Rumah Sakit di Jakarta Harus Terapkan Sistem Online

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Selasa, 19-02-2013
Dera, bayi yang sakit pernapasan ditolak 5 RS di Jakarta

Posted on: Senin, 18-02-2013

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2013

Posted on: Jumat, 15-02-2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2

18 Feb2013

Dera, bayi yang sakit pernapasan ditolak 5 RS di Jakarta

18/02/2013.

Tubuh Dera terlihat kurus. Dokter di Rumah Sakit Zahira, Jakarta Selatan, mendiagnosa Dera mengalami gangguan pernapasan. Menurut dokter di rumah sakit itu, Dera harus segera dioperasi.

Rumah sakit tempat Dera saat ini tidak bisa melakukan operasi karena tidak mempunyai alat. Karena itu, sang kakek, Herman, yang berprofesi sebagai sopir di stasiun televisi swasta itu berusaha agar rumah sakit di Ibu Kota ada yang mau menerima cucunya tersebut.

Apalagi hari ini adalah batas terakhir Dera di Rumah Sakit Zahira. Setelah itu tidak ada lagi inkubator dan alat bantu lainnya untuk Dera.

Herman dan sekeluarga sudah berusaha mencari rumah sakit untuk bisa mengoperasi Dera. Tapi sejauh ini jawabannya nihil, banyak rumah sakit menolaknya.

Dera baru lahir pada Minggu malam pekan lalu. Dera terlahir dengan berat 1 kilogram. Nasib Dera sungguh malang, dia mengalami disfungsi pernapasan. Oleh sebab itu, Dera perlu ditaruh di ruang inkubator dan harus menjalani operasi.

“Dera beratnya Itu 1 kilo, di kandungan cuma 7 bulan. Dia itu kalau ditumpah (dibalikkan) masih ada pernapasan kalau biasa tidak. Katanya gangguan pernapasan, katanya tenggorokan ada yang ganjal,” kata Herman lewat sambungan telepon kepada merdeka.com, Sabtu (16/2).

Di tengah butuh pertolongan ini, tak ada satu pun rumah sakit mau menerima Dera. Alasannya klasik mulai dari penuh, fasilitas tak memadai hingga yang terparah keluarga dianggap tidak mampu membayar.

“Sudah ke Cipto (RSCM), Harapan Kita, RSPP, Fatmawati, Budi Asih. Alasannya tidak ada peralatan, penuh. Di RSPP kayaknya ragu-ragu semula bilang kamar ada setelah tanya biaya bilang sudah penuh dan enggak ada peralatan,” curhatnya.

Meski ada jaminan kartu sehat dari pemerintah, tetap saja tidak ada yang menerima. “Saya sudah pakai kartu sehat. Apalagi di Harapan Kita, saya dimarahin katanya ‘kalau kamu cari enggak bakalan dapat’. Di rumah sakit swasta dimintain DP Rp 15 juta sampai Rp 12 juta,” ungkapnya pilu.

Herman pun tak bisa lagi berbuat banyak. Apalagi ayah Dera hanya sebagai pedagang sandal keliling.

Sumber: id.berita.yahoo.com

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Senin, 18-02-2013

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2013

Posted on: Jumat, 15-02-2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

Posted on: Kamis, 14-02-2013

Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2

15 Feb2013

RS Provinsi Banten Beroperasi April 2013

15/02/2013.

Banten-Rumah Sakit (RS) Provinsi Banten akan resmi beroperasi dua bulan mendatang. RS ini akan berlokasi tak jauh dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang dan akan berkapasitas 400 tempat tidur.

“Mudah-mudahan awal Maret dioperasikan terlebih dahulu atau soft launching, sebelum pembukaan resmi pada April 2013 ini,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Madsubli Kusmana di Serang, Rabu.

