A national study on pay for nonprofit hospital chief executives found that the presence of advanced technology played a bigger factor in higher compensation level than did quality of care, charity care or initiatives to reduce readmission rates.

The Harvard University study was released Tuesday on the Internal Medicine website of the Journal of the American Medical Association.

Researchers based their report on publicly available 2009 total compensation data for 1,877 chief executives serving at 2,681 private nonprofit hospitals. The mean compensation level was $469,096 for calendar year 2009, with a range of $106,324 to $2.1 million.

The researchers said what made their study different is that they “determined the degree to which a hospital’s performance on financial metrics, technologic metrics, quality metrics and community benefit in 2008 was associated with CEO pay in 2009.”

“Executive compensation metrics are a powerful reflection of the priorities of an institution, and likely have the ability to shape the focus of the CEO,” the researchers said in their conclusion.

“We found that CEO compensation at nonprofit U.S. hospitals varies widely and is associated with greater use of technology and higher patient satisfaction, but not with quality of care delivered, patient outcomes or community benefits.”

For example, chief executives of nonprofit hospitals with high levels of advanced technology earned on average $136,000 more than those with little advanced equipment.

“There was nearly no relationship between patient outcomes, particularly mortality and high readmission rates, and CEO compensation targets,” said Dr. Ashish Jha, the study’s main author and a professor of health policy at Harvard School of Public Health.

As a result, he questions whether nonprofit hospital CEO pay and the boards that set the compensation standards are “out of step” with efforts, such as by the Centers for Medicare and Medicaid Services, to more directly tie hospital reimbursement rates with patient outcomes.

Jha said the study did not include electronic health records as part of its technologic metrics since the transitional push away from paper records began in earnest shortly after the Obama administration began directing national health-care policy in 2009.

Jha said the researchers took on the study in part because of the influence that nonprofit hospitals’ chief executives have on “shaping the performance of their organizations through setting organizational priorities, allocating resources and hiring clinical leadership.”

Using the established metrics, the researchers determined compensation was higher for chief executives who managed more hospital beds, who ran an academic medical center (such as Wake Forest Baptist Medical Center), and the presence of higher levels of advanced technology. The average CEO of an academic medical center was paid $425,078 more than those at a non-teaching hospital.

On the flip side, chief executives were more likely to be less compensated if they had a higher proportion of poor patients and Medicare patients.

“Despite the fact that we examined nonprofit institutions whose tax-exempt status is based on their ability to demonstrate community benefit, we found no relationship between the degree of that benefit and CEO compensation,” the researchers said.

The researchers recommended that the link between CEO pay and hospital quality performances be made “more explicit.”

In a companion piece to the report on the JAMA website, Dr. Warren Browner, chief executive of California Pacific Medical Center, said most nonprofit hospitals do not reward chief executives more for technology advances, or glitz, than quality of care.

He agreed that pay for performance should apply to chief executives as much as doctors.

But he thought the researchers didn’t properly separate a chief executive’s base pay from his bonus and incentive pay. He said base pay is based mostly on a hospital’s structural attributes.

“Their conclusion that advanced technology drives CEO pay might be right,” Browner said.

“But an observational design cannot rule out alternatives, such as CEOs at fancier hospitals earn more because they are worth more, or because the members of the board compensation committees at glitzy hospitals are more accustomed to higher incomes.”

He said that hospitals that have high level of charity care demand “often struggle financially, making it less likely that their CEOs will be well compensated, even if their boards wanted to do so.”

He acknowledged that some hospital CEOs have “likely figured out how to game the system by working to align their incentive compensation with the metrics their hospital usually achieves – and trumpeting those results.”

Source: journalnow.com

PROBOLINGGO, KOMPAS.com — Panitia Khusus DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak ke RSUD dr Moh Saleh, Kamis (10/10/2013) sore. Mereka meminta Direktur RSUD dr Bambang Agus Suwignyo agar menggunakan kebijakan lama terkait penanganan pasien miskin, yakni cukup mengantongi surat keterangan miskin dari lurah dan camat.

“Sebab, hal itu dikeluhkan oleh sejumlah pasien. Kesannya ada standar ganda dalam melayani pasien miskin. Bahkan ada yang komplain karena keluarga pasien didatangi pihak RSUD terkait status miskin seorang pasien,” kata pimpinan Pansus LKPJ, As’ad Anshari, didampingi anggota DRPD dari Komisi A, B, dan C.

