Pangkalpinang – Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa menjelang pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah memperbanyak ruang kelas III.

“Alih-alih menyediakan ruang untuk kelas VIP atau VVIP, sebaiknya RSUD lebih banyak menyediakan ruang untu kelas III,” kata Ribka di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Rabu.

Ribka menjelaskan, memperbanyak ruang kelas III akan lebih bermanfaat karena dalam pelaksanaan SJSN nanti mayoritas masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapat pelayanan kesehatan di ruang kelas III.

“Akan sangat mubazir kalau ruang kelas tiga-nya sedikit, apalagi kalau harus dipakai untuk ruang VIP, kamar yang seharusnya untuk tiga pasien jadi untuk satu pasien,” kata dia.

Lebih lanjut Ribka mengatakan, berdasarkan pengamatannya di daerah-daerah, banyak ruang VIP yang tidak terpakai karena masyarakat tidak mampu menggunakan fasilitas kesehatan di ruang tersebut.

“Kebanyakan ruang-ruang VIP malah digembok dan tidak digunakan, sumber anggaran RSUD kan dari APBD dan APBN yang notabene uang rakyat oleh sebab itu beri pelayanan buat rakyat saja, tidak usah dibuat VIP yang tidak bisa melayani banyak rakyat,” katanya.

Mulai Januari 2014, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

SJSN nantinya akan menggantikan program-program jaminan sosial yang telah ada sebelumnya seperti Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri.

Sumber: antaranews.com

Surabaya – National Hospital Surabaya mengaplikasikan pembedahan stereotactic neurosurgery untuk pasien dengan gangguan pergerakan akibat gangguan fungsi saraf.

“Stereotactic neurosurgery meminimalkan  luka dan pasien bisa saja sadar saat dioperasi bahkan tanpa menimbulkan nyeri,” kata dr Achmad Fahmi SpBS, dokter spesialis bedah saraf National Hospital.

Selama operasi, pasien bisa merespon dan berkomunikasi dengan tim dokter, sehingga respon terapi bisa dilihat langsung sekaligus menghindari komplikasi.

Awal April lalu, tim bedah saraf, anestesi dan radiologi rumah sakit (RS) itu sukses mengoperasi pasien penderita dystonia-chorea atau kelainan gerak tubuh dengan metode itu dan tindakan itu terbilang pertama di Indonesia.

“Gerakan tubuh pasien tidak terkontrol saat berjalan maupun tidur, sehingga sulit melakukan aktivitas. Setelah operasi, kondisi pasien pulih sekitar 80% hingga 90%,” kata alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya  Fahmi yang juga Ketua Tim Bedah Saraf National Hospital.

Metode bedah ini, juga bisa diterapkan untuk pasien tumor otak tanpa membuka tengkorak kepala. Teknik stereotactic neurosurgery sudah sangat lama diterapkan di luar negeri, namun belum diterapkan di Indonesia karena harga peralatannya sangat mahal. Diperlukan akurasi diagnosa dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan CT Scan.

“National Hospital bisa melakukannya karena didukung teknologi MRI 3 Tesla Wide Bore dengan 32 channel coils, gambarnya lebih jelas dan lebih cepat. Sehingga tim dokter bisa mendefinisikan secara tepat lokasi, derajat dan aktivitas dari penyakit pasien,” kata Direktur Pelayanan Medis National Hospital dr Iwan Santosa MMR.

Jumlah pasien yang mengalami kelainan gerak seperti distonia, parkinson, tremor, kekakuan otot, dan nyeri akibat stroke, dari tahun ke tahun makin meningkat. “Kondisi itu pula yang memicu pasien berobat ke luar negeri, karena tidak kunjung sembuh meski sudah diberi obat-obatan atau suntik,” ujar Iwan.

