Singapura, Penduduknya hanya sekitar 5 juta jiwa, tapi Singapura memiliki banyak rumah sakit internasional yang menjadi rujukan dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Negara ini menjadi destinasi favorit untuk berobat dan berbelanja. Apa rahasianya?

Menurut dr Chuan Hsuan Hung, kardiologis dan intensifis dari Gleneagle Hospital di Singapura, pasien yang datang berobat ke Singapura tidak saklek. Artinya, penyakit yang dialami pasien bisa disebabkan oleh berbagai hal dan ditangani dengan berbagai cara.

Misalnya seorang pasien datang karena keluhan penyumbatan darah. Di Singapura, pasien akan ditangani oleh 5 dokter dari berbagai spesialisasi secara bersamaan. Salah seorang dokter mungkin akan menyarankan bypass, sedangkan dokter lainnya menyarankan stenting. Hasil keputusan tim ini lah yang menjadi dasar penanganan pasien.

“Di masa lalu, pasien hanya mendatangi 1 orang dokter saja. Tapi ketika pasien datang, para dokter berkumpul dan memutuskan bersama, bekerjasama sebagai sebuah tim. Ini yang selalu kami lakukan,” kata dr Chuan di sela-sela acara Gleneagles Annual Scientific Meeting ke-15 yang diselenggarakan di Hotel Regent, Singapura, dan ditulis pada Senin (20/5/2013).

Berbeda dengan di Indonesia, mengumpulkan 5 orang dokter spesialis di sini bukan hal yang sulit karena kebanyakan dokter selalu stand by setiap saat. Pengambilan keputusan lewat tim ini menjadi prosedur standar yang harus dijalani di rumah sakit seperti Gleneagles Hospital.

“Di primary health care, pasien hanya bertemu 1 dokter, diperiksa lalu pulang tanpa mencari opini dokter lain. Tapi tidak ada yang bisa menghalangi pasien untuk menemui dokter lain, dan mereka bisa bingung. Kita tidak bergantung pada pendapat 1 orang, tapi pendapat banyak orang,” terang dr Chuan.

Karena sistem yang sudah tersusun rapi ini, tak heran jika Gleneaglese menjadi salah satu rumah sakit favorit bagi pasien dari luar negeri. Bahkan dr Chuan menuturkan, sekitar 50 persen pasiennya berasal dari Indonesia. Kebanyakan datang dari Surabaya dan ada juga yang datang dari Samarinda.

“Dari Jakarta, kami juga banyak membina hubungan baik dari dokter di sana. Beberapa pasien dirujuk ke kami dari dokter di sana,” imbuhnya.

Selain kerja tim seperti yang disebutkan di atas, dr Chuan mengungkapkan bahwa rahasia rumah sakit di Singapura bisa menjadi rujukan internasional adalah karena dokter ‘diharuskan’ untuk ramah. Dokter sebisa mungkin membina hubungan baik dengan pasien dan keluarganya.

Bahkan dr Chuan sendiri mengaku bahwa dia seringkali jauh-jauh datang dari Singapura ke Indonesia hanya untuk memenuhi undangan hajatan dari pasien dan mantan pasiennya. Hal ini menunjukkan betapa hubungan antara dokter dan pasien begitu erat layaknya saudara.

Di samping dari segi layanan, Singapura juga sudah sejak dari dulu dikenal menjadi salah satu pelopor pengobatan modern di Asia. Taruh saja pengobatan kanker yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Dan kini, metode stem cell juga bisa dijumpai di berbagai rumah sakit di sana. Padahal Indonesia saja masih butuh waktu beberapa tahun lagi untuk mengembangkan teknologi yang sama.

“Pasien saya dari Indonesia paling paling banyak gagal jantung. Penyakit ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari jantung, pembuluh darah, kanker dan virus. Jadi penanganannya memang bisa dengan banyak cara,” pungkas dr Chuan.

Sumber: health.detik.com

Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok kini dihadapkan dengan masalah baru. Sebanyak 16 rumah sakit swasta akan mundur dan tidak bisa melayani program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Hikmah dari peristiwa ini, Jokowi jangan lagi terburu-buru melahirkan kebijakan demi kepentingan popularitas.

