Program Sistem Jaminan Sosial Nasional Terancam Molor

Samarinda –Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang rencananya diberlakukan Januari tahun depan, terancam molor. Pemerintah pusat belum bisa menjalankan rangkaian program tersebut tepat waktu. Ini lantaran kesiapan pemerintah daerah yang belum semuanya mantap.

Bagaimana dengan Pemprov Kaltim? Dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) A Wahab Sjahranie, Sabtu (23/3), Pemprov menyatakan persiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah mencapai 92 persen. Progres tersebut, berupa penambahan unit pelayanan kelas tiga di rumah sakit daerah. “Namun untuk menjalankan program tersebut, persiapan harus sudah mencapai 95 persen sebelum Januari 2014,” ujar Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Sutarnyoto.

Pada pertemuan tahunan itu, selain dihadiri Dirut PT Askes dan Wakil Rektor Universitas Gajah Mada Iwan Dwi Prahasto, serta seluruh perwakilan cabang IDI dari seluruh Kaltim itu, hadir juga Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti.
Wamenkes Ali Ghufron menyatakan, pemerintah pusat belum bisa menjalankan seluruh program SJSN pada Januari nanti. “Jadi jangan sampai ada penghapusan anggaran untuk kesehatan di pemerintah daerah,” katanya, mengingatkan.

Menurut dia, SJSN diperkirakan baru akan berjalan penuh pada 2019, bertahap mulai tahun depan. Sementara Pemprov sendiri dalam waktu dekat akan menjalankan program Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov). Ini sebagai coverage sebelum dibentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Setelah BPJS dibentuk, maka Askes akan menjadi BPJS untuk bidang kesehatan. Kesiapan Kaltim untuk program tersebut memang tengah dikejar. Terwujudnya program-program tersebut, faktor infrastruktur juga mesti dipenuhi. Dalam hal ini, Pemprov memproyeksikan pembangunan sepuluh rumah sakit pratama di daerah pedalaman atau terpencil di Kaltim. Namun saat ini, baru Rumah Sakit tipe D tanpa kelas, di Kota Bangun, Kukar yang telah beroperasi.

Pemprov mesti bergerak cepat, mengingat SJSN dimulai kurang dari sepuluh bulan mendatang. Artinya, di sisa waktu tersebut Kaltim harus mengebut sembilan Rumah Sakit Pratama lainnya untuk dioperasikan. Kesiapan infrastruktur yang masih minim, juga sejalan dengan ketersediaan tenaga. Kendati demikian, Pemprov mengklaim tengah mengambil langkah. Yang kini sedang gencar-gencarnya, bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Sebagian beasiswa ini cenderung mengikat. Setelah masa studi selesai, penerima beasiswa diproyeksikan mengabdi di seluruh wilayah di Kaltim, sesuai bidang yang ditempuh. Hanya, kecenderungannya, lulusan-lulusan pendidikan kesehatan kerap memilih dipekerjakan di wilayah perkotaan.

BPJS sendiri merupakan badan pelaksana jaminan tunggal yang akan beroperasi sejak 1 Januari 2014. Dalam program ini, masyarakat hanya menggunakan Askes sebagai jaminan kesehatan. Sedangkan untuk jaminan lain, akan ditangani PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen. Wamenkes menyebut, sampai BPJS berjalan secara penuh, pemerintah daerah tidak diperkenankan melepas penjaminan kesehatan masyarakat. “Kecuali kalau pemerintah daerah membayar kepada pusat,” imbuhnya.

KARTU CEMERLANG

Selain menghadiri pertemuan di RSUD AW Sjahranie, Wamenkes sekaligus meresmikan Kartu Cemerlang. Kartu tersebut merupakan program baru dari panitia Beasiswa Kaltim Cemerlang. Kartu ini diperuntukkan bagi penerima beasiswa terpilih. “Kenapa yang resmikan Wamenkes, karena memang yang sebagian penerima beasiswa dari program kesehatan, seperti diploma kesehatan, kedokteran, dan lainnya,” sebut ucap Ketua Dewan Pendidikan Kaltim, Bohari Yusuf. Awal Maret, panitia ini telah mengumumkan penerima beasiswa tahap pertama. Ada tujuh jenis beasiswa yang diumumkan pada tahap ini. Tujuh jenis beasiswa ini, didominasi program pendidikan kesehatan, seperti beasiswa program profesi dokter dalam daerah, stimulan diploma (D3) kesehatan dalam daerah, beasiswa program dokter spesialis dalam daerah, dan lainnya.

