Jakarta-Rumah Sakit (RS) pemerintah yang menjalani program Jamkesmas, menurut Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumbar Poempida Hidayatulloh, wajib melayani pasien Jamkesmas. “Jangan sampai pasien ditolak, apalagi dengan alasan dana belum turun dari pemerintah,” ujar Poempida, Jumat (18/1) di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta.

Poempida mengakui, setiap berkunjung ke daerah ada masyarakat yang mengeluh tentang adanya penolakan rumah sakit melayani pasien Jamkesmas. “Saya tanya rumah sakit swasta atau pemerintah, mereka (masyarakat di daerah, Red) menjawab rumah sakit pemerintah. Ini jelas tidak betul,” ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Juga ada RS yang enggan melayani pasien Jamkesmas dengan alasan anggaran belum cair. “Tidak benar alasan itu, pasien wajib dilayani,” ujarnya.

Menurut Poempida, Komisi Kesehatan DPR RI siap menelurkan penalti kepada rumah sakit yang enggan melayani pasien Jamkesmas. “Jika ada rumah sakit yang dipercaya pemerintah tidak melayani pemilik Jamkesmas, maja dipenalti saja,” ujarnya.

Menurut Poempida, perlu kejujuran dan kesungguhan dalam menekan angka kemiskinan. “Kejujuran dan kesungguhan diperlukan, sehingga diharapkan angka kemiskinan terus berkurang,” kata Poempida.

Sumber: kliksumbar.com

Setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul semakin meningkat kualitas pelayanannya. Sesuai Keputusan Bupati, sejak tahun 2009 RSUD Panembahan Senopati berjalan dalan pengelolaan sebagai BLUD. Awal-awal masih banyak penyesuaian, pembelajaran serta sharing terhadap sistem pengelolaan tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, sudah jelas perubahan kualitasnya menjadi lebih profesional sehingga menjadi rumah sakit unggul pilihan masyarakat. “Sejak RSUD Panembahan Senopati menjadi BLUD , keluhan masyarakat berkurang sangat banyak dan tentu saja merasa puas dengan pelayanan sekarang ini. RSUD mempunyai hak flexibililtas sehingga segera meningkatkan pelayanan, kinerja serta memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Dengan perubahan itupun memberikan dampak besar terhadap rumah sakit yang lebih profesional, lebih lengkap fasilitasnya sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya,”kata Direktur RSUD Panembahan Senopati dr. I Wayan Sudana, M.Kes saat memaparkan tentang manajemen rumah sakit sebagai BLUD kepada DPRD Kota Madiun,Jawa Timur (15/01).

Menjadi BLUD, hendaknya rumah sakit lebih leluasa dalam melakukan improvisasi, terobosan yang diperlukan, serta sistem baru yang mendukung jalannya operasional. BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara efektif dan efisien. “Pemerintah daerah Bantul telah menerapkan pengelolaan RSUD sesuai Peraturan Pemerintah No.23/2005 yaitu Pengelolaan BLUD. Sejak itupun rumah sakit berjalan secara mandiri, mengelola manajemen dan keuangan sendiri. Pemerintah hanya mengawasi jalannya manajemen pengelolaan tersebut, namun kami percaya rumah sakit lebih maju sebagai BLUD ini sehingga meningkat pula pelayanan kepada masyarakat,”jelas Ass Administrasi Umum Drs Mardi.

Untuk mempercepat penyesuaian terhadap sistem baru, maka RSUD pun melakukan langkah-langkah baru pendukung sistem tersebut. Penambahan SDM yaitu Dokter Spesialis, perawat terampil serta pegawai non PNS juga dilakukan. Jam praktek pun ditambah, yang dibuka sore hari. RSUD juga mengembangkan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun investasi. Hak flexibilitas yang ada menjadikan RSUD bisa lebih leluasa dalam pengembangan/peningkatan, baik peningkatan operasional maupun pendapatan. “Hasil yang diperoleh di tahun 2012 RSUD jauh lebih banyak dibanding dengan sebelum menjadi BLUD. Kunjungan pasien yang meningkat menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat. Dari segi pendapatan pun sangat cepat berkembang, tahun 2012 pendapatan mencapai 60,2 miliar dibanding 2004 (sebelum BLUD) pemasukan 7-8 miliar,”tambah Pak Wayan.

