Tanah Karo –  Gawat, kalau begini cara kerja instansi pemerintah merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan dalih dan iming-iming akan diangkat menjadi PNS. Dengan omongan manis berlandaskan pembenahan mekanisme kinerja bawahan serta menuju perubahan terbaik supaya kepala daerah layak menerima usulan tersebut. Namun, usulan tersebut semua menjurus negatif maupun menyalahgunakan wewenang atau jabatan.

Pasalnya, sebanyak 15 orang diangkat menjadi PHL di RSUD Kabanjahe terhitung 15 Februari 2013 lalu. Ke-15 PHL tersebut terindikasi kuat diminta bayaran sebesar Rp 50 juta untuk tahap I semasa Direktur RSUD dr Terry Surbakti dan Rp 30 juta tahap II jabatan direktur dipimpin dr Jasura Pinem MKes.

Masalah ini menjadi bahan gunjingan miring di tengah masyarakat Karo, terlebih bagi keluarga korban (15 PHL). Namun hingga sekarang belum diketahui masa depan mereka sebab janji (surat keterangan) SK direktur dari masa jabatan dr Terry Surbakti sudah dicabut kembali dari tangan PHL.

Sudah jatuh ditimpa tangga lagi, uang puluhan juta sudah kita serahkan, SK awal untuk pegangan dari Direktur RSUD dr Terry saat itupun ditarik serta iming-iming diangkat menjadi PNS belum jelas rimbanya.

“Kalau status tak jelas terus, suatu saat kami akan bergabung dengan keluarga teman-teman senasib sepenangungan mendobrak kebenaran dari orang tak bertangung jawab terhadap masa depan kami,” ungkap sejumlah PHL didampingi orangtua kepada sejumlah wartawan di Kabanjahe.

Terpisah, Plt RSUD Kabanjahe dr Jasura Pinem ketika dikonfirmasi, kemarin, mengatakan, dalam kurun waktu sekitar dua bulan dirinya jadi Plt, tidak ada menerima sepeser pun uang dari PHL, baik melalui orang lain atau langsung dari PHL tersebut.

“Saya sintua dalam pengurus Gereja, juga berani sumpah kalau memang ada saya terima uang dari PHL. Dahulu saat dr Terry Surbakti jadi Direktur Rumah Sakit milik Pemkab ini sempat terdengar soal adanya indikasi uang senilai Rp 50 juta terhadap PHL dengan SK Direktur,”katanya.

Kisruh ringan tersebut sempat terdengar atasan sehingga pencabutan Surat Keterangan dari para PHL terjadi. Sekarang siapa pula orang yang jadi pengkhianat menyebar isu miring itu. “Inilah kita ingin melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja terlebih mengatasi keluhan pasien rumah sakit, malah beredar terima uang pula,” sesal Jhosura Pinem.

Sedangkan, Bupati Tanah Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang dihubungi lewat ponselnya, Kamis (11/7) mengungkapkan persoalan tak sedap di tubuh RSUD Kabanjahe terkait adanya dugaan uang dari PHL setor sebesar Rp 80 juta per orang tersebut, tidak benar.

”Kita harapkan agar semua pihak SKPD jajaran Pemkab Karo supaya jangan menyalahgunakan jabatan maupun wewenang tugas sesuai tupoksi, apalagi menerima imbalan uang memanfaatkan suatu momen tupoksi masing-masing,”katanya.

Sumber: harianandalas.com

PEKANBARU– Laporan dugaan penipuan oleh Direktur RSUD Kepulauan Meranti yang dilaporkan oleh Direktur CV TIS, M Cahya Ramadhan alias Yadi (38) warga Jalan Proyek Baru, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru saat ini ditangani pihak kepolisian.

Penghimpunan bukti-bukti serta meminta keterangan saksi akan dilakukan terkait laporan ini. Tak tertutup kemungkinan Inspektorat Kabupaten Meranti juga dipanggil untuk dimintai keterangan.

Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Riau AKBP Hermansyah SIK kepada wartawan, belum lama ini. ”Saya belum bisa berkomentar banyak karena kasusnya saat ini masih ditangani,” ujar Hermansyah.

Ia memaparkan, informasi-informasi yang terkait dengan kasus tersebut akan dihimpun akan dihimpun oleh penyidik.