Menanggapi keluhan tersebut, dr Agus menjelaskan bahwa kebijakan lama tersebut membuat anggaran Jamkesmas jebol. Sebab, banyak pasien mampu yang kemudian mengaku miskin dengan surat keterangan dari lurah dan kecamatan. Akibatnya, anggaran Jamkesmas RSUD sebesar Rp 2 miliar pernah jebol sehingga pemkot kalang kabut.

Karena itu, lanjut Agus, pihak RSUD membentuk tim verifikator untuk mengecek apakah pasien yang dirawat di RSUD benar-benar miskin atau hanya mengaku miskin. Setelah dicek, pihak verifikator kemudian membuat kriteria penggratisan biaya perawatan, dari 25 persen, 50 persen, hingga seratus persen.

“Yang jelas, pasien kami tangani lebih dahulu. Urusan administrasi dan verifikasi pasien kami lakukan setelah pasien tertangani. Jika tidak, pasien banyak yang mengaku miskin, padahal dia cukup kaya atau mampu,” beber dr Agus.

“Dengan kebijakan diverifikasi itu, pasien miskin ke RSUD malah mengalami penurunan. Mereka yang kaya mungkin malu setelah diverifikasi. Hingga akhir tahun ini, kami perkirakan dana yang dihabiskan mencapai Rp 1 miliar saja. Dulu kami sampai jebol lebih dari Rp 2 miliar,” lanjut dr Agus.

Dia menjelaskan, tim verifikator berasal dari pihak RSUD. Mereka bertugas mendatangi rumah pasien non-kuota untuk mengecek apakah pasien itu benar-benar miskin atau tidak.

Dalam sidak itu, Pansus LPKJ juga mengeluhkan sejumlah kejadian yang membuat pasien tidak nyaman. Misalnya petugas resepsionis yang sama sekali tidak ramah. Selain itu, ada juga keluarga pasien yang nyalinya ciut untuk membawa pasien ke RSUD, padahal dia memegang kartu Jamkesma, karena kurangnya sosialisasi Jamkesmas.

Sumber: kompas.com

DENPASAR, KOMPAS.com – Rumah Sakit di lima provinsi menjadi target pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dalam pemakaian alat-alat medis yang memakai teknologi radiasi.

Lima provinsi yang dimaksud adalah Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

“Lima provinsi itu kita target karena pemakaian alat medis dengan teknologi radiasi terus meningkat,” kata As Natio Lasman, Kepala Bapeten saat ditemui dalam konferensi pers Konferensi Internasional tentang Sumber, Efek, dan Risiko Radiasi di Denpasar, Bali, Kamis (10/10/2013).

Alat-alat medis yang memakai teknologi radiasi antara lain mesin sinar X atau rontgen dan alat diagnosis Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Natio mengungkapkan, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alat dengan teknologi radiasi punya izin, digunakan oleh pihak yang tepat, dan berfungsi baik.

Pengawasan alat tersebut penting karena radiasi yang ditimbulkan, bila melebihi ambang batas, akan merugikan pasien, seperti mengakibatkan kanker.

Sejauh ini, berdasarkan laporan, Bapeten menemukan beberapa kasus pemakaian alat dengan teknologi radiasi yang tidak berizin.

“Di Depok kita temukan ada di lima klinik,” kata Natio.

Sementara, di Aceh, Bapeten menemukan kasus dimana alat dengan teknologi radiasi dioperasikan oleh orang yang tidak kompeten.

Natio mengungkapkan, pemakaian alat dengan teknologi radiasi harus disertai izin. Bapeten berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Pemakaian tanpa izin bisa dikenakan denda hingga lebih dari Rp 100 juta serta akan dibahas lebih lanjut apabila pemakaian secara terus- menerus terbukti mengakibatkan kematian.

Sumber: kompas.com

PT Askes menyediakan layanan baru dalam rumah sakit untuk menyongsong transformasi Askes menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan. Askes menyediakan teknologi pemindai jari untuk mengecek data pasien rumah sakit.

