Pamekasan – Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar) mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Madura, menertibakan rumah sakit swasta yang tidak mengantongi izin operasional.

Menurut juru bicara “Samar” Hamdi Djibril, Dinkes perlu bertindak tegas menertibkan adanya rumah sakit tak berizin itu, karena menyangkut kepentingan masyarakat umum.

“Dinkes jangan hanya memandang siapa pemilik rumah sakit itu, akan tetapi perhatikan kepentingan masyarakat Pamekasan,” kata Hamdi Djibril, Senin.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan “Samar” bersama sejumlah LSM, di Pamekasan ada dua rumah sakit swasta yang tidak mengantongi izin operasional, yakni Rumah Sakit Larasai dan Rumah Sakit As-Syifa, Pamekasan.

Kedua rumah sakit ini milik pejabat di lingkungan pemkab Pamekasan, juga dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan.

Rumah Sakit Larasati milik Direktur RSD Dr Slamet Martodirdjo Pamekasan, dr Iri Agus Subaidi, sedangkan Rumah Sakit As-Syifa milik dokter bedah di rumah sakit yang sama, yakni dr Puguh.

“Berdasarkan temuan kami di lapangan, kedua rumah sakit ini belum mengantongi izin sebagai rumah sakit dan izinnya hanya sebatas izin klinik. Tapi praktiknya rumah sakit. Ini kan pelanggaran,” kata Hamdi Djibril menjelaskan.

Pada Senin (21/1) pagi, Samar menyampaikan tuntutannya ke Dinkes Pamekasan dengan menggelar unjuk rasa, meminta agar Dinkes segera menertibkan kedua rumah sakit yang belum mengantongi izin operasional itu.

Para aktivis ini menduga pemilik kedua rumah sakit ini telah melanggar Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Secara terpisah, Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey, membenarkan, bawa di Pamekasan memang belum ada rumah sakit yang mengantongi izin operasional, karena saat ini masih diproses.

Kendatipun demikian, Ismail membantah, bahwa belum adanya izin operasional kedua rumah sakit swasta itu, sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Sebab, selain Undang-undang pemerintah juga harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan sebagai penjabaran dari Undang-undang.

“Izin operasional rumah Sakit As-Syifa memang dalam proses, sedangkan Rumah Sakit Larasati izinnya untuk Rumah Sakit Bersalin,” kata Ismail menjelaskan.

Kepala Dinkes Ismail Bey lebih lanjut menjekaskan, pihaknya tetap membiatkan kedua rumah sakit swasta itu tetap beroperasi kendatipun belum mengantongi izin operasional, karena beberapa pertimbangan.

Salah satunya, karena bisa membantu Rumah Sakit Umum yang hingga kini sarana dan prasarananya masih terbatas. Selain itu, sambung dia, juga sebagai salah satu realisasi dari amanat UU 44 Tahun 2009, Pasal 7.

“Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pemkab berkewajiban menggerakkan peran serta masyarakat dalam rangka pendirian pelayaan kesehatan,” katanya menjelaskan.

Ismail juga berjanji akan memberikan tegoran kepada kedua pemilik rumah sakit swasta di Kabupaten Pamekasan itu, agar segera mengurus izin operasional, karena rumah sakut itu telah didirikan sejak beberapa tahun lalu. (*)

Sumber: antarajatim.com

Jakarta : Luapan air kali dan hujan yang menderas, tak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga sampai merangsek ke rumah sakit. Seperti Rumah Sakit TNI AL Dr Mintohardjo, Jalan Bendungan Hilir Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Air sudah merendam lobi RS Mintohardjo ini sejak Rabu (16/1/2013) pagi. “Tapi sudah surut pas siangnya. Kami sudah bersih-bersih,” kata Kepala Satuan Markas RS Mintohardjo, Letnan Kolonel Suprayitno di lokasi, Jumat (18/1/2013).

Menurutnya, meski sempat surut sampai malam hari, namun pada Kamis (17/1/2013) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB air kembali meninggi. Itu disebabkan hujan yang terus-menerus di kawasan ini. “Hujan tidak berhenti sampai Kamis siang. Airnya sudah selutut orang dewasa,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, air kemudian mengalir sampai ke dalam rumah sakit. Bahkan air kian meninggi pada Kamis sore, yakni mencapai 1,5 meter. “Air bertahan terus itu sampai Jumat pagi,” kata Suprayitno.

