Jakarta, Transplantasi organ seringkali dijadikan pilihan utama untuk mengobati berbagai penyakit seperti gagal ginjal atau gangguan jantung dan paru-paru. Namun donor organ sendiri masih belum banyak. Khusus untuk pasien gagal ginjal, sekelompok peneliti dari AS terdorong untuk menciptakan ginjal buatan yang sementara baru bisa dipakai untuk binatang.

Ginjal merupakan organ yang paling banyak dicari untuk transplantasi, terutama di AS. Di negara adidaya tersebut tercatat ada sekitar 100.000 orang yang menderita gangguan ginjal stadium akhir dan menunggu organ ginjal untuk transplantasi, tapi belum sempat dilakukan operasi, 5.000 hingga 10.000 pasien diantaranya meninggal dunia tiap tahunnya karena tak kunjung mendapatkan donor ginjal.

Bahkan pada pasien yang telah mendapat cangkok ginjal, 18.000 pasien meninggal setiap tahunnya setelah mendapatkan donor ginjal karena organ yang mereka peroleh ditolak oleh tubuh. Para pakar sendiri memastikan 40 persen organ gagal dicangkokkan dalam kurun waktu 10 tahun, bahkan dampaknya bisa fatal.

Sebenarnya sudah banyak studi yang berupaya menciptakan ginjal buatan paling fungsional seperti dengan menggunakan teknik 3D printing, tapi sejauh ini ginjal dianggap sebagai salah satu organ yang pembuatannya paling rumit.

“Jika organ buatan ini dapat bekerja secara efektif pada tikus, maka kami dapat meningkatkan skalanya agar dapat dicangkokkan pada manusia, lalu teorinya para pasien yang tengah menunggu donor ginjal dapat menerima organ baru dari sel-sel mereka sendiri,” ungkap Dr. Harald Ott dari Center for Regenerative Medicine di Massachusetts General Hospital, Boston. Dr. Ott merupakan ketua tim peneliti studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine ini.

Tak hanya itu, temuan ini bisa jadi meminimalisir risiko penolakan organ cangkok sekaligus menyediakan lebih banyak organ untuk transplantasi.

Awalnya Ott dan rekan-rekannya menggunakan ginjal dari 68 tikus dan membersihkannya dengan deterjen agar sel-selnya yang telah usang ikut terbuang sehingga yang tertinggal hanyalah perancahnya (renal scaffold), lengkap dengan ‘pipa-pipa’ fungsional yang ada pada ginjal, dari filter hingga ureter.

Setelah itu perancah tersebut disimpan di dalam sebuah oven yang dirancang khusus menyerupai kondisi di dalam tubuh tikus selama 12 hari. Peneliti juga ‘menanami’ perancah tersebut dengan sel-sel ginjal dari tikus yang baru lahir dan sel pembuluh darah dari donor manusia.

Untuk memastikan masing-masing sel tersebut masuk ke organ yang tepat, peneliti menanamkan sel-sel vaskular tersebut melalui arteri ginjal dan sel-sel ginjal melalui ureter.

Lalu setelah dicangkokkan ke dalam tubuh tikus yang ginjal aslinya telah diangkat, peneliti melaporkan produksi urin dari ginjal buatan ini mencapai 23 persen dari kemampuan ginjal asli. Organ buatan ini juga diketahui dapat menyaring kotoran layaknya ginjal asli meskipun secara keseluruhan efektivitas ginjal buatan itu menurun sebesar lima persen.

“Namun memulihkan sebagian kecil fungsi ginjal normal sendiri sudah lebih dari cukup. Pasalnya ketika Anda tengah menjalani hemodialisis lalu fungsi ginjal Anda sudah bisa naik dari 10 persen menjadi 15 persen saja maka Anda bisa dinyatakan tak perlu hemodialisis lagi. Bukan berarti kondisi ginjalnya harus 100 persen baik,” pungkas Dr. Ott seperti dilansir BBC, Selasa (16/4/2013).

Kendati begitu, temuan ini masih memiliki sejumlah kelemahan. Diantaranya teknik yang dipakai pun harus lebih efisien agar fungsi ginjal yang dapat dikembalikan dengan teknik ini dapat lebih besar. Tim peneliti juga perlu membuktikan bahwa ginjal buatan mereka dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama.

