Dinas Kesehatan Riau mengakui tak miliki wewenang mengawasi RS swasta. Situasi ini menyebabkan RS swasta terlalu mengejar keuntungan dan mengenyampingkan sisi sosial.

PEKANBARU-Terkait merebaknya keluhan pasien RS swasta di Pekanbaru, Dinas Kesehatan Riau mengakui bahwa RS swasta memang profit oriented. Selain itu, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi masalah tarief.

Menurut Kadiskes Riau, Katijo Sempono Rabu (2/1/13), pemerintah menetapkan standart tarief hanya di RS milik pemerintah atau RS swasta yang bekerjasama dengan pemerintah. Karena memang hingga saat ini, belum ada standarisasi masalah tarief berobat di RS swasta.

Bahkan, tambahnya, tarief dokterpun hingga saat ini masih belum ada standartnya. Yang sudah ada adalah standart obat-obatan.

“Untuk tarief berobat di RS swasta memang diserahkan kepada mekanisme pasar. Jika memang sebuah rumah sakit mahal dan nursing carenya tidak maksimal, maka akan ada seleksi alam. Pasien akan memilih RS swasta yang pelayannya sesuai dengan budgetnya,” terang Katijo.

Namun demikian, Diskes memiliki bidang yang memiliki fungsi pengawasan terhadap aturan profit 75 persen dan sosial 25 persen. Yaitu bidang pelayanan kesehatan walaupun tetap tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi masalah tarief.

Disinggung mengenai tarief bagi masyarakat menengah ke bawah, Katijo menyarankan untuk berobat ke RSUD Arifien Achmad. Saat ini, pemerintah sudah menyiapkan jamkesmas dan jamkesda untuk masyarakat miskin.

Selain itu, RSUD sudah mulai melengkapi peralatan medis canggih. Serta membangun 300 kamar untuk masyarakat menengah ke bawah.

Sumber: riauterkini.com

Jakarta – Peringatan medis melalui surat elektronik (email) dapat mendorong dokter kanker untuk berbicara dengan pasien-pasien yang sakit parah mengenai keinginan terakhir sekaligus mencatatnya dalam rekaman medis.

“Jika, maaf, pasien-pasien berakhir di perawatan medis darurat dan tidak jelas apa keinginan medis mereka maka itu selalu menjadi situasi sulit bagi dokter dan keluarga,” kata Kepala Peneliti di Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, Jennifer Temel, seperti dikutip Reuters.

Temel mengatakan para dokter cenderung menunggu kondisi pasien memburuk sebelum mencatat keinginan terakhirnya seperti apakah mereka ingin perawat menggunakan CPR dan peralatan lain.

“Pasien dalam pengaturan rawat inap dalam kondisi krisis, dan itu adalah keadaan emosi tinggi bagi pasien dan keluarga mereka,” kata Temel.

Temel mengatakan, “Setiap orang berpikir akan lebih baik mendiskusikan hal itu (keinginan medis) ketika orang tidak begitu sakit.”

Temel dan rekan-rekannya menyurvei dokter dan perawat tentang percakapan terakhir mereka dengan pengidap kanker parah, salah satunya bagaimana pemberi perawatan kesehatan ingin didorong memulai percakapan itu.

Para peneliti kemudian mendesain dan menguji sistem surat elektronik yang mengingatkan dokter ketika mereka menemui pasien pemula kemoterapi.

Pakar peringan obat dari Fakultas Kesehatan Universitas Northwestern, Von Roenn, mengatakan perubahan yang terlihat dengan peringatan surel merupakan suatu kemajuan. “Tapi kita masih punya jalan panjang untuk itu,” kata Roenn.

Sumber: antaranews.com

Surabaya – Ratusan eks-karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (RSUD BDH) Kota Surabaya, Jawa Timur, bakal mengajukan gugatan kepada wali kota setempat karena dinilai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa alasan yang jelas.

Ketua Forum Karyawan RSUD BDH, Maliki, di Surabaya, Rabu, mengatakan bahwa sejak 31 Desember 2012 sekira 131 karyawan kontrak diberhentikan oleh manajemen RSUD BDH.

“Mereka yang rata-rata telah bekerja sejak awal RSUD itu berdiri sekitar tiga tahun silam merasa diperlakukan tidak adil,” katanya saat mendatangi Gedung DPRD Surabaya.

Menurut dia, PHK yang dilakukan manajemen atas perintah Wali Kota Surabaya itu dianggap melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU nomor 12 tahun2000 tentang Serikat Pekerja.