Akibat air yang merangsek ke dalam rumah sakit, kata dia, terpaksa 40 pasien dievakuasi ke lantai atas. Sementara 20 pasien lain dirujuk ke rumah sakit lain atas permintaan keluarga.

“Total di sini ada 160 pasien sebelum banjir ini. Jadi dari Kamis pagi kami sudah evakuasi pasien. 40 pasien kami bawa ke atas, 20 pasien lagi keluarganya minta dirujuk ke rumah sakit lain,” ujarnya.

Untuk perujukan 20 pasien pada Kamis pagi, lanjut Suprayitno, pihaknya menggunakan perahu karet. Mengingat akses keluar rumah sakit tidak mungkin menggunakan kendaraan.

“Kami memang punya peralatan evakuasi sendiri, seperti perahu karet. Karena memang kita tidak mendapat bantuan dari pihak terkait kalau musibah seperti ini datang,” kata Suprayitno.

Lebih jauh dijelaskan Suprayitno, pihaknya juga terpaksa menambah tempat tidur di ruangan pasien di lantai atas guna menampung 40 pasien yang sebelumnya dirawat di lantai bawah. “Ruang pasien yang di atas itu masih ada space karena ruangannya besar. Jadi kita taruh di situ pasien yang dievakuasi dari lantai bawah,” ujarnya.

Sumber: news.liputan6.com

JAKARTA — Hujan deras yang terus mengguyur Jakarta membuat sejumlah titik banjir di hampir seluruh daerah di Jakarta. Kementerian Kesehatan langsung membangun empat rumah sakit mini untuk memenuhi kebutuhan kesehatan para pengungsi.

“Kita sudah bangun rumah sakit mini di empat titik lokasi banjir,” kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan, Supriyantoro yang ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (18/1).

Supriyantoro menjelaskan pembangunan rumah sakit mini ini di lokasi yang diperkirakan banjirnya masih akan terus meluas. Empat lokasi banjir yang didirikan rumah sakit mini yaitu kantor Kelurahan Bukit Duri dan Puskesmas Rawajati di Jakarta Selatan serta Ruko Duta Indah di Daan Mogot dan kantor Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat.

Menurutnya Kementerian Kesehatan memang hanya menangani bencana yang berskala nasional. Sedangkan banjir di Jakarta termasuk dalam bencana skala regional dan menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Namun jika Pemda tidak sanggup menanganinya, maka Kemenkes akan turun langsung dengan menggunakan anggaran cadangan.

Dalam rumah sakit mini tersebut, Kemenkes juga memberikan dan menyediakan obat-obatan serta tenaga kesehatan untuk para pengungsi di empat lokasi banjir itu. “Kita sudah back up untuk penyediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan kita,” tegasnya.

Sumber: republika.co.id

Jakarta, Banjir hebat melanda Ibukota pada sepekan terakhir. Kini banjir sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumahnya. Namun di beberapa titik, banjir masih menggenangi pemukiman warga dan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas.

Sebagai gantinya, pemerintah sudah menyiapkan posko kesehatan dan rumah sakit lapangan. Posko dan rumah sakit ini juga berfungsi memberikan bantuan layanan kesehatan kepada korban banjir yang ingin periksa kesehatan dan mendapat obat-obatan. Sampai saat ini, petugas kesehatan masih tetap stand by walau kondisi banjir sudah mulai membaik.

“Semua fasilitas kesehatan sudah disiagakan sejak hari pertama, bukan hanya rumah sakit, tetapi juga puskesmas. Saat ini kita masih ada 1 rumah sakit yang tergenang, yaitu RS Atma Jaya dan 52 Puskesmas yang juga kebanjiran,” kata menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi di sela-sela kunjungannya ke pos pengungsian korban banjir di Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan Gereja Koinonia Jatinegara, Senin (21/1/2013).

Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi akan layanan kesehatan, didirikan 98 pos kesehatan dan 4 rumah sakit lapangan. Posko ini juga diisi oleh tenaga kesehatan dan menyediakan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan. Bagi para bayi di atas 6 bulan dan ibu menyusui, sudah disiapkan bahan makanan pengganti ASI.