Sumber: pdpersi.co.id

PAREPARE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare mengalami krisis air bersih. Aliran air ke toilet untuk pasien tidak ada sama sekali. Akibatnya, fasilitas yang ada menjadi jorok.
Erna, salah seorang pasien rawat inap di RS ini mengeluhkan kosongnya bak penyimpanan air di ruang Perawatan Kandungan dan Bersalin,  serta gedung Perawatan Seruni.
Jangankan air bersih untuk buang air besar, untuk buang air kecil saja tidak ada. Pasien yang diinpus harus berjuang berjalan dari kamar ke kamar mencari toilet yang masih menyisakan air.
“Pasien tambah menderita karena harus jalan ke ruangan lain hanya sekadar mencari air usai buang air,” ujarnya, kemarin.
Pada hari Minggu (21/4),  Erna terpaksa meminta pulang dari rumah sakit rujukan tersebut. Hanya saja dia dimintai sejumlah uang jaminan. Menurut petugas setempat, uang jaminan itu karena berkas yang dimasukkan belum mendapat cap stempel dari bagian billing rumah sakit.
Kembali ke persoalan air. Menurut Kahar, salah seorang keluarga pasien di ruangan yang sama, pihak rumah sakit semestinya mencari solusi yang lebih bai. Jangan justru menambah penderitaan orang sakit.
Dia menyarankan, jika memang air terbatas hanya untuk pasien, seharusnya dikeluarkan larangan ketat bagi pengunjung atau penjaga pasien yang ingin menggunakan toilet pasien. Mereka  kemudian diarahkan ke toilet umum yang disediakan. “Bukan membiarkan pasien tidak mendapat air bersih,” cetusnya.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi RSUD Andi Makkasau, Muh Ramli yang dikonfirmasi mengakui kekurangan air yang terjadi beberapa hari ini. Dia beralasan, dinding tempat cantolan pompa air ambruk yang mengakibatkan pompa tidak berfungsi.
“Di daerah belakang memang terdapat kerusakan pompa. Tembok penahan pompa rubuh. Itu merupakan pompa Induk,” terangnay.

Sumber: beritakotamakassar.com

[JAKARTA] Sejak dokter ahli bedahnya yang berinisial BHS, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan malapraktik saat menangani pasien Anna Marlina (38), yang meninggal dunia pada 23 Maret lalu, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan masih enggan memberikan keterangannya.

Jajaran direksi rumah sakit menjanjikan akan memberikan keterangan pada Selasa (23/4) sekitar pukul 16.00 WIB.

Namun, hingga sekitar pukul 18.00 WIB, belum ada keterangan yang diberikan. Menurut salah seorang staf humas rumah sakit, keterangan pers diundur hingga Rabu (24/4) sekitar pukul 09.30 WIB.

“Direksi ada kegiatan mendadak, sehingga belum dapat memberikan keterangan. Jadi keterangan pers diundur jadi besok,” katanya saat ditemui di rumah sakit, Selasa (24/4).

Sebelumnya, Wakil Kepala Humas RSUP Persahabatan, Royen Edison Lumban Gaol mengatakan hingga kini ini pihaknya masih menunggu keputusan dari direktur utama rumah sakit.

“Nanti kami masih menunggu arahan dari direktur utama, detailnya seperti apa, nanti akan kami sampaikan, harap bersahabat,”. Katanya.

Royen juga enggan berkomentar mengenai keberadaan dokter BHS yang menangani pasien Anna, ataupun terkait kasusini.

“Nanti saja semuanya akan disampaikan secara detail, tapi nanti kami masih menunggu arahan,” tegasnya.

Sebelumnya, Suami Anna, Pandapotan Manurung (41) melaporkan dokter BHS lantaran diduga telah malapraktik saat menangani istrinya ke Polda Metro Jaya dengan pasal 359 Jo 361 KUHP tentang kesalahan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upayanya menuntut keadilan atas peristiwa yang menimpa istrinya yang meninggal pada 23 Maret lalu.

“Setidaknya ada efek jera supaya tidak terjadi lagi pada orang lain di kemudian hari,” katanya saat ditemui di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Selasa (23/4).

Kuasa Hukum Pandapotan, Yasher Panjaitan menyebutkan berbagai indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan dokter BHS dalam menangani istri kliennya.