Direktur Utama PT Askes, Fahmi Idris mengatakan pihaknya sedang dalam proses penyelesaian proses teknologi tersebut. Nantinya penerapan teknologi ini akan bersinergi dengan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Dukcapil itu dari catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Setelah masukan NIK KTP anda nanti bisa scan jempol di card reader, baru keluar data,” ucap Fahmi di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut Fahmi, pemasangan teknologi saat ini sudah berjalan di beberapa rumah sakit yang bekerjasama dengan jaringan Askes. Untuk selanjutnya perusahaan pelat merah itu masih menunggu jaringan rumah sakit lain yang telah siap menerapkan sistem ini.

“Sudah jalan, tergantung teknologi jaringan di mana jaringan internet bisa dan akan lebih lambat jika tidak ada jaringan sama sekali,” katanya.

Fahmi berharap, semua rumah sakit mempunyai jaringan internet bagus agar segera bisa dipasang teknologi card reader tersebut. “Rumah sakit kita saya lupa jumlah detailnya. Kita punya lebih artinya rumah sakit Jamkesmas dan rumah sakit pemerintah provider Askes akan dipasangi,” katanya.

Askes menargetkan akan memasang alat tersebut diseluruh kabupaten kota yang menyelenggarakan Jamkesmas dan sudah ada hubungan dengan askes. Dengan alat ini tidak akan ada penipuan kartu BPJS karena harus scan jari jempol.

Sumber: merdeka.com

SALATIGA, suaramerdeka.com – Dugaan penyelewenangan pengadaan obat di RSUD Salatiga dengan kerugian miliaran rupiah ternyata telah dilaporkan ke Polres Salatiga.

”Kasus itu saya yang melaporkan ke Polres Salatiga, sekitar sebulan yang lalu,” ujar Koordinator Gerakan Elemen Masyarakat Anti-KKN, Yohanes Baptista Maryoto, Rabu (9/10).

Ia meminta penyidik Polres Salatiga serius menangani kasus tersebut hingga tuntas, tidak misalnya menghentikan di tengah jalan.

Dikatakan, dugaan penyimpangan dalam pengadaan obat di RSUD sudah didengar sejak lama. Bahkan rumornya, hasil audit internal pun menyatakan ada kerugian sekitar Rp 4 miliar.

Hal itu ditunjang dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2012. Meskipun begitu, Maryoto menilai audit yang dilakukan BPK tampak tidak seperti biasanya.

Ia merasakan hasil audit menunjukkan keraguan-raguan auditor dalam menghitung pengadaan itu. Misalnya penggalian data yang dirasa kurang, dan sebagainya.

”Harapannya kasus ini diungkap tuntas, jangan berhenti di tengah jalan atau ditangani sepotong-potong. Ini uang rakyat, korbannya adalah rakyat, apalagi berkaitan dengan obat-obatan yang akan diberikan kepada rakyat,” ucapnya.

Sebelumnya akademisi Yakub Adi Krisanto mengungkapkan dugaan pengadaan obat yang tidak prosedural, sehingga menyebabkan obat-obatan itu kadaluarsa dan menimbulkan kerugian negara. Hal itu dapat dilakukan karena sistem pemeliharaan obat di RSUD tidak tertib.

Dikatakan, berdasarkan audit BPK, terdapat sisa persediaan obat kurang lebih hampir Rp 7 miliar di RSUD dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

Sistem persediaan obat yang tidak tertib dapat diduga me­munculkan potensi penyelewengan dalam pengadaan obat. Dugaan itu telah dibantah Kabag Humas Pemkot Salatiga Adi Setiarso.

Menurutnya tidak benar terjadi praktik-praktik yang tidak prosedural dalam pengadaan obat. Justru saat ini RSUD tengah melakukan perbaikan manajemen obat.

Kapolres Salatiga Ajun Komisaris Besar Dwi Tunggal Jaladri mengungkapkan, laporan dugaan penyelewenangan di RSUD memang telah diterimanya. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dan memanggil beberapa orang untuk dimintakan keterangan.

”Kalau anggota Badan Pengawas RSUD belum ada yang dipanggil. Yang jelas laporan sudah kami terima dan saat ini masih tahap penyelidikan,” ujarnya.

Sumber: suaramerdeka.com

Hospitals are overstretched because the number of people admitted for avoidable conditions has spiralled by 48% in the last decade.

A major report today reveals that one in five of the 56 million emergency admissions in England between 2001 and 2013 were avoidable.

