Akses terhadap pelayanan kesehatan di Asia merupakan isu besar. Contoh untuk kasus MDR-TB, masih banyak pasien di India, Kamboja dan sebagainya yang belum dapat mengakses pelayanan secara adekuat. Tantangan yang ada saat ini adalah masih banyaknya penyakit menular dan penyakit yang terabaikan. Sementara itu, penyakit tidak menular juga sedah berkembang, ditambah dengan populasi yang menua, biaya yang meningkat dan equity yang makin meluas. Semuanya ini menjadi beban dalam sistem kesehatan global.

Berikut ini adalah gambar building block dari berbagai faktor dalam sistem kesehatan yang dikembangkan oleh WHO:

Namun ada peluang lain yang muncul, yaitu adanya pergerakan yang kuat terkait dengan universal health coverage dan social health protection, kapasitas IT yang lebih baik, serta meningkatnya perhatian terhadap peran penting SDM. Hal yang ditawarkan oleh paper ini adalah:

1. mengadopsi pandangan yang holistik pada sisi demand pelayanan kesehatan,
2. mempertimbangkan hubungan multi dinamik antar seluruh bagian dalam building block di atas,
3. mempertimbangkan multi-layer kepemimpinan dan governance.

Intinya adalah melihat dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh, masalah perdagangan obat diatur oleh Kementerian Perdagangan, bukan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, harus melibatkan multi-sector dalam  penyusunan kebijakan perdagangan obat. (pea)

Link Terkait:

• Pengantar dan Pleno 3
• Singapore’s healthcare reforms: transition from orthodoxy

Pengantar

Hari ini berlangsung dalam bentuk beberapa Pleno, Sub Pleno, dan sesi Paralel. Banyaknya sesi membuat penulis harus memilih topik-topik yang paling diminati dan relevan, sehingga reportasenya akan berdasarkan pada topik-topik tersebut.

Pada Pleno 3

Prioritizing action on health inequities in cities using the social determinants of health approach: an evaluation on WHO’s Urban Heart in 14 cities across Asia

Suasana lingkungan kampus NUS yang hijau dan tertib

Hasil studi ini dipaparkan oleh A. Prasad dari WHO Jepang. Ia memaparkan bahwa, Urban Heart (UH) bukanlah suatu tugas atau proyek baru melainkan sebuah instrumen untuk melengkapi yang sudah ada selama ini. UH terdiri dari  dua bagian, yaitu bagian assessment (yang berisi indikator) dan bagian respon (yang berisi guide to best practices). Ada beberapa negara yang sudah dan sedang mengimplementasikan UH, diantaranya Indonesia (Denpasar, Jakarta Utara, Jakarta Barat), sebagian Timur Tengah, sebagian Afrika, Amerika Latin dan sebagian Eropa. Untuk membaca reportase selengkapnya silahkan.

Health and long term system in an era of population ageing

Hasil studi ini dipaparkan oleh S.Kwon, dari Soul National University. Menurutnya, saat ini banyak negara yang mulai menghadapi masalah populasi yang menua, misalnya Jepang, Korea Selatan, Singapura, bahkan Vietnam. Dampak lebih lanjut yang timbul adalah kurangnya equity dalam hal layanan publik bagi penduduk lansia karena umumnya keluarga yang masih produktif sibuk bekerja sehingga tidak ada yang merawat orang tua di rumah. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur (di Vietnam) kurang mendukung bagi lansia, serta gaji pensiun yang kecil membatasi mereka mengakses layanan publik termasuk layanan kesehatan.

Meningkatnya populasi lansia juga mendorong terjadinya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Di Korea Selatan kenaikan biaya kesehatan antara tahun 2000-2010 pada lansia lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya kesehatan pada kelompok usia yang lebih muda. Selain itu juga ditemukan bahwa penduduk yang pada masa mudanya hidup sehat, pada masa tuanya akan membutuhkan biaya kesehatan yang lebih rendah.

Silahkan untuk membaca reportase selengkapnya.

Link Terkait:

• A System Framework for access to Medicine in Asia
• Singapore’s healthcare reforms: transition from orthodoxy

Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

Pada sub pleno ini para panelis yang berasal dari tujuh negara yang menjadi tempat studi dilakukan, duduk pada kursi pembicara dan Dr. Dale Huntington bertindak sebagai host. (untuk mengetahui mengenai ketujuh studi kasus ini, silahkan klik laporan terdahulu dan . Pleno ini disajikan dalam bentuk diskusi interaktif, karena mengingat waktu yang terbatas yang tidak memungkinkan bagi para panelis untuk mempresentasikan hasil studinya satu per satu. Host mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dan panelis diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian hadirin bisa mengikuti apa yang dilakukan pada penelitian ini dan bagaimana hasil-hasilnya melalui tanya-jawab tersebut.