Kartu Cemerlang jadi inovasi dalam program Beasiswa Kaltim Cemerlang tahun ini. Hal tersebut mempermudah pencairan beasiswa bagi penerima. Jika sebelumnya masa pencairan bisa sampai akhir tahun, sekarang mulai Maret ini pencairan sudah bisa dilakukan. Bohari menyebut, Dinas Pendidikan Kaltim telah membuat nota kesepahaman dengan BPD Kaltim. “Kartu Cemerlang ini diberi ke penerima beasiswa. Sudah dengan rekeningnya oleh BPD Kaltim,” ucapnya.

Dalam pembuatan kartu tersebut, Pemprov tak perlu menyiapkan anggaran. Seluruhnya ditanggung BPD Kaltim. Artinya, Kartu Cemerlang tak membebani APBD. Ini menguntungkan, mengingat penerima program beasiswa ini dijatah 23 ribu lebih tahun ini. Itu berarti, segitu pula kartu yang perlu dicetak. Jika menggunakan APBD, sudah tentu ongkos yang diperlukan tak sedikit. Program ini memang mirip dengan Kartu Pintar di DKI Jakarta gagasan Gubernur Jokowi. Namun demikian, Bohari menolak jika Kartu Cemerlang merupakan program tiruan. Hanya, kehadiran kartu ini di Kaltim membuat Pemprov lebih dipermudah. Terutama urusan pencairan. Selain itu, secara akuntabilitas juga lebih terkontrol. “Selama ini memakai banyak bank, itu menyulitkan pemeriksaan karena harus dipilah-pilah. Juga agak lambat transfernya,” tutur Bohari.

Sumber: kaltimpost.co.id

First, every reader please vote for Delaware’s own Elena Delle Donne for the Naismith Women’s College Player of the Year Trophy.  Vote by texting to **VOTE (**8683) beginning March 25.  Naismith Trophy sponsor AT&T has opened the voting to customers of other wireless carriers.  Congratulations, Miss Delle Donne.  Thanks for your refreshing and energizing story of strength of character and success at your chosen sport.  We pray for your continued success, your health, your team and your family.

Primary care medicine in Delaware

Primary care medicine in Delaware today is largely a cottage industry of small private practices.  But things are starting to change.  The hospitals have hired some primary care doctors and set up satellite offices throughout their service areas. The federally qualified health centers provide some primary care.   In the region and nationally, we see physician practices merging to form large practices.  Most practices have purchased computerized electronic medical records.  We are all having trouble recruiting new primary care doctors.

The future of primary care in Delaware and in our region

They say that the primary care provider will be at the center of the medical delivery system of the future.  The primary care physician is trained to evaluate a patient’s overall health status and co-morbidities – something a heavily specialized health care delivery system fails to do effectively. He serves as the patient’s principal guide through the health care system maze.  Primary care is on the frontline, diagnosing new illnesses and managing chronic ones.

But what will this look like?  How do we change the way physicians are organized in practice and how they are paid?  How can we get the investments in infrastructure required to deliver comprehensive primary care so that the patient does not have to resort to expensive emergency rooms, hospitals and specialty procedures when they are not necessary?

Here are some changes we are seeing already or may see soon.

1. The primary care provider may not be your doctor.  He may be a nurse practitioner, a physician assistant, a pharmacist or a health coach.  He may be somebody from your health insurance company.  Although most agree that your physician should be the manager of the medical team.

2. Doctor visits may not be in the office.  The visit may be by phone or by secure web visits.  Or it will be a group office visit for such things as routine diabetes management or for a routine blood pressure check-up.

