Jakarta – Sejumlah rumah sakit di Jakarta menyepakati evaluasi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenaiprogram Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan pada 10 November lalu.

Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, misalnya, setuju bila sistem rujukan KJS segera diperbaiki. “Sangat bagus yang ditawarkan Pak Gubernur. Itu yang diinginkan semua rumah sakit,” kata Direktur Umum, SDM, dan Pendidikan RS Fatmawati, drg. Setyawati, di Balai Kota Jakarta, Senin, 18 Maret 2013.

Menurut Setyawati, sistem rujukan saat ini dirasakan yang paling merepotkan. Dia meminta hal tersebut segera diperbaiki. Begitu pula dengan urusan penagihan klaim pembayaran seiring peningkatan jumlah pasien rumah sakit sejak adanya KJS. “Sampai 20 persen,” ujarnya.

Di lain pihak, Direktur Rumah Sakit Cinta Kasih dr. Subekti mengatakan pihaknya akan memperbanyak ruangan di rumah sakit. Ini merespon janji Jokowi yang akan memberi insentif bagi rumah sakit yang menyediakan 70 persen kamar kelas III. Sebenarnya, sejak didirikan, 100 persen ruangan RS Cinta Kasih sudah untuk kelas III dengan 40 tempat tidur. “Semoga bisa terlaksana dengan kemudahan yang diberikan,” ujar Subekti.

Kebijakan Jokowi juga didukung birokrasinya. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Kurnianto Amin mengatakan arahan Gubernur sangat bermanfaat. Dengan sistem rujukan yang benar, maka pasien di rumah sakit dapat berkurang.

“Harus ada rujukan. Tanpa rujukan, masyarakat harus membayar seperti pasien umum, tidak ditanggung dengan KJS,” katanya.

Sumber: tempo.co

Dementia care models must be tweaked to stem rising costs and decrease hospital stay times, the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) says.

A new study into the costs of caring for dementia patients and the amount of time they spend in hospital, Dementia care in hospitals: costs and strategies, was released by the AIHW on Thursday.

It found NSW public hospitals spent $462.9 million on dementia patients during 2006-2007.

The study, which assessed 21,000 sufferers who spent at least one night in the public system during 2006-2007 also found care was more expensive for those suffering from dementia.

For a person without dementia, the average cost of care was $5010 but this increased to $7720 for those afflicted with it.

‘Providing care to people with dementia within a busy hospital ward can be challenging due to difficulties in communication and their often complex needs,’ AIHW chief David Kalisch said.

The report said recent estimations indicate a dementia patient will spend 16.4 days in hospital.

This compares to 8.9 for someone without dementia, an AIHW spokesman told AAP.

‘There are a couple of major drivers for the increased length of stay,’ he said.

‘People with dementia just because they tend to be older and more frail tend to have other things wrong with them which contributes to the longer stay.’

As well as assessing the costs of caring for and the length of time dementia patients spend in hospital, the study also recommends several ways to improve outcomes.

‘Our review suggests that the greatest potential benefits to patients lie in a combined approach by hospital, mental health, residential aged care and community services,’ Mr Kalisch said.

‘Simple measures taken in the hospital setting that appear to reduce length of stay for dementia patients and improve outcomes include staff training, discharge planning, dementia-friendly ward adaptations, and mental health and ageing liaison services.’

Source: skynews.com

Indonesia – Indonesia memiliki banyak kepulauan. Namun, tidak semua kepulauan tersebut memiliki layanan kesehatan yang memadai. Apalagi pulau-pulau terpencil. Karena faktor tersebut, DokterSHARE (Yayasan Dokter Peduli) mendirikan Rumah Sakit Apung. Kali ini, wilayah operasional pertama yang dipilih adalah Kepulauan Seribu.

Rumah sakit tersebut bekerja sama dengan pemerintah dan didirikan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan medis bagi masyarakat prasejahtera yang tersebar di kepulauan di Indonesia.

Kepualauan Seribu menjadi pilihan utama karena dekat dengan Jakarta. Jadi jika terjadi atau butuh sesuatu akan lebih mudah, dibanding ketika berada di pulau-pulau terpencil yang jauh dari Jakarta. Selain itu, di kepulauan tersebut banyak masyarakat yang susah berobat karena hanya ada dokter umum, tak ada dokter spesialis. Selain itu, biaya berobat juga mahal.

