REPORTASE 

Kerjasama MMR-UGM dengan Flinders University dan Parkway College of Nursing and Allied Health, Singapore Parkway College of Nursing and Allied Health

Parkway College of Nursing and Allied Health, untuk lebih singkatnya disebut Parkway College, didirikan pada tahun 2008 sebagai institusi pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan. Parkway College dimiliki oleh Parkway Pantai Limited (PPL), anak perusahaan dari IHH Healthcare Berhad Group, salah satu penyedia pelayanan kesehatan swasta terbesar di Asia dengan investasi yang tersebar di Singapore, Malaysia, China, Hongkong, India, Vietnam dan Brunei. Grup ini juga memiliki jaringan 17 rumah sakit dengan total lebih dari 3000 tempat tidur, dimana enam diantaranya sudah terakreditasi JCI. Selain rumah sakit, grup ini juga memiliki 60 klinik spesialis, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Parkway Pantai Limited (PPL) adalah penyedia pelayanan kesehatan swasta terbesar di Singapore dengan empat jaringan rumah sakit, yaitu: Mount Elizabeth Hospital, Gleneagles Hospital, Parkway East Hospital, dan yang paling baru adalah Mount Elizabeth Novena Hospital yang dibuka pada bulan Juli 2012 lalu. Tiga rumah sakit yang pertama disebutkan sudah terakreditasi JCI. Untuk melayani pasien di empat rumah sakit ini tersedia lebih dari 1200 dokter spesialis. Tidak hanya mengelola rumah sakit, PPL juga mengelola klinik dan pusat kesehatan, memiliki fasilitas skrining kesehatan, radiologi, laboratorium, bisnis asuransi kesehatan untuk perusahaan, dan bisnis-bisnis lain terkait manajemen rumah sakit di setiap sektor.

Parkway College pada awalnya adalah divisi pendidikan dan pelatihan yang didirikan sebagai lembaga pelatihan internal untuk perawat dan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit-rumah sakit milik kelompok PPL. Di Singapore,  semua perawat dan tenaga medis harus mengikuti program pendidikan berkelanjutan dan uji kompetensi tahunan. Jika mutu pendidikan dan uji kompetensinya dinilai bagus maka mulai banyak rumah sakit lain yang menitipkan karyawannya untuk dilatih di Parkway College. Pada tahun 2008 Parkway College diresmikan sebagai institusi pendidikan dan pelatihan kesehatan swasta resmi di Singapore yang sudah diakreditasi oleh EduTrust. Parkway College terdiri dari tiga sekolah, yaitu School of Allied Health, School of Nursing, dan School of Health Management.

School of Healthcare Management

Setiap tahunnya School of Healthcare Management menerima sekitar 25-30 mahasiswa baru dari berbagai negara. Mayoritas mahasiswa berasal dari Singapore, tetapi banyak juga mahasiswa dari Malaysia, China, Vietnam, Brunei, Thailand, India, dan Myanmar yang mengambil Master of Health Administration di Parkway College.  Dalam penyelenggaraannya School of Healthcare Management juga bekerjasama dengan Faculty of Health Sciences di Flinders University, Adelaide, Australia.

Metode perkuliahan yang dilakukan adalah dengan model classroom teaching dengan presentasi power point, diskusi kelas, penugasan kelompok, diskusi online, dan penugasan individual. Diskusi online difasilitasi oleh dosen pengajar dengan mengunggah pertanyaan-pertanyaan atau kasus yang harus didiskusikan oleh mahasiswa lewat forum diskusi online. Aktivitas mahasiswa dalam diskusi online ini menjadi salah satu penilaian, selain nilai dari penugasan essay dan keaktifan mahasiswa di kelas.

Perpustakaan yang ada di Parkway College School of Health Administration cukup besar (sekitar tiga kali lebih besar daripada perpustakaan MMR). Koleksi buku baru dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa dipinjam pulang oleh mahasiswa. Mahasiswa juga bisa mengakses perpustakaan online Flinders University setelah mendapatkan nomor mahasiswa. Diluar jadwal course, mahasiswa bisa belajar di perpustakaan selama jam kerja (08.00 – 17.00).

Sesuai dengan sejarahnya, yang berawal dari divisi pelatihan internal untuk rumah sakit-rumah sakit dalam kelompok Parkway, hingga kini tetap melatih dan memberikan sertifikasi perawat untuk keahlian-keahlian tertentu, misalnya critical care, assistant operator, emergency care, dan lain-lain. Sertifikasi ini harus diulang setiap tahun. Dalam rangka memberikan pelatihan yang bermutu tinggi dan melakukan uji kompetensi sesuai perkembangan teknologi dan fasilitas rumah sakit, Parkway College sudah dilengkapi dengan ruangan skills-lab yang canggih dan lengkap. Ruangan skills-lab ini bisa digunakan oleh perawat maupun dokter yang ingin mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Dalam skills-lab bahkan dilengkapi dengan ruang operasi lengkap dengan peralatannya untuk simulasi teknik operasi. Jenis sertifikasi khusus untuk perawat yang harus diperbaharui setiap tahun saat ini belum diberlakukan di Indonesia. Mungkin dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan kesehatan maka di masa yang akan datang akan muncul kebutuhan atas uji kompetensi tenaga medis dengan lebih intensif. Parkway College juga memberikan training dan konsultasi akreditasi JCI ke rumah sakit-rumah sakit di Singapore.

Double-Degree UGM dan Flinders University

Program pasca sarjana Master of Health Administration yang ditawarkan oleh Parkway College diselenggarakan bersama dengan Flinders University, Adelaide, Australia, sehingga mahasiswa program ini bisa mengambil mata kuliah di Singapore maupun di Australia. Magister Manajemen Rumah sakit (MMR) dibawah Program Studi IKM Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada telah cukup lama mengembangkan kerjasama dengan Flinders University dan akhirnya saat ini telah memiliki MoU kerjasama untuk penyelenggaraan program double degree. Mahasiswa yang mengambil program double-degree ini bisa mendapatkan dua gelar dari UGM dan Flinders sekaligus. Hal ini juga dimanfaatkan oleh MMR FK UGM untuk menambah kapasitas mahasiswa pasca sarjana lulusan MMR.

Untuk persiapan teknis penyelenggaraan program kerjasama double-degree ini, MMR mengirimkan perwakilannya ke Parkway College untuk melihat situasi kampus dan mendiskusikan teknis rekrutmen dan administrasi mahasiswa selama kuliah di Singapore. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013 dan dihadiri oleh dr. Trisasi Lestari, sebagai perwakilan MMR, Mr. Dalwara Singh sebagai Direktur School of Healthcare Administration dan Ms. Adelene Kok sebagai Administrator untuk MHA Flinders.

Hasil terpenting dari pertemuan ini adalah bisa dimulainya program Double-Degree MMR-Flinders pada tahun 2014.

