Jayapura-Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan pemberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu didukung dengan ketersediaan rumah sakit di daerah.

Menurut Agung, tanpa ketersediaan rumah sakit, maka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan sulit diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Pada Januari 2014, Indonesia akan melaksanakan SJSN, di mana seluruh rakyat Indonesia akan dijamin kesehatannya, sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Untuk itu, perlu dipastikan ketersediaan rumah sakit di daerah,” kata Menko Kesra Agung Laksono saat melakukan kunjungan kerja di Wamena, Papua, Kamis.

Agung mengatakan selain ketersediaan rumah sakit, maka  keberadaan puskesmas juga diperlukan sebagai simpul-simpul lembaga kesehatan yang bertugas menangani penyakit ringan warga di daerah.

Agung menjelaskan bahwa SJSN melalui BPJS merupakan sistem asuransi sosial dan seluruh masyarakat harus membayar sejumlah iuran.

“Setiap rakyat baik itu kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan wajib masuk SJSN melalui BPJS. Mereka wajib membayar iuran, dan berhak dapat fasilitas,” kata dia.

Kelompok masyarakat mampu diwajibkan membayar iuran sendiri, namun warga tidak mampu akan dibiayai oleh negara.

“Dengan adanya SJSN melalui BPJS, maka diharapkan indeks kesehatan kita setara dengan Malaysia, Singapura, China dan Jepang,” kata dia.

Dalam kunjungan kerjanya ke Wamena, Papua, Agung mengatakan telah mendapatkan informasi banyaknya warga disana menderita ispa lantaran tinggal di rumah adat yang minim sirkulasi udara.

Dia menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui pemerintah daerah akan terus berupaya berkomunikasi dengan warga agar mau tinggal di tempat yang lebih baik untuk kesehatan.

Sumber: antarakalbar.com

YOGYAKARTA – Pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta sedang membangun Rumah Sakit Pratama untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan kelas III yang begitu tinggi. RS Pratama merupakan rumah sakit tanpa kelas yang memberikan pelayanan kesehatan tipe D atau setara dengan RS kelas III. Diharapkan, rumah sakit ini bisa beroperasi 2014 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Tuty Setyowati menjelaskan, pada dasarnya keberadaan RS Pratama berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di wilayah yang terpencil atau kepulauan. Namun, lantaran di wilayah Kota Yogyakarta tidak terdapat areal terpencil, maka keberadaan RS Pratama ini dialihfungsikan untuk mendukung tingginya pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

“Berdasarkan pencermatan Dinkes, kuota pelayanan kelas III di rumah sakit swasta maupun negeri acapkali kurang, sehingga masyarakat kesulitan,” tutur Tuty, Kamis (24/1/2013).

Dalam perencanaannya, RS Pratama ini awalnya akan dibangun di kelurahan Bener, Tegalrejo. Namun, karena lokasinya kurang strategis maka pembangunan rumah sakit ini memanfaatkan bangunan Puskesmas Mergangsan. Dengan demikian bisa diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Adapun Puskesmas Mergangsan akan dipindahkan ke Wirogunan.

Tuty menambahkan, RS ini mampu menampung hingga 50 pasien rawat inap.

Sumber: id.berita.yahoo.com

Gresik-Instansi pemerintahan masih saja memberikan contoh tidak baik. Buktinya, meski telah berdiri namun RS Wali Songo yang berada di Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik belum mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik.

Padahal, keberadaan rumah sakit terkait pelayanan kesehatan seharusnya taat aturan. Kendati belum mengantongi izin operasional, sampai saat ini belum ada penindakan tegas dari pemerintah.

“RS Wali Songo baru izin mendirikan. Sedangkan izin operasionalnya belum ada. Padahal, kami pernah melayangkan surat teguran,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dr Sugeng Widodo, Jumat (25/1/2013).

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Gresik, Chumaidi Maun menuturkan, dirinya merasa gerah dengan tindakan Dinkes Gresik. Pasalnya, hingga sekarang instansi pemerintah itu belum melakukan action sama sekali. Padahal, menurut informasinya RS Wali Songo Balongpanggang sudah beroperasi. “Seharunya Dinkes Gresik tidak hanya menegur saja. Tapi, harus ada tindakan action-nya,” tuturnya.

Sumber: m.beritajatim.com

Jakarta – Rumah Sakit (RS) Zaenal Umar Siddiqi (ZUS) Gorontalo Utara, akan mengirim 15 perawat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dimagangkan di RS Angkatan Darat  (RSAD) Gatot Subroto Jakarta selama tiga bulan.

