London, Siapa bilang negara maju selalu memiliki layanan kesehatan yang berkualitas untuk pasiennya. Nyatanya, ada rumah sakit di Inggris yang menelantarkan pasien dan membiarkannya mati kelaparan. Tak tanggung-tanggung, ada 38 pasien yang menjadi korban.

Borok ini terkuak lewat sebuah laporan atas inspeksi mendadak terhadap 100 rumah sakit di Inggris. Ada 2 rumah sakit yang dikritik habis-habisan karena tidak becus dalam menangani pasiennya, yaitu Alexandra Hospital di Redditch dan Sandwell General Hospital di West Bromwich.

Hasil statistik menunjukkan bahwa angka kematian di rumah sakit yang dikelola oleh Worcestershire NHS Trust 10 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional tahun 2010 – 2011. Artinya, ada 239 kasus kematian lebih banyak dari yang diharapkan.

Alexandra Hospital merupakan salah satu rumah sakit yang dikelola Worcestershire dan mendapat peringkat paling buruk. Beberapa keluarga pasien yang menjadi korban lantas mengadukan kasus yang dialami pasien kepada Departemen Kesehatan Inggris.

Pihak rumah sakit pun diminta membayar ganti rugi sebesar 410 ribu poundstarling atau sekitar Rp 6,38 miliar atas 38 kasus tersebut. Di antara para pasien, ada 5 orang yang masih hidup, sedangkan sisanya sudah meninggal sehingga ganti rugi diberikan kepada kerabatnya.

Ganti rugi terbesar yang diberikan adalah sebanyak 22.500 poundsterling atau sekitar Rp 350 juta. Sebagian besar ganti rugi yang diberikan adalah sebesar 10.000 poundsterling atau sekitar Rp 156 juta per pasien.

“Kegagalan perawatan yang kami temukan mengerikan, pasien yang rentan dibiarkan kelaparan dan haus dengan minuman yang diletakkan jauh dari jangkauan, orang yang berteriak diabaikan dan dibiarkan duduk di atas kotorannya sendiri oleh perawatnya,” kata salah seorang pengacara pasien, Emma Jones, seperti dilansir Telegraph, Rabu (26/12/2012).

Kasus yang mengerikan ini terjadi bertahun-tahun, dari tahun 2002 sampai 2011. Salah satu kasus paling parah adalah membiarkan pria berusia 84 tahun mati kelaparan setelah dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Ada juga keluarga pasien yang menceritakan bagaimana pasien dibiarkan kelaparan karena suster meletakkan nampan makanan jauh di luar jangkauan tangannya.

Seorang anak mantan pasien menceritakan bagaimana ibunya meninggal setelah tidak dimandikan selama 11 minggu dan diberi obat-obatan keras sampai tidak bisa bicara. Keluarga seorang pasien pria berumur 35 tahun juga menceritakan perawatnya tidak tahu cara memberi makanan lewat tabung makan.

Ada juga seorang pensiunan yang dibiarkan berteriak kesakitan saat tulang rusuknya patah karena terjatuh. Seorang puteri pasien menceritakan bagaimana ayahnya dibiarkan kelaparan karena perawat seenaknya mengambil makanan yang belum selesai dimakan. Ada juga seorang nenek yang jadi lumpuh permanen karena dokter gagal mendeteksi adanya patah tulang pinggul.

“Saya muak dan terkejut membaca laporan apa yang terjadi pada pasien dan keluarganya. Saya tahu bahwa sebagian besar staf Departemen Kesehatan Inggris, termasuk banyak yang di Rumah Sakit Alexandra, akan terkejut mendengar kisah-kisah ini. Saya ingin mendukung mereka untuk memastikan kejadian mengerikan ini tidak terulang,” kata Jeremy Hunt, Sekretaris Departemen Kesehatan Inggris.

Sumber: health.detik.com

Jakarta, Orang usia lanjut memang membutuhkan perawatan khusus yang membutuhkan biaya ekstra. Dengan alasan sibuk, beberapa orang ada yang mengirim kerabatnya berusia lanjut ke panti jompo. Tapi lain halnya dengan tren yang sedang marak di Jerman. Alih-alih mengirim ke panti jompo, para tua renta di sana malah dibuang ke luar negeri.