Belum lagi peneliti masih dihadapkan pada tantangan untuk memperbesar ukuran ginjal agar dapat dicangkokkan pada manusia. Pasalnya cukup sulit untuk menempatkan sel-sel yang dibutuhkan ginjal buatan ini jika ukuran organnya lebih besar.

Sumber: health.detik.com

–

Berita Terkait:

RSCM Sukses Cangkok Ginjal Pasien Anak

SLEMAN – Sarana tempat tidur (bed) ruang kelas III di sejumlah rumah sakit Kabupaten Sleman masih minim. Dari 25 rumah sakit pemerintah, swasta dan khusus yang ada di wilayah ini, ketersediaan tempat tidur baru 808 unit. Idealnya dibutuhkan 1.100 tempat tidur per seribu jiwa penduduk.

“Secara keseluruhan, kebutuhan di semua kelas sudah mencukupi kecuali kelas III. Di luar RS Sardjto, kira-kira baru tersedia 73 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Mafilindati Nuraini, Selasa (16/4).

Total, mulai dari kelas I sampai III, ketersediaan jumlah tempat tidur pada 25 rumah sakit ada 1.696 unit. Apabila ditambah dengan RS Sardjito jumlah keseluruhan ada 2.420 unit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, RSUD sudah menyusun rencana penambahan kapasitas tempat tidur. “RSUD sudah dapat alokasi untuk pembangunan fisik peningkatan jumlah kamar kelas tiga. Tinggal menunggu realisasinya,” ujar Linda.

Di samping itu, pada layanan tingkat dasar juga telah tersedia puskesmas rawat inap. Di antaranya Puskesmas Mlati (14 kamar), Ngemplak (14), Minggir (10), Kalasan (10), dan Sleman (10). Peningkatan layanan dasar ini sebagai upaya memastikan sistem rujukan berjenjang, agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.

Dia mengatakan, sarana tempat tidur bagi pasien kelas III merupakan kebutuhan mendesak. Terlebih, peserta Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) non mandiri, diharuskan dirawat di kelas III. Jika tidak, maka penjaminannya gugur. Sedang bagi peserta Jamkesda (Jamkesda) mandiri, diperbolehkan menjalani perawatan di luar kelas III.

Sumber: suaramerdeka.com

SEMARANG – Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DPRD Kota diminta untuk dengan tegas menegur dua rumah sakit (RS) swasta besar di Semarang yang tidak mau menjadi mitra dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Layanan jaminan kesehatan untuk masyakarat miskin itu selama ini hanya dilayani oleh RS negeri dan beberapa RS swasta yang ada di pinggiran kota.

“Saya sangat berharap kedua RS ini ditegur dan kalau perlu diambil tindakan, karena mereka tidak membela hak-hak rakyat kecil daam pelayanan kesehatan,” kata Ngargono, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), Senin (15/4).

Persoalan ini terangkat dalam acara Prime Topic Dialog Interactive Radio Sindo Trijaya FM di Hotel Dafam, Senin (15/4). Ikut berbicara dalam acara itu Kepala Dinkes Kota Semarang dr Widoyono, pengamat kesehatan Dr dr Sutopo, dan HM Rukianto, anggota Komisi D DPRD Kota Semarang.

Menanggapi hal itu, Rukianto berjanji akan menegur ke dua RS tersebut. “Tapi sebelum bertindak, kami akan konsultasikan dulu dengan pak plt Wali Kota, karena kami harus ada dukungan pemerintah kota,” kata Rukianto.

Atas layanan Jamkesmas, pihak Dinkes akan terus lakukan sosialisasi ke masyarakat. “Agar hak-hak kaum miskin dalam pelayanan kesehatan bisa terpenuhi dan terlayani dengan baik,” sambung dr Widoyono MPH, kepala Dinkes Semarang.

Sumber: suaramerdeka.com

Jakarta – Tiga jari kanan diletakkan di dada, lalu berseru “Salam keselamatan pasien.”

Itulah cara Dr.Nico A.Lumenta, K.Nefro, MM, Ketua Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) menyapa peserta  Seminar dan Workshop Komite Medik bertajuk Mutu Profesi Medis: Kiat Menghadapi Akreditasi Nasional dan Joint Comission International (JCI)  Accreditation.

Seminar itu  diselenggarakan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi)  di Hotel Sultan, Jakarta pada 10 hingga 11 April kemarin.

“Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, ini cara saya mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga keselamatan pasien. Jari kita ada di dada, berarti keselamatan mereka ada di tangan kita,” kata Nico.

Pada masa lalu, kalangan rumah Sakit (RS) dan medis kerap mengatakan, kualitas adalah prioritas pertama. Sehingga, isu tentang keselamatan pasien belum mengemuka.

“Sekarang ini kita luruskan, tak ada kualitas kalau keselamatan pasien tidak terjamin. Layanan berkualitas, ya berarti pasien aman,” kata Nico.

Menjaga keselamatan pasien itu, kata Nico, berarti mencegah mereka terluka, sakit, mengalami kecelakaan juga meninggal ketika berada dalam asuhan rumah sakit (RS).

“RS dan pasien juga harus mengubah paradigma, pasien sebagai pusat, bukan  dokter. Semua pihak, mulai dokter, perawat, ahli gizi, semua berkolaborasi untuk kepentingan pasien,” kata Nico.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta, PKMK-Tidak seluruh dokter umum dari 80 ribu jumlah yang ada wajib mengikuti program Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sebab, banyak dokter umum yang tidak bekerja pada institusi Pemerintah Indonesia, namun di sektor swasta seperti berbagai industri dan asuransi, ucap dr. Ahmad Budi Arto, MM., Ketua Harian Presidium Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Melalui telpon ia mengatakan melalui telepon bahwa, dari 80.000-an dokter umum itu, mungkin lebih banyak yang berkiprah di sektor swasta. Maka, ada kemungkinan bahwa dokter umum lebih banyak yang tidak wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. “Dalam regulasi, disebutkan bahwa yang wajib mengikuti BPJS Kesehatan adalah institusi kesehatan dari pemerintah Indonesia. Seperti rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah, yang swasta tidak wajib,” kata Budi Arto.

PDUI kini sedang dalam koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan terkait BPJS Kesehatan serta dokter umum. Fakta lain yang perlu diperhatikan adalah komposisi dokter umum yang langsung menangani pasien di institusi Pemerintah Indonesia. Tidak semua dokter umum kini mengobati pasien, misalnya, di rumah sakit pendidikan tipe A yang akses dokter umum ke pasien sangat terbatas. Itulah sebabnya ditangani di RS spesialistik. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait BPJS Kesehatan adalah distribusi dokter umum yang tidak merata. Kini dokter umum lebih banyak terkonsentrasi di kota besar. Hal itu terjadi di Jakarta ataupun kota besar lain di luar Jawa, kata Budi Arto.

Lanjut Budi Arto, PDUI sedang berupaya memetakan angka yang lebih akurat tentang jumlah anggota, diperkirakan dari 40 ribu orang dokter umum adalah anggota PDUI. “Angka yang lebih pasti tersebut perlu didapat. Sebab, di BPJS Kesehatan yang berjalan mulai tahun 2014, yang jadi ujung tombak adalah pelayanan primer,” ucap dia. Saat wartawan situs internet ini bertanya tentang kemungkinan dibolehkannya pendirian sekolah tinggi kedokteran dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi Kedokteran, Budi Arto menegaskan “Kami dalam menyumbangkan saran ke rancangan tersebut akan melalui (IDI) Ikatan Dokter Indonesia. Isu terkait materi rancangan itu memang terlalu banyak.” Apakah keberadaan sekolah tinggi kedokteran akan mempercepat penambahan jumlah dokter umum di Indonesia? Sebenarnya yang perlu diperhatikan bukan sekadar kuantitas dokter tersebut namun juga soal distribusi. “Jika sudah lulus, maukah mereka ke daerah? Lebih dari 9ribu puskesmas di Indonesia, belum semuanya terisi oleh dokter.” Sementara, kewenangan mengelola puskesmas kini ada di Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, PDUI dan IDI akan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, tambah Budi Arto.

Liputan6.com, Jakarta : Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dipopulerkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memungkinkan warga tak mampu untuk tidak dipungut biaya saat berobat di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan darah? Sebab, hingga kini masyarakat masih dibebani sejumlah uang untuk mendapatkan darah saat membutuhkan.

