Pemerintah Brasil melarang semua rumah sakit di kota Campinas melakukan pemindaian MRI (scan).

Langkah itu diumumkan setelah tiga pasien menderita gagal jantung serta sesak nafas dan meninggal dunia setelah pemindaian rutin di sebuah rumah sakit swasta. Para pasien tersebut dilaporkan tidak memiliki masalah medis. Namun, mereka semua disuntik dengan zat kontras untuk memudahkan mesin pemindai melihat organ-organ dalam mereka. Pejabat kesehatan di Campinas, sekitar 100 km di barat Sao Paulo, membuka penyelidikan atas kematian itu.

Prosedur rendah risiko

Ketiga pasien tersebut adalah seorang wanita berusia 25 tahun serta dua orang pria berusia masing-masing 36 dan 39 tahun. Mereka melakukan pemindaian MRI di rumah sakit Vera Cruz pada hari Senin. Beberapa menit kemudian mereka dilaporkan merasa sakit dan menderita gagal jantung serta sesak nafas. Lebih dari 80 pasien lain menurut data juga melakukan pemindaian MRI di Campinas hari itu tetapi tidak ada yang mengalami efek samping. Pemindaian MRI dilakukan di hampir seluruh dunia dan dinilai rendah risiko. Para otoritas kesehatan berusaha mencari kaitan antara para korban, yang dikatakan tidak memiliki sakit serius atau isu-isu kesehatan umum lainnya. Namun pejabat mengatakan zat kontras yang diinjeksikan ke tubuh mereka sebelum pemindaian kemungkinan menjadi penyebabnya. Semua persediaan zat kimia itu telah disita dari rumah sakit tersebut untuk diteliti. Jika zat itu ternyata terbukti menjadi penyebab kematian, pasien di rumah sakit lain jiwanya terancam karena zat itu dipasok oleh pihak ketiga. Hingga penyebab kematian diketahui, semua pemindaian MRI menggunakan zat kontras itu, kecuali dalam keadaan darurat, dihentikan di semua rumah sakit umum di Campinas. Rekomendasi itu juga telah dikirimkan ke semua institusi swasta. Manajemen rumah sakit Vera Cruz mengatakan mereka melakukan sekitar 2.000 pemindaian MRI dalam satu bulan dan tidak pernah mengalami masalah.

Sumber: bbc.co.uk

Jakarta – Terbayangkah di benak Anda bahwa kini dokter bisa digantikan denganrobot. Di Amerika Serikat, robot bisa memberikan perawatan inap di rumah sakit. Robot ini nantinya tak hanya akan menggantikan dokter dan perawat saja.

Food and Drug Administration (FDA) telah memberikan lampu hijau untuk mesin Remote Presence Virtual + Independent Telemedicine Assistant (RP-VITA) sebagai navigasi otonom. Dalam upaya kolaboratif, RP-VITA menggabungkan navigasi inovatif iRobot dan teknologi mobilitas dengan telemedcine kesehatan canggih dan integrasi catatan kesehatan elektroning.

Robot ini memungkinkan dokter untuk berkonsultasi dengan pasien dan staf rumah sakit dari jarak jauh. Selain itu, juga dapat menyediakan akses ke catatan medis yang semuanya dilakukan dengan komunikasi antar muka melalui iPad.

Sensor canggih yang dimiliki robot ini memungkinkan RP-VITA bekerja cepat dan aman untuk menavigasi ruang rumah sakit yang ramai tanpa menabrak orang, benda atau dinding. “Ada sedikit kondisi lingkungan yang sulit untuk bergerak cepat seperti ICU yang selalu sibuk,” kata Colin Angle, pimpinan dan CEO iRobot.

Tidak seperti daVinci si Surgical System, RP-VITA tidak bisa untuk membantu operasi. FDA hanya menetapkan tugas RP-VITA adalah memantau pasien aktif dalam pengaturan pra operasi maupun pasca bedah termasuk kardiovaskular, syaraf, penilaian perawatan prenatal dan pemeriksaan.

Sumber: tempo.com

popsci.com

Maryland-Sebelumnya robot perawat telah ada di beberapa rumah sakit di dunia. Kini dalam upaya agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih efisien, FDA menyetujui penggunaan robot yang memakai iPad.