They included patients with dehydration, urinary tract infections, complications of diabetes, angina and ear, nose and throat infections.

Research shows better management of people’s illness in the community and in GP surgeries could prevent some of these admissions.

The Nuffield Trust study found avoidable condition admissions grew from 704,153 to over a million a year.

Researchers claimed emergency hospital admissions for avoidable conditions can “indicate suboptimal care because the individual’s health had deteriorated avoidably to the extent that hospitalisation was necessary”.

Nuffield Trust chief executive Andrew McKeon said: “Given constraints in resources for the NHS and social care in the next decade, a key concern must be the extent to which the gains made in improving quality of care over the past decade may be lost.”

Health Foundation chief executive Dr Jennifer Dixon added: “Urgent care stands out as being an area to watch, in particular the quality of care outside of hospitals and timely access to it by the public. This should be a high priority for action.”

Michael Scott, chair of the NHS Confederation’s community health services forum, said: “We know A&E departments are under more pressure than ever before so it is absolutely vital that we take every opportunity to care for patients at home or in their communities.

“If we don’t, we are needlessly putting additional pressure on A&Es.

“What patients tell us they want – and what common sense tells us – is more and better care in or near people’s homes, so they don’t need to attend A&E or be admitted to hospital in the first place.

“It is crucial that we invest in community-based services – the experts in prevention and early intervention – so that they can deliver their full potential.”

A Department of Health spokeswoman said: “We know we are facing challenging times. Our priority is to deliver better care and a more sustainable NHS.

“That is why we have set out bold and radical steps to transform the way that hospital care is delivered.

“Through more proactive primary care and better integration of health and social care, older people will be better supported in their homes and get the treatment they need in the best place for them.”

Source: mirror.co.uk

University Hospital Galway failed to provide Savita Halappanavar with “the most basic elements of patient care” and failed to recognise and act upon signs of her clinical deterioration in a timely and appropriate manner, according to a report by the State’s health watchdog.

The report by the Health Information and Quality Authority into Ms Halappanavar’s death last year points to 13 “missed opportunities” which, had they been identified and acted upon by the hospital, “may potentially have resulted in a different outcome for her”.

Among the missed opportunities listed in the report are a failure to carry out the recommended four-hourly observations of her temperature, heart rate and blood pressure and a failure to follow up blood tests.

“The consultant, NCHDs and midwifery/nursing staff were responsible and accountable for ensuring that Savita Halappanavar received the right care at the right time,” according to the report. “However, this did not happen.”

Clinical findings

It says the most senior clinical decision maker involved in the provision of care to Ms Halappanavar at any given time should have been suitably clinically experienced and competent to interpret clinical findings and act accordingly. “Ultimate clinical accountability rested with the consultant obstetrician who was leading Savita Halappanavar’s care.”

It says the consultant obstetrician, non-consultant hospital doctors (NCHDs) and midwives/nurses caring for Ms Halappanavar did not appear to act in a timely way in response to her clinical deterioration and the report is critical of a failure to act or escalate concerns to “an appropriately qualified clinician”.

Ms Halappanavar, who was 17 weeks pregnant, died in the hospital of sepsis last October 28th following a miscarriage.

The 257-page report from Hiqa is the third report into the death of Ms Halappanavar, and follows a coroner’s inquest and an inquiry by the HSE.

In addition, the report says the clinical governance arrangements within the hospital failed to recognise that vital hospital policies were not in use, nor were arrangements in place to ensure the provision of basic patient care on St Monica’s Ward, the gynaecology ward in which Ms Halappanavar was accommodated.

The report points out that the Galway hospital developed a local Modified Obstetric Early Warning Score chart in 2009 but this was not in use on the ward three years later, in October 2012.

No formal protocol

It says there was no formal clinical escalation protocol and no emergency response team in place at the hospital and while sepsis guidelines were in place, clinical governance arrangements were “not robust enough” to ensure they were adhered to.

The report says it is critically important that the health service learns from mistakes, including Ms Halappanavar’s “tragic event”. It says there is a “disturbing resemblance” between the case of Ms Halappanavar and that of Tania McCabe and her son Zach, who died in 2007 after developing sepsis when her membranes ruptured.

Only five of the country’s 19 maternity hospitals were able to provide Hiqa with a detailed status update on the implementation of recommendations from the Tania McCabe report.