Namun, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, punya pandangan sendiri terkait permasalahan ini. “Siapa yang mau ongkosin PMI. Itu yang bayar pemda, yang bayar itu rumah sakit, bukan orang (pasien),” katanya saat menghadiri acara donor darah di Jakarta Golf Club, Jakarta, Minggu (14/4/2013).

Menurutnya, darah untuk masyarakat miskin tetap gratis. Itu hanya masalah siapa yang membayar. “Apakah itu rumah sakitnya, asuransinya, atau pemda. Bagi masyarakat itu bebas,” tambahnya.

Mantan Wakil Presiden itu menjelaskan, untuk setiap kantong darah, PMI membandrol Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu. Uang itu digunakan sebagai biaya perawatan, obat-obatan, dan peralatan.

Namun, jika ada rumah sakit yang menghargai darah lebih dari harga yang ditentukan, rumah sakitlah yang bertanggung jawab. “Intinya masyarakat tidak ambil darah. Rumah sakit yang minta ke PMI,” tandasnya.

Sumber: liputan6.com

Doctor-owned hospitals are earning many of the largest bonuses from the federal health law’s new quality programs, even as the law halts their growth.

The hospitals, many of which specialize in heart or orthopedic surgeries, have long drawn the ire of federal lawmakers and competitors. They say physicians often direct the best-insured and more lucrative cases to their own facilities, while leaving the most severely ill patients to others. Some researchers say the doctors’ financial interests encourage them to perform more tests and procedures, driving up the cost of care.

The health law halted construction or expansion of these hospitals except in unusual circumstances.

But physician-owned hospitals have emerged as among the biggest winners under two programs in the health law. One rewards or penalizes hospitals based on how well they score on quality measures. The other penalizes hospitals where too many patients are readmitted after they leave. There are more than 260 hospitals owned by doctors scattered around 33 states, according to Physician Hospitals of America, a trade group. They are especially prevalent in Texas, Louisiana, Oklahoma, California and Kansas.

Of 161 physician-owned hospitals eligible to participate in the health law’s quality programs, 122 are getting extra money and 39 are losing funds, a Kaiser Health News analysis shows. That’s a stark contrast with other hospitals — 74 percent of which are being penalized.

Medicare is paying the average physician-owned hospital bonuses of 0.21 percent more for each elderly patient during the fiscal year that ends Sept. 30, the analysis found. Meanwhile, the average hospital not run by doctors is losing 0.30 percent per Medicare patient.

Doctor-owned hospitals comprise nine of the 10 hospitals getting the largest bonuses in the fiscal year that began in October, the data show. The top one is Treasure Valley Hospital in Boise, Idaho, a 10-bed hospital that boasts a low patient-to-nurse ratio and extra attention, right down to thank-you notes sent to each discharged patient.

Physicians who own their own hospitals say they are not surprised they have done so well under the program. “From our hospital, which did pretty well, the single-minded obsession with quality has been the hallmark of our success,” said John Dietz, an orthopedist and part owner of Indiana Orthopedic Hospital in Indianapolis, which is getting a 0.72 percent bonus. “It’s the difference between renting a home and owning a home: the pride of physicians in owning the hospital.”

But Jean Mitchell, an economist at Georgetown University’s Public Policy Institute who has documented patterns of patient cherry-picking among these hospitals, said Congress should have excluded them from the program. “This is a disgrace,” she said. “Talk about a law that’s backfired.”

For smaller hospitals, the bonuses could be worth as little as $10,000 or as much as $300,000, depending on the size of the bonus and the amount of Medicare business they do this year. If a hospital earned $20 million for Medicare cases and won a 0.75 percent bonus, it would earn $150,000 extra.

Physician-owned hospitals are less likely to face penalties for high readmission rates because many do not take the heart failure and heart attack cases that Medicare analyzes when determining whether to levy a penalty. They also tend to have far fewer low-income patients, KHN’s analysis shows. It’s a population that is generally less able to buy medications, pursue follow-up appointments and find help while recuperating — problems that often send patients back to the hospital.

“These hospitals are on balance not seeing the same population,” said Daniel Podolsky, president of UT Southwestern Medical Center, a teaching hospital in Dallas. “A lot of that is the demographics and the geography.”

Ashish Jha, a professor at the Harvard School of Public Health, has documented how the readmission penalties are hitting safety-net hospitals particularly hard. “Providing extra rewards for hospitals that treat the healthiest, wealthiest patients just seems unfair,” he said.