Orang-orang usia lanjut di Jerman kini banyak yang dikirim ke rumah perawatan di Eropa Timur dan Asia yang menawarkan biaya perawatan lebih murah. Beberapa organisasi sosial di Jerman menilai upaya ini merupakan ‘deportasi yang tidak manusiawi’. Namun tren ini agaknya mendapat dukungan dari para peminatnya, baik dari pemerintah maupun swasta.

Sejumlah penyedia layanan kesehatan swasta sudah membangun rumah perawatan di luar negeri. Bahkan asuransi pemerintah juga mencoba mencari cara untuk dapat merawat kliennya di luar negeri. Organisasi sosial-politik bernama Sozialverband Deutschland (VDK) menyatakan bahwa banyaknya panti jompo di Jerman yang tidak mampu memberi perawatan ini merupakan sinyal bahaya.

“Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang telah membangun Jerman dideportasi. Ini tidak manusiawi,” kata presiden VDK, Ulrike Mascher seperti dikutip dari harian The Guardian, Senin (1/12/2012).

Sebagian besar lansia dari Jerman dikirim ke Eropa Timur. Menurut para peneliti, sekitar 7.146 orang lansia berada di Hungaria, 3.000 orang di Republik Ceko dan lebih dari 600 orang di Slovakia pada tahun 2011. Sebagian besar lainnya dikirim ke Spanyol, Yunani dan Ukraina. Bahkan negara-negara di benua lain seperti Thailand dan Filipina juga tak luput dari destinasi ‘pembuangan’.

Sayangnya, para lansia ini seolah tak punya pilihan lain selain meninggalkan negerinya sendiri. Di luar negeri, mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan standar tinggi namun biayanya lebih rendah dibanding yang ditawarkan di tanah airnya. Walau demikian, banyak lansia yang mengakui bahwa mereka sebenarnya merasa berat hati keluar dari negaranya.

Biaya perawatan kesehatan di luar Jerman yang harus dikeluarkan untuk lansia rata-rata sepertiga lebih sedikit ketimbang biaya yang harus dikeluarkan di Jerman. Selain itu, kualitas perawatan yang ditawarkan juga dianggap lebih bagus.

Sabine Jansen, kepala Alzheimer Society di Jerman, mengatakan bahwa dia merasa sangat prihatin melihat banyaknya pasien demensia yang keluar dari negaranya sendiri. Padahal ia yakin para orang tua yang pikun itu tak akan dapat membedakan pelayanan di negaranya sendiri dan di luar negeri. Menurut Jansen, pengidap demensia perlu ditempatkan dalam lingkungan yang familiar, terutama bagi pasien yang ingin mempertahankan identitasnya.

“Pasien demensia kesulitan mengenali budaya dam bahasa yang sama sekali berbeda, karena mereka hidup sangat lama di tempat yang memiliki banyak kenangan sebelumnya,” kata Jansen.

Sumber: health.detik.com

Jakarta, Informasi yang selama ini beredar di masyarakat seringkali mengaitkan antara kematian Ayu Tria (9 tahun) dengan adanya syuting sinetron. Namun Dirut RSAB Harapan Kita menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara kematian dengan syuting.

“Tidak ada hubungan antara kematian dengan syuting, jangan sampai salah karena sangat fatal, jangan terjadi fitnah,” ujar Dirut RSAB Harapan Kita dr Achmad Soebagjo Tancarino, MARS dalam acara konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

dr Achmad menjelaskan biar bagaimana pun rumah sakit sudah lakukan pelayanan yang semestinya dan ia sendiri tidak pernah berbicara langsung dengan sutradara. Dikatakan memang ada pengajuan dari pihak Production House (PH) kepada rumah sakit, tapi sudah terjadi disposisi.