Indikasi pertama, kata Yasher, sejak awal diperiksa di RSUP Persahabatan pada 20 Februari lalu, pasien tidak mendapatkan informasi mengenai penyakitnya.

Padahal hal itu merupakan hak pasien atau keluarga pasien. Hal yang sama dilakukan dokter BHS setelah mengoperasi pasien pertama kali pada 11 Maret. Bahkan, dokter ahli bedah itu pergi keluar kota setelah melakukan tindakan operasi.

“Idealnya setelah operasi dokter itu melakukan pendekatan pasien, tapi nyatanya dia pergi keluar kota. Itu yang kita sesalkan kenapa pergi keluar kota padahal pasiennya demam tinggi.

Dan suami pasien hanya dapat meminta informasi dari dokter jaga dan para perawat,” kata Yasher di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (23/4).

Yasher melanjutkan, indikasi malapraktik juga terlihat ketika operasi pertama dilakukan. Sebelum operasi, kliennya sempat berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi Ana.

Dokter BHS menyebutkan, kondisinya normal dan dimungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Lebih jauh, Yasher menyebut, diagnosa diabetes yang disebutkan pihak rumah sakit setelah operasi kedua tidak pernah disebutkan dalam pemeriksaan sebelum operasi pertama.

“Diagnosa pertama tidak ada diabetes, dan tidak ada kanker,” katanya.

Yasher menyebutkan, dalam UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan, jika suatu rumah sakit tidak dapat memenuhi standar wajib pelayanan wajib merujuk pasien.

Namun, nyatanya janji rumah sakit mendatangkan dokter ahli Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menangani Anna tidak pernah dipenuhi hingga pasien meninggal dunia.

Pandapotan menuturkan, saat datang ke rumah sakit itu pada 20 Februari lalu, istrinya hanya mengeluhkan adanya benjolan di bagian leher. Petugas loket langsung mengarahkan ke poli bedah dan diperiksa oleh dokter BHS.

“Sambil memainkan handphone, dokter itu hanya menyentuh benjolan di leher dan menyuruh istri saya untuk menelan ludah agar diketahui apakah sakit saat menelan. Saat itu juga langsung mendiagnosa istri saya mengalami penyakit kelenjar tiroid. Ternyata saya tanya-tanya, seharusnya kalau susah menelan dan ada benjolan di leher diperiksa ke bagian THT atau penyakit dalam dulu, tidak langsung ke poli bedah,” tutur Pandapotan.

Dokter BHS, kata Pandapotan, menyarankan agar pasien segera dioperasi untuk mengangkat kelenjar tiroid agar tidak berkembang menjadi kanker ganas, dan menjalar ke bagian lainnya. Bahkan disebutkan, jika dikaruniai anak akan lahir dengan kondisi cebol.

“Sementara kata dokter itu, tidak ada efek setelah operasi, selain harus meminum obat seumur hidupnya. Atas dasar itulah saya dan istri saya akhirnya setuju untuk dioperasi,” paparnya.

Sebelum dioperasi, pasien yang sehari-hari bekerja di perusahaan ekspedisi menjalani pemeriksaan darah, paru-paru, USG dan jantung yang hasilnya disebutkan normal.

Pandapotan melanjutkan, operasi pertama dilakukan pada 11 Maret lalu tanpa didampingi dirinya yang sedang mengurus administrasi.

Usai operasi, perawat hanya memberikannya sebuah botol kecil berisi seperti gumpalan daging. Sementara sang istri yang sudah tak sadarkan diri dipindahkan ke ruang rawat.

Paska operasi, tidak ada penjelasan apapun dari dokter mengenai kondisi pasien. Saat sadarkan diri, Anna justru mengeluh sakit di bagian leher, hingga tak dapat makan atau minum.

Ketika ditanyakan, dokter jaga dan suster menyebut kondisi itu adalah efek dari operasi. Dokter yang menangani Anna sendiri tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan.

Setelah bersikeras, sang dokter baru dapat ditemui dan memberikan penjelasan yang mengagetkan keluarga pasien.

