JAKARTA–Rumah Sakit Fatmawati menyatakan sudah menaikkan komposisi kamar kelas III. “Sejak beberapa tahun lalu kapasitas kelas III sudah ditambah,” kata juru bicara RS Fatmawati, Lia Patra Kusuma, Kamis, 21 Februari 2013.

Lia mengatakan, awalnya Fatmawati hanya memiliki 40 persen kapasitas kasur. Kemudian tahun lalu komposisi kelas III naik 50 persen. Terakhir, pada 2013 ini sudah menjadi 60 persen atau sekitar 784 kasur. Sisanya digunakan untuk kelas khusus.

Hal ini, menurut Lia, untuk mendukung kebijakan soal sistem jaminan kesehatan sosialyang akan diterapkan pada 2014. “Juga sejalan dengan program Kartu Jakarta Sehat. Dengan sistem ini memang masyarakat miskin akan lebih terayomi soal kesehatan.”

Selain itu, menurut Lia, saat ini Fatmawati sedang menyiapkan sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Sistem online ini pada tahap awal akan terhubung dengan 24 rumah sakit yang ada di kawasan Jakarta Selatan. “Sehingga nanti sistem rujukan pasien akan lebih mudah,” ujarnya.

Pada tahap awal, sistem ini mengkoordinasikan ketersedian ruangan. “Tapi bisa berkembang lebih luas lagi.”

Sumber: tempo.co

JAKARTA–Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan soft launching Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) di Jakarta Timur. RS PON diharapkan mulai melayani masyarakat pada 1 April 2013. Peresmian RS PON akan dilakukan Presiden RI pada awal 2014.

RS PON ini diharapkan menjadi pusat rujukan nasional dalam penanganan komprehensif kasus penyakit otak dan saraf.

RS PON akan dilengkapi ruangan Neuro Clinical Care. RS ini diharapkan berfungsi sebagai pilot project pelayanan khusus kesehatan otak dan saraf. RS ini nantinya diharapkan membagi kemampuannya pada RS lain.

Berdasarkan data Riset Kesehatan 2007 yang mengumpulkan data dari 1991 hingga 2007, stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di hampir seluruh RS di Indonesia. Sementara data Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) tahun 2009 menunjukkan, penyebab kematian utama di RS akibat stroke 15%, artinya 1 dari 7 kematian disebabkan stroke, dengan tingkat kecacatan mencapai 65%.

“Peningkatan prevalensi kasus stroke ini menunjukkan adanya ancaman serius bagi Bangsa Indonesia, karena selain mengakibatkan menurunnya kualitas hidup penderitanya, stroke juga mengakibatkan beban sosial dan ekonomi bagi penderita dan keluarganya, masyarakat dan negara”, kata Menkes dihadapan Anggota Komisi IX DPR RI dr. Charles J. Mesang, Pejabat Eselon I Kemenkes RI dan Diretur Utama PT Askes.

Beberapa gaya hidup dan penyakit pemicu stroke adalah merokok, minum alkohol, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit metabolik lain seperti peningkatan kadar asam urat dan kolesterol dalam darah. “Oleh karena itu, penanganan stroke dan faktor risikonya harus dilakukan secara komprehensif. Tantangan permasalahan kesehatan otak dan sistem saraf di Indonesia juga diperberat dengan masalah penyakit-penyakit otak dan sistem saraf lainnya, seperti kasus neuro-infeksi, tumor otak dan medula spinalis, kejang dan epilepsi, kelainan congenital, kecacatan pada anak baru lahir dan gangguan pada perkembangan fungsi otak dan saraf. Soft Opening ini merupakan momentum yang baik bagi jajaran manajemen RS, untuk membuktikan diri bahwa RS ini mampu menjadi pelopor pelayanan rumah sakit otak dan sistem saraf di Tanah Air, mengembangkan berbagai inovasi dan terobosan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujar Nafsiah.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Supriyantoro, menyatakan, secara substansi kualitas RS PON akan menjadi Center of Excelent dimana didalamnya terdapat Advance Clinical, Restoration & Rehabilitation, Education & Training, Basic Clinical & Comprehensive Research, Product Development, dan Community Policy Development.

RS PON akan menyediakan 446 tempat tidur dan ketersediaan fasilitas UGD, OK UGD, OK Sentral, Cath Lab, Hemodialisis, Rehabilitasi Medik Neuro, Poliklinik Spesialis dan Sub-Spesialis, Poliklinik Khusus Neurobehaviour Dewasa dan Poliklinik Khusus Neurobehaviour Anak.