“Kalau bicara hikmah, besok-besok Pak Gubernur kalau bikin kebijakan jangan buru-buru. Hanya mengejar popularitas,” kata Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Igo Ilham dalam perbincangan dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (20/5/2013).

Politisi PKS ini menilai, Jokowi-Ahok sedianya menyiapkan kebijakan-kebijakan baru dengan matang. Tidak perlu terburu-buru untuk dipublikasikan dan langsung disosialisasikan kepada warga DKI.

“Duduk dulu yang manis, diskusi. Tapi kan ini sudah kejadian, kita harus berpikir solutif. Rencananya, pekan ini akan ada rapat lagi dengan beberapa instansi untuk membahas masalah teknis soal itu,” kata Igo Ilham.

DPRD DKI akan mengundang PT Askes, Dinas Kesehatan DKI termasuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah untuk mencari jalan keluar persoalan ini. Mundurnya 16 rumah sakit swasta itu diketahui dalam rapat yang digelar sebelumnya.

“Dalam rapat ada 11 rumah sakit menyatakan mundur. Menyusul ada 5 lagi yang sudah menyampaikan niat untuk mundir. Tapi dari keterangan tertulis memang baru 2 rumah sakit yang resmi,” jelas Igo.

Smber: news.liputan6.com

Jakarta – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  menemukan 19 rumah sakit (RS) yang dibangun dengan total anggaran Rp2,7 triliun belum dimanfaatkan optimal.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes) sepakat bekerjasama mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit (RS) Peguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

“Aspeknya bermacam-macam, ada tenaga dokter, perawat. BPK mengusulkan ada payung hukum agar ada kerjasama di dua kementerian. BPK sangat peduli dengan pemanfaatan aset secara maksimal. Nota kesepakatan ini jadi payung hukum yang menjawab temuan sebelumnya,” ujar Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil

Kesepakatan itu ditandatangani di Jakarta, hari ini.  “Kemdikbud, akan menyediakan seluruh aset RS , sumber daya manusia, anggaran investasi, operasional dan manajemen. Sedangkan Kemkes, akan mendukung proses penetapan menjadi RS pendidikan sesuai aturan, manajemen serta kelangsungan pendidikan,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

Khusus dokter gigi spesialis dan sub spesialis dari RS PTN dan RS pendidikan milik Kementerian Kesehatan saling bekerja sama dalam layanan, pendidikan, dan penelitian. Mereka memiliki status yang setara sebagai pendidik, peneliti, dan pemberi layanan kesehatan.

“Kesepakatan ini menjadi landasan apabila ingin mengembangkan RS PTN. Dengan demikian ada standar dan kesamaan dalam karir dan pelayanan antara dokter di RS pendidikan dan RS lain,” kata Mendikbud M Nuh.

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA – Sejumlah rumah sakit swasta di Jakarta mengusulkan ketentuan tarif program Kartu Jakarta Sehat segera diperbaiki. Nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang selama ini diberlakukan dinilai terlalu kecil dan mereka minta agar diperbesar.

”Kami mengusulkan ketentuan tarif program KJS (Kartu Jakarta Sehat) diperbaiki, nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan ditingkatkan, sehingga kami tak menanggung kerugian,” tutur Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan Sri Rahmani, Sabtu (18/5).

Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi DKI sebelumnya menyebut ada 16 RS swasta yang mengundurkan diri dari kerja sama KJS. Dua RS di antaranya sudah mengajukan surat resmi, sementara 14 RS lain mengajukan pengunduran diri secara lisan.

Menurut Sri, sangat logis jika pengelola RS swasta menghentikan kerja sama dengan Pemprov DKI terkait program KJS. Soalnya, setelah satu bulan diberlakukan sistem pembayaran yang baru, mereka baru sadar pembayaran sesuai sistem Indonesia Case Base Group (INA-CBG’s) oleh PT Askes (Persero) dirasa tak menguntungkan. ”Kondisilah yang memaksa kami harus mengambil keputusan. Semoga segera ada perbaikan,” katanya.