”Contohnya, mereka ada inspektorat. Ini akan kita tanyai bagaimana hasil pemeriksaan mereka. Lalu akan dilihat juga, apakah memang ada dianggarkan outsorching atau tidak di sana, bagaimana bisa menggunakan dana dari pihak lain untuk membayar tersebut, kemana anggarannya. Karena, anggaran negara harus jelas peruntukannya,” ujar Kabid Humas dilansir riauterkini.com.

Sebelumnya diberitakan, Direktur CV TIS, M Cahya Ramadhan alias Yadi (38) warga Jalan Proyek Baru, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru melaporkan Direktur RSUD Kepulauan Meranti ke Polsek Tebing Tinggi.

Penipuan itu berawal dari peminjamkan dana sebesar Rp 261.900.000 oleh Direktur RSUD yang disaksikan PPTK-nya pada Juni 2012 lalu untuk keperluan pembayaran gaji front office dan RO.

Kejadian ini sudah berlangsung satu tahun dan selama waktu berlalu dan dilakukan penagihan, namun tidak juga dikembalikan oleh Direktur RSUD Meranti. Kronologis peminjaman uang yang berujung penipuan itu, yakni berawal dari teman korban bernama Yono.

Dari Yono disampaikan bahwa temannya yakni Direktur RSUD Meranti bernama Yusrizal SKM Mkes sangat membutuhkan bantuan yakni pinjaman uang untuk pembayaran gaji.

Kabarnya saat itu, direktur RSUD Meranti sedang didemo oleh karyawanya, karena gaji mereka tidak dibayar dari Januri-Juni. Karena memiliki hubungan baik dan percaya dengan Yono, korban lalu meminjamkan dana sebesar Ro261.900.900 yang saat diserahkan langsung diterima Direktur Yusrizal dan disaksikan oleh PPTK drg Elenis Elomita Mkes, dengan kwitansi bermaterai 6000.

Saat itu Direktur RSUD menjanjikan akan membayar melalui anggaran APBD Perubahan 2012 dan memang sudah dianggarkan. Tapi waktu pencairannya, malah dana itu dikembalikan ke kas daerah.

Sumber: merantionline.com

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan RI Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Keuangan, alokasi anggaran kesehatan pada 2014 mendekati angka 3,7 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Menurut perhitungan sementara kami terhadap seluruh anggaran, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan mendekati 3,7 persen dari APBN. Memang itu belum memenuhi target lima persen seperti yang diamanatkan undang-undang,” kata Mahendra di Jakarta, Rabu (10/7).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Bappenas, dan Komisi IX DPR RI untuk membahas kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Wamenkeu, sebagaimana dilaporkan Antara, menjelaskan, dalam perhitungan sementara Kemenkeu itu, yang dimaksud dengan anggaran kesehatan sebenarnya tidak hanya mencakup alokasi anggaran reguler (biasa) yang ada pada Kementerian Kesehatan.

“Akan tetapi, pada tahun 2014 tentunya dimasukkan elemen anggaran untuk premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi PBI (penerima bantuan iuran) yang mencapai Rp 19,9 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga termasuk anggaran kesehatan berupa iuran tertanggung bagi TNI dan Polri serta anggaran untuk layanan kesehatan lainnya.

Namun, Wamenkeu mengaku bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sebesar lima persen dari APBN, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memang masih sulit untuk dipenuhi.

Hal itu, menurut dia, karena secara keseluruhan APBN harus digunakan untuk semua sektor secara adil dan proposional.

“Jadi, kalau ada persentase untuk sektor tertentu yang dibuat `fixed` (tetap), itu tentu akan sulit, kan tidak mungkin APBN itu 105 persen,” kata Mahendra.

Oleh karena itu, lanjut dia, bila ada sektor yang membutuhkan anggaran lebih, anggaran di sektor lainnya akan dikurangi agar persentase alokasi anggaran APBN untuk semua sektor tetap 100 persen.

“Misalnya, setiap ada peningkatan APBN, pasti diikuti peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Maka, persentase di sektor lain akan mengalami penyesuaian,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wamenkeu juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan, salah satunya dengan mengalihkan subsidi BBM ke premi Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) untuk penerima bantuan iuran (PBI).

“Ini juga yang kami pegang bedasarkan raker 13 maret, ada pengurangan subsidi BBM untuk dialihkan ke anggaran premi PBI. Maka, iuran untuk PBI yang semula Rp 15.500 meningkat menjadi Rp 19.225 per bulan,” katanya.