Rumah Sakit Apung itu dipilih di atas air karena sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang pulau-pulaunya menjadi jalur transportasi utama menuju wilayah terpencil.

“Salah satunya adalah membikin rumah sakit bergerak, bisa di atas kereta api, pesawat terbang. Dan kita memilih di atas air karena sesuai geografis,” kata dr. Lie A. Dharmawan, pendiri DoctorSHARE, di Kantor Sekretariat DoctorSHARE, Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Selama ini rumah sakit apung keliling di pulau-pulau terpencil karena puskesmas yang diharapkan mampu menjangkau pulau terpencil itu sering terbentur dengan minimnya tenaga medis dan kendala geografis.

Rumah sakit apung merupakan rumah sakit apung milik swasta pertama di indonesia. Di samping rumah sakit apung milik angkatan yang biasa digunakan untuk perang.

Sumber: health.liputan6.com

Bali – Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit (RS) di Provinsi Bali masih kurang sebanyak sebanyak 1.800 unit. Angka itu didasarkan  pada rasio jumlah tempat tidur pasien dengan penduduk 1:1.000, yang diterapkan di Indonesia. Kekurangan itu akan lebih banyak lagi jika dihitung berdasarkan kriteria Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dengan rasio 1:500.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengungkapkan hal itu, belum lama ini.

Di Bali terdapat 53 RS umum, baik milik pemerintah maupun swasta, dengan jumlah tempat tidur yang bervariasi. Untuk RS Umum Daerah (RSUD), biasanya memiliki kapasitas tempat tidur 150-250 unit.  Sementara, jumlah penduduk di bali mencapai lebih dari empat juta jiwa ditambah kunjungan wisatawan, sehingga memerlukan tambahan 1.800 tempat tidur pasien.

“Kami mengharapkan agar RSUD paling tidak kelasnya menjadi tipe B sehingga kapasitas tempat tidurnya minimal 200. RSUD Badung yang sudah kami rekomendasikan naik kelas dari tipe C ke B,” ujarnya.

Proses serupa juga dilakukan pada RSUD Karangasem yang menambah tempat tidur kelas III atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) setempat. “Karena selama ini daerah kita masih kekurangan tempat tidur, seringkali banyak pasien tidak kebagian tempat tidur hingga harus menjalani perawatan di lorong rumah sakit,” ucapnya.

Suarjaya  juga menegaskan, selain penambahan tempat tidur, revitalisasi pelayanan dasar juga perlu dilakukan. “Masyarakat harus melakukan upaya preventif dan promotif untuk menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Harus ada penguatan fungsi Puskesmas agar pasien yang benar-benar tidak bisa dilayani barulah dirujuk ke RSUD,” kata Suarjaya.

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA – DPRD DKI mengharapkan peristiwa yang terjadi pada bayi Dera dan Ana Mudrika (15) yang meninggal karena penolakan rumah sakit yang beralasan ruang kelas III penuh tak lagi terjadi. Anggota Komisi E Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo mengatakan agar pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) harus ada keseimbangan dua aspek, yaitu aspek jaminan kesehatan dan aspek layanan kesehatan (medis, kamar, dan obat-obatan). Menurut dia, titik permasalahannya terletak pada aspek layanan kesehatan yang masih belum padu.

“Misalnya saja tentang praktek ikatan kerjasama rumah sakit (RS) dengan Dinas Kesehatan DKI, dalam implementasinya RS-RS tersebut masih setengah hati dan mindset tenaga kesehatan masih belum memenuhi harapan karena masih merasa terbebani,” kata Dwi Rio kepada Kompas.com, Kamis (14/3/2013).

Dia berpandangan, Dinas Kesehatan DKI harus dapat bersikap lebih tegas dan tanggap, agar peristiwa penolakan pasien yang menyebabkan pasien menjadi tidak tertolong dan meninggal dunia itu tak terulang kembali.