“Katanya harus dilakukan operasi yang kedua karena penyebab rasa sakit yang dirasakan di leher akibat adanya pembekuan darah yang menutup saluran tiroid. Dia bilang operasi pertama dianggap gagal. Pengangkatan tiroid membuat saluran makan dan pernafasan menjadi tipis. Selain itu dokter itu bilang tiroid yang diderita istri saya sudah menjadi kanker ganas yang telah melekat pada saluran makan dan pernafasan,” tuturnya.

Paska operasi kedua pada Rabu (13/3), kondisi Anna semakin menurun. Dia mengalami demam tinggi hingga sempat koma dan dirawat di ICU.

Pengaduan yang dilayangkan Pandapotan ditanggapi dengan digelarnya pertemuan antara rumah sakit dan keluarga. Saat itu, pihak rumah sakit berjanji, pasien akan ditangani oleh tim dokter dari RSCM.

Namun, hingga pasien menghembuskan nafasnya pada Sabtu (23/3) janji itu tidak pernah ditepati. Keheranan Pandapotan semakin bertambah ketika salah satu dokter menyebutkan tidak kunjung redanya panas sang istri, karena mengidap diabetes.

“Saya bilang, sebelum dilakukan operasi telah ada pemeriksaan, termasuk darah, dan disebutkan semuanya normal,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan pihak rumah sakit masih enggan berkomentar.

Sumber: suarapembaruan.com

Plans for hospital hotels to care for patients who no longer need 24-hour medical care are being considered by NHS managers.

Under the proposals, patients such as the elderly waiting to be discharged, new mothers and stroke patients would recover in hotel-style facilities.

The idea is being reviewed by the new commissioning body, NHS England.

Supporters say the scheme, based on a Scandinavian model, would ease demand on hospital beds.

Patient hotels are common in Scandinavia, especially in Sweden and Norway.

They cater for patients who do not need to be on an inpatient ward, such as couples staying overnight after the birth of a baby or recovering stroke patients.

As well as offering more freedom for patients, the buildings are designed to save money, since a hotel room is cheaper than the price of a hospital bed.

The issue has been investigated by Baroness Greengross, a cross-bench peer.

A Department of Health spokeswoman said: “Proposals for health hotels were submitted to the department by Baroness Greengross. Ministers have forwarded the proposals to NHS England so they can review them.”

NHS England is the new body responsible for overseeing the commissioning of services by local doctors.

An estimated 30,000 patients each year are kept in hospital despite being well enough to be discharged.

They include elderly patients waiting for a place in a nursing home or those with dementia.

Some UK hospitals already provide accommodation for patients who need to stay close to hospital premises but do not need constant medical care.

University College London Hospitals (UCLH) provides hotel rooms where patients, such as those needing daily cancer treatment, can stay with relatives near to the hospital.

UCLH says the cost, which is paid for by the NHS, is cheaper than 24-hour hospital care.

According to figures from 2010, the cost of keeping a patient in a hospital bed overnight is more than £300 compared with around half that for a hotel room.

Commenting on the proposals, Candace Imison, The King’s Fund’s deputy director of policy, said:

“The patient hotel concept offers advantages to some types of patient, such as those who receive cancer treatment a long distance from home.

“But it may not be appropriate for all patients, and it is important to ensure that it is used only where most clinically and cost effective.”

Source: bbc.co.uk

CHICAGO — On a stormy evening this spring, nurses at Dr. Gary Stuck’s family practice were on the phone with patients with heart ailments, asking them not to shovel snow. The idea was to keep them out of the hospital, and that effort — combined with dozens more like it — is starting to make a difference: across the city, doctors are providing less, but not worse, health care.

For most health care providers, that would be cause for alarm. But not for Advocate Health Care, based in Oak Brook, Ill., a pioneer in an approach known as “accountable care” that offers financial incentives for doctors and hospitals to cut costs rather than funnel patients through an ever-greater volume of costly medical services. Under the agreement, hospital admissions are down 6 percent. Days spent in the hospital are down nearly 9 percent. The average length of a stay has declined, and many other measures show doctors providing less care, too.