Past research has shown that physician-owned hospitals score highly in following basic clinical guidelines and pleasing patients — the factors that Medicare is using to determine bonuses and penalties in its “value-based purchasing” program. Those successes are made easier by the fact that many of their patients come in for elective surgeries rather than emergencies, allowing for more orderly preparations than at a typical acute-care hospital.

“We do surgery, and we do surgery well,” said Robb Linafelter, chief executive of Lincoln Surgical Hospital in Nebraska, which is getting a bonus of 0.78 percent on each Medicare patient payment. He said because the doctors own the hospital, they can direct resources to best serve patients. His hospital offers single-bed rooms, interactive TVs and allows patients to order food from outside restaurants. “Those things are going to make the patient experience so much better,” he said. “At a community hospital, doctors don’t have control over where the dollars are spent.”

The actual amount of money involved for many of these hospitals this year is not substantial because many have small caseloads of Medicare patients, and the maximum bonuses are not enormous. “It’s not a significant amount, but I’ll take it,” Linafelter said. “It’s more of a recognition that we are a facility that is doing things right.”

— Kaiser Health News

Kaiser Health News is an editorially independent program of the Henry J. Kaiser Family Foundation, a nonprofit, nonpartisan health policy research and communication organization not affiliated with Kaiser Permanente.

Source: washingtonpost.com

Medan, (Analisa).Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM Medan merupakan rumah sakit pelopor akreditasi di Sumatera Utara (Sumut). Bahkan rumah sakit itu akan menuju Standar Akreditasi Internasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Pusat Dr. dr. Sutoto, M.Kes usai membuka acara Workshop Akreditasi Versi 2012 yang diselenggarakan PERSI Sumut di Hotel Novotel Soechi Medan, Kamis (11/4).

Karena itu lanjutnya, dalam workshop ini diminta kepada peserta benar-benar serius, sebab dalam kegiatan itu ada pedoman Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tentang instrumen akreditasi. “Masing-masing elemen apa yang dilakukan sub player ada. Seperti pertanyaan untuk pasien dan rumah sakit. Begitu juga tugas implementasi mengenai kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO)”, terangnya.

Dia berharap para peserta jangan takut dan putus asa dalam meraih standar akreditasi. “Tapi tetap semangat bahwa kita juga mampu untuk mendapat akreditasi seperti Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan,” katanya.

Sementara Ketua PERSI Sumut dr. Azwan Hakmi Lubis SpA M.Kes menyampaikan, kegiatan workshop yang berlangsung 11-12 April 2013 sangat penting karena menurut UU tahun 2009 wajib hukumnya setiap rumah sakit di akreditasi. “Setiap rumah sakit akan di akreditasi setiap tiga tahun sekali,” ujarnya sembari menambahkah dari 198 rumah sakit yang ada di Sumut, hanya 30 persen yang sudah akreditasi.

Tegur RS Belum Terakreditasi

Azwan menegaskan, Kementerian kesehatan atau dinas kesehatan akan menegur rumah sakit yang belum terakreditasi. “Dampak yang dialami rumah sakit itu nantinya, perpanjangan izin rumah sakit akan sulit, mutu pelayananan akan menurun dengan sendirinya,” tandasnya sembari menambahkan peserta yang ikut workshop berjumlah 142 orang berasal dari Sumut, Jambi dan Aceh.

Hari I, materi yang disampaikan pada workshop itu antara lain Perubahan Paradigma Akreditasi (metode telusur, kelulusan,dll) dan Sasaran Keselamatan Pasien yakni Hak Pasien dan Keluarga, serta Manajemen Penggunaan Obat dengan Kualifikasi Pendidikan dan Staf oleh Dr. dr. Sutoto, MKes. Kemudian Akses Pelayanan dan Kontinuitas yakni Assesmen Pasien dan Pelayanan Pasien yakni Pelayanan Anestesi Bedah oleh Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG,

Sedangkan di hari II, materi yang disampaikan Sasaran Milenium Development Goals, Manajemen Komunikasi dan Informasi, Pendidikan Pasien dan Keluarga, dan Persiapan Dokumen oleh Dr. Nina Sekartina, MHA. Selanjutnya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi serta Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan dan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan oleh Dr. Luwiharsih, MSc.