Setelah memberikan sambutan, Menkes meninjau kesiapan ruangan – ruangan seperti: Instalasi Gawat Darurat, Intensive Care Unit (ICU), Kamar Operasi, Unit Stroke, Ruang Rawat Inap kelas 3 dan Ruang Rawai Inap VVIP (presiden suite)

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA–Penolakan terhadap seorang ibu miskin oleh delapan rumah sakit (RS) di Jakarta sehingga menyebabkan sang bayi meninggal bukanlah kejadian yang baru tetapi merupakan kejadian yang terus berulang tanpa adanya solusi riil dan implementatif dari pemerintah.

“Di running text sebuah TV, Wakil Menteri Kesehatan hanya bisa bicara kalau RS tidak boleh menolak pasien karena alasan ketiadaan uang jaminan, tanpa pernah bisa dan mau memberikan sanksi tegas kepada RS,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, pagi ini.

Menurut dia, sebenarnya kehadiran UU SJSN (UU 40/2004) dan UU BPJS (UU 24/2011) lebih bisa memastikan bahwa seluruh rakyat berhak atas jaminan kesehatan tanpa adanya penolakan RS apalagi harus adanya syarat uang jaminan.

Namun keterlambatan pemerintah SBY mengimplementasikan UU SJSN (seharusnya 2009 sudah harus berjalan) membuat rakyat (terutama kaum miskin) terus mengalami masalah serius mengakses pelayanan kesehatan hingga saat ini.

“Keterlambatan ini tidak juga membuat SBY sadar akan hak konstitusi rakyat atas jaminan kesehatan. Karena tak juga sadar, maka masalah ini akan terus berlangsung di negara ini,” kata Timboel.

Sumber: suaramerdeka.com

JAKARTA—Pasangan muda Eliyas Setya Nugroho (20) dan Lisa Darawati (20) tengah dirundung duka. Keduanya baru saja kehilangan putri sulung mereka, Dera Nur Anggraini, akibat kelainan di sistem pencernaannya di usianya yang belum genap seminggu.

Yang lebih mengenaskan adalah Dera, yang baru berusia empat hari, meninggal dunia setelah tidak ada rumah sakit yang mau merawatnya.

Eliyas beserta ayahnya, Hermansyah, sudah berkeliling ke 10 rumah sakit, yaitu RS Fatmawati, RSCM, RS Harapan Kita, RS Harapan Bunda Pasar Rebo, RS St Carolus, RS Asri, RS Tria Dipa, RS Budi Asih, RS JMC, dan RSPP.

“Kami ditolak 10 rumah sakit. Kami sudah kasih surat (rujukan) itu, tapi dibilang fasilitasnya tidak ada, sudah penuh. Ada juga yang bilang tidak ada bidannya,” ujar Eliyas, ayah Dera saat ditemui di kediamannya di Jalan Jatipadang Baru RT 14/06, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Eliyas dan Lisa memiliki dua putri kembar yang diberi nama Dera dan Dara Nur Anggraini. Mereka berdua dilahirkan prematur saat usia kandungan Lisa belum mencapai 8 bulan di RS Zahira Jagakarsa, Senin (11/2) dini hari.

Sayangnya saat lahir, salah satu bayinya yang diberi bernama Dera mengalami kelainan di bagian pencernaannya sehingga harus mendapat perawatan lebih lanjut. Karena kurangnya peralatan, pihak RS Zahira merujuk Dera untuk dirawat di rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

“Setelah lahir, saya diberi tahu dokter bahwa Dera sakit. Nggak bisa minum ASI, jadi hanya bisa sampai tenggorokan,” kata Eliyas.

Untuk mendapat perawatan bagi putri sulungnya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kaus kaki dan baju bayi di pasar malam keliling itu kemudian berkeliling untuk mencari rumah sakit yang mau menampung putrinya.

Dia mulai dari sebuah rumah sakit pemerintah di kawasan Jakarta Selatan. “Tapi dibilangnya penuh,” kata Eliyas.

Masih di hari Senin (11/2) sekitar pukul 04.00 WIB, dia bergerak ke kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Rumah sakit pemerintah yang kedua yang dia datangi ini juga menolak.”Dibilangnya penuh, diminta mencari rumah sakit lain,” ujarnya.

Eliyas tak bisa berbuat banyak. Nyawa putrinya harus segera ditolong. Dia tak ingin ribut dengan petugas rumah sakit. “Saya takut diusir satpam,” katanya.

Kemudian Eliyas ditemani ayahnya, Hermansyah, bergerak ke rumah sakit besar di kawasan Grogol, Jakarta Barat. “Tetap sama jawabannya penuh,” katanya.