3. Access to primary care will be 24 hours a day and 7 days a week.   So when you are real sick at 10 PM on a Friday night, you talk to a provider by phone or by the web who has access to your electronic medical records and your doctor’s latest notes.  He can either solve your problem or direct you to the best urgent care or emergency care facility for the problem you are having.

4.  Depending on whether federal funding is available, we may see continued expansion of the federally qualified health centers, such as Westside here in Dover.  The federal centers offer the ideal of a centralized point of delivery for, not only medical care, but also dental, psychiatric, psychological, social support services, and case management.  Because of these additional services, their overhead costs per physician are many times greater than any private practice could possibly afford.  This may be an example of the government taking the lead in redefining primary care, but it is being done with large government subsidies.  No private practice could afford to provide this full array of services.   Unfortunately, they don’t seem to be able to recruit and retain physicians any better than the private practices.

5.  The trend nationally is toward large, merged physician groups.  An example nearby is PMSI, a physician-owned multispecialty group practice with about 17 offices in Berks, Chester and Montgomery Counties in Southeastern Pennsylvania.  Another example in neighboring Virginia is Riverside Health System which has over 300 physicians in the Hampton Roads area.  A third example is Primary Care Health Partners of Vermont which is a large primary care medical group with offices throughout Vermont and upstate New York.

Electronic Medical Records  (EMR)

Doctors are buying EMR systems for their offices.  We are doing this because we want to and we know it is useful, but also because we are getting sizeable incentive bonuses from the federal government when we achieve certain benchmarks in the implementation of EMR.  Plus we know our pay will be cut in the near future if we don’t have an EMR.  EMR allows us to email prescriptions, track our performance, and identify deficiencies in your health care.  It also allows the insurers, both the government and the private insurers, to track our performance and collect large amounts of data on the doctors and the patients.   EMR is supposed to reduce errors, improve documentation, and reduce wasteful duplication of services such as lab work and x-rays.  Plus, it gives you online access to your medical records.

Despite the incentive bonuses, EMR systems are very expensive to buy and maintain, especially for a small practice.  The high cost of EMR is one reason why new primary care doctors do not want to go into private practice.  Many small practices are already feeling the panic of a failed financial investment in EMR.   Also, the EMR systems that are being sold today do not communicate with each other which becomes a barrier when doctors try to coordinate your care with other providers.

Private practice doctors or hospital employees

Can primary care medicine best be delivered by physician groups independent of the hospital or should primary care physicians/providers be employed by the hospital?   Does a business association between doctor and hospital, especially if it is a for-profit hospital, create a conflict of interest?   As employees of the hospital, do primary care physicians have an equal voice in the management of health care delivery or would there be financial incentives and constraints that prevent them from meeting their professional commitment to patients.

The attraction of the hospital is it has the financial resources to invest in and maintain an EMR system and to hire support staff such as nurse practitioners and health coaches.  But if the doctors merge into very large private practices, they may be able to make these investments on their own.  And I think that the doctors can better direct primary care if they are outside of the influence of the hospital’s financial concerns and the historic dominance of the specialists such as the cardiologists and the surgeons.

Our Challenge

The only way primary care providers will achieve the respect and attract the investments we need is to organize ourselves to deliver the care that matters to patients, to deliver that care at lower cost, and to provide value to employers and insurers.  We must become creative at solving the problems of high quality and efficient care.

Here are some questions that I ask you to think about:

1.  What are your experiences with primary care medicine?

2. Would you be willing to attend and pay for a “group visit” with say five other patients and a nurse practitioner to discuss your hypertension in place of a regular one-on-one visit with the doctor?

3. Would you be willing to pay to talk to your doctor on the phone for a  “phone visit” to take the place of a regular office visit?

4. Would you be willing to pay to communicate with your doctor through a secure web site for a “web visit” to take the place of a regular office visit?

Source: delaware.newszap.com

Hey Ma’am. Give us Rp 2,000 [20 US cents]” a woman called out as The Jakarta Post passed by her at Soeharto Heerdjan Mental Hospital. She sat with two other patients behind the bars separating the patient area from the public area.