Sumber: analisadaily.com

Living in Southeast Volusia County comes with a price — higher hospital taxes.

“It’s a hefty bite for the people in Southeast Volusia,” said Joe Benedict, chairman of the Southeast Volusia Hospital District’s Board of Commissioners.

The owner of a $115,000 homestead property that falls in the Southeast Volusia Hospital District can expect to shell out $196.95 in hospital taxes. Just over the line in the Halifax Hospital Taxing District, the owner of the same home would pay only $81.25.

But two big changes could be in store for Volusia County’s hospital taxing districts, and either or both could lighten local tax bills.

Bert Fish Medical Center in New Smyrna Beach is looking to partner with a larger hospital system that would reduce the tax burden for Southeast Volusia. Meanwhile, the federal health care law could move the Sunshine State toward universal coverage, eliminating much of the reason why hospital taxing districts were created in the first place.

Gov. Rick Scott has endorsed tapping into $51 billion in federal funds and expanding Medicaid, a state-federal program that helps provide health care to the needy, to cover more than 1 million Floridians. Lawmakers so far have shot down expanding Medicaid, but they are debating alternative proposals that would extend coverage by subsidizing private insurance.

Republican Sen. Joe Negron’s plan would allow the state to still tap into federal funds, but competing proposals would forego federal funds and cover far fewer patients.

Volusia County is unique in that it has three hospital taxing districts, covering the Daytona Beach area, Southeast Volusia and West Volusia. Collectively, Volusia County taxpayers contribute $47.3 million to care for indigent patients and subsidize other health care services.

When the districts were created starting in the 1920s, Florida was still developing, and health care was radically different, said Dominic Calabro, president and CEO of Florida TaxWatch.

Times have changed. Medicare and Medicaid — social programs that helped to extend coverage to the elderly and needy — were created during the 1960s.

If Florida lawmakers were to expand Medicaid, many patients covered through taxpayer-supported patient assistance programs will gain insurance coverage. The health care law calls for 100 percent federal funding for the expansion for the first three years and at least 90 percent thereafter.

If that happens, it raises further questions about the necessity of hospital taxing districts and whether local dollars should be used to subsidize indigent care, said Calabro, who chaired a task force appointed by Gov. Scott to examine the state’s hospital taxing districts.

Sixteen hospital districts in Florida have the authority to levy taxes, according to the task force’s 2011 report.

“It’s like night and day from when these hospital taxing districts were established. They were established for different times and different purposes,” Calabro said. “If they are going to exist (after health care reform), they are going to exist for a very different reason, and they need to have a public reauthorization.”

But even if more people gain coverage, a need still exists for taxpayers to chip in for the community’s health care needs, said Ann Martorano, a spokeswoman for Halifax Health.

Halifax commissioners have steeply reduced the amount they collect in local taxes from about $52 million in 2006 to $15 million in 2012.

Still, Halifax Health, a 678-bed public hospital system, needs some taxpayer support to run the trauma unit and neonatal intensive care unit, services that aren’t moneymakers but provide a community benefit, Martorano said.

Elsewhere, the county’s hospital districts have taken different approaches on taxes.

Southeast Volusia has reduced its taxes in recent years, but is still collecting $15.4 million — nearly double the amount it did a decade ago.

Halifax Health’s larger size and better bond rating allow it to do more with less, which results in lower taxes for people living in its district, Benedict said. Bert Fish Medical Center, the hospital in the Southeast Volusia district, isn’t as well off, he said.

Halifax Health wants to merge with Bert Fish and is promising to cut the hospital tax rate for Southeast Volusia in half in five years.

Naples-based Health Management Associates is also vying to partner with Bert Fish. HMA officials say they would need the same level of tax funding for the next seven years. After that, the hospital would not need tax dollars, which could eliminate hospital taxes entirely, according to its proposal.

The West Volusia Hospital Authority, the only elected hospital taxing board in the county, has raised the amount it collects from $14.1 million in 2006 to $16.5 million in 2012. The money goes to clinics and helps subsidize indigent care at Florida Hospital DeLand and Florida Hospital Fish Memorial in Orange.

Expanding insurance coverage could result in taxes being reduced, said Andy Ferrari, a newly elected member to the hospital authority’s board. Regardless, taxpayers are getting a good bang for their buck because more than 90 percent of the dollars are channeled into meeting the community’s health care needs, he said.

