Februari 2020 Setelah PMK Nomor 30 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PMK Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sempat ditunda pelaksanaannya, kini Kementerian Kesehatan RI akhirnya mengeluarkan PMK Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur hal tersebut. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK Nomor 30 Tahun 2019. Reportase: Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2020 Side Meeting SE012– The Equity Initiative
Health inequity is an intractable problem and requires multi-sectoral action. This session is to support a UHC movement that engages structures with a deep sensitivity to the experiences of the community. We would like to see UHC from the bottom-up, from the lens and experiences of communities, looking through the lenses of vulnerable populations whose hurdles to universal health coverage overlap with risks to life and limb. Permenkes No.3 Th. 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
Menteri Kesehatan RI telah menandatangani Permenkes No. 3 Tahun 2020. Permenkes baru ini pun menyatakan dengan tegas bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini sekaligus menjadi jawaban atas ‘polemik’ yang sempat muncul atas penundaan Permenkes No 30 Tahun 2019. Perubahan paling menarik dari peraturan baru ini adalah Klasifikasi Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas A, B, C dan D berdasarkan Jumlah Tempat Tidur sebagai berikut:
Pelajari selengkapnya Permenkes ini melalui link berikut: 2019 Novel Coronavirus, Duka Dunia Di Awal 2020
Saat ini, dunia tengah dihebohkan dengan maraknya kasus infeksi virus Corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Infeksi yang oleh CDC dikategorikan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) ini merupakan infeksi pernapasan menyerupai SARS yang disebabkan oleh Virus Novel Corona. Virus baru yang memiliki nama lain 2019 – nCoV ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan saat ini terus menyebar hingga ke belahan dunia lain. Meski baru ditemukan pada Desember lalu, virus ini telah menjangkit lebih dari 2.700 orang berdasarkan laporan dari CNBC dan telah menyebar ke 13 negara. Seminar Outlook Arah Kebijakan Sistem Rujukan di Indonesia Sistem Rujukan pasca terbitnya PMK 3/2020: Bagaimana sistem rujukan pasien BPJS dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi? Kamis, 13 Februari 2020 Pada 2014 telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional. Permenkes ini membahas adanya rumah sakit rujukan nasional, rujukan provinsi , dan rujukan regional. Strategi pelaksanaan rumah sakit rujukan pada 2017 dengan melakukan pemetaan rumah sakit rujukan nasional, propinsi, regional dengan penguatan sistem telematika. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kursus Webinar Penyusunan Proposal Rencana Strategis RS Rujukan Kementerian Kesehatan telah menetapkan 130 rumah sakit sebagai pusat rujukan provinsi dan regional. Setelah berjalan selama kurang lebih empat tahun, sistem ini belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak aspek yang berpengaruh, salah satunya adalah belum terintegrasinya perencanaan di rumah sakit rujukan dengan yang ada di dinas kesehatan sebagai leading sector yang merancang sistem sampai dengan mengawasi pelaksanaannya. Ketidaksetaraan Terkait Pendapatan Dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Indonesia 1993 – 2014
Perubahan kebijakan utama dalam sistem layanan kesehatan Indonesia selama 25 tahun terakhir telah didokumentasikan dengan baik, namun sedikit yang diketahui tentang perubahan yang menyertai dalam ketidaksetaraan dalam pemanfaatan layanan kesehatan selama periode ini. Studi di Cina dan Brasil telah menunjukkan bahwa menghilangkan hambatan keuangan untuk perawatan kesehatan dengan menerapkan asuransi kesehatan nasional (NHI) berkontribusi pada penurunan ketidaksetaraan terkait pendapatan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Sebuah penelitian menggambarkan tren ketimpangan terkait pendapatan dalam pemanfaatan layanan kesehatan di Indonesia selama periode 1993 – 2014. Ketidaksetaraan terkait pendapatan dalam semua jenis pemanfaatan layanan kesehatan menurun hingga 2007. Tren ini berlanjut hingga 2014 hanya untuk pemanfaatan layanan rawat inap publik dan swasta. Artikel ini ditulis oleh Joko Mulyanto, Dionne S. Kringos, Anton E. Kunst yang dipublikasikan di Plos One pada Juni 2019. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Branding Rumah Sakit dan Kunjungan Pasien |
|
Perlunya Akuntan Rumah Sakit Memahami Analisis Unit Cost |
|
|
Monitoring Ketidaksetaraan Kesehatan di Indonesia | ||
Edisi Minggu ke 3: Selasa 21 Januari 2020
| Edisi Minggu ke 3: Selasa 21 Januari 2020
Branding Rumah Sakit dan Kunjungan Pasien