Sementara itu, untuk modal awal persiapan operasional BPJS, sebagian modal berasal dari ekuitas PT ASKES dan PT Jamsostek yang akan dialihkan menjadi BPJS.

“Data terakhir kami, ekuitas PT ASKES sebesar Rp 8,8 triliun dan ekuitas PT Jamsostek sebesar Rp 6,5 triliun. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk dipergunakan dalam tahap awal pelaksanaan operasional BPJS,” kata Mahendra.

Sumber: gatra.com

Problems in the Welsh NHS are being “vigorously” tackled to help avoid a repeat of the Stafford Hospital scandal in which patients died needlessly, says the health minister.

The NHS in north Wales has faced strong criticism from watchdogs and staff over its performance and reorganisation.

Mark Drakeford said the system in Wales had exposed concerns “very quickly”.

It follows the Welsh government’s response to the Stafford inquiry which found neglect contributed to deaths.

The Francis inquiry into failings at Mid Staffordshire NHS Foundation Trust between 2005 and 2008 showed there were between 400 and 1,200 more deaths at the hospital than would have been expected.

Continue reading the main story

“Start Quote

…although there are problems in north Wales which we are addressing vigorously, the system in Wales has exposed those challenges very quickly”

Mark Drakeford Health Minister

It was blamed on a culture of post-cutting and target-chasing ahead of the quality of care delivered.

Mr Drakeford told BBC Radio Wales: “Certainly Francis is right to say that we need strong leadership in the health service, we need well-equipped and effective managers and we need strong clinical leadership too.

He said the Welsh government was “strengthening the leadership in north Wales for the board and executive level”.

“Let me just say in relation to Francis and north Wales that the key thing for patients to be aware of is that the problem in mid Staffordshire was not simply that standards of care were not what they should be, but that nobody appeared to notice that things were going wrong.

“And although there are problems in north Wales which we are addressing vigorously, the system in Wales has exposed those challenges very quickly.”

Safety concerns

The Betsi Cadwaladr University Health Board in north Wales has faced a series of problems in recent months.

On Tuesday consultants at Ysbyty Gwynedd in Bangor warned they lacked faith in managers’ ability to make the changes needed to provide good patient care.

They claimed the health board’s internal structures were “not fit for purpose” amid patient safety concerns.

Last month the board’s chairman and chief executive said they would stand down after a damning report which outlined how operations had been delayed and hospital waiting lists allowed to grow.

The board was also criticised in June for the way it handled an outbreak of the hospital infection C. diff which has contributed to the deaths of at least seven people this year.

Mr Drakeford added: “There are challenges I don’t deny that, there are things we need to do. But we’re not in a mid Staffordshire situation where nobody appeared to notice that there were challenges to be faced.”

‘Critical eye’

He also said the board and the executives at Betsi Cadwaladr were talking to consultants at Ysbyty Gwynedd, and the chief executive of NHS Wales would be meeting them over the next couple of days.

“That’s the key difference I think, that when there are concerns we are in a good position to respond to them, to talk to people who are there on the ground, who have things that they wish to draw to our attention and then we’re able to deal with them,” he said.

Mr Drakeford has said February’s inquiry report on the Stafford Hospital scandal had led to a “critical eye” being cast over the health service in Wales.

A series of measures designed to protect patients were unveiled by the Welsh government on Tuesday including changes to the NHS complaints system and a ban on gagging clauses

Mr Drakeford also announced that Welsh NHS funding levels would be reviewed to ensure there was no repeat of the Stafford scandal in Wales.

He said £10m would be used to recruit 290 hospital nurses.

Conservatives have long claimed that the Welsh NHS is underfunded but Mr Drakeford said the NHS budget would support patient safety and quality of care.

Tory Shadow Health Minister Darren Millar said: “What he must not do – at any cost – is waste the opportunity he has created.

“This review cannot amount to a simple tea room chat between two ministers from a Labour party that has consistently rejected additional NHS investment.”

Source: bbc.co.uk

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan aturan baru perizinan pendirian rumah sakit di wilayah Ibukota. Nantinya, rumah sakit swasta yang akan dibangun harus mempunyai 40 persen kamar inap Kelas III.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, aturan 40 persen ruang inap Kelas III itu hanya batas minimal. Kata dia, itu diatur dalam UU rumah sakit.

“UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan, RS swasta baru wajib menyediakan minimal 40 persen ruang rawat inap Kelas III dari total yang akan dibangun,” jelas Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (10/7).

Ahok menambahkan, akan memberikan insentif untuk pihak swasta yang bersedia membangun 50 persen kamar inap Kelas III dari total jumlah kamar. Kata dia, Pemprov akan memberikan hibah jika itu dilakukan. Hibah itu bisa berupa tanah atau pun bangunan.

“Kalau ada yang sediakan lebih dari 50 persen maka kami kasih hibah ke kamu,” jelas dia.

Kata Ahok kamar, Kelas III itu nantinya untuk melayani pemilik Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab Jakarta sampai saat ini masih kekurangan ruang kamar Kelas III. Untuk itu Ahok juga mewajibkan prosentase kuota ruang rawat inap Kelas III hingga 75 persen untuk rumah sakit pemerintah.

“Kalau RS negeri harus menyediakan 70 persen Kelas III malah. Jadi kami sudah dipatokkan tidak mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sumber: jaringnews.com

Rumah Sakit Umum Karel Sasuitubun Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara, belakangan ini sering mengalami kekurangan persediaan obat-obatan. Dampaknya, banyak pasien yang kekurangan obat saat berobat di rumah sakit tersebut.

“Belakangan ini di RSU terjadi kekurangan obat-obatan, namun masyarakat diharapkan bisa memahami beberapa hal mendasar yang menyebabkan munculnya persoalan seperti ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) RSU Karel Sasuitubun, Zulkifli Rabrusun seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/7).

Penyebab kekurangan obat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum jalan karena proses tender untuk pengadaan obat-obatan masih berlangsung. Selain itu, proses pengiriman obat-obatan dari provinsi sering mengalami keterlambatan padahal RSU Langgur merupakan sebuah rumah sakit rujukan. Biasanya rumah sakit tersebut menerima pasien dari beberapa kabupaten lain seperti Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Sebagai rumah sakit rujukan, maka bukan hanya pasien yang kami layani adalah sebatas dari masyarakat Maluku Tenggara, namun kami banyak menerima pasien dari wilayah-wilayah kabupaten/kota lainnya termasuk menerima pasien dari Papua Barat, sehingga menyebabkan akhir-akhir ini terjadinya kekurangan obat-obatan,” katanya.

Kalau RSU ini yang hanya menggunakan sumber dana dari APBD Malra dan secara khusus memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat, tentunya keperluan obat-obatan dapat terpenuhi dan tidak ada yang akan mengeluh. “Guna menjaga keperluan akan kebutuhan obat-obatan saat ini, untuk sementara digunakan pos-pos anggaran lainnya seperti Jamkesmas dan Askesos untuk pengadaan obat-obatan sambil menunggu anggaran APBD berjalan,” kata Zulkifli.

Sumber: merdeka.com

JAKARTA — Pihak rumah sakit menyambut baik rencana kenaikan tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG’s) untuk biaya perawatan dan pengobatan untuk sejumlah tipe rumah sakit (RS). Namun demikian, mereka meminta agar tarif tersebut terus dievaluasi secara berkala.

Wakil Direktur RS Thamrin Abdul Barry Radjak mengatakan, evaluasi tarif secara berkala perlu dilakukan untuk menyesuaikan kenaikan biaya-biaya di masyarakat. Apalagi, kata dia, biaya operasional rumah sakit sudah meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dia mengatakan, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, rumah sakit juga harus menyesuaikan upah para karyawan. Lebih dari itu, lanjutnya, biaya bahan makanan untuk pasien rawat inap juga sudah naik.”Setiap enam bulan sekali harus dievaluasi,” kata dia pada Republika, Rabu (10/7).

Barry juga berharap, tarif INA-CBG’s untuk perawatan intensif juga naik. Sebab, lanjutnya, saat ini pemerintah baru meng-cover biaya dari pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dirawat inap di ruang kelas tiga. Sementara, seringkali ada pasien KJS yang harus menjalani perawatan di ruang intensif yang biayanya tentu lebih mahal.

“Dengan pola pembayaran INA-CBG’s yang hanya meng-cover sepuluh persen biaya di ruang intensif kami sangat keberatan,” jelasnya.