Pada tahap awal RS ini masuk kategori tipe B, sedangkan kedepannya akan ditingkatkan menjadi tipe A. Pengelolaan RS ini berada dibawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. “Untuk itu kita akan melengkapi sarana dan tenaga medisnya,” kata Madsubli.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melakukan perekrutan karyawan dan tenaga medis pada akhir 2012 lalu serta pengurusan izin operasi. “Selama ini pusat pelayanan kesehatan di wilayah Banten masih belum memadai, mengingat jumlah puskesmas dan RS belum maksimal. Nantinya ini akan jadi RS rujukan bagi RS yang ada di kabupaten dan kota di Banten,” kata Madsubli.

Sumber: pdpersi.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Jumat, 15-02-2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

Posted on: Kamis, 14-02-2013

Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

15 Feb2013

Tak pantas, RS Pirngadi naikkan tarif

15/02/2013.

MEDAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan alasan serta dasar pemikiran manajemen RS dr Pirngadi Medan (RSPM) menaikkan tarif layanan umum hingga mencapai 100 persen.

“Kita tidak tahu apa dasar kenaikan itu, karena sampai hari ini peningkatan tarif itu tidak ada sampai ke pimpinan dewan” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah.

Menurut HT Bahrumsyah, kebijakana penaikan tariff tersebut justru tidak dikonsultasikan dengan DPRD padahal setiap kebijakan yang menyangkut kebijakan public harus persetujuan DPRD.

“Dan ini tentunya butuh Perda. Makanya, kita (Komisi B, red) akan panggil pihak RS untuk mempertanyakannya. Ini harus disinergiskan,” sebutnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD lainnya, Godfried Effendi Lubis. Menurutnya, RS Pirngadi tidak layak menaikkan tarif karena layanan RS tersebut masih banyak dikeluhkan masyarakay baik yang menjadi rekanan seperti pasien Askes maupun non Askes atau pasien umum.

Kenaikan tarif ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 4 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Bulan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSPM. Kenaikan tersebut termasuk untuk karcis pendaftaran pasien umum yang dinaikkan sebesar Rp 5.000, dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Ruang Rawat Inap Kelas III naik menjadi Rp 80.000 sebelumnya Rp24.000.

Tarif Ruang Rawat khusus seperti ICCU, ICU naik menjadi Rp500.000 yang sebelumnya Rp225.000.

Sumber: waspada.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Kamis, 14-02-2013
Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

14 Feb2013

Siloam Hospitals Naik Status dari C ke B

14/02/2013.

BALIKPAPAN-Status rumah sakit Siloam Hospitals Balikpapan kini telah naik dari kelas C menjadi kelas B. Penyerahan sertifikat kenaikan status ini dilakukan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada CEO Siloam Hospitals drg Wiana Maengkom MARS pada syukuran Hari Jadi Ke-116 Kota Balikpapan di BSCC Dome, Jalan Ruhui Rahayu, Senin (11/2) malam.

Di Balikpapan, predikat kelas B ini baru dimiliki Siloam Hospitals, yang merupakan rumah sakit swasta yang berdiri sejak 5 tahun lalu. “Sebenarnya ini hanyalah sertifikat yaitu bentuk apresiasi tertulis tapi memiliki nilai kebanggaan tersendiri. Sertifikat ini ditandatangani Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 15 Januari 2013 lalu,” ujar Wiana.

Ia menyampaikan, setelah kenaikan kelas ini, mereka ingin membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan dan menerima rujukan. “Jika rumah sakit lain tidak mampu memberikan pelayanan maksimalnya dan kami menyanggupi, maka kami menerima dan memberi yang terbaik,” paparnya yang berencana segera mendapatkan ISO 90001 sebagai standar mutu dan standar Internasional JCIA pada akhir 2014.

Sebelumnya, status C disandang rumah sakit itu sejak masih bernama RS Balikpapan Husada pada 2007 sampai 2010, kemudian berubah nama menjadi Siloam Hospitals Balikpapan. Sejak diambil alih anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk tersebut, mereka memulai proses melengkapi semua fasilitas terbaik sebagai syarat kenaikan status. Seperti penambahan jumlah tempat tidur dari 70 kini menjadi 200, ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis, yang standby atau full-time, dan kelengkapan alat medik lainnya.