Percepatan berkembangnya RSUD Panembahan Senopati tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Bantul dengan jajaran manajemen rumah sakit. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan pendapatan.

Sumber: bantulkab.go.id

Sumedang – Untuk menjadi pelayanan publik yang prima, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang harus mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Sebelumnya, RSUD terkareditasi dari KARS pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik berstandar. Namun 2913 ini, akreditasi tersebut harus diperpanjang dengan menggunakan standar JCI atau Joint Commition International.

“Lembaga pemberi akreditasi untuk RSU adalah KARS yang sekarang keberadaannya independen, kalau dulu ketika kami mendapatkan akreditasi pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik, KARS masih berada di bawah Kementerian Kesehatan,” kata Humas RSUD Sumedang Iman Budiman, Kamis (17/1/2013).

Menurut Iman, sebagai organisasi dengan pelayanan pulbik standar, RSUD sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 di bidang kesehatan. “Kami sudah mengantongi sertifikat ISO 9001:2008 bidang kesehatan,” ujar Iman.

Sertifikat ini dikantongi atas kerja sama RSUD Sumedang dengan Badan Standardisasi Nasional yang dibiayai APBN berupa voucher kepada daerah yaitu bimbingan dan penerbitan sertifikat.

Upaya yang sudah dan sedang dilakukan RSUD Sumedang ini nantinya bermuara pada tujuan RSUD berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini agar menjadi rumah sakit berstandar internasional namun tetap dengan tarif hemat.

Sumber: inilahkoran.com

Jakarta – Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) 2012-2015 hari ini dilantik di Hotel Sultan, Jakarta. Ketua Umum dijabat Dr.dr. Sutoto, MKes sedangkan Sekretaris Jenderal diduduki Dr.Wasista Budiwaluya, MHA.

Acara pelantikan juga dihadiri Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Supriyantoro.

“Pengurus yang dilantik hari ini memiliki tugas yang amat strategis karena kita tengah bersiap melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta berbagai regulasi baru yang akan mengubah wajah perumahsakitan nasional,” kata Supriyantoro.

Supriyantoro juga menegaskan pentingnya kalangan RS juga turut serta melakukan berbagai upaya preventif dan promotif sesuai asas hospital without wall.

“Direksi RS jangan hanya berpikir tentang pasien yang datang ke RS, bagaimana penanganinya tanpa dilihat penyebabnya. RS juga harus ikut melakukan Upaya promotif, preventif, ikut berkontribusi didalamnya,” kata Supriyantoro.

Pekerjaan rumah lainnya, lanjut Supriyantoro, aplikasi penerapan sistem pasien safety serta standar akreditasi.

Supriyantoro juga tak lupa mengingatkan, di tengah berbagai target dan agenda itu,  RS juga harus konsisten pada salah satu misi yang diembannya yaitu kemanusiaan.

“Ingat juga, ada sanksi untuk penelantaran pasien karena alasan tak mampu membayar, sesuai aturan, bila terbukti menelantarkan pasien, ada  hukuman pidana sampai dengan dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta,” kata Supriyantoro.

Sumber: pdpersi.co.id

Bandung – Kebutaan masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Diperkirakan 1,5% penduduk Indonesia atau sekitar 3,6 juta mengalami kebutaan. Penyebab utamanya, katarak,  glaukoma, kelainan refraksi, gangguan retina, kelainan kornea, dan penyakit lain yang berhubungan dengan usia lanjut.

Mengutip data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2011, jumlah pasien rawat jalan untuk penyakit mata adalah  672.168. Berdasarkan data tersebut, dilaporkan pula jumlah gangguan refraksi mencapai 198.036,  katarak 94.582, dan glaukoma 25.176 kasus.

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, mengungkapkan hal itu saat meresmikan gedung poliklinik empat lantai, paviliun serta  Cicendo Lasik Center di Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo Bandung, akhir pekan lalu.

Kegiatan yang bertepatan dengan Peringatan HUT ke-104 RS Cicendo itu dihadiri Dirjen Bina Upaya Kemenkes RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, Direktur Utama RS Mata Cicendo, dr. Hikmat Wangsaatmadja, SpM(K), M.Kes, MM serta Istri Gubernur Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan.

“Data ini didapatkan dari laporan RS, oleh karena itu angka-angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 yang datanya dikumpulkan di masyarakat”, terang Menkes.