The patients wore T-shirts and trousers. Most were bald and thin. They looked at people passing in front of them with curiosity, or yelled in a strange manner.

Although several buildings are old, the hospital is quite clean — at least the area that visitors can access. The floor is shiny and janitors swab the tiles every time it looks dirty.

Few know what happens in treatment wards or isolation rooms, because only nurses and doctors are allowed to go there.

It is not easy for visitors like journalists to obtain access to the hospital. One has to meet with hospital authorities and sign an agreement with several stipulations, including a ban on taking close-up photos and mentioning the names of patients. The permit process takes hours.

This is the situation at the mental hospital in Grogol, West Jakarta, the biggest state mental hospital in Indonesia. The hospital accommodates 300 patients and serves 150 patients with mental disorders daily. There are 13 doctors, mostly psychiatrists, and 200 nurses.

Soeharto Heerdjan medical director Reza Syah told the Post the hospital treated patients with severe mental disorders like schizophrenia, bipolar disorder, acute hallucinations and severe depression.

Usually patients come from Jakarta and nearby municipalities like Tangerang, Depok and Bekasi. Some are beggars or homeless.

“Based on research, only 2.5 percent of severe mental disorder patients are treated in mental hospitals, but patients with light disorders or more than 90 percent are in the community,” Reza said.

He said there were many symptoms of mental disorders. People often forget that worry, stress, phobias, paranoia or senility can be symptoms, which many suffer from.

Today, Reza is trying to change the image of the mental hospital as a place offering nursing care for patients. Previously, families took patients to the hospital and left them there for years.

“We want to serve more patients so we hope after 21 days of intensive treatment they can go home and then we routinely check their health at the hospital,” Reza said.

But what happens if the family refuses to care for the patient?

“They can ask a social agency to take care of them. But here, in the hospital, we just treat them medically,” he said.

Reza believes medicine can be effective after two weeks of treatment.

“This strategy will help other patients who need medical treatment. Our capacity is small and many patients must get fair treatment as well,” he said.

However, Reza said many patients who were allowed to go home then forgot to consume their medicine. No wonder many have to be re-treated in the hospital later.

“The medicine is important. But we have to understand they don’t have money to buy medicine,” he said, adding that the majority of patients were poor.

Source: thejakartapost.com

Jakarta: Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya obat-obatan yang dikeluarkan dan pemberian obat yang tepat kepada pasien,

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memeriksa kualitas dan kuantitas obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DKI.

“Saya sudah suruh inspektorat provinsi untuk periksa obat di RSUD milik Pemprov DKI Jakarta. Sebab ada kasus saat pegawai sakit, dokter kasih obat banyak. Ternyata tidak dipakai semuanya, lalu obatnya dibeli lagi dengan separuh harga,” kata Basuki di Jakarta, Sabtu (23/3).

Basuki mengaku memiliki pengalaman dalam dunia kesehatan, khususnya obat-obatan selama 13 tahun. Sebab, dulu ibunya mempunyai apotek dan sering menyuruhnya membeli obat-obatan di Pasar Pramuka, Glodok dan Pasar Pagi.

“Saya dilatih untuk mengepak barang dari pukul 04.00. Sejak SMA, selain sekolah, saya selalu beli obat dan peralatan kesehatan lainnya. Saya mengerti diskon dan expired obat seperti apa. Makanya jangan bohongi saya. Saya sudah suruh inspektorat untuk periksa obat di RSUD,” tegasnya.

Praktik penipuan obat-obatan merupakan salah satu masalah dalam pelayanan kesehatan di Jakarta. Harusnya, Jakarta bercermin pada India dan China yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain memberikan obat-obatan murah, dokter pemerintah juga tidak boleh praktik di luar RS pemerintah daerah atau pusat.