Kemudian pada Januari 2011 rumah sakit ini mendapatkan akreditasi nasional dengan 5 pelayanan dasar. Selanjutnya pada 17 Januari 2013 lalu Siloam Hospitals dibuka secara resmi melalui grand opening oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang juga merupakan salah satu syarat mendapatkan akreditasi kenaikan status.

Dengan status kelas B, Wiana mengatakan Siloam Hospitals akan terus berupaya memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan masyarakat. Pada 18 Juli mendatang atau saat ulang tahun Siloam yang ke-6, mereka menargetkan proyek pengembangan rumah sakit sudah selesai dengan 20 penambahan klinik, minimal 20 spesialis, dan sejumlah peralatan medis. “Kami ingin membuktikan kesungguhan dalam memberikan pelayanan yang merata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: kaltimpost.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Rabu, 13-02-2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

Posted on: Rabu, 13-02-2013

Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

Posted on: Rabu, 13-02-2013
Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

13 Feb2013

RSUD Pasir Pengaraian Bertekad Rebut Kelas B

13/02/2013.

ROKAN HULU-Management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasir Pangaraian-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menargetkan peningkatan kelas rumah sakit dari kelas C saat ini, tahun 2016 mendatang, sudah bisa ditingkatkan menjadi Kelas B.

Meskipun masih banyak tugas dan tanggung jawab lain untuk menuju ke tingkat itu, maka Management RSUD Pasir Pangaraian-Rohul tetap konsisten dalam optimalisasi pelayanan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam paparan Direktur RSUD Pasir Pangaraian-Rohul drg. Septin Asmawiyati, di ruang kerjanya, Senin (11/2/2013), Pemkab Rohul tetap konsisten, kesehatan itu hak asasi sekaligus investasi, semua warga negar, semuanya berhak atas pelayanan kesehatan, selain persiapan sikap dan mental juga diperlukan penyelenggaran sistem mengatur pembiayaan dan pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan secara layak, sistem itu yakni sistem jaminan kesehatan, merupakan salah satu program wajib dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah disahkan pada tanggal 28 Oktober 2011 melalui sidang paripurna DPR RI, dalam UU tersebut ditetapkan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, institusi penyelenggara Jaminan Kesehatan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan, berstatus badan hukum publik, berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka makin memantapkan arah ke depan bahwa pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat Indonesia akan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan Kesehatan,” ulas Septin.

Implementasi kedua Undang-Undang itu akan segera dilakukan dengan menunggu penyelesaian peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Mulai 1 Januari 2014, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional siap untuk diimplementasikan dan diselenggarakan melalui BPJS.
Diterangkan, Septin, upaya RSUD Pasir Pangaran-Rohul, konteks BPJS selaian wadah masyarakat umum, tahun ini, pihak management juga mewngupayakan Internasional Sertifikat Operation (ISO), targetnya untuk melekukan akreditasi layak tidaknya dalam memberikan pelayanan, kalau saat ini sudah terbaik kelas tingkat C di Provinsi Riau, maka target program tahun 2016 menjadi kelas B terbaik pula.

“Kita sudah upayakan persiapan infrastruktur dan parsarana, seperti tenaga medis, pembangunan kamar perawatan, terutama bagunan baru 6 tingkat, saat ini sudah 106 tempat tidur untuk pasien, minimal 200 tempat tidur atau kamar untuk meningkat ke kelas B,sedangakan untuk sarana transportasi 6 unit ambulance,” sebut Dirut ini.

Diutarakan Septin, jumlah pra medis, 130 untuk perawat itu juga masih kekurangan sekitar 20 perawat lagi untuk tenaga kebidanan 28 orang, dokter umum 12, sedangkan dokter spesialis sebanyak 12 orang, yakni untuk penyakit dalam, anak, bedah, kandungan , 4 ini termasuk dasar pelayanan pada masyarakat, dokter spesialis tambahan lainnya, mata, paru, kulit dan kelamin, Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), kemduian berikutnya spesialis untuk anatesi dan dokter gigi 4.