FDA (Food and Drug Administration),sebuah badan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat di AS, menyiapkan RP-VITA, sebuah robottelemedicine yang dapat bergerak secara otomatis untuk penggunaan di rumah sakit.

Dengan robot RP-VITA , dokter dimungkinkan untuk dapat berkonsultasi dengan pasien dan staf rumah sakit dari jarak jauh melalui layar iPad.

Dilansir PopSci, RP-VITA dapat bergerak secara bebas di ruang ICU tanpa menabrak orang atau objek. Robot ini dapat dikontrol dengan mengaktifkan lokasi rumah sakit di iPad dan juga terdapat fitur integrasi catatan kesehatan elektronik.

RP-VITA RP memiliki port data untuk menghubungkan alat-alat pemeriksa kesehatan seperti stetoskop digital, ultrasounddan otoscope. Dan kini, FDA pun mengizinkan robot ini untuk digunakan di rumah sakit di wilayah AS.

Disebutkan, robot RP-VITA ini dapat digunakan untuk memonitor pasien sebelum, selama dan sesudah operasi dan juga selama dilakukan pemeriksaan dan penilaian kondisi pasien.

Sumber: teknologi.inilah.com

Jakarta – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo akan pindah ke lokasi baru yang dilengkapi fasilitas berstandar internasional di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Jawa Timur pada 2014.

Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sunhadi mengatakan, perpindahan operasional RSUD Sosodoro Djatikoesoemo ke lokasi baru  masih menunggu penghitungan besarnya biaya pindah, serta perbaikan berbagai prasarana dan sarana yang ada.

“Tidak bisa langsung dipindahkan, meskipun ada biaya. Dibutuhkan perbaikan berbagai prasarana dan sarana,” katanya. Salah satunya, penambahan jumlah dokter yang kini baru berjumlah 350 orang.

“RSUD nantinya akan memiliki 150 kamar rawat inap, nantinya akan memiliki 300 kamar rawat inap, sehingga kalau semua beroperasi tenaga medis yang dibutuhkan berjumlah 900 orang. Mengacu berbagai persiapan yang harus dikerjakan, paling cepat RSUD bisa pindah pada 2014,” kata Sunhadi.

RSUD akan tetap memakai nama Sosodoro Djatikoeseomo.”Dulu memang sempat kita namai Rumah Sakit Internasional (RSI), itu salah. Apalagi kalau kita tetap konsisten dengan label RSI, seharusnya semua peralatan juga berstandar internasional dan diaudit tim internasional,” jelas  Sunhadi.

Lokasi lama RSUD akan dimanfaatkan, untuk kepentingan bidang kesehatan. Sedangkan di lokasi baru, timbale penahan radiasi di dalam ruangan rontgen tengah dipasang. Pun, lift pasien yang masih menjadi satu dengan barang.

Dana yang dibutuhkan untuk perpindahan itu, termasuk perbaikan prasarana dan sarana, mencapai Rp200 miliar. Lokasi baru RSUD berdiri di atas lahan seluas empat hektar, doibangun sejak 2005, dengan dana APBD sebesar Rp110 miliar.

Sumber: pdpersi.co.id

SUKABUMI-Pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin SH Kota Sukabumi membludak. Akibatnya, sebagian pasien tidak tertampung di ruangan dan terpaksa di rawat di ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang rapat.

Warga yang dirawat, antara lain menderita peyakit demam, panas, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), demam berdarah dengue (DBD), dan sakit perut.

‘’Banyaknya pasien karena faktor cuaca buruk akhir-akhir ini,’’ terang Humas RSUD R Syamsudin SH, Joni Setiawan, kepada wartawan, kemarin.

Saat ini, daya tampung ruang perawatan untuk kelas II dan III sudah penuh. Sehingga, kata dia, pasien yang baru datang terpaksa harus menunggu di tempat sementara menunggu kepulangan warga lain yang telah sembuh.

Untuk menyiasati kepadatan pasien, terang Joni, rumah sakit sebenarnya telah menambah daya tamping ruang perawatan. Awalnya, dalam satu ruangan terdapat 20 tempat tidur namun kini ditambah menjai 27 temat tidur.