Akhirnya, dia terus menyisir semua rumah sakit besar di Jakarta. Rumah sakit pemerintah tak ada yang mau, dia lari ke rumah sakit swasta. Tapi sayang, setelah ia menyambangi sekitar 10 RS, tidak ada satu pun yang bersedia menampung Dera dengan alasan tidak ada ruangan, bahkan ada yang meminta uang DP terlebih dulu.

Setelah tak kunjung mendapat rumah sakit yang bersedia menampung Dera, Eliyas hanya bisa pasrah dan memutuskan kembali ke RS Zahira dan berharap putrinya dapat bertahan. Namun Dera akhirnya meninggal dunia pada Sabtu (16/2) malam sekitar pukul 18.30.

Nasib malang Eliyas dan Lisa tak sampai di situ. Dara, saudara kembar Dera, juga harus dilarikan ke RS Tarakan, Minggu malam, karena kondisinya melemah akibat dilahirkan prematur. Eliya dan Lisa pun hanya bisa pasrah dan berharap putri keduanya bisa tumbuh dengan normal dan sehat.

Satu hari setelah dirawat, kondisi Dara mulai membaik. Dara dirawat di inkubator Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Menurut Kabid Pelayanan RS Tarakan Dr Theryoto, pihaknya menerima rujukan bayi Dara pada 18 Februari 2013 pukul 00.00 dari RS swasta. Saat itu, bayi baru berusia 7 hari dengan berat badan 1.450 gram.

“Kondisi bayi saat ini sudah ada perbaikan. Masalahnya hanya di berat badan. Kalau dari sisi medis, akibat permasalahan tersebut adalah pengembangan organ yang kurang baik. Hingga perlu ada penguatan dari organ. Saat ini kondisinya sudah lumayan dirawat dengan sistem inkubator, plus monitor tanpa ventilator,” kata

Theryoto ketika ditemui di kantornya, Jalan Kiai Caringin, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurut Theryoto, pihaknya tak mempermasalahkan administrasi karena pasien ini masuk program Kartu Jakarta Sehat (KJS). RS Tarakan menegaskan siap menangani semua pasien yang darurat.

Secara terpisah, Humas RSUP Fatmawati, Lia Parta Kusuma, membantah pihaknya menolak merawat Dera. “Fatmawati tidak pernah menolak pasien tersebut,” ujar Lia.

Menurut Lia, yang terjadi adalah saat itu pasien tidak dibawa ke RSUP Fatmawati, yang datang ke rumah sakit hanya Eliyas dan Hermansyah. Keduanya menanyakan fasilitas NICU. Namun sayang di RSUP Fatmawati hanya terdapat satu dan saat itu tengah digunakan pasien lain sehingga harus mendaftar di waiting list.

Direktur Rumah Sakit Budi Asih, Dr Nanang Hasani, menyampaikan hal serupa. Yang datang ke RS Budi Asih, kata Nanang, bukan bayi Dera, melainkan anggota keluarganya.

“Tidak ada personel RS Budi Asih menolak bayi bernama Dera. Yang datang itu keluarganya. Dengan kondisi Dera seperti yang diberitakan, maka tidak mungkin RS Zahira yang merujuknya akan membiarkan Dera dibawa tanpa kepastian RS mana yang akan menampung,” katanya di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui, fasilitas rumah sakit di Ibu Kota masih minim. Akibatnya, kata Jokowi, kasus meninggalnya bayi Dera Nur Anggraini lantaran terlambat mendapatkan penanganan karena ditolak sepuluh rumah sakit, dengan alasan kamar penuh, masih terjadi.

“Kondisi rumah sakitnya yang belum memungkinkan menerima pasien. Saya bicara apa adanya,” ujar Jokowi di Balai Kota, kemarin.

Sumber: tribunnews.com

JAKARTA-Kisah pilu baru saja terjadi terhadap pasangan muda Eliyas Setia dan Lisa Darawati yang baru saja kehilangan putri sulungnya Dera Nur Anggraini akibat menderita kelainan di sistem pencernaannya di usianya yang belum genap satu minggu. Yang lebih mengenaskan adalah si kecil meninggal dunia setelah tidak mendapatkan rumah sakit yang mau merawatnya.

Ada 10 rumah sakit yang didatangi ayah dan kakek, untuk menolong nyawa bayi berumur tujuh hari. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz sangat menyesalkan masih banyak Rumah Sakit menolak pasien miskin. Apalagi dengan dalih tidak ada ruangan kosong buat mereka.