Struktur Program

 Mahasiswa yang akan mengikuti program ini harus menyelesaikan seluruh kredit kurikulum yang diwajibkan oleh MMR (50 kredit dalam 6 blok) dan minimal 40 persen kredit dalam kurikulum wajib Flinders, yang terdiri dari tiga modul advance (masing-masing 4,5 kredit ) dan 1 modul manajemen proyek atau tesis (9 kredit). Mata kuliah manajemen rumah sakit dasar dianggap sudah diselesaikan di MMR UGM, sehingga tidak perlu diulang lagi di Flinders. Semua modul kuliah ini bisa diambil di kelas Flinders di Singapore atau di Adeleide. Alternatif lain adalah dengan mengambil studi penuh waktu (full time) di Flinders Adelaide selama 1 semester. Gelar yang diberikan Master of Health Administration (MHA).

Target Mahasiswa

Mahasiswa yang bisa mengikuti program ini adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan kurikulum pendidikan di MMR dari blok 1 sampai blok 6.

Proses Aplikasi 

1. Pendaftaran MHA Flinders dibuka pada tanggal 15 Januari 2014 dan ditutup tanggal 15 Mei 2014
2. Pendaftaran di MMR ditutup tanggal 15 April 2014. Satu bulan sebelum batas akhir pendaftaran di Parkway College.
3. Minimal memiliki hasil tes IELTS 6.0
4. Semua berkas akan dikirimkan dalam format PDF ke Flinders untuk diseleksi.
5. Verifikasi berkas dan kelengkapan isian formulir pendaftaran dilakukan oleh MMR UGM, sehingga tidak perlu mengirimkan dokumen asli ke Singapore/Australia.
6. Mahasiswa yang lolos seleksi akan mendapatkan Letter of Offer yang harus ditandatangi dan dikirimkan kembali ke Australia untuk diproses lebih lanjut administrasi kemahasiswaan.

Biaya-biaya

1. Application Fee: 214 SGD
2. Enrollment Fee: 321 SGD
3. Course Fee: 2176 SGD per 4,5 credits. (5x 2176 = 10.880 SGD)
4. Fee Protection Scheme: 136 SGD
5. GST 7% *to be confirmed

 Informasi lebih lanjut mengenai program double-degree MMR bisa didapatkan dengan menghubungi dr. Trisasi Lestari/ Menik Setyowati di kantor MMR FK UGM pada nomor telp: 0274 581679

Foto-Foto

Front Office Parkway College for Nursing and Allied Health	Selasar Parkway College
Selasar Parkway College	Tersertifikasi EduTrust
Ruang Kelas	Perpustakaan
Ruang Skills Lab	Ruang Skills Lab
Ruang Skills Lab	Ruang Skills Lab
Trisasi bersama Mr. Dalwara dan Ms. Adelene

Laporan Field Visit

RS Akademik Unhas 

 Pelayanan Berkelas untuk Proses Pendidikan Berkualitas

Putu Eka Andayani[1]

manajemenrumahsakit.net, Makassar — RSA Unhas memiliki filosofi yang berbeda dengan RS pendidikan di Indonesia pada umumnya. Jika RS pendidikan biasanya punya misi utama pelayanan dan kemudian digunakan untuk pendidikan. Misi utama RSA Unhas adalah pendidikan, namun pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada pelayanan. Misi kedua adalah bukan mencari uang melainkan mencari pasien/kasus sebanyak mungkin. Dari kasus yang beragam akan melahirkan proses pendidikan yang lebih baik. “RS ini akan dapat melahirkan tenaga kesehatan yang profesional, bukan hanya yang berhubungan langsung dengan pelayanan di RS melainkan juga tenaga lain seperti hukum kesehatan, akuntansi RS, sistem informasi dan sebagainya”, demikian dijelaskan oleh DR. Sjahrir A. Pasinringi, MS, Kepala Direktorat Administrasi Umum, SDM dan Keuangan, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 20 November lalu.

Lebih lanjut Sjahrir menjelaskan bahwa mata, trauma, infertilitas, medicine bee-practice dan beberapa pelayanan lain menjadi produk unggulan di RSA Unhas. Bahkan dalam waktu dekat RS ini akan membuka layanan terapi kanker yang canggih dengan telah tersedianya peralatan radioterapi – antara lain CT Fluoroscopy 128 slices, Linac – dan kemoterapi. Kecanggihan pelayanan ini sejalan dengan strategi RSA Unhas yang ingin menjadi RS pendidikan untuk menghasilkan dokter spesialistik dan sub-spesialistik.

Layanan penunjang lainnya yang juga telah dilengkapi dengan peralatan canggih adalah laboratorium. Saat ini Instalasi Laboratorium melayani rata-rata 1000 pemeriksaan atau sekitar 500 pasien setiap bulannya. Residen Patologi Klinik bisa melakukan penelitian dengan memanfaatkan peralatan di Laboratorium RS ini. Selain itu, mahasiswa dari akademi analis juga kerap magang disini.

Keberagaman jenis pelayanan sangat terlihat di Poliklinik RSA Unhas. Setiap harinya poliklinik ini dibuka sampai pukul. 14.00 WITA. Hal yang unik dari pelayanan rawat jalan ini adalah adanya Klinik Komplimentari yang memanfaatkan khasiat lebah madu. Klinik ini merupakan hasil kolaborasi penelitian dan teknik medik yang dikembangkan oleh para dosen FK dan FKM Unhas.

Setelah beroperasi selama tiga tahun, masih ada bagian-bagian bangunan RS belum selesai dibangun, sehingga beberapa pelayanan masih menempati ruang sementara, misalnya UGD. Untungnya hal tersebut tidak sampai mengganggu alur pelayanan secara keseluruhan. Rawat inap yang berkapasitas total 203 TT, terdiri dari kelas III, II, I, VIP dan Super VIP. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah tempat tidur per kamar dan beberapa perlengkapan untuk kenyamanan pasien. Seluruhnya sudah beroperasi namun belum melayani pasien Jamkesmas karena belum ada kerjasama. Ini berdampak pada masih rendahnya BOR di ruang perawatan Kelas III.

Dalam hal pengelolaan obat, RSA Unhas memiliki ruang terpisah untuk obat-obatan pasien ASKES dan Umum. Pengelolaan obat dilakukan oleh total sembilan orang apoteker yang tersebar di berbagai unit pelayanan dan di struktural. Tiap apoteker dibantu oleh dua asisten, sesuai dengan standar pelayanan RS Kelas B pendidikan. Dengan kebijakan mengambil margin obat terendah, pendapatan farmasi menyumbang sekitar 30% dari pendapatan total RS.

Tenaga perawat yang bekerja di RSA Unhas umumnya adalah tenaga kontrak yang direkrut oleh RS sendiri. Dalam hal ini, Sjahrir mengaku diberi keleluasaan oleh pihak Rektorat untuk menambah jumlah dan jenis tenaga sesuai dengan kebutuhannya. Ada lebih dari 100 orang perawat dari total 450-an tenaga kontrak yang bekerja di RS ini.

Dengan jenis pelayanan dan fasilitas seperti itu, Sjahrir yakin tahun ini pendapatan RS akan meningkat dibanding sebelumnya. “Tahun ini insya Allah pendapatan kami akan mencapai Rp. 38 M”, katanya. Ia tidak menampik bahwa pencapaian RSA ini berkat dukungan dari para tenaga medis dan juga rektorat. “Rektor Unhas kan dokter”, katanya sambil tersenyum.