Maliki mengemukakan, dalam proses pemutusan dan perekrutan ulang di lingkungan manajemen RSUD BDH dianggap tebang pilih dan tidak transparan.

Seluruh tahapan prekrutan untuk perpanjangan kontrak mulai dari tes tulis, psikotes, dan kriteria penilaian tidak diumumkan secara rinci dan terbuka, ujarnya.

“Dampaknya tidak sedikit dari karyawan kontrak yang telah bekerja selama tiga tahun dengan posisi di tempat pelayanan vital harus tersingkir,” katanya.

Dirinya menengarai adanya konspirasi untuk melegalkan upaya PHK itu.

“Kita masih membuka solusi baik dari manajemen maupun wali kota atas masalah ini, tapi mungkin kita akan menempuh jalur hukum bila tidak ada solusi yang baik,” katanya.

Maliki mengatakan, tidak ada alasan spesifik terkait dengan pemberhentian karyawan kecuali kontraknya sudah selesai.

“Tapi, semestinya harus ada aturan yang jelas apa yang menjadi dasar pegawai BDH harus dikurangi dan harus ada indikator yang jelas atas layak atau tidak karyawan diberhentikan,” ujarnya.

Ia menyatakan, dari seluruh karyawan yang di PHK tidak ada satupun yang diberikan alasan yang jelas oleh manajemen RSUD BDH.

“Jangankan kompensasi, pengumuman pemberhentian hanya disampaikan secara tertulis dalam pengumuman di dinding, dan itupun hanya bagi mereka yang diperpanjang kontraknya yang namanya ditulis,” katanya.

Atas dasar sejumlah kejanggalan itu, kata dia, para karyawan akhirnya memberanikan diri untuk melakukan upaya gugatan untuk mempermasalahkan PHK itu.

Direktur Utama RSUD BDH, Maya Syahria Saleh, saat dikonfirmasi melalui teleponnya menyatakan bahwa keputusan PHK itu masih bisa ditinjau kembali.

Ia menambahkan, ada kemungkinan para karyawan bakal dipanggil kembali oleh manajemen, dan dirinya saat ini masih mengajukan usulan tersebut ke Pemkot Surabaya.

Sumber: antaranews.com

Sumatera Selatan – Ratusan pasien kurang mampu di Sumatera Selatan (Sumsel), selama 2012 telah dirujuk ke Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta untuk berobat gratis. Pasien umumnya terkena penyakit jantung dan kanker yang harus melakukan pengobatan intensif, termasuk operasi.

Selain ke RSCM, para pasien juga dirujuk ke RS Jantung Harapan Kita, kebanyakan untuk dioperasi jantung. Rata-rata setiap pasien yang dirujuk ke RSCM dan RS Jantung Harapan Kita itu menghabiskan dana Rp125 juta hingga Rp150 juta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dr Hj Fenty Aprina mengungkapkan hal itu dalam kilas balik 2012 menyongsong 2013.

Sementara pasien kurang mampu yang melakukan pengobatan ke Puskesmas selama 2012 hingga November tercatat 1,8 juta orang, Rumah Sakit kelas C sebanyak 67.784, Rumah Sakit Kelas B ada 40.147 orang dan kelas A sejumlah 58 pasien. Pengobatan gratis untuk warga kurang mampu itu menyedot dana sebesar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar setiap tahunnya.

Selain itu, ada pula pasien yang berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, sebanyak 25 orang dan 23 diantaranya melakukan cuci darah setiap dua hari sekali dengan dana yang dikeluarkan Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta ditanggung Pemerintah Provinsi.

Program berobat gratis itu telah dievaluasi tim dari Universitas Indonesia dan mereka menyatakan kegiatan tersebut sudah berhasil walaupun ada yang perlu ditingkatkan. Program itu dimulai pada 2008 dan akan tetus dilanjutkan serta kualitasnya juga diupayakan ditingkatkan.

Sumber: pdpersi.co.id

Pemerintah sedang mengembangkan world class health care dengan mengembangkan beberapa rumah sakit (RS) agar dapat terakreditasi internasional. Upaya ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyikapi  masih  banyaknya orang Indonesia berobat  ke luar negeri.

RS berstandar internasional itu juga diharapkan dapat menunjang upaya pengembangan wisata kesehatan atau health tourism di Indonesia. Kegiatan pariwisata diintegrasikan dengan akses pelayanan kesehatan, baik untuk berobat maupun untuk medical check up.