Dwi Rio menyebutkan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RS, telah menegaskan bahwa perizinan RS di tangan Pemda. “Kalau ada lagi RS yang melanggar, Pemda bisa saja langsung mengambil tindakan, misalnya ditinjau perizinan, statusnya, dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, Dwi Rio mendukung langkah Pemprov DKI yang akan memaksa RS untuk segera menerapkan sistem online. Dengan sistem online itu, maka tiap rumah sakit akan saling terintegrasi dan pihak RS yang akan mencari rujukan kamar yang kosong, bukan pasien yang mencari rumah sakit.

Sistem online itu, kata Dwi Rio, sudah ada sejak dulu, namun program itu tidak berjalan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dia mengharapkan sistem online itu segera dilaksanakan. “Tidak berjalan, mungkin karena kebijakan kepemimpinan, Dinkes DKI hanya pelaksana,” kata Dwi Rio.

Call center pelayanan kesehatan dengan nomor 119, menurut dia, juga merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta maupun pihak RS. Melalui call center itu, warga dapat mengetahui ruang kelas III mana yang masih tersedia dan dapat melayani persediaan ambulans. Pelayanan call center itu juga upaya mencegah saling lempar antarrumah sakit.

Dwi Rio juga meyakini kalau penggunaan KJS ini tidak akan salah sasaran kepada warga yang mampu. Karena, dalam penggunaan KJS ini, pintu pertamanya adalah Puskesmas dan warga yang telah memiliki asuransi tidak diperkenankan menggunakan KJS. Sasaran KJS itu pun telah dihitung oleh Pemprov DKI kepada sekitar 4,7 juta warga yang berhak menerima.

Sumber: megapolitan.kompas.com

An Inquirer analysis of the care provided by Philadelphia not-for-profit hospitals painted only part of the picture (Nonprofits eyed for city revenue,” March 5).

By focusing on the approximately $70 million in charity care provided each year by the city’s hospitals, the analysis ignored nearly $378 million in unreimbursed health care services received by patients covered by Medicaid, Medicare, and other government-sponsored programs. Because these programs pay hospitals less than the cost of care, hospitals must absorb the difference. Hospitals also cover patients’ unpaid obligations (about $150 million annually) for their health care services.

As a result, Philadelphia not-for-profit hospitals contributed more than $600 million in unreimbursed care during fiscal year 2011. According to the Inquirer’s analysis, that’s more than five times the worth of any real estate taxes that might be collected — and a great bargain for the health and productivity of Philadelphia.

Hospital margins in the region are slim. One in three hospitals loses money. All are reeling from the cumulative impact of years of federal cuts.

The hospital community fully supports Mayor Nutter’s redoubled effort to collect $515 million in delinquent taxes . But we urge the city to protect, not undermine, the not-for-profit community hospitals — those “meds and eds” that fuel the city’s health, economy, and job growth.

Source: philly.com

BEKASI-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera merintis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa kelas. Pelayanan tanpa kelas tersebut diharapkan mampu memperluas akses kesehatan bagi kalangan masyarakat tidak mampu.

“Komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu pada dasarnya sudah maksimal. Namun dengan sistem RSUD tanpa kelas, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak lagi dibeda-bedakan berdasarkan kelas,” kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji.

Dikatakan Rayendra, saat ini RSUD Kota Bekasi tengah membangun gedung tambahan setinggi empat lantai yang khusus diperuntukkan bagi pelayanan pasien tidak mampu pemegang Kartu Bekasi Sehat (KBS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Gedung tersebut diperkirakan rampung dan dapat mulai beroperasi pada tahun 2014.

Dengan kehadiran gedung tambahan tersebut, proporsi pelayanan terhadap pasien tidak mampu dengan kelas I dan II berkisar 60:40. Namun bila pelayanan RSUD tanpa kelas jadi diterapkan, seluruh ruang yang ada akan khusus diperuntukkan bagi pasien tak mampu.

Akan tetapi, sebelum mengimplementasikan sistem tersebut, ia akan menugaskan Direktur RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati untuk melakukan studi banding terlebih dahulu ke daerah yang telah lebih dulu menerapkannya. Studi banding diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh seputar kelebihan, kekurangan, serta persiapan yang dibutuhkan karena penerapan kebijakan ini menyangkut anggaran daerah.