“Yang penting bagi kami adalah gotong royong supaya Indonesia punya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun depan dan dilakukan di Jakarta sebagai proyek percontohan. Saya janji setelah sistem ini jalan dan dievaluasi untuk mengetahui kelemahannya di mana. Kami juga mau kasih hibah bagi rumah sakit yang mau perbanyak kelas III. Kita akan berikan tambahan koefisian luas bangunan. Rumah sakit yang mau bikin kampus pendidikan kedokteran, kami akan bantu,” ujarnya.

Dia menjelaskan penerapan sistem Indonesia Case Based Group (INA CBG) merupakan sistem yang buruk dari yang terburuk untuk rumah sakit. Karena itu, Basuki meminta pihak rumah sakit jangan memperdebatkan nilai yang akan didapatkan, namun yang terpenting sistem tagihannya dapat dibayar tepat waktu dan tidak memakan waktu terlalu lama.

“Setelah dua atau tiga bulan akan ada evaluasi. Nanti baru kita tahu biaya pokok dari rumah sakit berapa. Karena RSUD juga agak ngedumel masalah biaya, sebab rumah sakit kita juga banyak merekrut tenaga yang bukan dari PNS, sehingga mengeluarkan biaya besar,” ungkapnya.

Sumber: metrotvnews.com

Sejak Kartu Jakarta Sehat (KJS) mulai diberlakukan November tahun lalu, pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa rumah sakit swasta ditunjuk membludak. Antrean panjang terjadi mulai dari loket antrean verifikasi data calon pasien, loket nomor urut, hingga antrean klinik dan poli. Bahkan di beberapa RSUD, antrean penanganan operasi dan rawat inap juga terjadi.

Misalnya di RSUD Pasar Rebo. Kepala Satuan Pelaksana Marketing dan Humas RSUD Dedy Suryadi mengatakan sejak KJS diberlakukan antrean pasien meningkat 50 persen. Bila sebelumnya antrean sebanyak 200 hingga 300 orang per hari, kini mencapai 500 orang saban hari. Padahal kamar rawat inap kelas tiga, khusus untuk pasien KJS jumlahnya terbatas. “Jadi antrean ya wajar, makanya sekarang diperbaiki. Kamar pasien kelas dua juga sudah diubah untuk pasien miskin,” kata dia ketika dihubungi merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Merdeka.com sempat melongok bangsal cempaka untuk rawat inap pasien operasi bedah RSUD Pasar Rebo. Bangsal itu dibagi menjadi dua kelas: dua dan tiga, masing-masing mendapat jatah tiga kamar. Bangsal pasien kelas tiga, khusus pasien miskin sudah terisi penuh. Bangsal kelas dua untuk pasien umum tanpa KJS, rupanya masih menyisakan beberapa kamar kosong.

Padahal Gubernur DKI Jakarta Jokowi beberapa waktu lalu sempat meminta RSUD mengubah bangsal kelas dua menjadi kelas tiga. Seorang petugas keamanan kamar rawat inap pasien, sebut saja namanya Iqbal, mengatakan kondisi mirip juga terjadi di bangsal rawat inap poli penyakit lain. “Sama saja, mas. Kalau ada yang kososng, mungkin orangnya lagi operasi,” kata dia.

KJS untuk warga miskin pemilik identitas Jakarta. Jaminan kesehatan ini dilandaskan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah Jakarta menggandeng 95 rumah sakit, terdiri dari 22 rumah sakit milik pemerintah dan 73 rumah sakit swasta untuk melayani pasien KJS ini.

Namun setelah lima bulan berjalan, beberapa masalah muncul, salah satunya antrean perawatan itu. Antrean ini sebenarnya sudah diprediksi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kata Dedy, sekarang waktunya penataan. Bulan depan, dia melanjutkan, mekanisme pembayaran, termasuk verifikasi data pasien diperketat, ditangani langsung oleh PT ASKES.

Selain itu, data calon pasien pun ditelisik. Misalnya, apakah penerima KJS ini seluruh warga Jakarta atau tertentu, indikator warga penerima harus jelas, bisa mengacu kepada data masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik. Perbaikan lain menyangkut sarana: bangsal rawat inap, alat kesehatan, sumber daya manusia, termasuk kejelasan payung hukum.