“Jika dilihat dari data berobat di RSUD Pasir Pangaraian-Rohul Tahun 2012 lalu, rawat inap 6.369 pasien dengan penyakit diare 310 pasien, cedera kepala 218 pasien, dyspepsia 145 pasien, Sindroma dispepsia lebih dikenal masyarakat umum sebagai penyakit maag (walaupun sebenarnya kurang tepat, karena maag berasal dari bahasa Belanda, berarti lambung, padahal keluhannya mun cul pada penyakit magg tidak selalu berasal dari lambung) dan penyakit lainnya,” Septin bermarga Lubis ini.

Masih di tahun 2012, sedangkan kalau pasien untuk mengalami rawat jalan sebanyak 15.721 pasien lama 21.566 tahun 2013, dispebsiah (penyakit Mah-Sakit Perut), dyspepsia 493 pasien, Nekrosis Tubular Akut atau Acut Tubular Necrosis (ATN) 378 pasien, penyakit ini karena penyebab gagal ginjal akut paling umum pada pasien sakit kritis, Infeksi Saluran Pernafasdan Akut (ISPA) 330 pasien, Penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD) dan penyakit lainnya, pungkas Septin.

Sumber: situsriau.com

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Rabu, 13-02-2013
Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

Posted on: Rabu, 13-02-2013
Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

Posted on: Selasa, 12-02-2013
35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

13 Feb2013

Pengunjung RSUD Mamuju Tak Nyaman Karena Jorok

13/02/2013.

Mamuju-Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, Sulawesi Barat, merasa tak nyaman karena kondisi tempat pusat pelayanan medis terlihat jorok.

“Kami selaku pengunjung di RSUD Mamuju merasa tak nyaman untuk bertahan mendampingi keluarga yang dirawat inap karena kesan yang teramat jorok,” kata Suriadi, salah seorang anak pasien di RSUD Mamuju, Selasa.

Menurutnya, dirinya tidak betah tinggal di RSUD Mamuju karena kondisi ruangan dan sekitarnya mengeluarkan bau yang tidak sedap.

“Setiap bangsal atau ruangan pada tempat rawat inap pasien di RSUD Mamuju mengeluarkan bau yang tidak enak bahkan rasa-rasanya saya mau muntah-muntah. Lalu bagaimana dengan pasien yang dihadapkan dengan kondisi seperti ini,” kata dia.

Ia mengatakan, pasien dirujuk ke RSUD untuk mencari kesembuhan secara total, namun kalau kondisinya begini tampaknya pasien akan bertambah sakit parah. Untung-untung jika keluarga korban yang ikut mendampingi pasien tidak mengalami sakit-sakitan.

Dikatakannya, dirinya memahami bahwa setiap RSUD ada bau yang mungkin sedikit mengganggu, namun bau yang ada di RSUD ini baunya menyerupai bangkai hewan sehingga mengurangi selera untuk makan.

“Karena saya tidak tahan, terpaksa kami berencana untuk cepat-cepat mengeluarkan keluarga kami yang semestinya masih butuh perawatan medis di RSUD Mamuju,” jelasnya.

Suriadi berharap agar pemerintah setempat melakukan aksi bersih-bersih sehingga pelayanan medis tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

Masyarakat tidak mempersoalkan dengan kegiatan pembangunan gedung RSUD Mamuju, cuma mereka berharap kesan jorok dengan mengeluarkan bau menyengat tidak terjadi lagi demi kenyamanan masyarakat.

Sumber: antara-sulawesiselatan.com

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–

Posted on: Rabu, 13-02-2013
Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

Posted on: Selasa, 12-02-2013
35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous

Posted on: Selasa, 12-02-2013
Penuhi Target SJSN, Tempat Tidur RS Ditambah 16.500

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

13 Feb2013

Program Jemput Sakit Pulang Sehat diluncurkan di Kota Bengkulu

13/02/2013.