Sistem pembayaran yang ditetapkan Kementerian Kesehatan saat ini dihitung sesuai paket pelayanan kesehatan. Sementara model sebelumnya, pembayaran klaim dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan RS.

”Dengan program sebelumnya saja kami harus menanggung subsidi 10 persen. Sekarang lebih kecil pembayarannya, subsidi kami lebih besar,” kata Sri.

Dicontohkan, klaim pembayaran pasien rawat inap di sebuah rumah sakit di Jakarta bulan April sebesar Rp 917 juta, sementara pembayaran klaim hanya disediakan Rp 451 juta. Begitu pula klaim pembayaran perawatan pasien rawat jalan dalam kurun waktu sama Rp 405 juta. Namun, dana yang disediakan untuk itu Rp 233 juta.

”Ada selisih yang besar antara klaim biaya pelayanan dan dana yang disediakan. Siapa yang akan menanggung selisih itu? Jika kondisi ini dipertahankan, rumah sakit swasta lama-lama bisa bangkrut,” kata Sri.

Menanggapi persoalan tarif ini, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati akan mengumpulkan pihak terkait membicarakan hal itu. Dia juga mengusulkan agar Kementerian Kesehatan menghitung kembali komponen hitungan INA-CBG’s.

”Kami akan evaluasi. Jika memang tak cocok, harus diperbaiki pola tarifnya. Tarif INA-CBG’s dibuat dengan standar biaya dan sistem kendali biaya,” kata Dien.

Menurut Direktur Pelayanan PT Askes Fajriadinur, perubahan pola penghitungan pelayanan kesehatan masih memungkinkan diubah. Tarif itu ditetapkan tim gabungan antara unsur RS dan Kementerian Kesehatan.

”Posisi Askes mengelola program KJS. Penerapan tarif sesuai INA-CBG’s sebenarnya uji coba sebelum penerapan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) tahun 2014. Jika ada persoalan di lapangan, sekaranglah saatnya mengoreksi sebelum diberlakukan secara nasional,” katanya.

Pindah rumah sakit

Adanya sejumlah rumah sakit swasta yang mengundurkan diri dari program KJS ini, berdasarkan pemantauan Kompas, berdampak pada pelayanan warga.

Pasien di RS Admira, Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta Timur, misalnya, banyak dirujuk ke rumah sakit umum daerah. ”Ada pula beberapa pasien KJS yang beralih ke pelayanan umum,” kata Alis, petugas di bagian informasi.

Di RS Thamrin, menurut Emi, petugas di bagian informasi, pasien KJS yang datang dirujuk ke RS Carolus atau RS Ridwan, Jakarta.

Sumber: megapolitan.kompas.com

Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawaty merasa tidak khawatir dengan mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia mengatakan, belasan rumah sakit yang memutuskan mundur tergolong rumah sakit yang tidak begitu besar dan biasa-biasa saja.

“Dari enam belas (rumah sakit) semuanya swasta, rumah sakit-rumah sakit kecil lah,” ujarnya, Minggu (19/5/2013).

Dien menambahkan adapun rumah sakit yang mundur dari program tersebut terdapat di beberapa wilayah di Jakarta. “Delapan di (Jakarta) Utara, tiga di (Jakarta) Barat, Satu di (Jakarta) Timur, tiga di (Jakarta) Selatan dan satu di (Jakarta) Pusat,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dari enam belas rumah sakit tersebut hanya dua yang sudah mengajukan surat secara resmi ke dinasnya. “Ada dua yang sudah resmi mengundurkan diri dari KJS, satu di (Jakarta) Timur, satu di (Jakarta) Pusat, itu sudah resmi. Sisanya empat belas secara lisan saja,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 16 rumah sakit di Jakarta, memutuskan mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Alasan utama 16 rumah sakit mundur dari program unggulan Jokowi-Ahok, karena merasa tak mampu menutupi biaya operasional dari pelayanan kesehatan yang diberikan untuk jutaan warga pemilik KJS.[bay]

Berikut adalah 16 RS yang mengundurkan diri dari program KJS:

1. RS Thamrin
2. RS Admira
3. RS Bunda Suci
4. RS Mulya Sari
5. RS Satya Negara
6. RS Paru Firdaus
7. RS Islam Sukapura
8. RS Husada
9. RS Sumber Waras
10. RS Suka Mulya
11. RS Port Medical
12. RS Puri Mandiri Kedoya
13. RS Tri Dipa
14. RS JMC
15. RS Mediros
16. RS Restu Mulya

Sumber: metropolitan.inilah.com

Jakarta–Anggota DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menyebut 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat. Baru dua rumah sakit yang sudah mundur resmi dengan surat. “Rumah Sakit Thamrin dan RS Admira,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Sabtu 18 Mei 2013.

Berikut adalah 16 RS tersebut:

1. RS Thamrin

2. RS Admira

3. RS Bunda Suci

4. RS Mulya Sari

5. RS Satya Negara

6. RS Paru Firdaus

7. RS Islam Sukapura

8. RS Husada

9. RS Sumber Waras

10. RS Suka Mulya

11. RS Port Medical

12. RS Puri Mandiri Kedoya

13. RS Tri Dipa

14. RS JMC

15. RS Mediros

16. RS Restu Mulya

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menyebut dua alasan mendasar mundurnya RS yang disampaikan kepada Dewan, Kamis lalu. Alasan pertama, persoalan sistem pembayaran RS oleh Pemprov DKI melalui PT. Askes yang jumlahnya tidak penuh sesuai klaim RS. “Mereka rugi berlebihan. Mereka dibebani biaya, sedangkan klaim tidak dibayar sepenuhnya.”

Igo menjelaskan, Askes memiliki kriteria tertentu dalam membayar klaim RS yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan RS. “Misalnya untuk bedah diganti hanya 30 persen, rawat jalan 80 persen, rawat inap 60 persen.”

Sistem ini memang berbeda dengan sistem sebelumnya yang diterapkan Dinas Kesehatan dalam membayar klaim RS. »Dinkes membayar penuh.” Hanya, kelemahannya, pembayaran baru cair dalam waktu tiga bulan karena tenaga personel terbatas. Sedangkan Askes bisa mencairkan pembayaran dalam sebulan saja.

Alasan kedua, kata Igo, RS mengaku tidak bisa memenuhi standar pelayanan pasien karena jumlahnya membludak. Pengobatan gratis membuat warga berbondong-bondong ke puskesmas dan RS. Jumlah pasien berlipat, sedangka waktu pelayanan tetap sama. »Overload. Standar minimal (pelayanan) saja tidak bisa mereka penuhi.”

Untuk itu, Komisi bakal mengevaluasi pelaksanaan KJS. Igo berharap Pemprov DKI dan Askes segera memaparkan rencana mereka terkait pengunduran diri belasan RS. »Kami harap mereka sampaikan rencananya. Bisa enggak ada perubahan sistem?”

Sejauh ini, opini yang dia tampung dari pengelola sejumlah RS, mereka lebih memilih dibayar penuh meski lebih lama. “Yang penting dibayar penuh.”

Sumber: id.berita.yahoo.com

JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati mengungkapkan pihaknya akan mencarikan solusi atas 16 Rumah Sakit (RS) yang menolak kebijakan DKI soal Kartu Jakarta Sehat (KJS).

“Kami diskusikan kembali dan cari win-win solution. Sebab tidak bisa rumah sakit maunya tinggi terus. Kami cari titik tengahnya. Titik komporominya,” ujar Dien di Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Sebab, Dien mengatakan apabila keenambelas RS yang keluar dari program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini, maka tentu DKI akan kehilangan sebanyak 54 rumah sakit.

“Ini yang kami tidak bisa dibiarkan, dari RS yang tersisa 76, itukan rumah sakit pemerintahnya hanya 22, artinya kan sebagian besar swasta,” tutur Dien.

Dari penolakan tersebut berpotensi akan memicu rumah sakit swasta lain untuk keluar dari program KJS. Namun Dien belum melihat potensi pertambahan rumah sakit yang keluar tersebut. “Belum terlihat, sampai saat ini masih 16,” kata Dien.