This approach is one small part of a growing effort by providers to hold down costs without restricting needed care. Nationwide, health care spending has grown over the last three years at the slowest rate since the federal government started keeping data more than 50 years ago. While the bulk of that is related to the poor economy, changes among insurers and health care providers have contributed as well. If the trend continues, even at a reduced pace, it could help alleviate Washington’s long-term deficit problems and ease the strain on family budgets.

“The part that’s not driven by the economy, that’s the part we can theoretically control,” said Drew Altman, president of the Henry J. Kaiser Family Foundation. “If we can shave even a small percentage off of it, it has a huge impact on public programs, a huge impact on premiums, a huge impact on employers.”

But even as more health systems seek to replicate Advocate’s early success, its experience shows just how hard it may be to expand the approach and keep medical costs from resuming their relentless rise.

“It’s hard to imagine that you could start from scratch and do this and be successful in three years,” said Dr. Lee Sacks, Advocate’s chief medical officer, noting that other systems may find it far harder to flip the traditional fee-for-services system on its head. “We had a running head-start going back to 1995.”

Nonetheless, the Affordable Care Act, President Obama’s health care law, has helped encourage a shift to Advocate’s payment model. Such agreements were merely a theory four years ago. But an estimated 428 accountable-care organizations now cover four million Medicare enrollees and millions more people with private insurance.

Under Advocate’s deal with Blue Cross Blue Shield, certain patients are assigned to the accountable care framework — about 380,000 — and their health costs are projected. If Advocate achieves savings below that amount while meeting explicit quality targets, it splits the money with the insurer. If not, its revenue is at risk.

In some ways, accountable care resembles earlier efforts to control medical spending, including the health maintenance organizations that proliferated in the 1980s but fell out of favor, in part because they severely limited patients’ choices. But accountable care differs by giving doctors and hospitals a direct financial stake in saving money and a reason to invest in various programs of preventive care rather than relying exclusively on the fees they would normally earn from providing services.

“There’s an enormous amount at stake in getting these reforms to work,” said Alan Krueger, the chairman of President Obama’s Council of Economic Advisers.

To help control costs, Advocate has hired scores of workers to coordinate care and keep an eye on the highest-cost patients, like those who are obese or have diabetes. It started providing doctors’ offices with report cards on their performance. Dozens of quality-control measures cover items as varied as blood pressure, rehospitalizations for asthma attacks or the use of expensive imaging machines.

On a blustery spring morning, those changes were visible in Advocate care centers across the metropolitan area. Sumera Khan, a clinical pharmacy specialist, popped into the hospital room of Noraine Scarpelli, an elderly woman with congestive heart failure, to check her prescription drug levels, an additional level of scrutiny that can help prevent complications. In another building, Dr. Karen O’Mara flicked between eight computer screens, peering at intensive care patients miles away, ready to alert a doctor if they looked in distress.

Advocate, a faith-based nonprofit, has an advantage over other health systems just jumping into what is more broadly known as “value-based care.” In the late 1990s, well before it forged its contract with Blue Cross Blue Shield, Advocate began taking steps to control costs and improve quality. A decade ago it adopted a “clinical integration” program, requiring doctors to work together on patients in common. It was also a pioneer in the use of electronic health records.

“A lot of these early adopters were systems that were already putting things in place,” said Ani Turner of the Center for Sustainable Health Spending at the Altarum Institute, a national health care research group based in Ann Arbor, Mich. “In a way, the contracts are rewarding behaviors they were already pursuing.”

So far, Advocate has achieved a small but significant savings of about 2 percent below projected costs, Blue Cross Blue Shield said, but it is not clear whether it can continue to make progress. Already, some Advocate hospital chiefs have expressed fears over losing revenue and warned about the threat to their financial performance. Doctors fret that their incomes may suffer. “We’re doing it because it’s the right thing to do for patients,” said Dr. Stuck, the Advocate family physician. “We’re not making more money.”