Institusi medis menggunakan situs web untuk tujuan praktis seperti pendidikan pasien dan penyediaan informasi. Penetrasi smartphone menjadikan situs website sebagai alat paling berguna untuk pencarian informasi. Pemasaran sosial, yang biasa digunakan sebagai strategi intervensi dalam kesehatan global, menyediakan informasi yang memadai. Proses pengambilan keputusan berdasarkan paparan informasi adalah kunci strategi yang baik. Peneliti bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perilaku seseorang (pasien baru atau pelamar pekerjaan) dapat diubah melalui strategi branding situs website dari pembaruan rutin. Penelitian ini menunjukkan bahwa branding situs website baru, melalui pembaruan rutin dan penyebaran informasi yang agresif, berkontribusi pada lebih banyak pasien baru dan pelamar pekerjaan. Komunikasi vertikal ini dapat secara positif mempengaruhi perilaku manusia yang telah mapan dengan meningkatkan jangkauan dan efektivitas, sehingga menjadikan konsumen sebagai mitra. Artikel ini dipublikasikan pada Agustus 2019 di Journal of Hospital Management and Health Policy Perlunya Akuntan Rumah Sakit Memahami Analisis Unit Cost
Penerapan JKN oleh pemerintah Indonesia, mendorong RS untuk selalu berusaha menjadi efisien dan efektif di tiap aktivitas yang dilakukan dalam operasionalnya. Untuk menilai bahwa aktivitas rumah sakit efisien maka banyak rumah sakit yang melalukan berbagai cara. Dalam melakukan pertimbangan efisiensi rumah sakit memerlukan informasi biaya pelayanan, untuk itu rumah sakit merasa perlu untuk menghitung unit cost per pelayanan. Monitoring Ketidaksetaraan Kesehatan di Indonesia
Setiap tujuan SDG bersifat intersektor, sinergis dan tidak terpisahkan. Tujuan kesehatan SDG 3 menempatkan gagasan cakupan kesehatan universal, yang didasarkan pada gagasan untuk memastikan kesetaraan. Tujuan ini ditunjang oleh SDG 17.18 yang menyerukan disagregasi data sebagai sarana pemantauan dan penanganan ketidaksetaraan. Selanjutnya, SDG 10 tentang mengurangi kesenjangan juga ditunjang dengan peningkatan sistem data, dan upaya untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Indonesia pada 2016 menghasilkan penilaian komprehensif tentang ketidaksetaraan kesehatan yang pertama, yang diterbitkan pada Desember 2017. Lebih dari 50 indikator di 11 topik kesehatan dipisahkan berdasarkan dimensi ketimpangan, seperti status ekonomi rumah tangga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, usia atau jenis kelamin. Pemantauan ketidaksetaraan kesehatan di Indonesia dilakukan dengan memastikan ketersediaan dan penggunaan data. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Reza Hosseinpoor, Devaki Nambiar & Anne Schlotheuber yang dipublikasikan di Global Health Action pada November 2018. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
Peran Start-Up Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia |
|
Pengaturan Pooling Pada Sistem Pembiayaan Kesehatan |
Edisi Minggu ke 2: Selasa 14 Januari 2020
| Edisi Minggu ke 2: Selasa 14 Januari 2020
Peran Start-Up Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia
Di era modern, tentunya kita sudah tidak asing mendengar kata startup atau start-up. Kata “startup” sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yang berarti tindakan atau proses memulai sesuatu. Saat ini start-up lebih sering merujuk pada perusahaan baru yang belum lama beroperasi, dimana sebagian besar dari perusahaan – perusahaan ini adalah perusahaan yang sedang berada pada fase pengembangan dan bergerak atau berhubungan dengan teknologi. Perusahaan – perusahaan startup saat ini telah masuk ke hampir seluruh negara di dunia dan dalam bidang yang beragam, salah satunya kesehatan. Bagaimana perkembangan perusahaan startup berbasis kesehatan di Indonesia? Pengaturan Pooling Pada Sistem Pembiayaan Kesehatan
Fungsi pooling dan cara negara mengaturnya sangat penting untuk kemajuan negara menuju cakupan kesehatan universal (UHC), tetapi potensinya sebagai instrumen kebijakan belum mendapat banyak perhatian. Sebuah artikel memberikan klasifikasi sederhana dari pengaturan pooling negara dan membahas spesifik cara – cara yang memanifestasikan fragmentasi di masing – masing jenis pooling dan tantangannya. Pengaturan pooling memberikan potensi untuk redistribusi pembiayaan kesehatan. Artikel ini ditulis oleh Inke Mathauer, Priyanka Saksena & Joe Kutzin yang dipublikasikan di International Journal in Equity for Health pada Desember 2019. Webinar Using Information and Communication Technology Based on Webinar January 14 and 21, 2020 As health equity community are bigger, health equity fellows need a platform to build strong community. Using information technology can support community activities to share fellows’ experiences, achievements, advocacy, and to bound fellows. In this digital era, the latest knowledge are available through websites and other platforms in actively and communicatively. This knowledge sharing is conducted by interactive system and able to trigger communication amoung people. |
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
|
15 Tahun Pasca Tsunami: Pengembangan Sistem Rujukan untuk Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan |
|
Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Banjir dan Dampak Banjir Terhadap Kesehatan |
|
|
Pengetahuan dan Tindakan untuk Kesetaraan Kesehatan | ||




