Irgan tegaskan, sebenarnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Apalagi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah menegaskan Rumah Sakit tidak boleh melakukan diskriminatif dengan menolak pasien miskin. Termasuk dalam kasus bayi Dera yang malang itu.

“Sangat disesalkan masih banyak RS yang menolak pasien miskin, dengan alasan tidak ada ruangan kosong. Sebetulnya hal ini tidak boleh terjadi,” tegas dia kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Kata dia, seharusnya pasien miskin yang perlu pertolongan pertama yang bisa berakibat fatal, harusnya menjadi prioritas. Kalau perlu dinaikkan kelasnya. Misalnya pasien kelas III, kalau ada ruangan kosong di kelas II bisa dipakai sementara.

Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh, mengaku terenyuh menyaksikan berita kematian Dera. Padahal, menurut politisi Partai Golkar, berbagai program seperti Jamkemas dan Jakarta Sehat, dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.

Poempida menilai, jika masih terjadi praktik penolakan seperti ini, berarti pemerintah tidak serius mengimplementasikan UU Rumah Sakit.

“Masalah kesehatan adalah absolut. Tidak boleh dilaksanakan berdasarkan situasi mengambang, karena berhubungan dengan jiwa dan raga manusia, yang harus diperlakukan dengan perhatian penuh dan menggunakan segala kehati-hatian,” ujarnya kepada Tribunnews.com, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/2/2013).

Empati kemanusiaan, lanjutnya, harus menjadi pondasi dari program kesehatan.

“Karena itu, interpelasi DPR diperlukan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah, akan pentingnya implementasi UU Rumah Sakit, yang tidak diindahkan secara serius oleh pemerintah,” imbuh Poempida, seraya menambahkan bahwa tanpa implementasi UU Rumah Sakit, sangat sulit melihat kesuksesan penerapan BPJS pada 2014 mendatang.

Sumber: tribunnews.com

Jakarta–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan komitmen melakukan sistem online di seluruh rumah sakit di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan memaksakan penerapan sistem online di rumah sakit. Pasalnya dengan menerapkan sistem online, maka masyarakat bisa mengetahui rumah sakit mana yang kosong.

“Rumah sakit tidak boleh meminta pasien mencari sendiri, dia mana mungkin tahu karena tidak ada data. Nah kita ingin ada sistem online itu, jadi nanti semua rumah sakit menjalankan sistem sehingga ketahuan rumah sakit mana yang kosong,” ujar Ahok, sapaan akrabnya di Balai Kota, Senin (18/2).

Ia menambahkan, dengan adanya sistem online maka masyarakat bisa mengetahui rumah sakit mana yang terdekat. Guna lebih mempermudah, pihaknya pun menyiapkan nomor 119 supaya dapat mudah dihubungi.

“Makanya harus ada data dengan sistem online rumah sakit mana yang terdekat. Makanya kita siapkan nomor 119, disitu info bisa kelihatan rumah sakit mana yang kosong. Nah orang sakit lalu diantar ke sana, tapi sebelum itu ada susah,” ujar Ahok.

Menurutnya, jika nantinya ada rumah sakit yang terpaksa menolak karena penuh, maka rumah sakit itu yang harus memberikan referensi rumah sakit mana yang harus didatangi. “Jadi mereka mesti mencari tahu dan melihat rumah sakit yang terdekat dari tempat mereka yang kosong itu. Lalu memesankan tempat, untuk kelas 3 yang kosong ada berapa? Itu yang kita butuhkan,” katanya.

Ditambahkannya pula jika saat ini justru pihak rumah sakit malah saling lempar dan terkesan tidak mau tahu.

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengusahakan untuk penerapan sistem online di rumah sakit. Pasalnya, saat ini ada kejadian seorang bayi bernama Dera yang meninggal dunia akibat ditolak oleh delapan rumah sakit di Jakarta.

Sumber: beritasatu.com

Tubuh Dera terlihat kurus. Dokter di Rumah Sakit Zahira, Jakarta Selatan, mendiagnosa Dera mengalami gangguan pernapasan. Menurut dokter di rumah sakit itu, Dera harus segera dioperasi.

Rumah sakit tempat Dera saat ini tidak bisa melakukan operasi karena tidak mempunyai alat. Karena itu, sang kakek, Herman, yang berprofesi sebagai sopir di stasiun televisi swasta itu berusaha agar rumah sakit di Ibu Kota ada yang mau menerima cucunya tersebut.

Apalagi hari ini adalah batas terakhir Dera di Rumah Sakit Zahira. Setelah itu tidak ada lagi inkubator dan alat bantu lainnya untuk Dera.