Menkes mencontohkan, prevalensi katarak menurut hasil Riskesdas 2007 adalah sebesar 1,8% atau sekitar 1,7  juta orang, lebih tinggi dibandingkan laporan RS, yaitu 94.582.

Untuk mengatasi permasalahan gangguan penglihatan di dunia, WHO telah mencanangkan komitmen global Vision 2020, The Rigth to Sight pada 30 September 1999. Komitmen ini ditindaklanjuti Indonesia melalui pencanangan Vision 2020, The Right to Sight pada 15 Februari 2000 oleh Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Menkes mengatakan bahwa untuk mencapai visi Mata Sehat tahun 2020, Pemerintah berkomitemen untuk melakukan promosi mata sehat, penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di masyarakat secara dini, pemerataan pelayanan mata yang bermutu dan terjangkau serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak terkait baik dari dalam maupun luar negeri.

“Penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia didukung oleh pelayanan kesehatan mata di RS, balai kesehatan mata masyarakat,  Puskesmas, dan Klinik. Dewasa ini ada 12 RS khusus mata yang tersebar di 9 propinsi dengan Pusat Rujukan Nasional  yaitu RSMata Cicendo,” tambah Menkes.

Menkes mengapresiasi RS Mata Cicendo karena telah banyak berperan dalam menanggulangi kebutaan. “Saya bangga, sebagai RS khusus mata milik pemerintah yang ditetapkan sebagai Pusat Mata Nasional (PMN) sejak 16 Januari 2009, Cicendo kini telah mampu melaksanakan prosedur Laser Assisted In Situ Keratomileusis (LASIK) yang modern dan banyak digemari  masyarakat dengan kelainan refraksi,” kata menkes.

Selain berorientasi pada upaya pelayanan kesehatan indera penglihatan, PMN RS Mata Cicendo juga merupakan sebagai wahana pendidikan dan penelitian penyakit dan kelainan mata di Indonesia. Sejak didirikan pada 3 Januari 1909, hingga kini RS Mata Cicendo telah mendapatkan Akreditasi 12 Pelayanan.

“Cicendo Lasik Center diharapkan dapat menambah daya tarik masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap salah satu layanan unggulan RS Mata Cicendo untuk mendukung terlaksananya medical tourism,” kata Menkes.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta : Raihan bocah 10 tahun yang diduga korban malpraktik dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta sampai hari ini masih lemah tak berdaya di tempat tidur ruang perawatan Paviliun Kartika Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.

Pengacara keluarga yang ditunjuk Zulfikar M Rio, SH. MH sebelumnya menyatakan kalau pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi kepada pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta. Mediasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali, mediasi terakhir dilakukan pada tanggal 27 November 2012.

Soal mediasi ini, pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta yang diwakilin oleh Dr. Hardiman selaku direktur membenarkan kalau telah terjadi mediasi. Sayangnya, mediasi yang ketiga kalinya kasus Raihan ini sudah sampai ke media.

Pihak keluarga Raihan sendiri sudah melaporkan kasus ini ke Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Polda Metro Jaya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Dinas Kesehatan DKI.

Dari sekian banyak laporannya tersebut, baru Dinas Kesehatan DKI lah yang merespons aduan yang diajukan keluarga Raihan.

Selain sudah mengundang pihak keluarganya ke Dinas Kesehatan DKI, pihak Dinas Kesehatan DKI pun telah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, untuk mengetahui kondisi terkini dari bocah kelas 5 sekolah dasar itu.

“Benar, tadi Rai dapat kunjungan dari Dr. Tienke dan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan DKI,” kata ibunda Raihan, Oti Puspa Dewi kepada liputan6.com, Kamis (17/1/2013)

Pihak Dinas Kesehatan DKI datang beberapa jam terlebih dulu dari grup Coboy Junior yang Raihan pada Rabu kemarin (16/1/2013).

Menurut Oti, Dr. Tienke pada Rabu siang itu datang untuk melihat kondisi Raihan. Dan saat dijenguk, Raihan sedang dalam keadaan spastik atau mengalami kejang pada otot.

“Ibu Tienke tadi melihat kondisi Raihan yang sedang dalam keadaan spastik atau kejang otot. Karena melihat kondisi Raihan seperti itu, maka ibu Tienke meminta kepada pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta untuk menangani ini,” kata Oti lebih lanjut.