“Yang penting adalah dipisah dan diperhatikan secara khusus kebutuhan bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Mereka mempunyai kebutuhan khusus dan lebih rawan terkena infeksi,” kata Menkes.

Menkes menjelaskan kementeriannya sudah mengirim 100 tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan korban banjir. Rencananya, jumlah ini akan ditambah lagi 100 orang yang akan dilepas siang ini.

Sumber: health.detik.com

Jakarta, Banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta juga menggenangi RS Jiwa Soeharto Herdjan, Grogol, Jakarta Barat. Ketinggian air di depan RS mencapai sepinggang orang dewasa. 186 Pasiennya pun diungsikan ke RS RS Marzuki Mahdi Bogor.

“Karena banjir, kami terpaksa mengungsikan 186 pasien ke RS Marzuki Mahdi Bogor. 10 Di antaranta adalah anak-anak,” terang Direktur Medis RS Jiwa Grogol, dr Reza Syah SpKJ, saat dihubungi detikHealth, Jumat (18/1/2013).

Pasien diungsikan pada hari ini dengan menggunakan 5 bus. Setiap satu bus didampingi 1 psikiater, 1 dokter umum, 1 satpam, dan 3 perawat. Tenaga medis dari RS Jiwa Grogol akan mendampingi para pasien tersebut selama dirawat di RS Marzuki Mahdi.

“Kita hanya pindah lokasi saja karena di depan RS sudah banjir sepinggang, di ruang rawatnya air sudah sebetis. MCK sudah tidak bisa digunakan karena tersumbat dan terendam,” terang dr Reza.

Sampai kapan pasien akan dititipkan? “Sampai banjir surut dan RS bersih lagi. Mereka terpaksa dipindahkan karena air bersih sulit didapat dan kita nggak mau malah nanti kena wabah pasca banjir. Jadi dikosongkan dulu sambil dibersihkan,” tutur dr Reza.

Banjir mulai menggenangi Jakarta pada Selasa (15/1) lalu. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir Jakarta menggenangi 32 kecamatan, 102 kelurahan, 337 RW dan 910 RT. Akibat banjir ini, 18.018 jiwa mengungsi dan sekitar 12 orang meninggal dunia.

Sumber: health.detik.com

WONOGIRI – RSUD dr Soediran Mangun Sumarso (SMS) akan maju akreditasi internasional pada 2014. Pada Desember 2011 lalu, RSUD dr SMS telah mendapat akreditasi 16 pelayanan.

“Saat ini, kami telah mendapat penghargaan akreditasi 16 pelayanan. Pada 2014, kami berencana meningkatkan menjadi akreditasi internasional dengan sejumlah layanan unggulan,” kata Direktur RSUD dr SMS, Setyarini. Layanan unggulan tersebut, lanjut dia, berupa trauma center dan program pelayanan obstetri ginekologi (ponek) untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Di sisi lain, sejumlah fasilitas baru di RSUD dr SMS akan diresmikan saat memperingati HUT ke-57, Senin (21/1/2013) esok. Rencananya, sejumlah fasilitas baru tersebut diresmikan Bupati Wonogiri Danar Rahmanto.

Pelayanan baru tersebut di antaranya Instalasi Radiologi, Ruang ICU, Bank Darah, Hemodialisa atau cuci darah, VCT untuk konsultasi penderita HIV-AIDS, Askes Center dan kantor manajemen. Pembangunan dua fasilitas yakni Instalasi Radiologi dan ICU dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Pemkab Wonogiri. Terkait pelayanan hemodialisa atau cuci darah, saat ini RSUD dr SMS sudah melayani semua kalangan. Seperti pasien umum, peserta askes, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda).

Pelayanan itu sudah ada sekitar satu tahun lalu dengan empat unit alat dan jumlah pasien sebanyak 16 orang. Mereka berasal dari wilayah Wonogiri dan Pacitan dengan berbagai usia yakni 16-60 tahun. Sebelum ada pelayanan tersebut, pasien dengan penyakit gagal ginjal diarahkan ke rumah sakit di Sukoharjo atau RSUD dr Moewardi Solo.