Pengembangan dan pengelolaan RS ini bukannya tanpa hambatan. Menurut Sjahrir, ketidakjelasan status adalah masalah utama. Sebagaimana RS lain yang berada di bawah universitas, RSA Unhas juga “galau” karena tidak mungkin dibawah BLU (universitas) ada BLU (RS Akademik). “Tapi sudah ada solusinya, yaitu ada pengecualian untuk pengelolaan keuangan RS Akademik”, katanya optimis.

Sebagai RS yang berkomitmen pada proses pendidikan, RSA Unhas terbilang “ramah” bagi mahasiswa. Ini ditunjukkan dengan adanya space yang nyaman bagi mahasiswa untuk berdiskusi di berbagai tempat, ruang kelas, bahkan auditorium untuk seminar berkapasitas lebih dari 200 orang. Selain itu, kantin RS menjual makanan dengan harga lebih murah, karena beberapa jenis biaya disubsidi oleh universitas, misalnya biaya listrik dan air. Lokasi RS yang berada di dalam areal kampus dan bersebelahan dengan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo membuatnya dapat dicapai dalam waktu singkat oleh mahasiswa maupun dosen Unhas.

Saat ditanya mengenai kunci keberhasilan, Sjahrir hal itu itu tidak terlepas dari sifat orang Bugis. Menurutnya, orang Bugis jika diberi tanggung jawab akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. “Kami menerapkan kebijakan bahwa mulai dari Direktur Utama sampai dengan level Kepala Bidang hanya mendapatkan gaji pokok dan tunjangan yang besarnya kurang lebih sama dengan PNS. Tidak ada tambahan (jasa, red) apa-apa lagi. Karena menurut kami, saat ini kita masih dalam fase bekerja keras”, tambahnya.

[1] Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM, manajemenrumahsakit.net

Diskusi Terbuka ARSADA Pusat

MERUMUSKAN HUBUNGAN RS DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN PELAKSANA URUSAN KESEHATAN LAINNYA

Reportase

Sejak hari Sabtu, 9 November malam hingga Senin, 11 November 2013, Ketua Umum dan beberapa pengurus ARSADA Pusat bersama dengan tim dari PKMK FK UGM berdiskusi untuk mengidentifikasi hubungan antara RS Daerah dengan Pemerintah (pusat, daerah) dan organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya. Diskusi ini dilatarbelakangi oleh adanya proses perumusan rancangan PP pengganti PP 41/2009 yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selama ini dirasakan bahwa secara fungsional hubungan antara RS Daerah (dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya) dengan Dinas Kesehatan belum berjalan dengan baik. Sebagai contoh, untuk kebutuhan survailans epidemiologi, tidak semua RS memberi laporan secara berkala sehingga Dinas Kesehatan kesulitan menyusun profil kesehatan daerah secara valid dan up to date. Demikian juga dengan masalah pengawasan terhadap perijinan dan penerapan standar-standar pelayanan, belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh Dinas Kesehatan di RS.

Diskusi ini dihadiri oleh Dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes (Ketua Umum ARSADA Pusat) dan dr. Sasongko, MKes (Direktur RSUD Muntilan, Ketua Bidang Organisasi dan Hukum ARSADA Pusat). Dari PKMK FK UGM, hadir Putu Eka Andayani, SKM, MKes (Kepala Divisi Manajemen RS), DR. Dr. Dwi Handono (Konsultan Sistem Kesehatan) dan Dr. Noor Zaenab, MKes (Konsultan Sistem Kesehatan). Selain itu, Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD juga sempat mengikuti diskusi pada hari pertama.

Diskusi yang berlangsung di Yogyakarta ini juga melibatkan pengurus ARSADA Pusat lainnya, yang meskipun tidak dapat hadir secara fisik namun mengikuti secara online melalui fasilitas video-streaming di website ini. Yang terlibat secara online antara lain Dr. Nonot Mulyono (Direktur RSUD Purbalingga), Dr. IB Nyoman Banjar, MKN (Direktur RSUD Duren Sawit), Dr. Heru Aryadi (Sekjen ARSADA, Tim PERSI yang mengurusi masalah BPJS) serta Dr. Kusmedi Priharto (Direktur RSUD Tarakan Jakarta, Ketua yang mengurusi masalah JKN).

Dr. Kuntjoro A. Purjanto menjelaskan bahwa ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan) bersama dengan tokoh-tokoh lain di pusat sedang  menyusun usulan perubahan PP 41/207 tersebut. Dalam hal ini, ARSADA Pusat diminta untuk memberi masukan yang detil mengenai bagaimana hubungan antara RS Daerah dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan juga antar RS dengan pemerintah pusat serta instansi penyelenggara upaya pelayanan kesehatan lainnya di daerah. Dalam hal ini, mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dr. Kuntjoro merangkum bahwa ada empat pelaksana urusan kesehatan daerah yaitu Dinas Kesehatan, RS Daerah, Puskesmas dan Jaringan/Fasilitas Pelaksana Kesehatan lainnya.

Pada diskusi ini disepakati bahwa sistematika usulan meliputi: Pendahuluan, Pengorganisasian, Hubungan Tata Kerja dan Urusan Pelaksanaan Kesehatan Daerah.

Beberapa point penting dan usulan yang dapat disimpulkan dari hasil diskusi adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa keywords yang muncul pada pembahasan RPP pengganti PP 41/2007, yaitu adanya harapan terhadap pengorganisasian terhadap RSD yang:
   a)     bentuknya flat dan non eselon. Valuenya adalah yang terdapat dalam UU 44/2009 (pelaksanaan good corporate dan good clinical government, dan seterusnya).b)     steering dan rowing tidak boleh jadi 1

   c)      regulator dan operator tidak boleh ada dalam satu lembaga

   d)     dinas kesehatan kabupaten kota bertanggung jawab terhadap kesehatan di daerahnya, melalui kegiatan pengawasan, pengendalian, pembinaan terhadap semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya.

2. Penanggung jawab kesehatan wilayah adalah Dinkes, bukan RS. Jadi Dinkes akan “membawahi” seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, termasuk RS. “Membawahi” dalam hal ini mencakup pengertian secara fungsional, bukan secara struktural.
3. Pemisahan Dinkes sebagai regulator dengan sebagai operator UKM. Dengan kata lain, jika Dinkes akan fokus sebagai regulator maka sebaiknya Puskesmas “dilepas” saja. RS dan Puskesmas masing-masing diberi porsi untuk menjalankan UKM dan ada indikator kinerjanya.
4. Perlu ada organigram tata hubungan antara Dinkes dengan RS dan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kesehatan.
5. Dalam RPP pengganti PP 41/2007, ada wacana bahwa RS Kelas A akan ditarik menjadi milik Pusat, RS Kelas B menjadi milik provinsi dan RS Kelas C/D akan menjadi milik kab-kota. Namun wacana ini sulit diwujudkan karena terkait dengan aset daerah. Sehingga seharusnya, yang di take over oleh pemerintah pusat bukanlah kepemilikannya melainkan regulasinya.
6. Perlu adanya regulasi baru mengenai pengelolaan RS pusat rujukan nasional.  misalnya RSCM dan lain-lain. Jangan sampai kemenkes sebagai top regulator kesehatan di Indonesia disibukkan dengan urusan-urusan mengelola RS.
7. Perlu diatur pembinaan kapasitas pelayan medis dan sarana-prasarana di puskesmas oleh RS.
8. Tupoksi RSUD dirangkum dalam sistem kesehatan nasional/daerah yang jelas. Namun jangan terlalu birokratis agar tidak macet.
9. Regulasi RS lebih melihat ke dimana RS tersebut beroperasi, karena akan mempengaruhi masyarakat di daerah tersebut. Jadi Dinkes di wilayah itu yang akan meregulasi, terlepas dari apakah RS tersebut Kelas A, B, C atau D. Contoh: RSCM beroperasi di Jakarta, tapi regulatornya pusat karena RS Kelas A. Bagaimana dengan Dinkes dan masyarakat Jakarta. Yang saya setuju adalah Pembiayaannya oleh pusat. Contoh RSUD Duren Sawit adalah RS Tipe A, namun tetap harus tetap tunduk pada aturan Dinkes DKI.
10. Semua Dinkes akan ada kelasnya: A, B, C, tergantung pada size-nya. Hasil diskusi akan diupload untuk dapat masukan org banyak.