Bengkulu-Pemerintah kota akan menjemput langsung pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan akan kembali dipulangkan setelah sehat. Program itu diberikan pada pasien yang memenuhi kriteria-kriteria Tertentu. Untuk memudahkan, pemerintah setempat juga membuat pusat layanan pengaduan berupa call center dan sms center.

“Ada masyarakat yang membiarkan penyakitnya karena tidak punya uang dan berbelit-belitnya masalah administrasi,” kata Helmi Hasan, Walikota Bengkulu.

Pasien penerima fasilitas itu adalah tergolong miskin serta kondisinya darurat. Pasien tidak hanya dilayani dalam bentuk antar jemput pasien yang sakit, tetapi juga pelayanan di rumah sakit (RS) daerah maupun rujukan hingga ke Jakarta.

“Semoga program ini bisa menjadi aksi nyata perhatian pemerintah terhadap rakyat yang membutuhkan,” tukas Helmi.

Selain Program Jemput Sakit Pulang Sehat, masyarakat tak mampu di Bengkulu juga mendapat fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov).

Sumber: pdpersi.co.id

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–

Posted on: Selasa, 12-02-2013
35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous

Posted on: Selasa, 12-02-2013
Penuhi Target SJSN, Tempat Tidur RS Ditambah 16.500

Posted on: Selasa, 12-02-2013
Banyak Rumah Sakit Lebih Mementingkan Profit

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

12 Feb2013

35 bayi di RSSA Malang terlahir ambigous

12/02/2013.

Malang-Sedikitnya 35 dari 3.500 bayi yang kelahirannya ditangani Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang, Jawa Timur, selama kurun waktu 2010 terlahir ambigous genitalia.Konsultan Ahli Genetik Kedokteran untuk Kelainan Kromosom Unit Bedah Urologi RSSA Malang Prof Fatchiyah, Senin, mengungkapkan, ke 35 bayi yang pada saat lahir tidak jelas jenis kelaminnya itu salah satunya disebabkan oleh kesalahan pola makan ibu pada tiga bulan pertama kehamilan.

“Artinya, pada tiga bulan pertama kehamilan, sang ibu tidak mengontrol asupan gizi dan makanannya, bahkan pola makannya tidak seimbang,” kata Guru Besar Ilmu Genetika Molekuler Fakultas MIPA Universitas Brawijaya (UB) tersebut.

Seharusnya, kata Fatchiyah, pola makan dan konsumsi ibu hamil sebagai asupan gizi janin seimbang terutama pada triwulan pertama kehamilan, sebab pada triwulan kedua merupakan tahapan pembentukan profil.

Ia mengatakan, perubahan “sex-reversal male to female” ini akibat adanya kelainan gen-gen pada awal perkembangan embrio saat setelah terjadi fertilisasi sel telur oleh sperma.

Menurut dia, gen-gen ini bukan pada kromosom kelamin, tapi pada kromosom autosomal, dan apabila perubahan ini berlangsung pada tri semester pertama kehamilan akan memperngaruhi penentuan kelamin embrio dalam kandungan pada trisemester kedua dan selanjutnya.Ia mengemukakan, kelainan ekspresi pada gen-gen trisemester pertama kehamilan dapat pula menyebabkan kelenjar adrenal tidak berfungsi sebagimana mestinya dalam menyediakan kebutuhan nutrisi dan energi yang diperlukan untuk tumbuh kembang janin dalam rahim ibu (prenatal) maupun awal kelahiran (postnatal).

“Oleh karena itu, pola makan pada triwulan pertama tidak perlu diatur-atur dengan tujuan untuk mendapatkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pola makan harus seimbang dan yang terpenting harus mengandung gizi tinggi demi tumbuh kembangnya janin agar tetap sehat,” katanya, menegaskan.