Adanya syuting di lingkungan RSAB Harapan Kita bukanlah yang pertama kali dilakukan. Diungkapkan pernah ada syuting yang mana memperkenalkan bayi tabung dan itu dampaknya masyarakat jadi tahu ada program bayi tabung di RSAB Harapan Kita.

Namun dengan adanya kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk RSAB Harapan Kita sehingga nantinya dapat dibuat peraturan yang lebih jelas, karena memang dalam peraturan syuting ini belum ada peraturan yang jelas.

“Kami khususnya RSAB Harapan Kita sementara ini tidak mengizinkan syuting lagi, karena berdampak seperti ini,” ujar dr Achmad.

Proses syuting ini sediri tidak dikenakan biaya karena dianggap sebagai sarana promosi rumah sakit ke publik. Meski begitu dr Achmad sebagai pimpinan siap bertanggung jawab dan menerima sanksi atas hal ini.

Sementara itu dr Chatib Rajab Nasution selaku Direktur Bina Upaya Rujukan kemenkes menuturkan hal ini menjadi pelajaran berharga bagi rumah sakit lain agar berhati-hati sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi lebih baik lagi.

Sumber: health.detik.com

Jakarta, Selama ini, status merokok hanya masuk rekam medik pasien dengan gangguan paru-paru. Tapi tak lama lagi, seluruh pelayanan kesehatan termasuk dokter umum, dokter anak, bahkan kebidanan, akan memasukkan status merokok ke dalam rekam medik pasien.

Hal ini berdasarkan isi deklarasi Gerakan Dokter Selamatkan Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Terpilih PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Dr. Zaenal Abidin, MH, Kes, dalam acara ‘Catatan Akhir Tahun’ Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, di Bebek Bengil Resto, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

“Memasukkan status merokok ke dalam rekam medik,” tegas Dr. Zaenal Abidin.

Hal tersebut juga diamini oleh Dr. Kartono Mohamad, yang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Menurut Dr Kartono, sebelumnya belum pernah ada aturan atau kebijakan yang mengharuskan dokter memasukkan status merokok pasiennya ke dalam data rekam medik, kecuali dokter spesialis paru.

“Kalau di RS Persahabatan ada, tapi yang lain tidak ada. Mana ada bidan nanya ke ibu hamil, ada tidak kecacatan bayi yang terjadi karena bapaknya merokok . Nah, nanti akan ada semua,” jelas Dr Kartono, yang kini aktif sebagai Wakil Ketua Tobacco Control Support Center.

Dr Kartono menjelaskan nantinya akan ada dua fungsi utama dengan dimasukkan status merokok ke dalam rekam medik pasien. Yang pertama untuk statistik atau pendataan jumlah perokok aktif dan pasif, dan kedua untuk konseling serta deteksi kelainan yang terjadi akibat rokok.

Menurut Dr Kartono, kebijakan ini diperkirakan akan diterapkan pada awal tahun 2013 mendatang.

Sumber: health.detik.com

by Henry Mintzberg

Henry Mintzberg dikenal sebagai pakar manajemen yang telah banyak menulis buku tentang manajemen secara umum maupun untuk organisasi pelayanan kesehatan. Karyanya yang banyak disitasi antara lain adalah The Rise and Fall of Strategic Planning. Profesor dari Mc Gill University Kanada ini biasanya menulis artikel untuk dipublikasi di jurnal yang terkenal karena mutunya dan sering dijadikan sebagai referensi di seluruh dunia. Namun kali ini Prof. Mintzberg membahas tentang mitos-mitos dalam pelayanan kesehatan dan bagaimana menyikapinya untuk diterbitkan di Jurnal World Hospital and Health Services yang “beda kelas”. Tidak tanggung-tanggung, dalam tulisannya ini Mitnzberg bahkan mengkritik pendapat pakar manajemen lainnya, antara lain Herzlinger dan Porter, yang karya-karyanya sudah sangat dikenal secara luas dan dijadikan sebagai referensi di berbagai situasi ilmiah.