Secara terpisah, Titi menyatakan kesiapannya mengelola sistem pelayanan kesehatan tanpa kelas selama pemerintah daerah mensubsidi dana operasionalnya. RSUD Kota Bekasi yang saat ini memiliki tipe B sebagai rujukan bagi pasien tidak mampu, dana operasionalnya diperoleh dari pemerintah serta mandiri asal transaksi pasien.

Selain itu, Titi juga akan mengusulkan pembangunan gedung tambahan untuk memperluas layanan kesehatan tanpa kelas tersebut. Lahan seluas 3.500 meter persegi di sebelah timur RSUD yang saat ini sudah eksis bisa dimanfaatkan untuk pendirian gedung tambahan tersebut.

“Kami akan ajukan pendanaan untuk realisasi awal pembangunan sebesar Rp 95 miliar. Saat telah berdiri nanti, operasional layanan di gedung baru tersebut akan terintegrasi dengan RSUD yang ada saat ini,” katanya.

Sumber: pikiran-rakyat.com

JAKARTA-Anggota DPR meminta pemerintah memprioritaskan promosi kesehatan pada masyarakat disamping kualitas pelayanan kesehatan.

“Saat ini dua hal tersebut harusnya lebih fokus dilakukan, pemerintah harus segera atasi ledakan jumlah pasien di RS-RS,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi di Jakarta, Senin (11/3).

Zuber menilai penolakan terhadap pasien di banyak RS seperti kasus belakangan ini, merupakan gunung es dari berbagai permasalahan yang mendera sektor kesehatan.

“Kita sudah menghadapi fenomena ‘bencana’ ledakan pasien, mirip KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit, padahal belum ada KLB,” keluhnya.

Kasus penolakan akan terus terjadi selama kebutuhan tempat tidur (khususnya kelas III atau bagi peserta Jamkesmas/Da) belum dapat dipenuhi. Hal ini seharusnya sudah diantisipasi sebelumnya, kasus di Jakarta menunjukkan, jumlah tempat tidur kelas III tidak mampu menampung lonjakan pasien rawat inap peserta Jamkesda setiap harinya.

“Padahal kita bicara Jakarta, ini wilayah yang dianggap paling lengkap fasilitas kesehatannya,” tutur Zuber.

Menurut data Dinkes DKI, Jumlah tempat tidur kelas III saat ini mencapai 4.052 unit di RS milik pemerintah di Jakarta, sedangkan sekitar 2.700 unit disediakan oleh swasta yang bekerjasama dengan Pemprov DKI.   Bila melihat hal tersebut, seharusnya antisipasi dilakukan dengan membuka lebih banyak kelas III, “Misalnya dengan menggunakan kelas II,” tambah Zuber.

Seperti diketahui, lonjakan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan meningkat di banyak Puskesmas dan RS mencapai 30 persen, bahkan 60 persen untuk pasien rawat jalan. Hal ini merupakan efek berlakunya Kartu Jaminan Sehat bagi siapapun warga DKI yang ingin menggunakan layanan kesehatan secara gratis.

“Dengan membuka kelas II, setidaknya mampu untuk menutup yang 30 persen peningkatan rawat inap tersebut, namun ingat  ini belum meng-cover bila ada KLB penyakit, misalnya DBD,” cetus Zuber.

Karena itu, Ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meningkatkan alokasi anggaran dan progresifkan program untuk promosi kesehatan. “Tidak ada cara lain, kita harus menghindari bencana lebih lanjut dengan promosi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, berdasarkan pengalaman hal ini lebih murah biayanya ketimbang menanggung jaminan kesehatan bagi mereka yang sakit,” urainya.

Apalagi pada 2014, tidak hanya Jakarta yang menerapkan jaminan kesehatan secara universal, namun juga seluruh daerah di tanah air.

“Artinya kita harus cepat berakrobat mempersiapkan jaminan kesehatan yang skalanya jauh lebih besar, bagaimana penahapan atau sistem rujukan bekerja dalam layanan kesehatan, dan yang terpenting bagaimana tugas pemerintah mencegah lebih banyak orang menjadi sakit.”