Saat ini, RSUD dr SMS memiliki 27 orang dokter dan 18 orang di antaranya merupakan dokter spesialis. Selain itu, ada lima orang dokter yang tengah melanjutkan sekolah spesialis. Sedangkan jumlah perawat ada 243 orang dengan jumlah bidan 32 orang.

Jumlah hunian di RSUD dr SMS saat ini mencapai 60%, padahal pihaknya ditarget 65%. Terkait hal itu, pihaknya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami menyadari dalam pelayanan tidak mungkin tidak ada komplain sama sekali. Tapi, kami tetap berusaha meningkatkan pelayanan dari awal hingga akhir,” imbuhnya.

Sumber: solopos.com

Surabaya-Anak usaha PT Intiland Development Tbk (Intiland), PT Surabaya Jasa Medika (SJM) menargetkan akan mengelola sedikitnya tiga rumah sakit bertaraf internasional yang tersebar di Indonesia dalam waktu 10 tahun. Saat ini PT SJM baru saja mengoperasikan National Hospital yang berlokasi di bilangan Lingkar Dalam, Surabaya Barat.

Rudy Surjanto, Chief Executive Officer National Hospital mengatakan, pihaknya belum dapat menentukan lokasi mana saja yang akan dijadikan tujuan pembangunan rumah sakit selanjutnya. Tetapi anggaran yang akan disiapkan menurutnya kurang lebih sebesar Rp450 miliar sampai Rp500 miliar untuk setiap rumah sakit.

“Kami ada rencana untuk mendirikan dua rumah sakit lagi, karena targetnya kami ingin dapat mengelola tiga rumah sakit dalam sepuluh tahun dari sekarang,” kata Rudy kepada wartawan dalam media visit di Surabaya, kemarin (17/1).

Rudy menjelaskan, National Hospital yang baru saja beroperasi pada 12 Desember kemarin ini mempunyai 123 kamar dari kelas 3 sampai VVIP dengan kapasitas 179 tempat tidur. Bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 8.530 m2 itu memiliki tinggi 10 lantai.

Meski tidak secara langsung, tetapi menurut Rudy, rumah sakit yang mengunggulkan teknologi diagnosa dengan kelengkapan unit radiologi ini membidik pasar menengah ke atas. Tarif termahal per malamnya mencapai Rp3 juta. “Tapi kami juga menyediakan untuk masyarakat kurang mampu dengan tarif termurah yang kami miliki Rp150 ribu per malam,” imbuh Rudy.

Sumber: rumah.com

Jakarta-Rumah Sakit (RS) pemerintah yang menjalani program Jamkesmas, menurut Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumbar Poempida Hidayatulloh, wajib melayani pasien Jamkesmas. “Jangan sampai pasien ditolak, apalagi dengan alasan dana belum turun dari pemerintah,” ujar Poempida, Jumat (18/1) di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta.

Poempida mengakui, setiap berkunjung ke daerah ada masyarakat yang mengeluh tentang adanya penolakan rumah sakit melayani pasien Jamkesmas. “Saya tanya rumah sakit swasta atau pemerintah, mereka (masyarakat di daerah, Red) menjawab rumah sakit pemerintah. Ini jelas tidak betul,” ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Juga ada RS yang enggan melayani pasien Jamkesmas dengan alasan anggaran belum cair. “Tidak benar alasan itu, pasien wajib dilayani,” ujarnya.

Menurut Poempida, Komisi Kesehatan DPR RI siap menelurkan penalti kepada rumah sakit yang enggan melayani pasien Jamkesmas. “Jika ada rumah sakit yang dipercaya pemerintah tidak melayani pemilik Jamkesmas, maja dipenalti saja,” ujarnya.

Menurut Poempida, perlu kejujuran dan kesungguhan dalam menekan angka kemiskinan. “Kejujuran dan kesungguhan diperlukan, sehingga diharapkan angka kemiskinan terus berkurang,” kata Poempida.