Suasana sub pleno studi kasus di tujuh negara

Suasana sub pleno studi kasus di tujuh negara

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10

Sesi Paralel 10

University of Malaya, Malaysia melakukan assessment terhadap kinerja RS, dalam hal implikasi dari penggunaan kategori RS yang berbeda. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya tekanan pada RS-RS untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam penyediaan layanan.

Pembicara pada sesi paralel 10

Namun sedikitnya literatur dan data menjadi keterbatasan penelitian. Namun demikian, data tahun 1993, 2003 dan 2010 di Kemenkes mengenai utilisasi RS pemerintah dapat digunakan untuk penelitian ini. RS Pemerintah dikelompokkan menjadi Regional Hospital, General Hospital, District Specialist Hospital dan District Hospital. Kinerja RS dinilai dari BOR, Bed Turn Over Rate dan AVLOS. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan kinerja antar-kelompok RS, dimana Regional dan General Hospital cenderung berkinerja baik.

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

Sesi Paralel 9

Sebuah penelitian baru-baru ini dilakukan oleh Chulalongkorn University, Thailand untuk membangun framework yang memungkinkan dilakukannya perbandingan model kontrak penyediaan layanan RS antara pihak pemerintah dan swasta. Hal ini dilatarbelakangi dengan asumsi bahwa pemerintah tidak akan sanggup menyediakan seluruh layanan RS yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa adanya bantuan dari sektor swasta.

Pembicara pada sesi paralel 9

Padahal kebutuhan masyarakat semakin meningkat dengan adanya mobilisasi penduduk dan transisi epidemiologi. Studi yang dilakukan di empat negara (Filipina, Singapura, Thailand dan Korea Selatan) ini berhasil mengembangkan kerangka kerja yang difokuskan pada lima komponen utama: 1) mitra kontrak, 2) tujuan kontrak, 3) desain kontrak, 4) proses kontrak dan 5) dampak dari kontrak. Di semua negara, ada Kontrak Tipe II, yaitu RS pemerintah melakukan kontrak dengan RS swasta dalam hal layanan penunjang klinis dan layanan non medis. Di Thailand, layanan medis juga dikontrakkan ke RS swasta untuk mengatasi beban kerja yang sangat tinggi, yang merupakan dampak dari implementasi UHC. Kecuali Singapura, dis emua negara melakukan Kontrak Tipe I, dimana public purchaser-nya mengontrak RS swasta untuk menyediakan layanan medis. Thailand dan Korea Selatan menerapkan insentif untuk menarik minat RS swasta terlibat dalam model ini. Seiring berjalannya waktu, implementasi dari model ini semakin kompleks dan melibatkan fitur-fitur layanan yang semakin bervariasi. Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan kontrak ini perlu dievaluasi dan hasilnya diseminasi untuk pengambilan berikutnya.

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

Sesi Paralel 8

Di India pengeluaran masyarakat untuk kesehatan relatif kecil, yaitu 4,1% GDP per tahun. Hal ini mendorong pada banyaknya kebutuhan layanan kesehatan yang tidak dapat dipenuhi sistem layanan kesehatan pemerintah dan mendorong tingginya utilisasi layanan kesehatan swasta. Kemudian, hal tersebut  diperkuat dengan mutu layanan kesehatan swasta yang lebih baik dibandingkan dengan layanan kesehatan milik pemerintah, sehingga masyarakat cenderung memilih RS swasta. 78% pengeluaran kesehatan ada di sektor swasta.

Salah satu gedung di lingkungan kampus NUS

Namun layanan kesehatan swasta terkonsentrasi di kota-kota besar. Perhatian pada mutu layanan dan persaingan telah mendorong RS-RS tersebut menempuh berbagai strategi peningkatan mutu layanan, untuk memenangkan pasar, salah satunya dengan akreditasi. Dalam hal ini, faskes swasta di India menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan mutu layanan: ketergantungan masyarakat terhadap layanan swasta dan tuntutan untuk memenuhi standar akreditasi. Namun, selama ini terdapat keberhasilan maupun kegagalan dalam memenuhi standar akreditasi tersebut. Ada sebagian standar yang dirasa kurang tepat, baik oleh tenaga medis maupun manajer RS. Situasi ini menimbulkan resistensi dan konflik dalam implementasinya. Studi ini mencoba menggali tentang kebutuhan untuk meningkatkan mutu layanan RS swasta melalui akreditasi dan isu-isu serta tantangan utama yang dihadapi terkait dengan hal tersebut.