(pea)

PERSI AWARD 2013

AJANG BERBAGI IDE DAN PENGALAMAN MELALUI KOMPETISI

Untuk kedelapan kalinya PERSI memberikan PERSI AWARD bagi RS seluruh Indonesia yang dianggap berprestasi dalam mengembangkan inovasi dan melakukan perbaikan mutu pelayanan. Pada PERSI Award tahun ini, ada 163 makalah yang masuk ke meja panitia yang berasal dari 83 RS. Ada 8 kategori yang dilombakan, yaitu;

1. Kategori Family Planning Project,
2. Kategori Quality Medical Care Project,
3. Kategori Customer Service, Marketing and Pubic Relation Project,
4. Kategori Internal Service Project,
5. Kategori Technical Service Improvement Project,
6. Kategori Social Responsibility Project,
7. Kategori Human Resources Development Project dan
8. Kategori Patient Safety project.

 Untuk setiap kategori dipilih lima nominees dan kelimanya diminta untuk mempresentasikan makalahnya dihadapan juri untuk dinilai. Dari kelima nominees tersebut dipilih satu pemenang. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana ada tiga pemenang untuk setiap kategori.

Para Pemenang PERSI Award 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kategori Hospital Family Planning Project: RSUD dr. R. Goeteng, Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan judul Peran tenaga kesehatan dalam mendongkrak cakupan layanan KB paska persalinan dan paska keguguran di RSUD dr. R. Goeteng Taroanadibrata Purbalingga Tahun 2012/2013.
2. Kategori Quality Medical Care Project: RS Kanker Dharmais Jakarta dengan judul Efesiensi pengadaan obat setelah penerapan Formularium RSKD Tahun 2010 – 2012.
3. Kategori Customer Service, Marketing and Public Relation Project: RS MMC Jakarta dengan judul Keunikan Sistem Pengaturan Jadwal Masuk dan Kepulangan Pasien Rawat Inap di RS MMC yang Berdampak pada Kepuasan Pasien dan Petugas Rumah Sakit.
4. Kategori Internal Services Project: RS Islam Jakarta Cempaka Putih dengan judul Paperless Pengendali Biaya Penunjang.
5. Kategori Technical Service Improvement Project: RSUP Sanglah Denpasar, Bali dengan judul Efektifitas penggunaan bantalan gabus dan topi modifiklasi untuk menurunkan angka kejadian luka lecet di septum nasal dan pipi pada neonatus dan anak yang terpasang Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) di Irna B (ruang picu dan cempaka barat) Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

   

6. Kategori Social Responsibility Project: RS Baptis Kediri, Jawa Timur dengan judul Crisis Center untuk kekerasan Seksual.
7. Kategori Human Resource Development: RSUD dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan judul Pengaruh Penerapan Balanced Scorecard terhadap kinerja tenaga gizi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Tahun 2011 – 2012.
8. Kategori Patient Safety: RS Sanglah Denpasar, Bali dengan judul Surgery Safety: Ketidakpatuhan Perawat dalam pelaksanaan Intraoperative Counting di Kamar Operasi Wing Amerta

(pea)

Ikatan Konsultan Manajemen Rumah Sakit (IKM-RS)

Dari Para Konsultan untuk Lembaga Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Minggu lalu, IKM RS untuk pertama kalinya mengadakan rapat pengurus periode 2013-2016. Dr. Sandra Dewi, MARS sebagai ketua terpilih memimpin rapat untuk membahas kompetensi tenaga konsultan manajemen RS. Sebagaimana diketahui oleh khalayak kesehatan di Indonesia, saat ini ada banyak tenaga ahli dan konsultan – yang sudah teruji maupun belum teruji kemampuannya – yang menawarkan jasa konsultan dan capacity building bagi tenaga kesehatan dan manajer RS maupun lembaga pelayanan kesehatan pada umumnya. Populasi tenaga hali dan konsultan yang semakin banyak ini perlu diatur dalam suatu sistem dan mekanisme yang baik, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pengguna jasa konsultan dengan konsultannya itu sendiri.

Organisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai tuntutan perubahan yang disebabkan oleh berbagai tekanan internal maupun eksternal organisasi. Hal tersebut mendorong semua rumah sakit (dengan berbagai jenis kepemilikan ) untuk berupaya mengubah pola kebiasaan dan cara kerja organisasi, untuk mencari jalan agar survive dalam menghadapi segala tantangan tersebut.

Dengan adanya kenyataan tersebut, fungsi yang menjalankan operasional organisasi pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, klinik pelayanan penunjang medik, Apotek), saat ini tampak sangat membutuhkan individu dan sistem yang mampu memimpin dan mengelola pelayanan secara profesional. Namun hal tersebut ternyata belum didukung oleh kelengkapan perangkat standar kompetensi profesi manajer pelayanan kesehatan yang memadai dan berlaku secara nasional. Akibatnya penyelengaraan kegiatan organisasi pelayanan kesehatan banyak didominasi oleh kegiatan rutin praktis di lapangan, karena kompleksitas produk pelayanan kesehatan yang harus dilayaninya. Tidak banyak waktu tersisa untuk memikirkan hal – hal yang bersifat pengembangan dan lebih konseptual.

Dengan latar belakang ini, kebutuhan akan tenaga ahli dari luar organisasi yang dapat membantu memberikan wawasan, solusi bahkan membantu eksekusi sebuah strategi semakin meningkat. Demand yang semakin tinggi ini disambut oleh para penyedia jasa konsultasi pelayanan kesehatan dengan menawarkan berbagai jenis dan level keahlian. Semakin berkembangnya populasi konsultan di Indonesia kemudian mendorong pemikiran untuk membentuk ikatan atau asosiasi yang dapat menyatukan seluruh tenaga konsultan manajemen pelayaan kesehatan sebagai wadah sharing dan pengembangan pengetahuan, ilmu dan solusi bagi klien. Lembaga ini juga akan menjadi penjamin mutu tenaga konsultan yang bernaung dibawahnya melalui mekanisme sertifikasi.