There are 34 recommendations in the report, starting with a call for their full implementation. In addition, it says the HSE and the Department of Health must as a priority review maternity services nationally.

According to Hiqa, eight maternity units do not produce any form of annual clinical report, as recommended by the 2006 Lourdes hospital inquiry.

Nationally, it warns that maternity services may, on occasion, not be as safe as they should be, or of sufficient quality.

The report says this must be addressed as a matter of urgency and it calls on the HSE and the Department of Health immediately to undertake a review of maternity services.

The authority says maternity services need to be improved in relation to managing sepsis and clinically deteriorating pregnant women, patient choice and in the provision of a suitably skilled and competent workforce to deliver safe care.

Inconsistent recording

The report reveals wide variations in clinical care across different hospitals and units. It says there is no nationally agreed definition of maternal sepsis and inconsistent recording of it nationally, and no centralised approach to reporting maternal morbidity and mortality.

As a result, it is impossible to assess properly the performance and quality of maternity services nationally, according to the report.

The Department of Health should develop a code of conduct for employers setting out their responsibilities on safety and performance, it says. This would clearly articulate the duties and responsibilities on them in regulating staff, including referral of professionals to regulatory bodies.

Hiqa wrote to HSE director general Tony O’Brien several times this year seeking assurances in relation to the care of clinically deteriorating obstetric patients.

Mr O’Brien responded to the authority, providing assurances on care in many hospitals, but Hiqa says it remains concerned that the assurances were not in place for every hospital providing maternity services.

Source: irishtimes.com

LAS VEGAS – Health officials urged tuberculosis testing for hundreds of babies, family members and staff who were at a Las Vegas neonatal intensive care unit this past summer, saying they want to take extra precautions after the death of a mother and her twin babies and the infection of more than 26 people.

Authorities with the Southern Nevada Health District said Tuesday that they’re working to contact parents of about 140 babies who were at Summerlin Hospital Medical Center’s NICU unit between mid-May and mid-August, and have set up a temporary clinic to test them.

Tests of hospital staff and friends and family of the mother have revealed 26 TB infections, although most of those cases are latent — meaning patients don’t show symptoms and aren’t contagious. All 26 are being treated, according to health district spokeswoman Stephanie Bethel.

It’s unlikely that the babies who may have been exposed will come down with the disease, according to Dr. Joe Iser, the health district’s chief medical officer, but officials want to do widespread testing “through an abundance of caution.”

“It’s safer to expand the investigation,” Iser said.

Health officials think the woman contracted TB through an unpasteurized dairy product from Latin America, Iser said.

The 25-year-old mother then gave birth to extremely premature babies in the Las Vegas area in early May. One baby, 3-week-old Emma White, died June 1 of respiratory failure and extreme prematurity, according to the Clark County coroner.

She was never tested for TB.

The mother, who had been sick before and after the birth, was eventually admitted to a Las Vegas hospital, and later transferred to a Southern California hospital “for a higher level of care,” according to an Aug. 22 report from the health district. The mother died in California and her name was unavailable. An autopsy showed she had tuberculosis meningitis.

The second baby, Abigail White, was tested for TB and treated, but she succumbed to the disease at Summerlin Hospital on Aug. 1.

The delayed diagnosis may have come because the disease is relatively rare in the U.S.

“TB can be very subtle, particularly as many doctors have not had much experience with TB these days,” said Dr. William Schaffner, professor of preventive medicine and infectious diseases at Vanderbilt University School of Medicine.

Families who had babies in the NICU were first informed of the investigation in August, but it wasn’t until this week that the health district has urged them to get tested. Before that, health officials tested more than 200 hospital staff members and 69 close family and friends.

“We did a full contact investigation and that helped us to determine her movements during the time she was not hospitalized but likely infectious, and we’ve followed up with all the contacts we know,” Iser said.

Officials from the Centers for Disease Control and Prevention assisted with the probe up until last week, Bethel said. It wasn’t immediately clear whether their investigation has been affected by the government shutdown.

TB can be fatal if not properly treated. The CDC counted 569 TB deaths in the U.S. in 2010, the most recent year for which data is available.

The illness is spread through the air when a sick person coughs, sneezes or speaks. Symptoms include coughing, chest pain, fever and fatigue.