At the same time, Advocate and Blue Cross Blue Shield have no way to prevent patients that fall under the accountable-care agreement from seeing doctors outside Advocate’s network. That means patients might see doctors without an incentive to cut costs as well as deliver excellent care, eroding or even erasing the cost savings the agreement achieves.

“You’re trying to overlay a payment design onto a benefit model that allows a patient to go anywhere he wants,” said Steve Hamman of Blue Cross Blue Shield, noting that patients can undermine the advantages of the new approach if they ignore the advice or insist on unnecessary tests and procedures. “We can talk all we want about provider accountability and how important that is. But there is a measure of patient accountability that is critical as well.”

For all the obstacles, most health economists agree that accountable care organizations are one of the most promising recent developments in the giant industry. Kaufman Hall, a consulting firm that studied Advocate’s results, said its research showed that the older and the bigger a value-based care system, the more capable it proved at controlling costs — and the more it was able to influence the larger community of health care providers.

“Doctors who practice with Advocate often also practice at other hospitals,” said Mark Grube, Kaufman Hall’s managing director. “What is occurring is that even when they are practicing at hospitals that are not under value-based contracts, they’ve changed how they practice. We’re seeing declines in utilization there, too.”

That ultimately might be what helps the accountable care model catch on and hold down spending in the longer term.

“You can see a synergy with all these initiatives,” said Ms. Turner of the Altarum Institute. “There are a lot of forces out there trying to move things in the same direction.”

Source: nytimes.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar terkait malpraktik yang terjadi di rumah sakit. Menurutnya, masalah malpraktik merupakan wilayah Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pihak rumah sakit.

“Masalah-masalah malpraktik tanya ke Dinkes atau ke rumah sakit, ini tanya ke gubernur,” ujar Jokowi usai memberikan ceramah di Pusdiklat Deplu Jakarta, Selasa (23/4).

Politisi PDIP ini mengimbau agar seluruh rumah sakit di Jakarta selalu berhati-hati dalam memberikan pelayanan. Sebab, masyarakat terus menilai hal tersebut.

“Semuanya harus hati-hati karena itu dilihat oleh masyarakat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pandapotan menceritakan kisah pilu yang menimpa dirinya. Kejadian bermula saat istrinya menjalani perawatan di RS Persahabatan pada 10 Maret 2013 silam.

Alhasil, pada 11 Maret 2013 dokter pun melakukan operasi. Namun Pandapotan sendiri diberi tahu pihak Rumah Sakit hanya melalui SMS. Anehnya, setelah menjalani operasi, istri Pandapotan malah merasakan sakit yang teramat di bagian lehernya.

“Sore harinya istri saya sadar, dan dia bisa bicara bersuara serak dan pelan, tidak lama kemudian mengalami kesakitan di leher,” ujarnya.

Keesokan harinya, Pandapotan mendapati bahwa terjadi pembekakan di bagian leher sang istri. “Erangan semakin luar biasa, ada bengkak dari leher sampai tulang pipi di bawah mata. Saya minta suster buat panggil dokter karena sepertinya terjadi infeksi di leher istri saya. Tapi suster nggak bisa panggil dokter dengan alasan yang tidak jelas,” katanya lirih.

Rabu (13/4/2013) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Pandapotan mengatakan sang istri sudah tak tahan dan meminta pindah dari rumah sakit tersebut. Namun perawat yang ditemuinya tidak mengizinkan. Perawat memintanya menunggu dokter BHS, yang sebelumnya menangani sang istri.

Pandapotan pun menduga dokter BHS telah melakukan malpraktik sehingga menyebabkan istrinya meninggal.

Keluarga kemudian melaporkan dugaan malpraktik tersebut ke Polda Metro Jaya Senin (22/4/2013) dengan nomor laporan LP/1316/IV/2013/Dit Reskrimum.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto membenarkan pelaporan tersebut. “Iya benar, pelapor Pandapotan Manurung, terlapor Dr. BHS. Sekarang sedang didalami,” ucap Rikwanto singkat.