Dalam artikel ini Mintzberg agak sinis terhadap pendapat yang mengatakan bahwa manajer senior duduk di posisi atas (di atasnya siapa?), bahwa pemimpin lebih penting dari manager (cobalah memimpin tanpa manajemen!) dan bahwa orang adalah sumber daya (saya (Mitzberg – red) adalah manusia). Menurutnya semua ini adalah mitos seputar manajemen. Masih ada lagi mitos seputar sistem layanan kesehatan dan tentang layanan kesehatan itu sendiri. Kombinasikan kedua jenis mitos ini, maka kita akan mendapati kekacauan yang saat ini bisa ditemukan di dunia pelayanan kesehatan.

Mintzberg mulai dengan mitos-mitos yang umum terdapat pada dunia manajemen kesehatan dan kemudian beralih ke beberapa reframing yang dapat membantu menghindar dari kekacauan tersebut. Berikut ini tulisan Mintzberg kami sajikan kembali untuk anda.

Mitos pertama: Sistem kesehatan sedang menuju kegagalan

Bicaralah pada orang dimanapun seluruh dunia dan mereka semua akan mengatakan bahwa system kesehatan mereka sedang menuju kegagalan. Menurut Mintzberg kenyataannya adalah sebaliknya: di banyak tempat di Negara maju system kesehatan sangat berhasil dengan biaya mahal. Dengan kata lain keberhasilan inilah masalahnya, bukan kegagalan.

Lihat statistic. Kita hidup lebih lama, kematian bayi menurun, dan seterusnya, yang sebagian besar sebagai dampak dari kemajuan pengobatan. Masalahnya adalah banyak teknik pengobatan yang mahal dan kita tidak mau membayar untuk itu – khususnya sebagai orang yang sehat melalui premi asuransi atau pajak kita. Jadi pelayanan kesehatan terdesak, dan itu nampak seolah-olah system gagal. Kenyataannya, sebagaimana yang akan kita diskusikan di bawah, masalahnya bukan pada pelayanan kesehatan itu sendiri, sebagaimana juga bukan pada konsekuensi dari intervensi-intervensi yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Kita menganggap ada tiga jenis intervensi: social engineering, leadership dan praktek bisnis.

Mitos kedua: Sistem pelayanan kesehatan dapat diperbaiki oleh ahli social engineering yang pandai.Sistem ini gagal, sehingga “tenaga ahli” harus memperbaikinya: dimana tenaga ahli ini umumnya bukan orang lapangan yang memahami masalah secara mendalam melainkan para ahli yang tidak menjejak bumi, seperti para ahli ekonomi, analis system, dan konsultan, yang merasa yakin bahwa mereka memahami masalah tersebut secara konseptual. Terima kasih pada mereka, di pelayanan kesehatan kita mengukura dan menggabung seperti orang gila, mereorganisasi terus menerus, mengaplikasikan teknis manajemen terbaru, memikirkan ulang pelayanan kesehatan tiap beberapa tahun dan mendorong perubahan dari “atas” atas nama partisipasi dari bawah.

Lakukan semua ini dan semuanya akan baik-baik saja, demikian kita dinasehati. Tapi benarkah? Disisi lain, di suatu tempat yang disebut “di bawah” para ahli sesungguhnya berjuang untuk menghadapi berbagai tekanan, tidak sedikit yang diakibatkan oleh “solusi” tersebut, yang sebagian besar tampak justru makin membelit dengan cepat.

Bagaimana jika kita menyadari bahwa perubahan efektif dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan menyebar diantara mereka, bukan dipaksakan pada mereka? Pikirkan, sebagai contoh, perubahan-perubahan terkini yang membawa perbedaan paling besar, bukan hanya dalam hal memotong biaya – itu adalah bagian yang mudah – tetapi juga dalam meningkatkan mutu. Layanan bedah sehari menjadi salah satu yang teratas dalam daftar. Ide ini datang dari para klinisi yang saling berkomunikasi dan berdiskusi, bukan dari para ekonom (yang lepas dari situasi ini, red).