Schaffner said dairy cattle can sometimes carry the disease and then pass it along through unpasteurized milk, but he contends that’s extremely rare, especially in the U.S. Virtually all cases are transferred from person to person, he said, and TB occurs far more often in people who were born overseas.

The number of U.S. TB cases has been on a steady decline since a resurgence in 1992, and in 2012 reached the lowest level since national reporting began in 1953.

Source: foxnews.com

MUARATEBO– Pelayanan di Rumah sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (RSUD-STS) Kabupaten Tebo kembali dikeluhkan. Pelayanan dokter dan bidan diniali tidak profesional dan jarang di rumah sakit. Kini masyarakat kembali mengeluhkan banyak alat RSUD tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

“Masak air dan AC di ruang VVIV tidak berfungsi sementara kita bayar mahal untuk mendapatkan pelayanan memuaskan,” kata Usman, salah seorang pasien yang sempat berobat di RSUD kemarin.

Selain itu Usman juga mengakui bahwa kondisi kamar mandi di RSUD memprihatinkan. “Airnya kadang hidup, kadang mati. Mungkin pas mati itu pegawainya enggan membersihkannya. Karena tidak tahan baunya,” keluhnya.

Hal senada juga dikatakan Herman Sanusi, warga lainnya. “Coba bapak masuk aja kesini, nanti ngerti sendiri bagaimana pelayanan dokter dan bidannya,” kata Herman kesal.

Ia berharap kepada Pihak RSUD Tebo untuk segera meningkatkan pelayanan dan melati bidan dan dokternya agar professional. “jika kondisinya seperti ini terus, RSUD tebo tak akan menjadi rujukan masyarakat Tebo saat masyarakat sakit,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD STS Tebo, dr Iwan mengatakan, persoalan pelayanan RS yang kurang menjanjikan diakibatkan tegangan listrik yang tak stabil. Apalagi, beberapa hari belakangan listrik di tebo sering padam.

“Karena listrik yang sering padam sehingga alat kita banyak yang rusak. Malahan ada alat operasi yang rusak karena itu. Untuk urusan air juga, listrik sering padam untuk menghidupkan mesin air,” kilahnya.

Sumber: jambiekspres.co.id

SOLO, suaramerdeka.com – Meski pemeriksaan berjenjang bagi pasien askes dan jamkesmas belum mutlak diberlakukan, namun Rumah Sakit Dokter Moewardi (RSDM) Solo sudah merugi dan defisit hampir Rp 30 miliar tahun ini.

Menurut direktur utama RSDM Basuki Soetardjo, dari target pendapatan rumah sakit senilai Rp 268 miliar hingga akhir September 2013, saat ini baru mencapai sekitar Rp 240 miliar. Sementara target pendapatan hingga akhir tahun Rp 357,5 miliar.

Menurut dia, defisit itu akibat menurunnya jumlah pasien dan belum terbayarnya klaim pasien askes atau jamkesmas.

Penurunan jumlah pasien itu, kata dia, bukan karena pelayanan rumah sakit yang tidak berkualitas, tapi karena pemberlakuan pemeriksaan berjenjang.

“Selain punya fungsi sosial, sebagai badan layanan umum rumah sakit juga ditarget pendapatan. Jika tidak ada terobosan kebijakan, saya khawatir target pendapatan senilai Rp 385 miliar di 2014 tidak akan tercapai,” kata dia, Rabu (9/10).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, sebagai rumah sakit tipe A, RSUD milik Pemprov Jateng itu khawatir dengan kewajiban sistem pemeriksaan berjenjang dalam badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang mulai diterapkan 1 Januari 2014.

Pasalnya, sistem berjenjang bagi anggota askes dan jamkesmas yang akan dijadikan satu dalam BPJS itu, akan mengurangi pendapatan rumah sakit tipe A.

Dia beralasan, dengan sistem berjenjang, para pasien akan tertahan di rumah sakit tipe B, tipe C, Puskesmas, atau dokter keluarga. Dan bagi rumah sakit tipe A yang menerima pasien anggota BPJS yang tidak membawa rujukan dari rumah sakit lebih rendah tipenya, maka klaimnya tidak akan dibayarkan.

“Padahal selama ini sebanyak 45 persen pasien rawat jalan dan 60 persen pasien rawat inap di RSDM adalah peserta jamkesmas,” kata dia.

Sumber: suaramerdeka.com