Ada perbedaan dalam mempekerjakan lulusan luar negeri, terkait dengan kemampuan bahasa dan kinerja sebelumnya. Semua negara membutuhkan dokter yang proficient dalam bahasa Ingris namun hanya Hongkong, Amerika Serikat dan Kanada yang meminta adanya licensing examination. Implikasinya untuk Hongkong sendiri didasarkan pada pertanyaan antara lain apakah regulasi Hongkong membutuhkan pembaharuan, haruskah mengadopsi kebjakan umum, perlukah ada perwakilan profesional di pemerintahan, bagaimana hubungan pemerintah dengan penentu kebijakan di bidang sistem kesehatan?

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

Sesi Paralel 4

Sebuah analisis stakeholder di Bangladesh dilatarbelakangi oleh banyaknya praktek dukun (Village Doctor atau VD) yang menggunakan obat-obatan modern padahal mereka tidak memiliki pendidikan kedokteran.

Pembicara pada sesi paralel 4

Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen penyakit sehingga dapat mengarah ke praktek yang tidak tepat dan berbahaya. Sebuah intervensi dilakukan untuk menghubungkan para dukun ini dengan para dokter melalui sistem rujukan berbasis telepon genggam.

Beragam tingkat stakeholder di level kebijakan maupun level komunitas yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari program ini. Kemudian, dilakukan klasifikasi menurut tingkat prioritasnya untuk mendapatkan informasi mengenai intervensi yang akan dilakukan. Kemenkes dan kementerian lainnya, pemerintah daerah, para pimpinan komunitas, bidan terlatih hingga pasien dan dokter dikelompokkan sebagai stakehoder yang pelru mendapat prioritas tinggi atau sedang. Mereka akan diinformasikan mengenai manfaat program, untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama. Pemilik dan staf faskes swasta, NGO, dukun beranak dan dukun diklasifikasikan sebagai netral dan akan diinformasikan mengenai proyek ini oleh pimpinan tim.

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

Sesi Paralel 3

Banyak negara yang sedang melakukan proses reformasi tenaga profesional kesehatan, yang dipicu oleh adanya skandal atau isu politik. Lalu sebuah studi dilakukan untuk mereview framework regulasi dari profesional kesehatan di 11 negara dan bagaimana implikasinya bagi Hongkong. Dalam penelitian dipililh 11 negara dengan sistem kesehatan yang berbeda-beda, yaitu Inggris, Australia, New Zealand, Singapura, Malaysia, US, Kanada, Cina Daratan, Taiwan, Jerman dan Finlandia.

Suasana lingkungan kampus NUS yang hijau dan tertib

Sistem yang di-review meliputi dokter medis ala barat, pengobatan Cina, perawat, dokter gigi, farmasi dan aliansi profesi kesehatan. Studi ini menemukan bahwa hukum menjadi dasar bagi pengembangan regulasi profesi dan muncul trend untuk mengembangkan payung hukum agar regulasi-regulasi yang dihasilkan tetap konsisten. Beberapa negara membentuk semacam badan nasional (misalnya Professional Standards Authority for Health and Social Care di Inggris dan The Australian Health Practitioner Regulation Agency di Australia) untuk membuat nilai-nilai dan standar antarprofesi menjadi lebih umum. Terdapat pula  perubahan signifikan dari konsep self-regulation menjadi berbagai model yang berbeda, termasuk kemitraan antara profesi dengan publik (misalnya co-regulation di Inggris dan Australia, government sanctioned self regulation di Kanada dan Jerman, dan pengawasan ketat oleh pemerintah di beberapa negara Asia, seperti Singapura, Malaysia, Taiwan dan Cina Daratan). Bahkan Amerika Serikat memasukkan provider dan perusahaan asuransi sebagai regulator. Ada tren global untuk memasukkan masyarakat dalam Boards. Singkatnya, regulasi profesi merupakan “hot topic” di banyak yurisdiksi dan ada trend dari regulasi yang tadinya banyak bersifat voluntary menjadi lebih banyak melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

Sesi Paralel 1

Sebuah studi kasus telah dilakukan di sebuah kota di Myanmar terhadap pelaksanaan jaminan sosial berbasis kota (Township Based Health Protection). Jaminan ini meliputi sistem prabayar, voucher untuk layanan ibu dan bayi serta subsidi untuk masyarakat miskin. Selain menguji kelayakan keuangan, studi ini juga akan membantu pengambil kebijakan dalam menetapkan premi tahunan per penerima manfaat dan subsidi per orang miskin untuk menjamin keberlangsungan program. Umumnya responden yang terlibat dalam penelitian ini menghendaki adanya tiga layanan utama, yaitu rawat inap, layanan emergency untuk melahirkan dan layanan ambulance. Ada gap yang lebar antara WTP dengan biaya layanan, sehingga subsidi yang diperlukan untuk subsidi adalah sekitar 18,934.00 USD per tahun untuk 215.622 populasi Kita Daik-U. Aspek penting lain untuk keberlangsungan program yang terungkap dari studi ini adalah transparansi, meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu yang lebih baik.