Salah seorang warga Kota Sukabumi, Lisnawati (25 tahun) mengaku pasrah dirawat di ruangan transit rumah sakit. ”Sebenarnya ingin dirawat di ruangan, tapi mau bagaimana lagi penuh,’’i mbuh dia, yang menderita penyaki tumor perut.

Sumber: republika.co.id

Rumah Sakit Rujukan Nasional Jigme Dorji Wangchuck (JDWNRH) mengadopsi produk unggulan berbasis web Napier untuk meningkatkan manajemen pasien, konsistensi jalur yang lebih baik dalam hasil klinis dan meningkatkan keseluruhan kualitas kesehatan.

SINGAPURA-Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit (HIMS) Napier Healthcare telah berhasil dilaksanakan di Rumah Sakit Rujukan Nasional Jigme Dorji Wangchuck (JDWNRH) di Bhutan.

Dr. Damber K. Nirola, Koordinator Proyek Sistem Informasi Rumah Sakit JDWNRH membuat pernyataan yang mengatakan, “Ini untuk memberitahukan Anda bahwa kami telah menggunakan HIMS Napier Healthcare Solutions di JDWNRH mulai 18 Desember 2012 dengan bantuan dari seluruh tim Napier Healthcare Solutions, kami berhasil menggunakan sistem tersebut. JDWNRH mempercayakan Napier Healthcare untuk melakukan tugas melaksanakan HIMS guna meningkatkan manajemen pasien dan mengurangi waktu tunggu pasien.”

Solusi Manajemen Informasi Rumah Sakit Napier dikembangkan dengan menggunakan standar industri kesehatan seperti pesan HL7 dan DICOM, membuat sistem berbasis web, modular, terukur dan terintegrasi yang dibangun di sekitar fungsi utama yang mendukung administrasi rumah sakit, keuangan dan manajemen pasien.

Sumber:

Yogyakarta- Delegasi Kementerian negara Burundi dan Ulama – ulama Ethiopia mengunjungi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka mempelajari pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang juga merupakan program dari rumah sakit. Delegasi kedua negara merupakan bagian dari Exchange Views and Experiences in Coordinating and Implementing Policy and Program regarding Population, Family Planning and Reproductive Health Program yang diselenggarakan oleh (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) BKKBN.

Dalam kunjungannya, delegasi dari kedua negara diterima oleh jajaran direksi dan staf RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta di ruang Aula, Rabu (23/01/2013). Dalam sambutannya Direktur Pelayanan Kesehatan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dr. Joko Murdiyanto SP.AN mengatakan, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah beberapa kali menerima tamu dari berbagai negara untuk mempelajari implementasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang dijalankan rumah sakit, khususnya untuk keluarga miskin yang tidak mampu. “Kita mempunyai program untuk pasien miskin agar dapat melakukan persalinan secara gratis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang merupakan hasil kerjasama dengan program dari pemerintah pusat,” jelasnya. Dalam penjelasannya pada delegasi dari Burundi dan Etiophia, ketua tim keselamatan pasien rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Sulistiari Retnowati Sp.OG mengungkapkan, beberapa program RS PKU yang berkaitan dengan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk pasien miskin adalah Pelayanan Keluarga Berencana berbasis Islam, yang meliputi konsultasi hingga pemasangan alat kontrasepsi.

Dalam kesempatan tersebut General Secretary dari Ethiopian Islamic Affairs Muslim Council Ato Mohammaed Ali Edris mengungkapkan persetujuannya dalam beberapa program yang diperuntukkan bagi pasien miskin dan tidak mampu, karena sebagai rumah sakit Islam juga diperlukan implementasi nilai-nilai Islam dalam dunia kesehatan, termasuk memberi santunan pada rakyat miskin. Sementara itu Menteri Kesehatan Umum dan penanggulangan AIDS dari Republik Burundi mengungkapkan akan membawa segala pengetahuan yang di dapat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bahan masukan pada kebijakan kesehatan di negaranya. Hadir dalam pertemuan tersebut 6 delegasi dari Ethiopia serta 5 delegasi pemerintah Republik Burundi yang dua diantaranya merupakan Menteri Kesehatan dan Menteri Interior. Pada kesempatan tersebut kedua delegasi juga berkesempatan untuk berkeliling mengunjungi berbagai ruangan pelayanan yang dipunyai oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Sumber: muhammadiyah.or.id

Jayapura-Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan pemberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu didukung dengan ketersediaan rumah sakit di daerah.