Karenanya, Barry mengakui, RS Thamrin membatasi pasien KJS di ruang intensif. Namun, untuk pasien di ruang kelas tiga tetap dilayani seperti biasa.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan tarif biaya perawatan dan pengobatan untuk sejumlah tipe rumah sakit akan dinaikkan. Hal itu dilakukan setelah banyaknya rumah sakit yang mengaku rugi akibat rendahnya tarif yang ditetapkan pemerintah.

Sumber: republika.co.id

Berdasarkan prediksi yang cukup memprihatinkan serta tingginya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri, pemerintah pun saat ini tak tinggal diam dan tengah gencar menggaungkan program Medical Tourism yang merangsang Rumah Sakit di Indonesia untuk berbenah dan meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan setara dengan Rumah Sakit yang ada di luar negeri.

Selain itu pemerintah pun berupaya untuk terus menambah kapasitas tempat tidur yang ada di Rumah Sakit, menurut data Departemen Kesehatan tahun 2008 pemerintah telah menyediakan sekitar 143 ribu tempat tidur di Rumah Sakit guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk Indonesia yang saat itu telah mencapai sekitar 226 juta jiwa yang rasanya jumlah itu masih sangat jauh dan kurang memadai di mana idealnya adalah 1 Bed : 500 penduduk.

Melihat data penderita penyakit Jantung yang begitu besar serta masih minimnya fasilitas kesehatan yang diperuntukkan khusus bagi penderita penyakit Jantung inilah yang kemudian mendasari sekelompok dokter Bedah Jantung, dokter Kardiologi dan dokter Anestesi Jantung bergabung untuk mendirikan Rumah Sakit Jantung Jakarta (Jakarta Heart Center) sebagai pelayanan jantung dan pembuluh darah terlengkap dan terpadu di area City of Healthcare, Matraman, Jakarta Timur.

Mengemban visi untuk menjadikan Rumah Sakit Jantung Jakarta (Jakarta Heart Center) sebagai solusi tepat dalam penanganan kasus Jantung dan pembuluh darah bagi masyarakat Indonesia sekaligus memiliki idealisme untuk memberikan pelayanan jantung dan pembuluh darah yang profesional, ramah, lingkungan yang nyaman dan modern serta ditunjang dengan peralatan medis yang modern dan berbasis teknologi.

Kehadiran Rumah Sakit Jantung Jakarta yang berlokasi di jalan Matraman Raya, Jakarta Timur ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan melalui kemudahan akses pelayanan Jantung bagi pasien dengan konsep Kecepatan, Ketepatan, Keramahan, kelengkapan fasilitas dan harga yang terjangkau ini merupakan komitmen yang ingin ditonjolkan. Hal ini seperti diutarakan oleh DR. dr. Jusuf Rachmat, SpBTKV, MARS,selaku Dokter Spesialis Jantung dan Bedah Thoraks Kardiovaskular, Rumah Sakit Jantung Jakarta, “Berbekal pengalaman sebagai dokter profesional, dalam menjalankan pekerjaan kami selalu mengusung moto bahwa kenyamanan dan keselamatan pasien adalah prioritas utama kami. Moto ini pun akan kami terapkan dalam menjalankan operasional Rumah Sakit Jantung Jakarta sehingga kehadiran Rumah Sakit Swasta Jantung termodern, terlengkap di Indonesia ini turut membantu mengurangi angka kematian pasien penyakit Jantung dan Kardiovaskuler di Indonesia”.

Ditambahkan oleh DR. dr. Fathema Djan, SpBTKV selaku Komisaris Utama sekaligus Dokter Bedah Thoraks Kardiovaskular, Rumah Sakit Jantung Jakarta, “Pasien penyakit Jantung adalah penyakit yang sangat mematikan dan memiliki masa kritis atau dikenal sebagai Golden Time sekitar 2 jam yaitu waktu yang sangat berharga untuk penanganan penderita penyakit Jantung dan bila terlewat masa itu maka pasien biasanya tidak dapat tertolong.