Herman dan sekeluarga sudah berusaha mencari rumah sakit untuk bisa mengoperasi Dera. Tapi sejauh ini jawabannya nihil, banyak rumah sakit menolaknya.

Dera baru lahir pada Minggu malam pekan lalu. Dera terlahir dengan berat 1 kilogram. Nasib Dera sungguh malang, dia mengalami disfungsi pernapasan. Oleh sebab itu, Dera perlu ditaruh di ruang inkubator dan harus menjalani operasi.

“Dera beratnya Itu 1 kilo, di kandungan cuma 7 bulan. Dia itu kalau ditumpah (dibalikkan) masih ada pernapasan kalau biasa tidak. Katanya gangguan pernapasan, katanya tenggorokan ada yang ganjal,” kata Herman lewat sambungan telepon kepada merdeka.com, Sabtu (16/2).

Di tengah butuh pertolongan ini, tak ada satu pun rumah sakit mau menerima Dera. Alasannya klasik mulai dari penuh, fasilitas tak memadai hingga yang terparah keluarga dianggap tidak mampu membayar.

“Sudah ke Cipto (RSCM), Harapan Kita, RSPP, Fatmawati, Budi Asih. Alasannya tidak ada peralatan, penuh. Di RSPP kayaknya ragu-ragu semula bilang kamar ada setelah tanya biaya bilang sudah penuh dan enggak ada peralatan,” curhatnya.

Meski ada jaminan kartu sehat dari pemerintah, tetap saja tidak ada yang menerima. “Saya sudah pakai kartu sehat. Apalagi di Harapan Kita, saya dimarahin katanya ‘kalau kamu cari enggak bakalan dapat’. Di rumah sakit swasta dimintain DP Rp 15 juta sampai Rp 12 juta,” ungkapnya pilu.

Herman pun tak bisa lagi berbuat banyak. Apalagi ayah Dera hanya sebagai pedagang sandal keliling.

Sumber: id.berita.yahoo.com

Banten-Rumah Sakit (RS) Provinsi Banten akan resmi beroperasi dua bulan mendatang. RS ini akan berlokasi tak jauh dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang dan akan berkapasitas 400 tempat tidur.

“Mudah-mudahan awal Maret dioperasikan terlebih dahulu atau soft launching, sebelum pembukaan resmi pada April 2013 ini,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Madsubli Kusmana di Serang, Rabu.

Pada tahap awal RS ini masuk kategori tipe B, sedangkan kedepannya akan ditingkatkan menjadi tipe A. Pengelolaan RS ini berada dibawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. “Untuk itu kita akan melengkapi sarana dan tenaga medisnya,” kata Madsubli.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melakukan perekrutan karyawan dan tenaga medis pada akhir 2012 lalu serta pengurusan izin operasi. “Selama ini pusat pelayanan kesehatan di wilayah Banten masih belum memadai, mengingat jumlah puskesmas dan RS belum maksimal. Nantinya ini akan jadi RS rujukan bagi RS yang ada di kabupaten dan kota di Banten,” kata Madsubli.

Sumber: pdpersi.co.id

MEDAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan alasan serta dasar pemikiran manajemen RS dr Pirngadi Medan (RSPM) menaikkan tarif layanan umum hingga mencapai 100 persen.

“Kita tidak tahu apa dasar kenaikan itu, karena sampai hari ini peningkatan tarif itu tidak ada sampai ke pimpinan dewan” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah.

Menurut HT Bahrumsyah, kebijakana penaikan tariff tersebut justru tidak dikonsultasikan dengan DPRD padahal setiap kebijakan yang menyangkut kebijakan public harus  persetujuan DPRD.

“Dan ini tentunya butuh Perda. Makanya, kita (Komisi B, red) akan panggil pihak RS untuk mempertanyakannya. Ini harus disinergiskan,” sebutnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD lainnya,  Godfried Effendi Lubis. Menurutnya, RS Pirngadi tidak layak menaikkan tarif karena layanan RS tersebut masih banyak dikeluhkan masyarakay baik yang menjadi rekanan seperti pasien Askes maupun non Askes atau pasien umum.

Kenaikan tarif ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 4 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Bulan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSPM. Kenaikan tersebut termasuk untuk karcis pendaftaran pasien umum yang dinaikkan sebesar Rp 5.000, dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Ruang Rawat Inap Kelas III naik menjadi Rp 80.000 sebelumnya Rp24.000.

Tarif Ruang Rawat khusus seperti ICCU, ICU naik menjadi Rp500.000 yang sebelumnya Rp225.000.

Sumber: waspada.co.id