Perbaikan juga harus menyentuh 89 puskesmas di seluruh Jakarta sebagai tempat pelayanan kesehatan pertama. Alat kesehatan puskesmas diperbaiki, pegawai dibangun, dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dilakukan sejak dini. Bila puskesmas bagus, masyarakat akan banyak berobat ke sana.

Bila pasien di puskesmas tidak tertangani, baru kemudian dirujuk ke RSUD. Kalau di RSUD tidak mampu, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Nasional, misalnya RS Cipto Mangun Kusumo. “Tapi kalau pasien bisa ditangani di tingkat puskesmas, tidak perlu lagi ke rumah sakit, itu yang kami usulkan kepada gubernur,” kata dia.

Sumber: merdeka.com

Cancer surgeons will soon begin operating in high-tech $10-million suite, which features sophisticated scanning equipment to help guide instruments.

They’ve been called “nightmare bacteria” — deadly superbugs known as CRE that strike hospitalized patients and kill as many as half who get bloodstream infections.

And they’re on the rise — in Louisville and across the nation.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention issued a strong warning this month, saying “action is needed now to stop these deadly infections” that have been treated in nearly 200 U.S. hospitals during the first half of 2012.

While neither Kentucky nor the federal government tracks individual cases, local hospitals officials say they’ve seen a growing number in recent years — and they’re enacting measures to combat CRE — short for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, a family of germs that has high resistance to antibiotics.

“If it gets in the community and spreads, we’re in trouble,” said Dr. Kevin Kavanagh, who leads the Somerset, Ky.-based watchdog group Health Watch USA.

University Hospital officials said they had a case this year in which the patient died, and Norton Healthcare says three of its 13 cases since 2010 have occurred this year, prompting Chief of Microbiology Alan Junkins to say, “I’m kind of worried it’s getting worse.”

“In my mind, this is one of the most worrisome (group of) germs we as a society have to deal with,” said Dr. Paul Schulz, Norton system epidemiologist. “You really get this combination of potentially high virulence and very difficult resistance” to antibiotics.

Experts say the problem is fueled by the overuse of antibiotics and gaps in infection control in hospitals and long-term care facilities — the same problems that give rise to other pernicious, health-care-associated infections such as MRSA and C. difficile (commonly called C. diff).

Officials at Norton and other facilities say they are taking steps to prevent infections — stressing measures such as hand-washing, room-cleaning and using antibiotics more wisely.

The Kentucky Department for Public Health, meanwhile, educates health care providers about preventing superbugs and will soon tap into CDC statistics on health-care-associated infections.

Source: courier-journal.com

JAKARTA–Rumah Sakit RS Cipto Mangunkusumo, memiliki kode percakapan khusus apabila terjadi situasi gawat darurat.

Keadaan yang dimaksud gawat itu seperti kebakaran, ancaman bom, perampokan, penyanderaan, serta kondisi lainnya.

Berdasarkan keterangan para pegawai rumah sakit, kode-kode agar membuat pasien tidak panik saat proses evakuasi.

Kode-kode ini adalah kode percakapan antar pegawai rumah sakit ketika terjadi kondisi gawat.

“Kan tidak mungkin, ketika terjadi kebakaran atau ada penyanderaan lalu pegawai lekas memberitahukan begitu saja kepada pasien. Bisa lari sendiri-sendiri nanti pasiennya,” ujar salah satu pegawai kepada wartakotalive.com.

Salah satu percakapan khusus itu, yakni ‘code red’ apabila terjadi kebakaran di area rumah sakit.

Kemudian, keadaan gawat lainnya juga disebut dengan ‘code’ di depannya, lalu kata belakangnya kembali mengambil nama warna dalam bahasa Inggris.
Setiap kondisi gawat ditunjukkan dengan nama warna dalam bahasa Inggris.