Berdasarkan kritikal penanganan kasus-kasus pasien penyakit Jantung ini lah maka kami mendesain Rumah Sakit dengan arsitektur yang dapat mengakomodir kebutuhan serta membantu mempertahankan Golden Time pasien dimana penanganan pasien yang terkena serangan Jantung menjadi efektif, efisien dan tepat guna yaitu melalui konsep ’90 Minutes Door to Baloon’ yaitu pelayanan kegawat daruratan yang dimiliki Rumah Sakit Jantung Jakarta di mana berbagai fasilitas kedokteran yang dibutuhkan seperti Cathlab, MSCT dan X-Ray terintegrasi pada ruang IGD yang berada di lantai 1 yang mudah di akses dari jalan raya Matraman”.

Selain memiliki ruang IGD yang sangat efektif dalam mempertahankan Golden Time pasien penyakit Jantung, Rumah Sakit Jantung Jakarta juga dilengkapi dengan fasilitas kedokteran berbasis teknologi tinggi atau dikenal dengan istilah ‘When Technology Meet Hospitalitty’ di mana Rumah Sakit Jantung Jakarta akan memberikan pelayanan dengan hati tulus dan ramah ditunjang dengan teknologi kesehatan yang canggih dan aman bagi pasien. Rumah Sakit Jantung Jakarta saat ini memiliki 2 (dua) kamar operasi, 2 (dua) ruangan Cathlab dan 1 (satu) Hybrid Cathlab Bi Plane. Fasilitas kedokteran Hybrid Cathlab Bi Plane merupakan fasilitas berteknologi tinggi satu-satunya di Indonesia yang dimiliki hanya di Rumah Sakit Jantung Jakarta.

Dari sisi bangunan, Rumah Sakit Jantung Jakarta yang berada dibawah manajemen PT. Satya Dharma Kardia ini memiliki luas bangunan sebesar 10,000 m2 dengan 8 lantai di mana memiliki 74 kamar rawat inap yang terdiri dari 30 bed ekonomi (15 kamar dewasa dan 16 kamar anak), 10 bed VIP, 3 bed VVIP, 10 bed Cluster dan 8 bed ICU.

Selain pelayanan ruang perawatan inap (in-patient ward), Rumah Sakit Jantung Jakarta juga memiliki pelayanan poliklinik (out-patient ward) dengan memberikan waktu konsultasi minimal 15 menit kepada dokter dan pasien sehingga pasien mendapatkan informasi yang detail mengenai penyakit yang diderita serta memberi empati kepada pasien sebagai wujud ‘Memanusiakan pasien’ yang saat ini menjadi isu sensitif pada industri kesehatan di Indonesia. Rumah Sakit Jantung Jakarta juga menjunjung tinggi hak dan kewajiban pasien dengan mengutamakan pelayanan yang terbaik.

Tak hanya mencari keuntungan bisnis semata, sesuai dengan misi untuk menjadikan Rumah Sakit Jantung Jakarta sebagai solusi tepat bagi penanganan penyakit Jantung dan pembuluh darah, Rumah Sakit Jantung Jakarta juga menjalankan konsep sosial Rumah Sakit dan hal tersebut dapat dilihat dari kapasitas kamar ekonomi kami yang berjumlah 30 bed dari total 74 bed yang tersedia. Dalam strategi pemasaran dan komunikasi kami menggunakan konsep Fellowship of Society, Relationship Marketing dan memaksimalkan Program CSR , guna mengeksplorasi dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan terbaik agar terjangkau oleh masyarakat luas serta memenuhi target yang dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Sehat tahun 2015 mendatang.

Sumber: vemale.com

JAKARTA – Keluhan beberapa rumah sakit peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menilai tarif sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG`s) tergolong masih rendah direspons Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif INA CBG`s untuk rumah sakit tipe C dan tipe D.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, sesuai janji Pemprov DKI Jakarta, besaran tarif INA CBG`s akan disesuaikan dengan kemampuan finansial dan teknis kesehatan dari masing-masing rumah sakit atau sesuai tipe.

Jika dilihat dari pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret, diketahui bahwa tarif yang ditetapkan untuk rumah sakit kelas swasta tipe A sudah mencukupi. Sebab, tarif yang ditetapkan pun sudah cukup tinggi, sehingga yang menjadi perhatian adalah rumah sakit tipe C dan tipe D.

“Kalau kita lihat dari analisis kita selama 3 bulan, Januari hingga Maret, untuk rumah sakit tipe A sudah sangat cukup dengan tarif INA CBG`s yang lama. Tetapi, untuk rumah sakit C dan D, itu yang kurang sehingga kalau nanti di-adjust, C dan D harus menjadi perhatian. Yang A tidak perlu dinaikkan karena sudah tinggi,” kata Dien di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/7).