Sumber: kliksumbar.com

Setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul semakin meningkat kualitas pelayanannya. Sesuai Keputusan Bupati, sejak tahun 2009 RSUD Panembahan Senopati berjalan dalan pengelolaan sebagai BLUD. Awal-awal masih banyak penyesuaian, pembelajaran serta sharing terhadap sistem pengelolaan tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, sudah jelas perubahan kualitasnya menjadi lebih profesional sehingga menjadi rumah sakit unggul pilihan masyarakat. “Sejak RSUD Panembahan Senopati menjadi BLUD , keluhan masyarakat berkurang sangat banyak dan tentu saja merasa puas dengan pelayanan sekarang ini. RSUD mempunyai hak flexibililtas sehingga segera meningkatkan pelayanan, kinerja serta memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Dengan perubahan itupun memberikan dampak besar terhadap rumah sakit yang lebih profesional, lebih lengkap fasilitasnya sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya,”kata Direktur RSUD Panembahan Senopati dr. I Wayan Sudana, M.Kes saat memaparkan tentang manajemen rumah sakit sebagai BLUD kepada DPRD Kota Madiun,Jawa Timur (15/01).

Menjadi BLUD, hendaknya rumah sakit lebih leluasa dalam melakukan improvisasi, terobosan yang diperlukan, serta sistem baru yang mendukung jalannya operasional. BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara efektif dan efisien. “Pemerintah daerah Bantul telah menerapkan pengelolaan RSUD sesuai Peraturan Pemerintah No.23/2005 yaitu Pengelolaan BLUD. Sejak itupun rumah sakit berjalan secara mandiri, mengelola manajemen dan keuangan sendiri. Pemerintah hanya mengawasi jalannya manajemen pengelolaan tersebut, namun kami percaya rumah sakit lebih maju sebagai BLUD ini sehingga meningkat pula pelayanan kepada masyarakat,”jelas Ass Administrasi Umum Drs Mardi.

Untuk mempercepat penyesuaian terhadap sistem baru, maka RSUD pun melakukan langkah-langkah baru pendukung sistem tersebut. Penambahan SDM yaitu Dokter Spesialis, perawat terampil serta pegawai non PNS juga dilakukan. Jam praktek pun ditambah, yang dibuka sore hari. RSUD juga mengembangkan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun investasi. Hak flexibilitas yang ada menjadikan RSUD bisa lebih leluasa dalam pengembangan/peningkatan, baik peningkatan operasional maupun pendapatan. “Hasil yang diperoleh di tahun 2012 RSUD jauh lebih banyak dibanding dengan sebelum menjadi BLUD. Kunjungan pasien yang meningkat menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat. Dari segi pendapatan pun sangat cepat berkembang, tahun 2012 pendapatan mencapai 60,2 miliar dibanding 2004 (sebelum BLUD) pemasukan 7-8 miliar,”tambah Pak Wayan.

Percepatan berkembangnya RSUD Panembahan Senopati tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Bantul dengan jajaran manajemen rumah sakit. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan pendapatan.

Sumber: bantulkab.go.id

Sumedang – Untuk menjadi pelayanan publik yang prima, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang harus mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Sebelumnya, RSUD terkareditasi dari KARS pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik berstandar. Namun 2913 ini, akreditasi tersebut harus diperpanjang dengan menggunakan standar JCI atau Joint Commition International.

“Lembaga pemberi akreditasi untuk RSU adalah KARS yang sekarang keberadaannya independen, kalau dulu ketika kami mendapatkan akreditasi pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik, KARS masih berada di bawah Kementerian Kesehatan,” kata Humas RSUD Sumedang Iman Budiman, Kamis (17/1/2013).

Menurut Iman, sebagai organisasi dengan pelayanan pulbik standar, RSUD sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 di bidang kesehatan. “Kami sudah mengantongi sertifikat ISO 9001:2008 bidang kesehatan,” ujar Iman.

Sertifikat ini dikantongi atas kerja sama RSUD Sumedang dengan Badan Standardisasi Nasional yang dibiayai APBN berupa voucher kepada daerah yaitu bimbingan dan penerbitan sertifikat.

Upaya yang sudah dan sedang dilakukan RSUD Sumedang ini nantinya bermuara pada tujuan RSUD berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini agar menjadi rumah sakit berstandar internasional namun tetap dengan tarif hemat.

Sumber: inilahkoran.com