Mereka akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan ilmu dan langsung mempraktekkan pelayanan di RS bertaraf internasional.

Program itu digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.  “Saya mempunyai impian, menjadikan RS ZUS sebagai rumah sakit besar yang pengelolaannya memiliki standar pelayanan kesehatan internasional,” ungkap
Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin.

Letak geografis kabupaten itu sangat potensial menjadikan RSUD ZUS sebagai rujukan dari beberapa daerah di Sulawesi dan Gorontalo. Pemerintah daerah sudah melakukan pertemuan dengan direktur RSAD Gatot Subroto, Brigjen Effendi Yusuf di Jakarta.

Rencananya para tenaga perawat akan mulai dimagangkan pada awal Februari 2013. Kerja sama lainnya, penanganan bagi pasein asal kabupaten itu yang dirujuk di RSAD Gatot Subroto. Bagi pasien miskin pembiayaannya akan ditanggung pemerintah daerah.

Selain itu, dokter-dokter ahli dari RSAD akan didatangkan ke RS ZUS untuk melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan khususnya rekam medik, kebidanan, syaraf, dan penyakit dalam.

Sumber: pdpersi.co.id

BANDAR LAMPUNG — Banjir ikut merendam RSUD Abdul Moeloek dan sebuah mal di Jalan Kartini kota Bandar Lampung. Hujan sejak Kamis (24/1) sore hingga malam dengan intensitas tinggi ini dirasakan warga baru kali ini terjadi sejak Januari 2013.

Sejumlah petugas medis RSUD Abdul Moeloek pun terpaksa memindah beberapa pasien dan peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Itu untuk menghindari air yang terus naik ke ketinggian 20 hingga 25 centimeter (cm).

Air masuk setelah sungai di sekitar rumah sakit meluap dan tersumbatnya gorong-gorong di jalan. Petugas rumah sakit juga berusaha mengeluarkan aliran air dengan membetulkan gorong-gorong yang tersumbat.

“Yang penting kita amankan dulu pasien ke tempat yang tinggi,” kata Asep, petugas medis RSUD Abdul Moeloek.

Basement mal di Jalan Kartini pun terendam air setinggi lutut orang dewasa. Pemilik kendaraan yang berkunjung ke mal tersebut tampak sibuk mengeluarkan mobilnya karena takut seperti yang terjadi di Plaza UOB Jakarta.

Sumber: republika.co.id

Bantul: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan pendapatan dari tarif pelayanan kesehatan sebesar Rp78 miliar pada 2013.

“Target ini naik dibanding pendapatan yang ditargetkan pada 2012 sebesar Rp55 miliar. Dinaikkan karena tahun lalu bisa terealisasi sebesar Rp60 miliar,” kata Kepala Bagian Pengembangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Yulius Suharta di Bantul, Kamis (24/1).

Menurut dia, naiknya target pendapatan pada 2013 ini juga dikarenakan ada penaikan tarif pelayanan di RSUD yang diberlakukan mulai Februari, mulai dari pelayanan pemeriksaan poli umum dan spesialis, tarif layanan kamar rawat inap, hingga visit dokter.

Ia mengatakan, pendapatan RSUD berasal dari pelayanan kesehatan pasien umum maupun pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), jamkesos, dan askes sosial. “Untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan pada 2013 ini, upaya yang harus dilakukan terkait penyediaan layanan kesehatan. Jadi kualitas pelayanan rumah sakit akan semakin ditingkatkan,” katanya.

Yulius menambahkan, sisi keselamatan pasien akan menjadi faktor utama dalam pelayanan kesehatan sehingga unit yang ada akan ditekankan pada pentingnya keselamatan jiwa pasien, keterampilan tenaga akan ditingkatkan, serta penyediaan fasilitas alat-alat kesehatan yang lebih maksimal.

Dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik, kata dia, RSUD berusaha meningkatkan kepercayaan dari masyarakat guna mendukung jalinan kerja sama dengan pihak-pihak penyedia jaminan. “Kami optimistis target pendapatan bisa tercapai, nantinya pendapatan tersebut akan digunakan untuk kelangsungan operasional rumah sakit, karena pendapatan itu memang banyak digunakan untuk belanja bahan habis pakai dan operasional,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul Jupriyanto mengatakan, pihaknya berharap dengan penaikan tarif yang diberlakukan mulai Februari nanti diharapkan rumah sakit mengimbangi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik.