Awalnya lembaga ini bernama IKMK-INTAKINDO (Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan – Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia) yang bernaung dibawah INTAKINDO dan ditetapkan pendiriannya pada tahun 2008. Namun kemudian, seiring berjalannya waktu, pengurus dan anggota yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang cenderung memiliki keahlian dibidang manajemen rumah sakit, bukan bidang kesehatan yang lain (sistem kesehatan, hukum kesehatan, surveilens, epidemiologi, KIA dan sebagainya). Pada Bulan Oktober 2013 masa kepengurusan IKMK-INTAKINDO Periode 1 usai dan digantikan oleh pengurus baru. Moment ini dimanfaatkan untuk membentuk IKM-RS, yang mengkhususkan diri pada bidang manajemen RS. IKMK-INTAKINDO – kemudian berubah menjadi IKMK – tetap ada dan menjadi organisasi induk bagi ikatan-ikatan konsultan manajemen kesehatan lainnya yang nantinya juga akan dibentuk.

Rapat pergantian pengurus (link ke tulisan ttg IKMK bulan oktober yg lalu) yang secara aklamasi menunjuk dr. Sandra Dewi, MARS sebagai Ketua IKM-RS tersebut memutuskan juga Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD sebagai ketua IKMK. IKM-RS ini sendiri kemudian membentuk kepengurusan baru, sebagai berikut.

Dari kepengurusan pada periode sebelumnya, ikatan yang saat itu diketuai oleh Dr. Vinna Nancy P. Tobing, Sp.P., MARS tersebut telang menghasilkan beberapa rumusan, salah satunya adalah mengenai alur kegiatan penyusunan standar kompetensi konsultan manajemen RS. Alur tersebut adalah sebagai berikut.

Kedepannya, para pengurus IKM-RS akan fokus pada pengembangan kompetensi konsultan sebagai basis untuk melakukan sertifikasi. Sebagaimana layaknya asosiasi profesi yang lain, sertifikasi tenaga konsultan manajemen RS diharapkan dapat berfungsi sebagai semacam jaminan bagi user mengenai kompetensi konsultan yang bersangkutan. (pea)

Link Terkait:
Pergantian Pengurus di IKMK-INTAKINDO

Reportase

Pelatihan Unit Cost dengan Metode ABC dan Strategi Penetapan Tarif

Jember 10-12 Oktober 2013

Penulis: Barkah Wahyu P. SE., Ak.

Editor: Widarti, S. I. P

Foto peserta bersama pembicara

PKMK-Jember. Fakultas Kesehatan Masyarakat Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Universitas Jember baru saja mengadakan workshop untuk menambah skill mahasiswanya pada 10-12 Oktober 2013. Acara ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia kesehatan di Indonesia yang mulai memperhatikan pentingnya akuntansi, pengelolaan keuangan dan strategi yang terkait dengan keuangan. Workshop yang dilaksanakan bertajuk “Pelatihan Unit Cost dengan Metode ABC dan Strategi Penetapan Tarif”. Pelatihan ini mengundang pembicara dari Yogyakarta yang merupakan kontributor website manajemenrumahsakit.net yakni Dr Anastasia Susty A. MSi., Akt., CA. dan Barkah Wahyu P. SE., Ak.

Suasana Pelatihan

Unit cost merupakan salah satu faktor penting dalam merumuskan suatu tarif, baik itu rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, unit cost dapat dijadikan alat ukur dalam menilai efisiensi serta dalam menetapkan besaran margin atau subsidi yang diinginkan dari suatu pelayanan. Unit cost dirasa sangat penting ketika saat ini banyak rumah sakit pemerintah yang berbondong-bondong menjadi Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD). Salah satu pasal dalam peraturan  baik Permendagri maupun Permenkes terkait BLU/BLUD menyatakan bahwa tarif rumah sakit harus berdasarkan pada satuan biaya/unit cost pelayanan. Oleh karena itu, pembekalan pengetahuan tentang unit cost sangat diperlukan bagi mahasiswa ketika mereka terjun ke dunia kerja.

Activity based costing (ABC) merupakan ilmu costing termutakhir yang berkembang saat ini. ABC dinilai lebih mampu untuk mengukur biaya secara lebih tepat. Penerapan Activity Based Costing dalam penghitungan unit cost di rumah sakit merupakan penerapan yang sesuai dengan teori dalam ABC, bahwasanya ABC tepat digunakan pada entitas yang memiliki diversitas produk tinggi.

Antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan ini sangat tinggi dimana banyak peserta mengikuti pelatihan ini sampai selesai walaupun waktu pelatihan sempat mundur dari yang dijadwalkan. Hal tersebut diperkuat pernyataan dari Ketua Panitia, Nuryadi S.KM, K.Kes. bahwasanya pelatihan selalu dipenuhi peminat selama 2 tahun terakhir dan pada tahun ini peserta undangan dari beberapa rumah sakit di wilayah Jember-pun ada yang meminta tambahan stafnya untuk mengikuti pelatihan ini.

Suasana Pelatihan

Suasana Pelatihan

Informasi dan Pembentukan Data Based Konsultan Manajemen Kesehatan

dalam program

Management and Technical Assistance Facility (MTAF)

Reportase: Agus Rahmadi, S.Si ;Editor: Bustanul Arifin, S. Farm., Apt., M.Sc., MPH

Ruang Theater Lt. 2, Gedung Perpustakaan FK UGM Yogyakarta Kamis, 3 Oktober 2013, disiarkan dan dapat di lihat ulang melalui Video Streaming di www.kebijakankesehatanindonesia.net

Jadwal acara dan topik

Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD sedang membuka acara

Prof. Laksono menyampaikan bahwa Global Fund bekerja sama dengan FK UGM akan memfasilitasi para konsultan di Yogyakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya untuk bergabung dalam MTAF Global Fund, diharapkan para konsultan dapat mendaftar di MTAF Global Fund shingga akan terekam dalam databased Global Fund. Dari sinilah MTAF Global Fund akan melakukan verifikasi dan melakukan ratting, sehingga dapat diketahui oleh pengguna yang akan melakukan kerjasama dengan para konsultan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa konsultan yang sudah masuk di databased MTAF Global fund akan di fasilitasi dan juga dapat di update jumlah dan kebutuhan dari para konsultan dan pengguna.

Sesi I : Informasi dan Pembentukan Operasionalisasi MTAF

Ibu Krisyani Inawati, SE,Ak, MBA menyampaikan bahwa tujuan MTAF Global Fund mendata para peniliti dan konsultan yang ada di Indonesia, lebih kurang 250 orang sudah terdaftar dalam databased MTAF Global Fund namun dari data tersebut masih didominasi oleh peneliti pusat. Diharapkan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat mendaftar di MTAF Global Fund sehingga dapat dilakukan verifikasi dan akan diratting, kemudian pengguna dapat melihat dan dapat melakukan kerjasama. Sehubungan dengan hal tersebut Global Fund juga akan melakukan pegembangan pada proyek- proyek di pemerintahan misalnya: APBN dan tujuan Global Fund adalah:

1. Global Fund didanai oleh AusAID dan UNDP, membantu mereka para peneliti dan konsultan membentuk suatu kerangka kerja MTAF untuk mengkoordinasikan, mengharmonisasikan dan menyelaraskan penyediaan MTA serta memperkuat kapasitas pelaksanaan hibah GF;
2. Membentuk dan memperkuat kapasitas operasional MTAF, termasuk dalam bidang PSM, FMS, dan kapasitas pengawasan; dan
3. Memperkuat kemitraan/kerja sama yang memungkinkan pertukaran pengalaman, pengetahuan, keahlian dan dukungan sumber daya/ mobilisasi dana untuk keberlanjutan MTAF ke depan.