“Saya berharap agar kelak RS Bethsaida Serpong terus meningkatkan pelayanannya agar dapat terakreditasi secara internasional,” kata Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, SpA. MPH, saat meresmikan RS Bethsaida Serpong, Tangerang belum lama ini.

“Guna meningkatkan dan mengembangkan pelayanan RS yang  optimal  dan  bermutu, maka, self assessment, peningkatan etos kerja, dan peningkatan keselamatan pasien sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, tentang RS harus mendapat perhatian sungguh-sungguh,” kata Menkes.

Menkes juga berpesan, RS selalu membuka pintunya untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu juga aspek promotif-preventif hendaknya dapat diberikan porsi yang signifikan sebagai bagian dari pelayanan.

“Pelayanan RS yang diinginkan masyarakat adalah profesional, bermutu, ramah, santun, simpatik, komunikatif,  dan penuh empati”, tambah Menkes.

Menkes juga mengimbau kepada rumah sakit kalangan swasta untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan dengan menambah jumlah tempat tidur kelas III dan dapat menerima pasien penerima fasilitas itu dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta – Pada 12.12.12 Rumah Sakit Bethsaida mulai beroperasi untuk pertama kalinya. Sebelumnya, pada 11 Mei 2012, manajemen melakukan acara topping off pada gedung RS. Berdiri di atas lahan 8.900 meter persegi, RS ini akan memiliki luas bangunan 22.000m2 yang terdiri dari delapan lantai, ber kapasitas 200 tempat.

Situs paramountserpong.com, grup yang menaungi RS ini, disebutkan investasi yang dibenamkan untuk pembangunan RS ini, sebesar Rp 400 milyar rupiah. Pasar yang dibidik, masyarakat Gading Serpong, BSD, Karawaci, dan sekitarnya. Rumah sakit kelas menengah premium ini merupakan RS pertama di Gading Serpong yang memiliki fasilitas khusus perawatan jantung.

Lokasinya berada di jalur utama penghubung Gading Serpong. Saat ini jumlah penduduk di Gading Serpong berjumlah 45.000 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 4,4%, pada lima tahun ke depan warga Gading Serpong akan menjadi lebih dari 54.000 jiwa

Sumber: pdpersi.co.id

Perth, Kasihan sekali nasib pria ini. Tak ada kelainan pada dirinya, tetapi dia keliru disangka sebagai pasien Rumah Sakit Jiwa yang kabur. Tanpa basa-basi, dia ditahan dan disuntik obat anti psikotik dosis tinggi secara paksa. Dia pun harus dirawat di rumah sakit.

Kejadian konyol namun memilukan ini terjadi di Australia Barat. Pria yang tidak disebutkan namanya ini ditangkap oleh polisi pada tanggal 16 Desember 2012 lalu dan ditahan di Graylands Hospital, Perth. Ia ditangkap karena perawakannya cocok dengan deskripsi pasien RSJ yang melarikan diri 2 hari sebelumnya.

Sayangnya, staf RSJ tidak sadar telah menangkap orang yang salah. Petugas lalu menyuntiknya dengan obat anti skizofrenia, Clozapine. Obat ini merupakan obat dosis tinggi dan baru diberikan hanya ketika obat antipsikotik lain tidak bekerja.

Setelah menyuntik pria tersebut, barulah staf rumah sakit menyadari bahwa mereka menyuntik orang yang salah. Di hari yang sama, pasien gangguan jiwa yang kabur ternyata pulang sendiri ke rumah sakit jiwa.

Nahas, Clozapine menghasilkan efek samping yang serius sampai akhirnya pria malang tersebut harus dirawat di rumah sakit terdekat, Sir Charles Gairdner Hospital. Menteri Kesehatan Mental Australia Barat, Helen Morton, meminta maaf atas kesalahan mengerikan yang menimpa pria tersebut.

“Saya sangat menyesal atas marabahaya dan sakit hati yang dialami pria tersebut. Saya sulit membayangkan bahwa jika proses yang tepat sudah dijalani, ada alasan atas kesalahan yang telah terjadi. Saya akan menunggu hasil tinjauan klinis, namun orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mengerikan ini dan memastikan tidak akan terjadi lagi,” kata Morton seperti dilansir Medical Daily, Rabu (2/1/2013).

Sumber: health.detik.com

London, Siapa bilang negara maju selalu memiliki layanan kesehatan yang berkualitas untuk pasiennya. Nyatanya, ada rumah sakit di Inggris yang menelantarkan pasien dan membiarkannya mati kelaparan. Tak tanggung-tanggung, ada 38 pasien yang menjadi korban.