“We are not just covering ER bills,” Ferrari said. “Folks who qualify are receiving primary care, orthopedics, psychiatric care. If they have a true medical need, it’s pretty much covered.”

Hospital taxes

— Sample tax amounts for a homestead property valued at $115,000:

Halifax Hospital: $81.25

Southeast Volusia: $196.95

West Volusia: $160.33

— Sample tax amounts for a business property valued at $250,000:

Halifax Hospital: $312.50

Southeast Volusia: $757.50

West Volusia: $616.65

Source : www.news-journalonline.com

Jakarta : Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit di Indonesia masih jauh dari kata bagus. Sakit buruknya, masyarakat bisa diibaratkan masuk ke hutan belantara saat ke rumah sakit.

Demikian disampaikan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Wijaya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta (11/4/2013).

“Seperti masuk hutan belantara bisa ketemu malaikat, bisa ketemu setan. Kalau lagi beruntung bisa ketemu dokter dan pelayanan bagus. Kalau lagi tidak beruntung dapatnya ya setan,” kata Marius.

Menurut Marius, buruknya pelayanan yang diberikan rumah sakit dikarenakan Indonesia tidak memiliki standar pelayanan medik secara nasional. Padahal, itu menjadi semacam rambu bagi dokter dan juga rumah sakit untuk memberi pelayanan terbaik.

Di satu sisi, standar operasional prosedur (SOP) setiap rumah sakit berbeda. Dan dokter selalu merujuk pada SOP rumah sakit tempatnya bernaung.

“Jika ada kesalahan penanganan, dokter selalu berlindung pada SOP,” kata dia.

Marius menjelaskan, ketiadaan standar pelayanan medik itu pula yang menyulitkan kesalahan penanganan dokter bisa dikatakan sebagai malpraktik.

“Karena kita tidak punya standar pelayanan medik sebagai acuan dan rambu-rambu bagi dokter. Jika itu ada, bisa dijelaskan nantinya kesalahan-kesalahan seperti apa yang masuk kategori malpraktik,” ujarnya.

Marius melihat, selama tidak ada standar pelayanan medik, maka kasus-kasus seperti bayi Edwin akan terus ada ke depannya.

“Karena dokter dan rumah sakit tidak akan punya acuan selama tidak ada standar pelayanan medik. Selama tidak ada standar pelayanan medik, masyarakat masuk rumah sakit itu seperti masuk hutan belantara,” kata dia.

Untuk itu, Marius mendesak, agar Menteri Kesehatan dirasa sangat perlu membuat standar pelayanan medik itu. Menkes perlu turun tangan langsung agar pelayanan rumah sakit Indonesia bisa ditingkatkan.

“Menkes lah yang perlu turun tangan. Dia yang bs membuat standar pelayanan medik. Jika itu tidak ada, jangan harap pelayanan kesehatan di Indoensia bisa baik,” kata Marius.

Seperti diberitakan, Edwin (2,5 bulan), bayi pasangan Gonti Sihombing (34) dan Romauli Manurung (28) itu kabarnya terpaksa diamputasi pada jari telunjuk tangan kanannya lantaran bengkak dan hampir membusuk. Pembengkakan itu terjadi pascainfus saat pertama kali dirawat di RS Harapan Bunda, 20 Februari 2013.

Saat itu, Gonti dan istrinya membawa anaknya ke RS Harapan Bunda karena sakit flu. Namun, oleh Dr Lenny S Budi, diberi suntikan antikejang pada duburnya. Setelah itu Edwin dirawat 3 hari dengan infus terpasang di telapak tangan kanannya.

Karena infus itulah, pembengkakan terjadi. Bahkan, ketika dinyatakan kondisi flunya membaik dan dibolehkan pulang, pembengkakan justru makin memburuk dan hampir membusuk selama.

Gonti kemudian membawa kembali ke RS Harapan Bunda untuk mempertanyakan perihal pembengkakan itu. Pihak rumah sakit, kemudian mengambil tindakan pemotongan dengan gunting.

“Yang saya sesalkan, pemotongan itu tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari kami selaku orangtua. Sudah gitu, pemotongan dilakukan bukan di ruang operasi, tapi di ruang rawat inap. Tanpa obat bius lagi dipotongnya,” kata Gonti.

Sumber: health.liputan6.com