Global Fund adalah institusi keuangan, yang pada mulanya mendanai untuk riset AIDS, Tuberculosis, dan Malaria. Global Fund juga menerima dana menyalurkan ke beberapa Negara yang membutuhkan, dan juga Global Fund memiliki jaringan yang luas untuk memberikan bantuan teknis untuk pengelolaan dana hibah, misalnya: memastikan penyerapan dana hibah, melihat indikator teknis pencapaian suatu proyek atau target yang sdh ditentukan.

Global Fund memberikan dan memastikan pendanaan dengan berbasis kinerja, antara lain:

1. Keputusan pendanaan didasarkan pada penilaian transparan hasil terhadap target, sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan memberikan insentif bagi penerima dana untuk menggunakan dana secara efisien.
3. Penyerapan dana sesuai dan tercapai dari yang di anggarkan dengan ukuran sebuah lembaga atau standar prosedur penganggaran.

Penililain Global Fund terhadap laporan pendanaan berbasis kinerja ada 5 kriteria:

Descriptions:

• A1: Exceeding expectations (>100%);
• A2: Meet expectations (100-90%);
• B1: Adequate (60-89%)
• B2: Inadequate but potential demonstrated (30-59%);
• C: Unacceptable (<30%).

Rating process with 5 steps:

• Calculate (Indicator rating: Top 10 and All Indicators, automatically through a Grant Rating Tool in Grant Management System)
• Identify (Management issues in 4 functional areas)
• Derive (Overall grant rating)
• Determine (Indicator disbursement range)
• Decide (Disbursement amount)

Sesi ini disampaikan oleh: Krisyani Inawati, SE,Ak, MBA. Diskusi untuk sesi ini dimulai dengan dr. Rossi Sanusi yang menyampaikan mohon diberikan penilaian yang lebih obyektif bagi peneliti atau konsultan, misalnya pengalaman peneliti, kompetensi, supaya tidak di dominasi oleh para peneliti yang memiliki akses-akses ke UNDP atau AusAID.

Krisyani menjawab membangun sistem yang lebih oyektif dengan memasukkan data di database dengan dan menggunakan scoring, mislnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau pemilik proyek maka yang dilakukan kerjasama dengan ULP tersebut. Lalu mekanisme yang obyektif dengan semi manual, kedepannya dilakukan dengan sistem yang otomatis dari software sehingga komputer yang akan menentukan. Kebutuhan oleh peneliti akan di-posting dalam website UGM, sehingga dapat diketahui untuk difasilitasi oleh MTAF Global Fund, untuk peneliti lokal dan bukan hanya untuk peneliti pusat. Prioritas konsultan nasional apabila tidak ada maka akan dicarikan konsultan Internasional.

Dicontohkan dilakukan evaluasi permasalahan yang sering muncul adalah “reporting dan analysis”, adanya pertukaran ilmu atau keahlian. MTAF harus disusun oleh PR yang terkoodinir dalam satu model yang melibatkan konsultan lokal sehingga terjadi pertukaran ilmu dengan konsultan internasional. Membuat CV dengan meng-update ekspertisi.

Putu Eka Andayani mempertanyakan apakah sudah ada kerjasama dengan IKMK?

Pemateri menjawab sudah dilakukan kerjasama dengan dr. Nancy dari IKMK –> mau dilebur atau dibawah MTAF. Standar dan klasifikasi sementara sesuai dengan GF, namun masih dilakukan pengkajian untuk standar yang lebih umum.

Dwi Handono mengajukan pertanyaan “Apakah peneliti dapat langsung secara pribadi atau secara kelembagaan? Konsultan lokal yang bekerja di institusi asalnya terlalu banyak”.

Pemateri menjawab disediakan juga untuk individu dan juga untuk kelembagaan, tergantung kebutuhan dari masing-masing, dibuat shortlist dalam beberapa paket untuk menghemat waktu. Lebih baik untuk konsultan dari lokal dikarenakan lebih paham dan mengenal jenis konsultan. Konsultan Manajemen berhadapn dengan para eksekutif puncak disebuah lembaga. Konsultan yang baik adalah konsultan yang melakukan seleksi terhadap klien yang akan melakukan kerjasama.

Konsultan Manajemen tidak bisa bekerja sendiri namun memerlukan tim. Konsultan Teknik dapat dilakukan oleh sendiri tanpa sebuah tim. Dalam suatu Firma Konsultan yang berbasis pada nama besar: misalnya ada nama besar seseorang untuk menarik klien. Apakah terpisah antara konsultan manajemen atau konsultan teknis atau dijadikan satu?. Berdasarkan pengalaman masing-masing konsultan adalah pilihan namun didalamnya juga perlu adanya suatu tim yang mendukung, secara teknisnya dapat dipecah menjadi beberapa TOR namun dalam satu tema dan tujuan yang sama. Investasi sebagai Konsultan itu cukup menjanjikan

Nina dari Bappelkes mempertanyakan apakah ada masa expired ada?

Prof. Laksono menjawab tidak ada masa expired, kecuali meninggal

Guardian Sanjaya mempertanyakan apakah ada spesifikasi terhadap konsultan tertentu, karena perusahaan ingin melihat qualified.

Pembicara menjawab yakni dengan mengisi jenis spesifikasi yg dimiliki pada menu kategorisasi konsultan(global fund), untuk itu MTAF sedang menyiapkan kategorisasi yang berlaku umum, yang dirumuskan oleh tim kecil di MTAF yang akan segera diberlakukan.

Sealvy Hernawan, mempertanyakan Apakah secara individu dan juga secara kelembagaan, bagaimana yang dipilih dan apakah berpengaruh terhadap rating?

Prof. Laksono menjawab pertama harus memasukkan secara pribadi dan kemudian memasukkan kelembagaannya, dalam sistem MTAF akan juga dilakukan verifikasi terhadap data peneliti yang sudah masuk ke database MTAF, sehingga akan juga dapat berpengaruh terhadap rating-nya.