Mitos nomer 3: Institusi pelayanan kesehatan sebagaimana juga system pelayanan kesehatan secara keseluruhan dapat diperbaiki dengan merekrut pemimpin yang dapat menjadi pahlawan. Pemimpin baru mungkin dapat membantu, khususnya saat ia mengganti pemimpin lama yang melakukan kesalahan. Tapia pa artinya kepemimpinan efektif di suatu area dimana para profesional memiliki kekuatan yang sedemikian besar? Di RS contohnya, para dokter jauh lebih responsif terhadap posisi dan hirarki pada status profesional dibandingkan dengan hirarki manajemen yang lebih formal. Dengan demikian, “heroic leadership” yang tampak modern dalam dunia bisnis dapat menjadi sesuatu yang buruk pada layanan kesehatan, juga pada dunia bisnis pada umumnya. Jauh lebih penting adalah yang disebut sebagai “engaging management” atau manajemen mengikutsertakan, yaitu para manajer yang terlibat secara mendalam dan personal sehingga mampu melibatkan lagi orang-orang lainnya.

Mitos nomer empat: Sistem pelayanan kesehatan dapat diperbaiki dengan memperlakukannya lebih sebagai suatu bisnis. Ini adalam resep yang sangat populer di Amerika Serikat. Mungkin tidak ada Negara di dunia ini yang menganggap pelayanan kesehatan sebagai suatu bisnis, atau yang lebih mendorong kompetisi dibidang ini. Tapi kinerja Amerika saat ini – yang jauh lebih mahal dari Negara manapun di dunia dengan rangking keseluruhan yang biasa-biasa saja – haruskah kita menganggap ini sebagai testimoni bagi rasa keingintahuan terhadap kompetisi dan praktek bisnis dibidang ini?

Amerika Serikat menghabiskan 31¢ dari setiap dolar pelayanan kesehatan untuk administrasi, sementara Kanada yang memiliki lebih sedikit kompetisi dan orientasi bisnisnya di bidang kesehatan jauh lebih sedikit, menghabiskan sekitar 17¢, dan menghasilkan kualitas lebih baik. Mengutip dari sebuah artikel di New York Times: “duplikasi proses klaim, banyaknya jenis asuransi, system pembayaran yang rumit dan tingginya biaya pemasaran [ditambah dengan “kertas-kertas kerja yang dibutuhkan oleh Rs dan dokter-dokter di Amerika yang tidak ada di Kanada dan Inggris“] menyebabkan tingginya biaya administrasi (Bernasek, 2007). Atas nama kompetisi, pelayanan kesehatan Amerika justru mengalami individualisasi: tiap tenaga profesional dan tiap institusi untuk dirinya sendiri.

Jadi sekali lagi, mari kita coba dengan cara yang berbeda: pelayanan kesehatan berfungsi dengan cara terbaik jika dipandang sebagai suatu panggilan, bukan bisnis; dengan demikian ia membutuhkan kerjasama yang lebih besar, bukan kompetisi, antar berbagai pelaku/pemberi pelayanan dan institusi. Para dokter mungkin saja memiliki penghasilan yang sangat baik, namun mereka adalah orang-orang cerdas yang memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan dimanapun. Apa yang menaham mereka, atau kebanyakan dari mereka, agar tetap berada di pelayanan kesehatan adalah rasa untuk melayani. Ini juga terjadi pada banyak perawat, meskipun mereka tidak menghasilkan pendapatan sebanyak dokter, dan juga pada banyak manajer. Apa yang terjadi pada pelayanan kesehatan sebagai panggilan jika ia dilihat sebagai “one-stop-shopping” RS sebagai “pabrik yang terpusat”, pasien sebagai “customer” dan “consumer” dan para dokter sebagai “pemain dalam industry” (sebagaimana yang digambarkan oleh Herzlinger 2006)?

bersambung…

Taipei– Seorang pria asal Taiwan didakwa membunuh dan membakar atas tuduhan memicu api di sebuah rumah sakit (RS), yang menewaskan 13 orang dan melukai 60 lainnya, ujar para jaksa pada Selasa.