Studi lain di Kamboja meneliti tentang peran insentif finansial, yaitu bagaimana perubahan pendapatan dan motivasi staf serta faktor level fasilitas berhubungan dengan lingkungan kerja, termasuk material monitoring ketersediaan staf dan motivasinya. Hasil yang diperoleh yaitu insentif finansial memberikan kontribusi terhadap 40% dari total pendapatan staf. Mereka mengatakan bahwa motivasinya meningkat dan terjadi juga kenaikan utilisasi fasilitasi sebesar 60%. Staf merasa puas dengan insentif yang diberikan secara adil dan lebih tinggi dari sebelumnya. Motivasi kerja, monitoring kinerja dan kualitas pelayanan berhubungan secara signifikan dengan utilisasi fasilitas pelayanan. Di Kamboja, faktor-faktor ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

Disisi lain, Thailand yang sudah mengimplementasikan UHC sejak 10 tahun lalu kini menghadapi aging population. Negara yang menurut WHO memiliki sistem pembiayaan universal paling stabil diantara negara berkembang itu kini menghadapi tantangan semakin meningkatnya biaya layanan kesehatan. Diperkirakan angka ketergantungan penduduk yang menua meningkat dari 13% menjadi 45% di tahun 2050, yang juga berarti berkurangnya jumlah pembayar pajak. Di pihak yang lain, banyak penduduk usia produktif yang bekerja di sektor informal. Untuk mengkaji lebih jauh terkait hal ini, WHO melakukan analisis struktural untuk melihat adanya peluang sumber pembiayaan selain pajak. Jika populasi tua mencapai jumlah seperti yang diramalkan, maka pemerintah akan membutuhkan tambahan 7-10% pajak penghasilan untuk menjamin kelangsungan UHC. Hal ini terjadi karena jumlah pekerja sektor informal lebih banyak, yang artinya lebih banyak penduduk berpenghasilan jauh lebih rendah dari yang sektor formal, maka pajak penghasilan sebagai sumber pendanaan UHC dirasakan lebih tepat dibandingkan dengan pajak konsumsi dan pajak kapital. Temuan ini sedikit berbeda dari penelitian sebleumnya yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki efek terdistorsi lebih besar dibandingkan dengan pajak konsumsi.

Link Terkait:

• Pengantar dan Sub Pleno 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia

REPORTASE HARI-4

Pengantar

Rangkaian acara hari ini (14/12/2013) berlangsung dalam bentuk beberapa Pleno, Sub Pleno, dan sesi Paralel. Banyaknya sesi membuat penulis harus memilih topik-topik yang paling diminati dan relevan, sehingga reportasenya akan melaporkan beberapa topik-topik tersebut.

Pada Sub Pleno 1

Pada sesi pertama Sub Pleno ini berbicara Ichiro Kawachi dari Harvard University mengenai equity and social determinants of health. Reportasenya bisa diikuti disini.

Pembicara kedua berbicara tentang bagaimana menggeser fokus dari social determinant ke sustainable development. Ada UHH yang sangat bervariasi antar negara maju dengan negara berkembang atau belum berkembang. Penduduk miskin cenderung untuk memiliki UHH lebih rendah. Kasus dalam satu negara (India) menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan bertahan hidup pada anak yang tinggal di daerah yang berbeda, demikian juga dengan status gizinya. Jadi ada hubungan antara status malnutrisi dengan income keluarga. Bagaimana membuat SDH fit dengan pergerakan global? UHC, mencegah dan mengontrol NCD, atau sustainable development?

Perlu keadilan antar komunitas, antar negara, antar generasi.

UHC, penting tapi tidak cukup.

 SDH, adalah multi sectoral action: empowerment of community

Bagaimana bisa memperoleh komitmen politik untuk melindungi kebutuhan masyarakat?

– penting, tapi kemudian apa yang baru?

– Vogue, seperti mencoba mendidihkan lautan.

Produksi makanan merusak lingkungan dengan berbagai cara. Sebaliknya, degradasi lingkungan akan mengurangi produksi makanan, hal ini perlu menjadi perhatian. Contoh pengembangbiakan tembakau, bisa mengurangi lahan pertanian untuk makanan, bisa menjadi masalah kesehatan akibat rokok, menggunakan air, menggunakan pestisida yang semuanya akan mempengaruhi lingkungan.

Kemudian, yang dimaksud sustaibalibily development adalah membangun masyarakat agar saling mendukung untuk mengahdapi berbagai masalah dan tantangan tersebut.

Link Terkait:

• Sesi Paralel 1
• Sesi Paralel 3
• Sesi Paralel 4
• Sesi Paralel 8
• Sesi Paralel 9
• Sesi Paralel 10
• Sub Pleno 1: Tata Kelola RS Pemerintah di Regional Asia Pasifik; Studi Kasus dari 7 Negara di Asia