Borok ini terkuak lewat sebuah laporan atas inspeksi mendadak terhadap 100 rumah sakit di Inggris. Ada 2 rumah sakit yang dikritik habis-habisan karena tidak becus dalam menangani pasiennya, yaitu Alexandra Hospital di Redditch dan Sandwell General Hospital di West Bromwich.

Hasil statistik menunjukkan bahwa angka kematian di rumah sakit yang dikelola oleh Worcestershire NHS Trust 10 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional tahun 2010 – 2011. Artinya, ada 239 kasus kematian lebih banyak dari yang diharapkan.

Alexandra Hospital merupakan salah satu rumah sakit yang dikelola Worcestershire dan mendapat peringkat paling buruk. Beberapa keluarga pasien yang menjadi korban lantas mengadukan kasus yang dialami pasien kepada Departemen Kesehatan Inggris.

Pihak rumah sakit pun diminta membayar ganti rugi sebesar 410 ribu poundstarling atau sekitar Rp 6,38 miliar atas 38 kasus tersebut. Di antara para pasien, ada 5 orang yang masih hidup, sedangkan sisanya sudah meninggal sehingga ganti rugi diberikan kepada kerabatnya.

Ganti rugi terbesar yang diberikan adalah sebanyak 22.500 poundsterling atau sekitar Rp 350 juta. Sebagian besar ganti rugi yang diberikan adalah sebesar 10.000 poundsterling atau sekitar Rp 156 juta per pasien.

“Kegagalan perawatan yang kami temukan mengerikan, pasien yang rentan dibiarkan kelaparan dan haus dengan minuman yang diletakkan jauh dari jangkauan, orang yang berteriak diabaikan dan dibiarkan duduk di atas kotorannya sendiri oleh perawatnya,” kata salah seorang pengacara pasien, Emma Jones, seperti dilansir Telegraph, Rabu (26/12/2012).

Kasus yang mengerikan ini terjadi bertahun-tahun, dari tahun 2002 sampai 2011. Salah satu kasus paling parah adalah membiarkan pria berusia 84 tahun mati kelaparan setelah dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Ada juga keluarga pasien yang menceritakan bagaimana pasien dibiarkan kelaparan karena suster meletakkan nampan makanan jauh di luar jangkauan tangannya.

Seorang anak mantan pasien menceritakan bagaimana ibunya meninggal setelah tidak dimandikan selama 11 minggu dan diberi obat-obatan keras sampai tidak bisa bicara. Keluarga seorang pasien pria berumur 35 tahun juga menceritakan perawatnya tidak tahu cara memberi makanan lewat tabung makan.

Ada juga seorang pensiunan yang dibiarkan berteriak kesakitan saat tulang rusuknya patah karena terjatuh. Seorang puteri pasien menceritakan bagaimana ayahnya dibiarkan kelaparan karena perawat seenaknya mengambil makanan yang belum selesai dimakan. Ada juga seorang nenek yang jadi lumpuh permanen karena dokter gagal mendeteksi adanya patah tulang pinggul.

“Saya muak dan terkejut membaca laporan apa yang terjadi pada pasien dan keluarganya. Saya tahu bahwa sebagian besar staf Departemen Kesehatan Inggris, termasuk banyak yang di Rumah Sakit Alexandra, akan terkejut mendengar kisah-kisah ini. Saya ingin mendukung mereka untuk memastikan kejadian mengerikan ini tidak terulang,” kata Jeremy Hunt, Sekretaris Departemen Kesehatan Inggris.

Sumber: health.detik.com

Jakarta, Orang usia lanjut memang membutuhkan perawatan khusus yang membutuhkan biaya ekstra. Dengan alasan sibuk, beberapa orang ada yang mengirim kerabatnya berusia lanjut ke panti jompo. Tapi lain halnya dengan tren yang sedang marak di Jerman. Alih-alih mengirim ke panti jompo, para tua renta di sana malah dibuang ke luar negeri.

Orang-orang usia lanjut di Jerman kini banyak yang dikirim ke rumah perawatan di Eropa Timur dan Asia yang menawarkan biaya perawatan lebih murah. Beberapa organisasi sosial di Jerman menilai upaya ini merupakan ‘deportasi yang tidak manusiawi’. Namun tren ini agaknya mendapat dukungan dari para peminatnya, baik dari pemerintah maupun swasta.