Menurut Agung, tanpa ketersediaan rumah sakit, maka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan sulit diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Pada Januari 2014, Indonesia akan melaksanakan SJSN, di mana seluruh rakyat Indonesia akan dijamin kesehatannya, sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Untuk itu, perlu dipastikan ketersediaan rumah sakit di daerah,” kata Menko Kesra Agung Laksono saat melakukan kunjungan kerja di Wamena, Papua, Kamis.

Agung mengatakan selain ketersediaan rumah sakit, maka  keberadaan puskesmas juga diperlukan sebagai simpul-simpul lembaga kesehatan yang bertugas menangani penyakit ringan warga di daerah.

Agung menjelaskan bahwa SJSN melalui BPJS merupakan sistem asuransi sosial dan seluruh masyarakat harus membayar sejumlah iuran.

“Setiap rakyat baik itu kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan wajib masuk SJSN melalui BPJS. Mereka wajib membayar iuran, dan berhak dapat fasilitas,” kata dia.

Kelompok masyarakat mampu diwajibkan membayar iuran sendiri, namun warga tidak mampu akan dibiayai oleh negara.

“Dengan adanya SJSN melalui BPJS, maka diharapkan indeks kesehatan kita setara dengan Malaysia, Singapura, China dan Jepang,” kata dia.

Dalam kunjungan kerjanya ke Wamena, Papua, Agung mengatakan telah mendapatkan informasi banyaknya warga disana menderita ispa lantaran tinggal di rumah adat yang minim sirkulasi udara.

Dia menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui pemerintah daerah akan terus berupaya berkomunikasi dengan warga agar mau tinggal di tempat yang lebih baik untuk kesehatan.

Sumber: antarakalbar.com

YOGYAKARTA – Pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta sedang membangun Rumah Sakit Pratama untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan kelas III yang begitu tinggi. RS Pratama merupakan rumah sakit tanpa kelas yang memberikan pelayanan kesehatan tipe D atau setara dengan RS kelas III. Diharapkan, rumah sakit ini bisa beroperasi 2014 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Tuty Setyowati menjelaskan, pada dasarnya keberadaan RS Pratama berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di wilayah yang terpencil atau kepulauan. Namun, lantaran di wilayah Kota Yogyakarta tidak terdapat areal terpencil, maka keberadaan RS Pratama ini dialihfungsikan untuk mendukung tingginya pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

“Berdasarkan pencermatan Dinkes, kuota pelayanan kelas III di rumah sakit swasta maupun negeri acapkali kurang, sehingga masyarakat kesulitan,” tutur Tuty, Kamis (24/1/2013).

Dalam perencanaannya, RS Pratama ini awalnya akan dibangun di kelurahan Bener, Tegalrejo. Namun, karena lokasinya kurang strategis maka pembangunan rumah sakit ini memanfaatkan bangunan Puskesmas Mergangsan. Dengan demikian bisa diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Adapun Puskesmas Mergangsan akan dipindahkan ke Wirogunan.

Tuty menambahkan, RS ini mampu menampung hingga 50 pasien rawat inap.

Sumber: id.berita.yahoo.com

Gresik-Instansi pemerintahan masih saja memberikan contoh tidak baik. Buktinya, meski telah berdiri namun RS Wali Songo yang berada di Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik belum mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik.

Padahal, keberadaan rumah sakit terkait pelayanan kesehatan seharusnya taat aturan. Kendati belum mengantongi izin operasional, sampai saat ini belum ada penindakan tegas dari pemerintah.

“RS Wali Songo baru izin mendirikan. Sedangkan izin operasionalnya belum ada. Padahal, kami pernah melayangkan surat teguran,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dr Sugeng Widodo, Jumat (25/1/2013).

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Gresik, Chumaidi Maun menuturkan, dirinya merasa gerah dengan tindakan Dinkes Gresik. Pasalnya, hingga sekarang instansi pemerintah itu belum melakukan action sama sekali. Padahal, menurut informasinya RS Wali Songo Balongpanggang sudah beroperasi. “Seharunya Dinkes Gresik tidak hanya menegur saja. Tapi, harus ada tindakan action-nya,” tuturnya.

Sumber: m.beritajatim.com