Rumah sakit (RS) memang terdiri dari beberapa tipe. Rumah sakit tipe A sudah mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis. Sedangkan rumah sakit tipe C, pelayanan kedokteran spesialisnya terbatas. Tipe D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi.

Ia menyebutkan, kewenangan untuk menentukan tipe rumah sakit berada di Kementerian Kesehatan. Khusus untuk RSUD yang ada di Jakarta, pihaknya mengusulkan RSUD Tarakan masuk dalam tipe A.

“Saya sudah usulkan RSUD Tarakan masuk tipe kelas A. Tetapi, yang lain masih belum. Kan, ada persyaratan, jumlah spesialisnya, kemudian ruang pemulasaraan jenazah. Jadi, klasifikasi rumah sakit itu tergantung tata layanan di dalam,” ucapnya.

NCC diminta untuk menghitung tarif grouping atau kelompok penyakit dan jalur pelayanan kesehatan atau Clinical Pathway untuk INA CBG`s. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan biaya standar per kasus penyakit. Setelah tarif ditetapkan oleh NCC dan Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI akan membuatkan peraturan gubernur (pergub) mengenai INA CBG`s untuk dijadikan dasar tarif rumah sakit.

“Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar tarif yang ditetapkan. Kita, kan, sebagai daerah uji coba. Tidak boleh keluar dari pakemnya. Selain Jakarta, ada dua daerah lainnya yang menjadi uji coba, yakni Aceh dan Jawa Barat,” ujarnya.

Ia mengakui jika nilai premi untuk Jakarta lebih tinggi, yakni mencapai Rp 23 ribu, sementara tingkat nasional hanya Rp 19 ribu saja. “Itu adalah hitungan untuk menghitung makro, keseluruhan uang. Artinya, Jakarta lebih tinggi sehingga ada kebutuhan pasien yang bisa dikover,” ujarnya.

Sumber: suarakarya-online.com

Jakarta – Dalam waktu dekat, Jakarta akan memiliki dua rumah sakit (RS) serta dua klinik kesehatan. Kebutuhan sarana dan prasana kesehatan di DKI, dinilai sangat besar dan mendesak seiring berjalannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Salah satu rumah sakit ini akan dibangun Pemprov DKI Jakarta di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedangkan RS yang lainnya akan dibangun di Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat oleh pihak swasta.

Untuk dua klinik tersebut masing-masing akan dibangun di kawasan Tambora, Jakarta Utara dan Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Keduanya akan dibangun tanpa anggaran dari Pemprov alias pihak swasta. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Dien Emmawati. “Ada RS baru yang akan dibangun. Satu swasta, dua klinik dan dua praktik dokter,” ujar Dien di Balaikota, Jakarta (9/7).

Namun, pembangunan RS milik swasta tersebut terkendala karena belum melengkapi data Suka Sarana Kesehatan (SSK). Padahal sistem lama tidak mensyaratkan pembangunan RS harus memiliki SSK. “Untuk yang RS swasta belum ada SSK. Peraturan lama kan tidak mempersyaratkan adanya SSK. Hari ini ditelaah persyaratan RS tersebut,” katanya.

Untuk RS milik Pemprov dan dua klinik kesehatan milik swasta, lanjut Dien, telah selesai mengurus ijin mendirikan sarana sosial. Salah satu persyaratannya itu adalah mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin penggunaan bangunan (IPB). Tujuan pengurusan ijin tersebut menurut Dien untuk mempermudah menindak bila terjadi malpraktik atau hal-hal yang merugikan pasien. Selain itu, persyaratan lain yang harus dipatuhi RS swasta sebelum membangun sarana sosial adalah RS swasta harus menyediakan kuota ruangan kelas III sebanyak 40% untuk digunakan oleh pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sisanya 60% boleh dibangun untuk kelas komersil seperti kelas I, VIP dan VVIP.

Sebelumnya aturan tersebut hanya membatasi kuota sebesar 25% untuk kelas III dan 75 persen untuk komersil.”RS yang diizinkan berdiri di Jakarta adalah RS yang mau menaikkan kuota kelas III menjadi 40%. Sehingga pasien KJS mempunyai fasilitasi kelas III di RS swasta juga,” jelas Dien.

Sumber: gatra.com