“Memang sudah sewajarnya pendapatan meningkat, kami berharap ke depan pelayanan dan fasilitas rumah sakit juga bertambah. Kami juga terus berkomunikasi dan melakukan pengawasan secara berkala sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Sumber: metrotvnews.com

TEBINGTINGGGI: Mulai tanggal 1 April 2013 mendatang, status Rumah Sakit Sri Pamela Tebingtinggi tidak lagi menjadi bagian dari PTPN.3 tetapi menjadi Rumah Sakit yang berbadan hukum dan berdiri sendiri dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Kita sekarang sedang melakukan segala persiapan untuk spin-of, dimana UU No.44 Tahun 2009 sudah mengisyaratkan bahwa rumah sakit yang berbentuk badan usaha tidak bisa lagi berada dalam satu naungan dengan PTPN dalam satu badan hukum yang sama. Jadi, Insya Allah pada 1 April 2013 nanti RS Sri Pamela akan berubah bentuk menjadi perseroan terbatas. Demikian disampaikan Direktur SDM dan Umum PTPN.3 HM Rachmat Prawirakusumah pada acara Temu Pisah Manager Rumah Sakit se PTPN 3, Rabu malam (16/1) di Kompleks RS Sri Pamela Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi.

Acara Malam Temu Pisah Manager Rumah Sakit se PTPN.3 tersebut masing-masing: Manager RS Sei Dadap dari pejabat lama dr H Weldi Ritonga kepada dr H Indra Lubis, Manager RS Sri Torgamba dari dr H Sukron Taufik kepada dr H Syahrizal Siregar dan Manager RS Sri Pamela dari dr H Khaidirman kepada dr Hj Nina Zuliani MARS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur SDM dan Umum PTP Nusantara 3  HM Rachmat Prawirakusumah, Distrik Manager Serdang I Ir Felix Giwa Djaha, Distrik Manager Serdang II Ir H Teguh Pribadi, Distrik Manager Simalungun, Ir H Sigit Sudarianto MM, Asisten Tata Usaha RS Sri Pamela H Irwan Hidayat SE, Ketua Panitia dr Ahmad Faisal dan mewakili Keluarga Besar RS Pam dr N Junaidi Nasution, para dokter konsultan serta stake holder RS PTPN.3 Sri Pamela.

Lebih lanjut, Rachmat berpesan, bahwa di saat masa transisi sekarang ini, pihak rumah sakit diharuskan untuk focus kepada beberapa hal, yang pertama tentunya tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan kedua mengarah kepada efisiensi anggaran. “Sepanjang efisiensi yang kita jalankan masih dalam koridor tidak ada masalah, tetapi ada beberapa hal yang terpaksa harus lakukan karena kondisi”, katanya.

Diakui oleh Direktur SDM dan Umum PTPN.3 bahwa dibeberapa rumah sakit dijajaran PTPN.3 belum ditetapkan manager rumah sakit secara definitive. “Karena kalau pada 1 April nanti kita sudah harus menjadi spin-of (berdiri sendiri – red), maka kedudukan Rumah Sakit Sri Pamela ini adalah rumah sakit pusat rujukan, sedangkan rumah sakit Sei Dadap, Mambang Muda dan Sri Torgamba adalah rumah sakit pembantu, dan ini statusnya berbeda. Oleh karena itu kita sampai sekarang belum menetapkan secara definitive manager-manager rumah sakit, terkecuali yang memang sekarang sudah kedudukannya sebagai pejabat manager itu sendiri”, katanya.

Sebelumnya, mantan Manager RS Sri Pamela dr H Khaidirman mewakil tiga manager rumah sakit yang memasuki masa pension mengucapkan terimakasih karena masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan seluruh keluarga besar rumah sakit sejajaran PTPN.3 tersebut. “Kami mohon izin memasuki purna bakti, doakan kami tetap sehat dan semoga RS PTPN.3 kedepan lebih maju dan jaya. “Terima kasih kepada para tenaga medis dan dokter serta para dokter konsultan serta rekan dan mitra rumah sakit, bila ada kesalah mohon dimaafkan”, katanya.

Manager RS Sri Pamela yang baru, dr Hj Nina Zulaini MARS mengakui tugas dan amanah yang diemban saat ini tidak mudah dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. “Insya Allah tugas dan amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari pimpinan dan senior-senior kami”, ujar dr Nina Zulaini. (win)

Sumber: beritasore.com

Sumatera Utara – Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara (Sumut) diminta menambah kapasitasnya, pasalnya kapasitas 450 tempat tidur sudah tidak mencukupi. Pasien yang kini dirawat mencapai 520 orang.

“Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pasien, Pemprov Sumut mengusulkan adanya penambahan tempat tidur dan gedung baru,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis.