Sumber: jakarta.tribunnews.com

Serang – Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten sebagai rumah sakit rujukan dinilai akan memunculkan masalah baru. RSUD yang ada dipastikan tidak akan efisien dan efektif. Persoalan baru yang dihadapi yakni terkait belanja operasional dan managerial yang tidak terkait dengan pelayanan langsung.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Dahnil Anzar, menegaskan seharusnya Pemprov Banten membantu mengoptimalkan pelayanan RSUD kabupaten/kota yang sudah ada.

“RSUD yang didirikan Pemprov Banten justru akan memunculkan masalah birokrasi baru,terutama berkaitan dengan belanja operasional. Padahal, sejumlah kabupaten/kota yang ada di Banten, masing-masin sudah memiliki RSUD. Seharusnya Pemprov Banten membantu mengoptimalkan pelayanan RSUD yang ada di kabupaten/kota seperti RSUD Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang, dengan bantuan pendanaan dari Pemprov Banten,” tegas Dahnil di Serang.

Menurut Dahnil, Pemprov Banten seharusnya fokus pada tugas perbantuan memberikan asistensi, koordinasi pembangunan dan pelayanan dasar, mendorong stimulus seperti infrastruktur dan lain-lain.

“Pembangunan RSUD Banten tidak sesuai dengan tugas pokok pemprov. Seharusnya pemprov memberikan asistensi pendanaan supaya RSUD yang ada di kabupaten dan kota se-Banten dapat meningkatkan pelayanan dan kualitasnya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjelaskan keberadaan RSUD Banten merupakan solusi terhadap persoalan pasien yang tidak mampu yang tidak tertampung di RSUD kabupaten/kota yang ada selama ini.

“Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Pemprov Banten pada RSUD yang ada di kabupaten/kota, menunjukkan adanya pasien yang tidak mampu yang sebagian tidak tertampung. Selain itu, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi dan tingginya rujukan pasien ke luar provinsi menjadi alasan dan dasar dibangunnya RSUD Banten. Karena itu, dengan beroperasinya RSUD Banten maka kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan bisa semakin dekat, mudah dan terjangkau,” ujar Rano.

Rano Karno menjelaskan sebagaimana diatur pada pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, ditegaskan bahwa rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis minimal delapan belas pelayanan dan sub spesialis. Selain itu, jumlah tempat tidur minimal 200 unit.

“Guna memenuhi tuntutan tersebut, di RSUD Banten telah disiapkan 184 tempat tidur dan pada tahun 2014 akan ditambah menjadi 216 tempat tidur. Ruang perwatan dan ruang penunjang lainnya juga akan ditambah,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com

We hear all the time that Seattle is a great place to get sick because our hospitals are so good, but the latest Consumer Reports study calls that into question, giving Seattle’s hospitals low marks for safety.

So which is it?

The top-3 regional hospitals that US News and World Reports put on its list couldn’t even crack the top-10 in Consumer Reports review of Washington hospitals. According to the statistics Consumer Reports used, UW Medical Center only managed to be the 13th safest hospital in Washington, and it only received a score of 55 out of 100 when it comes to safety.

Northwest Hospital was ranked 17th; Harborview was 26th; Virginia Mason 27th; Swedish 31st; all hospitals that routinely get high marks from patients and national organizations for their quality of care.

But here is the criteria the publication used: It looked at whether ICU patients got infections from catheters, whether patients had to be re-admitted, whether new drugs were explained to patients and if they have electronic records.

Not exactly a complete list of hospital safety criteria, but Dr. John Santa who helped compile the list for Consumer Reports said the list is meant to highlight that hospitals make mistakes and the public needs to be aware of that.

“Most of us go to hospitals in order to get better,” he said. “We don’t really think that we could get worse. Sad to say, hundreds of thousands of Americans are injured in hospitals every year.”

This study, however, did not look at those injury numbers in making its rankings. “One of the country’s experts on hospital safety suspects that deaths from hospital care may be the third leading cause of death in the country,” Dr. Santa said. But yet again, hospital deaths were not included in the ranking criteria.

The average safety score for the nation’s hospitals was 49 out of 100.

The safest hospital in Washington, according to Consumer Reports, is Olympic Medical Center in Port Angeles.

Source: mynorthwest.com