Peserta sangat antusias mengikuti acara	Suasana peserta yang mengikuti acara
Narasumber dari Global Fund sedang melakukan diskusi dengan peserta	Narasumber dari Global Fund sedang melakukan diskusi dengan peserta
Pembicara sesi 2: dr. Bambang Hartono, SKM, M.Sc dari Global Fund	para “Petugas dibalik layar” yang menyiapkan secara live video streaming
Suasana peserta yang mengikuti acara	Suasana peserta yang mengikuti acara
Suasana peserta yang mengikuti acara	Suasana peserta yang mengikuti acara
Suasana peserta yang mengikuti acara	para “Petugas dibalik layar” yang menyiapkan secara live video streaming

Pergantian Pengurus di IKMK-INTAKINDO

Reporter: Ni Luh Putu Eka Andayani SKM., MKes ;Editor: Agus Rahmadi, S.Si

Seluruh Pengurus IKMK-INTAKINDO yang hadir berfoto bersama

PKMK-Jakarta. Pergantian pengurus Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan-Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (IKMK-INTAKINDO) telah dilakukan pada Sabtu (6/10/2013) melalui rapat yang dipimpin oleh  Ketua Penasehat IKMK-INTAKINDO, yaitu Dr. Supriyantoro, SpP, MARS, dan dihadiri oleh anggota Tim Penasehat lainnya yaitu Prof. dr. LaksonoTrisnantoro, MSc, PhD dan Dr. Ronnie Rivany, DDS, MSc, sebagian pengurus IKMK-INTAKINDO Periode 2010-2013 serta undangan lainnya. Dr. Vinna Nancy P. Tobing, SpP, MARS selaku Ketua dan Dr. Sandra D. Mochtar, MARS selaku Sekjen telah menjabat selama tiga tahun ini.

Dr. Vinna Nancy P. Tobing, SpP, MARS (Ketua IKMK-INTAKINDO Periode 2010 – 2013)

 Sebagaimana diketahui, IKMK-INTAKINDO merupakan organisasi mandiri dan telah membuktikan komitmen dalam memberikan kontribusi dalam bidang manajemen kesehatan. Sebagai salah satu bukti komitmennya, organisasi ini telah melakukan beberapa kegiatan dan membuktikan eksistensinya sesuai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan sebelumnya, misalnya sertifikasi konsultan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Jakarta. Hingga September 2013, IKMK-ITAKINDO telah memiliki 100 orang anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan setengahnya telah tersertifikasi menjadi Konsultan Manajemen Kesehatan.

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD secara aklamasi ditunjuk sebagai ketua yang baru untuk memimpin organisasi ini selama tiga tahun ke depan. Sebagai akademisi, Prof. Laksono sebenarnya berprinsip bahwa profesi dosen maupun konsultan adalah dua profesi yang membutuhkan keseriusan dan alokasi waktu yang cukup banyak. Kedua profesi ini, jika dilakukan oleh satu orang akan menyebabkan benturan kepentingan. Profesi dosen menuntut yang bersangkutan untuk sesering mungkin berada di kampus, bertemu mahasiswa dan dosen lain, mengajar dan mengembangkan kurikulum. Profesi konsultan, sebaliknya, sering menuntut yang bersangkutan berada di luar daerah bahkan luar negeri untuk bertemu dengan klien, pemberi dana, dan mitra kerja lainnya. Namun untuk memfasilitasi dan membawa IKMK ke arah perkembangan yang lebih baik, Prof. Laksono bersedia memimpin selama satu tahun ke depan sambil menyiapkan regenerasi kepengurusan baru yang lebih solid dengan program kerja  yang lebih jelas.

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Anggota Dewan Penasehat IKMK, Ketua terpilih IKMK Periode 2013 – 2014)

Selain mengganti pengurus, pada rapat ini juga dibahas mengenai ide untuk memisahkan diri dari INTAKINDO dan menjadi organisasi yang sepenuhnya mandiri. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa bidang manajemen kesehatan udah cukup luas, INTAKINDO lebih merupakan wadah bagi para tenaga ahli dengan kemampuan teknis, bukan manajemen. Memang pembentukan IKMK-INTAKINDO ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk mewadahi para konsultan bidang manajemen kesehatan, sehingga jika ingin terus berada di bawah payung INTAKINDO, dikhawatirkan tujuan ini akan sulit dicapai.

Ke depannya, IKMK-INTAKINDO yang akan menjadi IKMK akan menjalin kerjasama dengan PERSI, membentuk ikatan yang berfokus pada konsultan manajemen rumah sakit (IKMRS), dan mengembangkan lebih lanjut standar kompetensi untuk konsultan manajemen rumah sakit.

Dr. Untung Suseno, MKes (Kepala Badan PPSDM Kesehatan)

IKMRS akan tetap mengacu prinsip-prinsip BNSP dan regulasi-regulasi di PPSDM. Dengan demikian akan ada dua kepengurusan konsultan, yaitu IKMK dan IKMRS. Dr. Sandra D. Mochtar, MARS yang tadinya merupakan Sekjen IKMK-INTAKINDO kini juga secara aklamasi diangkat sebagai Ketua Ikatan Konsultan Manajemen Rumah Sakit. Selanjutnya, dr. Sandra akan mengajak mantan pengurus IKMK-INTAKINDO yang sebagian besar merupakan konsultan manajemen rumah sakit untuk bekerja sama mengembangkan sistem dan memikirkan program sertifikasi bagi tenaga konsultan di bidang ini.

Sebelumnya, pada Kamis (3/10/2013), sebuah seminar tentang Pengembangan Konsultan Kesehatan terselenggara di FK UGM Yogyakarta atas kerjasama Global Fund, MTAF dan PKMK FK UGM. Disini terlihat bahwa kebutuhan akan tenaga konsultan untuk bidang kesehatan semakin tinggi, dan belum semuanya terpenuhi. Apalagi saat Indonesia menghadapi BPJS, diperlukan tenaga konsultan untuk mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi hingga ke aspek yang lebih teknis yaitu mengembangkan sistem pendukung di RS.

Dr. Supriyantoro, SpP, MARS (Ketua Dewan Penasehat IKMK)	DR. Agus Sutarna, HRM (Mantan Anggota BSNP, Stikes Binawan)
Dr. Sandra Dewi Mochtar, MARS (Sekjen IKMK-INTAKINDO Periode 2010-2013, Ketua IKMRS terpilih Periode 2013-2016)	DR. Ronnie Rivany, DDS, MSc (Anggota Dewan Penasehat IKMK-INTAKINDO Periode 2010-2013)
Dr. Sandra Dewi Mochtar, MARS dan Dr. Vinna Nancy P. Tobing, SpP, MARS	Dr. Supriyantoro, SpP, MARS,  Dr. Sandra Dewi Mochtar, MARS, Dr. Vinna Nancy P. Tobing, SpP, MARS, dan DR. Ronnie Rivany, DDS, MSc

Dr. Rukmono Siswihanto, M.Kes., SpOG (K) memaparkan materinya mengenai Strategi Penerapan Quality Improvement Program di RSUD

Sebagai seorang klinisi yang banyak berkecimpung dalam berbagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Dr. Rukmono Siswihanto, M.Kes., SpOG mencoba mengamati dan membandingkan angka kematian di NTT, khususnya Kabupaten Ngada dengan di DIY. Berdasarkan hasil pengamatannya, angka kematian di DIY – yang memiliki SDM dalam jumlah cukup banyak – tidak jauh berbeda dengan daerah lain (misalnya NTT) yang SDM-nya sangat terbatas. Diduga bahwa hal ini terkait juga dengan perilaku para tenaga kesehatan.