Nurdin mengharapkan DPRD Sumut mendukung usulan tersebut. Pemprov juga mendukung usulan Pansus DPRD yang mengusulkan nama RSJ Prof Muhammad Ildrem bagi RSJ Daerah itu.

Nama Prof Muhammad Ildrem dinilai tepat karena merupakan tokoh ilmu syaraf di Sumut serta berperan merintis pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Ildrem juga pernah menjadi asisten Prof Carp, pakar ilmu syaraf di Eropa.

Sumber: pdpersi.co.id

Manado – Terkait adanya permintaan pembayaran oleh pihak Rumah Sakit (RS) Siti Maryam terhadap para pasien, Jumat (11/1) kemarin langsung ditanggapi Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, Robby Motto.

Menurut Motto, kejadian yang dialami warga Sindulang, Kecamatan Tuminting itu merupakan kesalahan pihak ketiga.

“Kejadian tersebut adalah kelalaian dan kesalahan dari PT Askes dan RS. Setahu kami, sosialisasi yang kami lakukan itu sudah benar,” tutur Motto.

Motto membantah kalau apa yang dilakukan pihak RS Siti Maryam merupakan kesalahan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. “Yang dilakukan pihak RS Siti Maryam bukan menjadi kesalahan kami, kalau pihak RS mengatakan belum ada komunikasi dari kami itu tidak benar,” tegasnya.(amc)

Sumber: beritamanado.com

Pamekasan – Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar) mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Madura, menertibakan rumah sakit swasta yang tidak mengantongi izin operasional.

Menurut juru bicara “Samar” Hamdi Djibril, Dinkes perlu bertindak tegas menertibkan adanya rumah sakit tak berizin itu, karena menyangkut kepentingan masyarakat umum.

“Dinkes jangan hanya memandang siapa pemilik rumah sakit itu, akan tetapi perhatikan kepentingan masyarakat Pamekasan,” kata Hamdi Djibril, Senin.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan “Samar” bersama sejumlah LSM, di Pamekasan ada dua rumah sakit swasta yang tidak mengantongi izin operasional, yakni Rumah Sakit Larasai dan Rumah Sakit As-Syifa, Pamekasan.

Kedua rumah sakit ini milik pejabat di lingkungan pemkab Pamekasan, juga dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan.

Rumah Sakit Larasati milik Direktur RSD Dr Slamet Martodirdjo Pamekasan, dr Iri Agus Subaidi, sedangkan Rumah Sakit As-Syifa milik dokter bedah di rumah sakit yang sama, yakni dr Puguh.

“Berdasarkan temuan kami di lapangan, kedua rumah sakit ini belum mengantongi izin sebagai rumah sakit dan izinnya hanya sebatas izin klinik. Tapi praktiknya rumah sakit. Ini kan pelanggaran,” kata Hamdi Djibril menjelaskan.

Pada Senin (21/1) pagi, Samar menyampaikan tuntutannya ke Dinkes Pamekasan dengan menggelar unjuk rasa, meminta agar Dinkes segera menertibkan kedua rumah sakit yang belum mengantongi izin operasional itu.

Para aktivis ini menduga pemilik kedua rumah sakit ini telah melanggar Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Secara terpisah, Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey, membenarkan, bawa di Pamekasan memang belum ada rumah sakit yang mengantongi izin operasional, karena saat ini masih diproses.

Kendatipun demikian, Ismail membantah, bahwa belum adanya izin operasional kedua rumah sakit swasta itu, sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Sebab, selain Undang-undang pemerintah juga harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan sebagai penjabaran dari Undang-undang.

“Izin operasional rumah Sakit As-Syifa memang dalam proses, sedangkan Rumah Sakit Larasati izinnya untuk Rumah Sakit Bersalin,” kata Ismail menjelaskan.

Kepala Dinkes Ismail Bey lebih lanjut menjekaskan, pihaknya tetap membiatkan kedua rumah sakit swasta itu tetap beroperasi kendatipun belum mengantongi izin operasional, karena beberapa pertimbangan.

Salah satunya, karena bisa membantu Rumah Sakit Umum yang hingga kini sarana dan prasarananya masih terbatas. Selain itu, sambung dia, juga sebagai salah satu realisasi dari amanat UU 44 Tahun 2009, Pasal 7.

“Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pemkab berkewajiban menggerakkan peran serta masyarakat dalam rangka pendirian pelayaan kesehatan,” katanya menjelaskan.

Ismail juga berjanji akan memberikan tegoran kepada kedua pemilik rumah sakit swasta di Kabupaten Pamekasan itu, agar segera mengurus izin operasional, karena rumah sakut itu telah didirikan sejak beberapa tahun lalu. (*)

Sumber: antarajatim.com