Para jaksa tersebut mengatakan bahwa mereka memerintahkan hukuman mati untuk pria berusia 67 tahun tersebut, yang diidentifikasi hanya dengan nama Lin, karena pengakuan kejahatannya, dan kesehatannya yang buruk.

Lin, juga merupakan seorang pasien di fasilitas perawatan di bagian selatan Taiwan, diduga membakar tisu dan melemparnya ke sebuah ruang penyimpanan yang penuh dengan pakaian pada 23 Oktober, yang menyebabkan kebakaran, menurut dakwaanya.

Dia ditangkap beberapa jam kemudian dan mengaku bahwa dia memicu kobaran api karena dia marah akibat menderita kanker dan penyakit kronis lainnya, ujarnya.

Kebakaran tersebut terjadi sebelum fajar di sebuah fasilitas perawatan di kota Tainan, yang menangani 115 pasien termasuk orang-orang yang berusia 90-an, dengan beberapa dari mereka berusaha keluar dari asap yang memenuhi gedung.

Rekaman TV sirkuit tertutup yang mengambil momen-momen setelah ledakan terjadi, menunjukkan para staf rumah sakit berusaha untuk memadamkan api, sementara beberapa pasien lansia berusaha menyelamatkan diri dengan kursi roda mereka.

Pemerintah memerintahkan ratusan rumah sakit dan rumah perawatan di seluruh kepulauan itu untuk menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan meningkatkan simulasi kebakaran setelah insiden itu.

Sumber: berita.plasa.msn.com

JAKARTA – Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak Rumah Sakit Harapan Kita, apabila terbukti telah menelantarkan pasien Ayu Tria (9) hingga berujung pada kematian.

“Nanti akan saya cek. Baru kita bicara sanksi,” kata Nafsiah, Kamis (27/12) di Istana Negara.

Nafsiah juga menegaskan, seharusnya lokasi pelayanan publik sekelas Rumah Sakit tidak diizinkan untuk menjadi lokasi syuting film.

“Untuk syuting saya cek dulu, mestinya gak boleh,” tegasnya.

Seorang karyawan KBR 68H, Kurniawan, harus berduka lantaran anaknya pernama Ayu Tria (7) meninggal dunia saat hendak menjalani kemoterapi di RS Harapan Kita, Jakarta. Ayu tak bisa menjalani kemoterapi lantaran ruang ICCU rumah sakit tersebut sedang digunakan syuting film Love in Paris.

“Betul kejadiannya semalam, itu ruangannya dipakai syuting film sampai pukul 02.00 Wib jadi korban tidak bisa berobat kemoterapi,” ujar perwakilan Manajemen KBR 68H, Tedi Wibisana.

Sumber: jpnn.com

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akan melakukan ‘judicial review’ UU No.24 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang dianggap merugikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tersebut.

“Undang-undang tersebut kami anggap merugikan Muhammadiyah karena tidak memperbolehkan untuk mendirikan rumah sakit baru selain yayasan yang bekerja khusus dalam bidang tersebut,” kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin usai membuka acara Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ke-18 di Palembang, Senin (26/11).

Din amanat organisasi PP Muhammadiyah adalah mengoreksi sejumlah undang-undang yang ditengarai meruntuhkan tata negara dan kestabilan ekonomi. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi rakyat.

“Kita juga akan segera mengajukan judicial review terhadap beberapa undang-undang lain seperti UU Minerba (Mineral dan Batu Bara), UU Investasi, dan juga UU Perguruan Tinggi,” kata Din.

Din menargetkan judicial review terhadap sejumlah UU tersebut akan diajukan pada 2013. “Semua UU masih dikaji, yang mana akan menjadi prioritas untuk diajukan tergantung dari tim,” ujar Din.

Sebelumnya PP Muhammadiyah mengajukan judicial review UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2012 lalu. Dalam keputusannya pada 14 November 2012 lalu, MK menyebutkan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum yang mengikat.

Sumber: hukumonline.com

–

Berita Terkait:

Muhammadiyah Uji Materi UU Rumah Sakit

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi Atas Pasal UU Rumah Sakit