Permintaan Dr. Tienke sepertinya langsung didengar dan digubris oleh pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta. Dari pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta yang diwakilin oleh Titin menjanjikan akan mendatangkan dokter rehab medik yang disediakan oleh rumah sakitnya hari ini untuk melakukan fisioterapi buat Raihan.

Selain itu, Dr. Tienke juga meminta kepada Ibu Titin untuk mendesak pimpinan Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi keinginan dari pihak keluarga Raihan.

“Dr. Tienke tadi meminta kepada ibu Titin untuk segera mendesak pihak RS MPH untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kami selaku keluarga. Keluarga meminta kepada pihak tersebut untuk tidak menunda-nunda lagi. Karena sudah 3 bulan berjalan dan tidak tahu apa realisasi yang ditunjukkan oleh pihaknya,” tutup Oti.

Sumber: health.liputan6.com

Biak -Kalangan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua menilai bangunan fisik unit transfusi darah (UTD) di depan eks gedung unit gawat darurat lama (UDG) Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Biak tidak sesuai kesepakatan dan terkesan menggangu keindahan.

Wakil ketua II DPRD Biak, Jan Danjte Kbarek di Biak, Selasa mengaku meskipun keberadaan UTD sangat penting untuk memenuhi kebutuhan darah bagi pasien bersalin dan operasi tetapi letaknya menganggu kenyamanan karena tak sesuai izin serta saran DPRD.

“Direktur RSUD Biak tidak memperhatikan himbauan DPRD dan kesepakatan bersama instansi terkait saat pata bersama akhir Oktober 2012 untuk tidak membangun gedung di areal eks UGD lama RSUD,” ujar polisiti PDIP Perjuangan ini.

Ia menyebutkan, akibat tidak diperhatikan usulan dan saran DPRD maka sesuai keputusan semua komisi DPRD Biak tidak melibatkan oknum direktur RSUD dalam rapat kerja menyangkut kinerja manajemen rumah sakit umum Biak.

Pihak DPRD Biak, lanjut Kbarek, berencana membentuk panitia khusus menyikapi sikap direktur RSUD yang tidak peduli dengan usulan dewan dalam rangka membangun gedung fisik UTD di bagian depan eks UGD lama.

“Bagi DPRD sikap direktur RSUD ini patut dipertanyakan mengapa nekad membangun gedung fisik UTD di tempat pelayanan umum ATM maupun parkir kendaraan bukan di bagian belakang rumah sakit sesuai kesepakatan bersama, ya ada apa dibalik ini perlu ditelusuri dewan,” ungkap Kbarek.

Berdasarkan data diperoleh DPRD, alokasi pembangunan gedung UTD RSUD dibiayai dana mencapai kurang lebih Rp1 Miliar.

Sumber: antara-sulawesiselatan.com

MAKASSAR–Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar Supomo Guntur meminta agar RSUD Daya, Makassar, didorong untuk menjadi ikon kesehatan Kota Makassar karena menjadi satu-satunya aset rumah sakit umum milik daerah.

“Sebaiknya RSUD Daya dipersiapkan menjadi ikon yang menarik pengunjung masuk ke kota Makassar,” kata Supomo di sela-sela rapat kerja serta evaluasi kinerja pegawai dan tenaga kesehatan RSUD Daya, Rabu (16/1/2013).

Apalagi, lanjutnya, rumah sakit itu tengah didorong untuk menjadi Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah, standard ISO dan Green Hospital.

Dia mengingatkan agar seluruh permasalahan seperti over lapping penggunaan anggaran dan efisiensi biaya bisa menjadi catatan penting manajemen rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.

“Semoga raker ini dapat berjalan lancar sehingga kekurangan kinerja tahun sebelumnya dapat ditingkatkan memasuki kinerja tahun ini,” harapnya.

Sebagai unit pelayanan terdepan, pihaknya berharap manajemen RSUD Daya bisa belajar memperbaiki diri bukan hanya mengembangkan program dari atas namun juga memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan dan kritikan dari masyarakat.

Sumber: bisnis-kti.com

Jakarta-Anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra Suropaty mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk menarik izin operasional ditutup bagi rumah sakit yang meminta uang muka kepada pasien gawat darurat, karena hal itu menyalahi ketentuan berlaku.

About 840,000 medication errors were self-reported by hospital staff between 1999 and 2005. The most common error was forgetting to give the medication. More than half the time, no action — such as informing the patient or their family — was taken afterward.