Menurut dokter spesialis Obsgyn yang juga konsultan fetomaternal di Departemen Obsgyn FK UGM ini, kematian ibu dan bayi memiliki pola yang spesifik, yaitu: 1) bersifat random dan tidak diketahui penyebabnya, 2) >80% terjadi di rumah sakit, 3) terjadi sebaran yang merata antara RS pemerintah dan RS swasta, juga tidak ada perbedaan antar-kecamatan. Namun demikian ia berpendapat bahwa AMP sangat berguna untuk mendeteksi kematian-kematian yang dapat dicegah, sehingga kedepannya dapat dikembangkan strategi untuk mendesain pelayanan agar mutunya lebih baik.

Berdasarkan hasil pengamatannya terhadap kematian ibu, ada beberapa penyebab yang selalu muncul, yaitu preeklampsi, eklampsi, perdarahan dan komplikasi medis. Pada kematian bayi, penyebab utamanya adalah asfiksia, BBLR, infeksi dan kelainan kongenital. Yang menarik adalah perbandingan penyebab kematian bayi di RSUP Dr. Sardjito (RSS) dan di RSUD Bajawa (RSB), NTT. Di RSS angka kematian bayi BBLR lebih tinggi dibandingkan dengan di RSB. Hipotesis sementaranya adalah bahwa karena prosedur di RS pendidikan, menyebabkan bayi-bayi kecil tersebut terlalu banyak mendapatkan injeksi, baik untuk pemeriksaan maupun untuk medikasi. Ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi yang berdampak pada kematian bayi. Sedangkan di RSB, karena keterbatasan peralatan, SDM dan obat-obatan, bayi dengan BBLR justru sering dibiarkan saja atau dirawat seadanya dan ternyata bayi-bayi tersebut dapat bertahan hidup.

Dr. Ekawati Lutfia Hapsari, SpA (K) dari RSUP Dr. Sardjito mendampingi dr. Rukmono dalam pemaparan materinya

Terkait dengan peralatan, menurut dr. Rukmono ada hal yang juga harus diperhatikan, misalnya keberadaan CPAP. RS memang sudah terdata memiliki CPAP, namun kuantitas juga penting untuk diperhatikan. Jika bayi bermasalah jumlahnya banyak, maka tentu dibutuhkan CPAP dalam jumlah yang juga banyak.

Dari sisi SDM, banyak perawat yang hanya terlatih untuk menangani komplikasi kebidanan, namun tidak terlatih untuk menangani komplikasi medis. Jadi jika ada ibu hamil dengan kelainan jantung, TB atau bahkan HIV-AIDS misalnya, petugas yang  bersangkutan tidak dapat mengenali dan oleh karenanya tidak mampu memberikan penanganan khusus. Selain itu, petugas belum bisa bersikap netral jika ada ibu dengan kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga membuat ibu hamil tersebut justru menghindari tempat pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko kematian saat melahirkan.

Di Indonesia manual rujukan belum bisa dijalankan. Umumnya RS tidak memiliki sistem appointment khusus, sehingga pasien yang datang dari pelosok untuk mendapatkan pertolongan di RS kadangkala tidak dapat menemui dokter karena sedang mengikuti konferensi atau pelatihan di kota lain. Padahal, jumlah rujukan elektif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rujukan emergency. Dr. Rukmono mencoba mencuplik data dari Afrika, dimana rujukan sendiri jauh lebih banyak dibandingkan dengan rujukan oleh petugas kesehatan, dan rujukan persalinan lebih banyak dibandingkan dengan rujukan antenatal. Sayangnya Indonesia belum memiliki data mengenai pola rujukan ini. Agar sistem rujukan lebih efektif, menurutnya sumber daya harus diperhatikan, agar sistem rujukan tidak hanya memindahkan kematian dari primary health care atau masyarakat ke rumah sakit.

Dr. Hanevi Djasri, MARS memoderasi sesi diskusi

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi efektifitas sistem rujukan adalah sistem komunikasi yang belum bisa dilakukan selama 24 jam, transportasi pasien dari rumah ke rumah sakit, kesepakatan protokol lokal untuk mengidentifikasi komplikasi, kerjasama tim di berbagai level rujukan, sistem pencatatan rekam medis yang tidak terintegrasi dan termonitor dengan baik, serta mekanis me untuk memastikan agar pasien tidak melakukan rujukan sendiri secara by-pass.

Banyak RS yang belum memanfaatkan AMP sebagai bagian dari proses untuk memperbaiki mutu pelayanan, melainkan hanya untuk memenuhi syarat. Padahal dengan AMP yang benar, akan dapat diketahui akar masalahnya untuk membuat solusi serta tindak lanjut (bukti adanya perbaikan).

Selain mengatasi masalah yang langsung terkait dengan rujukan pasien, RS sebenarnya juga memiliki tanggung jawab untuk membina lingkungannya, dengan melakukan counter supervision (rujukan balik ke RS lain atau puskesmas). Ini yang akan menempatkan RS sebagai center of excellent/pusat rujukan di daerahnya. RS juga dapat mengadakan seminar rutin bagi puskesmas dan RS lain disekitarnya, dengan anggaran yang berasal dari APBD (RS maupun dinas kesehatan). Selain menjadi sumber pembelajaran klinis, RS juga dapat menjadi sumber pembelajaran manajemen bagi puskesmas, misalnya mengenai pengelolaan obat-obatan.

Dalam kesempatan ini, dr. Rukmono juga menekankan bahwa RS memiliki peran sentral di daerahnya yaitu adekuasi sumber daya dan meningkatnya komplikasi medis sebagai penyebab kematian maternal. Untuk itu diperlukan peran kepemimpinan dari direktur untuk membuat dokter spesialis obsgyn, anak dan anestesi berada pada satu tim yang solid. Sebagai Pembina jejaring rujukan, RS juga harus mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis bukti untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

Sebagai penutup, ia menekankan bahwa peran profesi terkait dengan 6 rekomendasi untuk RS, yaitu adekuasi sumber daya, peran spesialis diluar Obsgyn, Pembina jejaring rujukan, perbaikan proses internal RS, implementasi pelayanan berbasis bukti untuk mengatasi pemborosan. Menurutnya, masih banyak pihak di hampir seluruh sektor yang belum benar-benar memahami perannya masing-masing.

Updates dari Kegiatan SH-PML dan Penelusuran Fasilitas V-Sat

Sementara itu, penelusuran Tim PKMK FK UGM terhadap fasilitas V-Sat di NTT menemukan bahwa setiap daerah sudah dilengkapi dengan alat tersebut namun penggunaannya belum optimal.Kondisi ini terkait dengan terbatasnya bandwidth (rata-rata 128 kbps) yang disiapkan oleh PT. TELKOM.Padahal untuk melakukan sambungan komunikasi interaktif lewat internet, misalnya via Skype™ atau mengikuti seminar-seminar yang disiarkan melalui video-streaming diperlukan kapasitas dan kecepatan yang lebih besar. Hal ini terungkap pada paparan yang dilakukan oleh Andriani Yulianti, MPH mengenai Rencana Pemanfaatan V-SAT untuk teleconference dan telemedicine.

Yos Hendra, SE, MM, Ak memaparkan progress kegiatan pengembangan Billing System di 6 RSUD di NTT

Andriani Yulianti, MPH memaparkan status dan kondisi sambungan internet menggunakan V-SAT di seluruh RSUD di NTT