Sumber: republika.co.id

JAKARTA-Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyimpulkan bahwa ada masalah komunikasi antara rumah sakit dan pasien sehingga menyebabkan pasien Ana Mudrika (14) tak segera mendapatkan perawatan intensif dan meninggal dunia pada Sabtu (9/3/2013). Dinkes DKI menyatakan bahwa rumah sakit yang tak memberikan rujukan untuk pasien dapat menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pertemuan dengan lima rumah sakit yang diduga menolak Ana, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati menyatakan, ada kendala komunikasi antara rumah sakit dan keluarga pasien Ana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, yang diwajibkan mencarikan rujukan adalah rumah sakit, bukan keluarga pasien. Dalam kasus Ana, rumah sakit yang merawat Ana tidak memberikan rujukan ke RS lain, tetapi justru keluarga korban yang harus mencari RS lain untuk memindahkan remaja tersebut.

“Komunikasi dengan keluarga pasien tidak baik karena masih memberikan rujukan kepada keluarga pasien untuk mencari rumah sakit,” kata Dien saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa(12/3/2013).

Dinkes DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada rumah sakit yang terlibat. Selain itu, Dien mengatakan, RS tidak diperbolehkan menolak pasien dalam keadaan darurat, baik pasien umum atau pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS). Meski pasien menggunakan KJS, biaya pengobatan dapat diklaim kepada Dinkes DKI Jakarta.

“Kami akan berkoordinasi kepada Kementerian Kesehatan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada kelima rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Rumah sakit juga dianggap belum menggunakan sistem online 119 yang telah diluncurkan pada 1 Maret 2013. Padahal dengan sistem tersebut, rumah sakit dapat segera mengetahui rumah sakit lain manakah yang masih dapat menerima pasien. Call center 119 juga dapat digunakan oleh warga untuk mengetahui tempat tidur, ruang kelas III, ataupun ambulans yang tersedia di dekat lokasinya.

Ana meninggal dunia pada Sabtu pagi pekan lalu setelah beberapa kali gagal mendapatkan rumah sakit rujukan. Warga Jalan Inspeksi Kali Cakung Lama, RT 02/10, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, itu sempat dirawat selama dua hari di RS Firdaus, Jakarta Utara, tetapi kemudian dipindah ke Rumah Sakit Islam Sukapura pada Kamis.

Di RSI Sukapura, semua ruang rawat inap penuh sehingga Ana dirawat sementara di intensive care unit. RS tersebut juga menyarankan agar keluarga Ana memindahkannya ke RS lain. Keluarga korban menghubungi empat RS lain, tetapi tiga di antaranya menyebutkan ruangan penuh, sementara satu RS menyatakan tidak menerima pasien KJS.

Ana akhirnya mendapatkan tempat di RSI Sukapura setelah ada satu ruangan kelas III yang kosong ditinggalkan pasien. Namun, karena kondisi pasien kian buruk, jiwa Ana tak tertolong hingga napas terakhirnya.

Sumber: megapolitan.kompas.com

Jakarta : Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi begitu senang melihat antusias warga DKI untuk melakukan olahraga pagi, senam, jalan sehat dan sejenisnya. Menurut Jokowi, bila warga DKI terus dalam kondisi warga semestinya jumlah pasien di rumah sakit terus menurun.

“Karena yang perlu dibangun adalah raga dan jiwa yang sehat, agar kasus Rumah Sakit tak bisa menampung pasiennya itu ndak ada lagi. Mestinya Rumah Sakit sepi karena warganya yang sehat,” kata Jokowi membuka acara gerak jalan sehat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/3/2013).

Jokowi yang datang dengan menggunakan polo shirt putih tampak disambut antusias warga. Dalam sambutannya Jokowi, mengaku agak sedikit grogi memberikan sambutan di depan peserta yang begitu banyak ini.

Tercatat, ada sekitar 22.000 peserta gerak jalan sehat yang hadir. Tapi bagi Jokowi, yang paling penting adalah semangat.

“Kegiatan ini merupakan bagian terpenting DKI Jakarta dalam menjalankan mobilitas pergerakan ekonomi warga,” kata mantan Walikota Solo ini.

Acara gerak jalan sehat sejahtera PT Melia ini resmi dibuka Jokowi setelah menggunting pita dan pelepasan balon berwarna oranye. Saat pelepasan balon ini dilakukan sambil penghitungan mundur. Selain Jokowi juga dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat Syaifullah.

Sumber: news.liputan6.com