Sejumlah penyedia layanan kesehatan swasta sudah membangun rumah perawatan di luar negeri. Bahkan asuransi pemerintah juga mencoba mencari cara untuk dapat merawat kliennya di luar negeri. Organisasi sosial-politik bernama Sozialverband Deutschland (VDK) menyatakan bahwa banyaknya panti jompo di Jerman yang tidak mampu memberi perawatan ini merupakan sinyal bahaya.

“Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang telah membangun Jerman dideportasi. Ini tidak manusiawi,” kata presiden VDK, Ulrike Mascher seperti dikutip dari harian The Guardian, Senin (1/12/2012).

Sebagian besar lansia dari Jerman dikirim ke Eropa Timur. Menurut para peneliti, sekitar 7.146 orang lansia berada di Hungaria, 3.000 orang di Republik Ceko dan lebih dari 600 orang di Slovakia pada tahun 2011. Sebagian besar lainnya dikirim ke Spanyol, Yunani dan Ukraina. Bahkan negara-negara di benua lain seperti Thailand dan Filipina juga tak luput dari destinasi ‘pembuangan’.

Sayangnya, para lansia ini seolah tak punya pilihan lain selain meninggalkan negerinya sendiri. Di luar negeri, mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan standar tinggi namun biayanya lebih rendah dibanding yang ditawarkan di tanah airnya. Walau demikian, banyak lansia yang mengakui bahwa mereka sebenarnya merasa berat hati keluar dari negaranya.

Biaya perawatan kesehatan di luar Jerman yang harus dikeluarkan untuk lansia rata-rata sepertiga lebih sedikit ketimbang biaya yang harus dikeluarkan di Jerman. Selain itu, kualitas perawatan yang ditawarkan juga dianggap lebih bagus.

Sabine Jansen, kepala Alzheimer Society di Jerman, mengatakan bahwa dia merasa sangat prihatin melihat banyaknya pasien demensia yang keluar dari negaranya sendiri. Padahal ia yakin para orang tua yang pikun itu tak akan dapat membedakan pelayanan di negaranya sendiri dan di luar negeri. Menurut Jansen, pengidap demensia perlu ditempatkan dalam lingkungan yang familiar, terutama bagi pasien yang ingin mempertahankan identitasnya.

“Pasien demensia kesulitan mengenali budaya dam bahasa yang sama sekali berbeda, karena mereka hidup sangat lama di tempat yang memiliki banyak kenangan sebelumnya,” kata Jansen.

Sumber: health.detik.com

Jakarta, Informasi yang selama ini beredar di masyarakat seringkali mengaitkan antara kematian Ayu Tria (9 tahun) dengan adanya syuting sinetron. Namun Dirut RSAB Harapan Kita menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara kematian dengan syuting.

“Tidak ada hubungan antara kematian dengan syuting, jangan sampai salah karena sangat fatal, jangan terjadi fitnah,” ujar Dirut RSAB Harapan Kita dr Achmad Soebagjo Tancarino, MARS dalam acara konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

dr Achmad menjelaskan biar bagaimana pun rumah sakit sudah lakukan pelayanan yang semestinya dan ia sendiri tidak pernah berbicara langsung dengan sutradara. Dikatakan memang ada pengajuan dari pihak Production House (PH) kepada rumah sakit, tapi sudah terjadi disposisi.

Adanya syuting di lingkungan RSAB Harapan Kita bukanlah yang pertama kali dilakukan. Diungkapkan pernah ada syuting yang mana memperkenalkan bayi tabung dan itu dampaknya masyarakat jadi tahu ada program bayi tabung di RSAB Harapan Kita.

Namun dengan adanya kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk RSAB Harapan Kita sehingga nantinya dapat dibuat peraturan yang lebih jelas, karena memang dalam peraturan syuting ini belum ada peraturan yang jelas.

“Kami khususnya RSAB Harapan Kita sementara ini tidak mengizinkan syuting lagi, karena berdampak seperti ini,” ujar dr Achmad.

Proses syuting ini sediri tidak dikenakan biaya karena dianggap sebagai sarana promosi rumah sakit ke publik. Meski begitu dr Achmad sebagai pimpinan siap bertanggung jawab dan menerima sanksi atas hal ini.

Sementara itu dr Chatib Rajab Nasution selaku Direktur Bina Upaya Rujukan kemenkes menuturkan hal ini menjadi pelajaran berharga bagi rumah sakit lain agar berhati-hati sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi lebih baik lagi.

Sumber: health.detik.com