Sumber: tribunnews.com

Jakarta : Tak kuat menahan kerugian, sebanyak 16 rumah sakit swasta akhirnya memutuskan kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proyek Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pemprov DKI pun maklum dengan keputusan 16 rumah sakit itu. Namun tak diam saja, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera melakukan evaluasi program ini.

“Mau dievaluasi oleh Pak Wagub,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (19/5/2013). “Akan dikeluarkan kebijakan baru, tarif baru.”

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menuturkan, 16 RS itu terdiri dari 8 RS di Jakarta Utara, 3 RS di Jakarta Barat, 1 RS di Jakarta Timur, 3 RS di Jakarta Selatan dan 1 RS di Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, dari 16 rumah sakit itu baru 2 saja yang menyatakan resmi mengundurkan diri. Sementara 14 lainnya baru sekadar menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri.

“Ada 2 yang sudah resmi mengundurkan diri drari KJS, 1 di Jakarta Timur, 1 di Jakarta Pusat. Itu sudah resmi. Sisanya 14 secara lisan saja,” jelas Dien.

Sebelumnya, Ahok menyatakan, sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang ditawarkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) akan kembali dievaluasi. Sistem ini dinilai tak bisa menutupi kebutuhan biaya perawatan pasien KJS. Selain itu, besar premi untuk tiap peserta KJS juga akan dikaji ulang. Rencananya, besar premi yang diberlakukan nanti sebesar Rp 30.000-Rp 50.000 per bulan.

“Kalau ngotot pemerintah tidak bisa, ya kami akan bikin Jakarta CBG, bukan INA CBG. Khusus Jakarta untuk membuktikan tarifnya seperti ini. Bisa sebesar Rp 50.000, bisa Rp 35.000, bisa Rp 30.000, nanti kelihatan,” ucap Ahok 17 Mei lalu.

“Saya minta teman-teman di RS sabar selama 2 bulan, supaya ada bukti semua. Kita hitung biaya berapa, baru ketemu, kita bicara, jadi ada data. Kita akan bicarakan tarif untuk KJS,” pungkas Ahok.

Sumber : news.liputan6.com

Jakarta : Di tengah antusias warga Ibukota pada Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diusung Gubernur DKI Jakarta Jokowi, sebanyak 16 rumah sakit rekanan Pemprov DKI undur diri dalam kerja sama ini. Tarif yang tak sesuai memaksa keenam belas rumah sakit ini menghentikan program KJS.

“16 rumah sakit, swasta semua,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati kepadaLiputan6.com di Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Hal ini dibenarkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita. Menurutnya, 16 RS ini tak kuat menanggung beban operasional KJS yang terlalu tinggi, sementara tarif tak memadai.

“Tarifnya tidak sesuai, mereka terlalu banyak nomboknya. RS juga berhutang untuk biaya obat dan honor dokternya,” ujar Yudhita kepada Liputan6.com.

“Mereka kan swasta, tak dapat subsidi. Anggarannya sendiri dari perusahaan atau yayasannya.”

Yudhita menuturkan, mundurnya 16 RS ini dari program KJS didapatkan berdasarkan dari laporan masyarakat. Umumnya, 16 Rumah sakit itu tak menyatakan secara langsung pemutusan kerja sama dalam program KJS. Namun ketika masyarakat mengunjungi RS terkait untuk meminta pelayanan KJS, pihak RS menyatakan sudah tak melayani pasien KJS lagi.

“Mereka (RS) tidak bilang secara langsung. Tapi dari laporan masyarakat, kemudian saya catat dan konfirmasi kepada RS itu. Mereka menyatakan ‘Sebulan ini kita nggak bisa nutupin biaya’,” tuturnya.

Meski begitu, tak semua RS swasta menyatakan undur diri dari program pemberian pelayanan kesehatan bagi warga miskin Jakarta ini. Yudhita menyatakan masih ada beberapa rumah sakit swasta yang bertahan dalam kerja sama KJS.

“Masih ada swasta yang masih melayani, RS Islam Cempaka Putih, RS Islam Pondok Kopi, RS Islam Sukapura, dan lain-lain,” pungkas Yudhita.

Sumber: news.liputan6.com