Menyinggung upaya agar bayi yang terlahir ambigous itu bisa kembali sempurna, Fachiyah mengatakan, banyak cara dan treatment yang bisa dilakukan secara medis. “Untuk menyempurnakan kembali bayi-bayi yang terlahir ambigous ini ada ahlinya sendiri, saya hanya menangani genetikanya,” tandasnya.

Sumber: antaranews.com

———————————————–

———————————————–

> Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit berbasis SAK

> Aplikasi Sistem Billing dan Rekam Medis Berbasis Open System

Berita Sebelumnya:
——————–
Posted on: Selasa, 12-02-2013
Penuhi Target SJSN, Tempat Tidur RS Ditambah 16.500

Posted on: Selasa, 12-02-2013
Banyak Rumah Sakit Lebih Mementingkan Profit

Posted on: Senin, 11-02-2013
April, Penilaian BLUD RSUD Solo Ditarget Rampung

Aktivitas Mutu Klinis —– Aktivitas Mutu Keperawatan —- Manajemen SDM —– Manajemen Keuangan —- Manajemen Fisik —– Hukum Kesehatan

Manajemen Teknologi Informasi —– Asuransi Kesehatan —– Manajemen Pemasaran —– Strategi, Struktur & Budaya Organisasi

12 Feb2013

Penuhi Target SJSN, Tempat Tidur RS Ditambah 16.500

12/02/2013.

Jakarta – Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan ditargetkan berjalan tepat waktu, 1 Januari 2014.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan diminta menyusun sistem informasi terpadu yang secara online memperbarui basis data terperinci tentang pusat-pusat layanan kesehatan, baik rumah sakit (RS) maupun puskesmas.

“Saya harapkan sistem ini selesai pada 2013, agar bisa kita pakai untuk mengambil keputusan,” kata Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat pelayanan kesehatan di kantornya Jakarta, akhir pecan lalu.

Sistem informasi akurat mengenai sekolah sudah tersedia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Langkah serupa juga diharapkan dapat dilakukan Kemenkes.

Sistem informasi kesehatan itu berisi data rinci mengenai jumlah dokter, tenaga medis, persediaan obat, kapasitas, maupun lokasi dilengkapi dengan koordinat geospasial dan foto terakhir.

Kemenkes bersama-sama Kementrian Dalam Negeri harus merumuskan pembagian peran pusat dan daerah secara jelas.”Ini penting karena akan ada integrasi antara Jaminan kesehatan secara nasional dan yang diselenggarakan daerah,” kata Wapres.

Pembagian peran itu juga menyangkut beban anggaran. Misalnya, untuk setiap satu rupiah dana yang dikeluarkan pusat, bisa saja ada kontribusi dalam jumlah tertentu dari pemerintah daerah.”Tentu ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,”tutur Wapres.

Menteri Koordinator Menteri Agung Laksono pada kesempatan yang sama mengatakan, belum semua daerah mampu menjalankan SJSN.

“Nanti akan ada sekitar 86 juta orang yang menggunakan SJSN,” kata Agung.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, untuk kapasitas RS, pemerintah akan menambah kapasitas sebanyak 16.500 tempat tidur pada 2013 ini. Upaya pemenuhan dilakukan dengan menimbang tingkat utilitas RS atau bed occupancy ratio (BOR).

Jika BOR di satu kabupaten atau kota masih rendah, maka belum menjadiprioritas walaupun menurut perhitungan masih ada kekurangan.

Setelah ada tambahan 16.500 tempat tidur itu, pada 2013 pemerintah menghitung masih ada kekurangan 70.421 tempat tidur. Kekurangan ini rencananya akan dipenuhi pada 2014.

“Kita harus mempersiapkan dari sisi pasokan yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti pasokan dokter, tenaga medis, infrastruktur, obat-obatan, aturan dan ketentuan,” kata Agung.

Sumber: pdpersi.co.id

Baca Juga Berita Sebelumnya