Sumber: merdeka.com

Media di Australia membandingkan rumah sakit ini dengan maskapai penerbangan berbiaya rendah

Wakil Gubernur Aceh  Muzakir Manaf mewakili Pemerintah Aceh hari ini menandatangani kerjasama dengan rumah sakit Narayana di Bangalore, India. Apa kelebihan rumah sakit itu?

Narayana Hrudayalaya Hospital telah mendapat pengakuan sebagai salah satu rumah sakit terbaik di India. Majalah Economic Times, bahkan memasukkannya sebagai salah satu bukti yang menunjukkan India telah berhasil menciptakan produk dan layanan kelas dunia namun biaya rendah.

“Narayana Hrudayalaya Hospital di Bangolore melakukan operasi jantung dengan harga termurah di dunia,” tulis Economic Times seperti dikutip theindiaexpert.com

Pengakuan juga datang dari media Australia news.co.au. Dalam artikel yang dimuat pada 21 April 2013, media itu menyebutkan rumah sakit Naraya telah berhasil melakukan operasi jantung dengan biaya kecil “tanpa embel-embel.”

Media itu bahkan membandingkannya dengan maskapai penerbangan berbiaya rendah. “Apa jadinya jika rumah sakit dijalankan seperti sebuah maskapai penerbangan berbiaya rendah? Hasilnya mungkin seperti Narayana Hrudayalaya di selatan India.”

Disebutkan, rumah sakit itu dibangun dengan bahan pra-fabrikasi, membatasi penggunaan AC, bahkan melatih pengunjung untuk membantu perawatan operasi. “Dengan begitu biayanya dapat dipotong hingga $800.”

Rumah sakit itu didirikan oleh Devi Shetty, salah satu dokter bedah jantung yang terkenal di dunia. Dalam wawancara dengan news.co.au, Devi mengatakan,”hampir setiap penyakit dapat disembuhkan, dan jika Anda tidak dapat menyembuhkan pasien, Anda dapat memberi mereka kehidupan yang bermakna.

Bangalore dikenal sebagai “heart factory” atau pabrik jantung. Ini bukan lantaran mereka punya pabrik jantung, melainkan telah berhasil melakukan operasi jantung terbanyak di dunia.

Layanan pertama mereka adalah sebuah rumah sakit berlantai satu di Mysore, dua jam perjalanan dari Bangalore. Rumah sakit ini dibangun dengan biaya sekitar 400 juta rupee dalam waktu 10 bulan. Jumlah itu setara dengan US$ 7,2 juta.

Terletak di tengah pohon-pohon palem dengan lima kamar operasi untuk prosedur jantung, otak dan ginjal, Dr Shetty membanggakan bagaimana rumah sakit itu dibangun hanya dengan sebagian kecil dana dibanding tarif di negara-negara kaya.

“Di Stanford (Amerika Serikat), mereka sedang mebangun sebuah rumah sakit dengan tempat tidur 200-300 unit. Mereka cenderung menghabiskan biaya lebih dari 600 juta. Di London, mereka menghabiskan lebih dari satu miliar pounsterling,” kata ayah empat anak itu.

Kini Shetty memasang target membangun dan melengkapi rumah sakit seharga enam juta dolar dengan masa pembangunan enam bulan.

Sumber: atjehpost.com

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan gugatan uji materi sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dilayangkan, karena dengan UU tersebut Pemerintah mengharuskan semua rumah sakit harus berbadan hukum. Sementara puluhan rumah sakit milik Muhammadiyah berbentuk amal usaha.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Prof.Dr. H. Syafiq Mughni mengatakan, dengan pemberlakuan UU Rumah Sakit itu dan mengharuskan setiap rumah sakit berbadan hukum itu, maka Muhammadiyah akan banyak mengalami kerugian.

Kerugian tak hanya materi, tapi kerugian non- materi juga akan dialami Muhammadiyah. “Kerugian misalnya kehilangan aset, kehilangan hak untuk melaksanakan usaha-usaha bidang kesehatan umum, dan lain-lain,” kata Syafiq usai sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Tak hanya Muhammadiyah, kerugian akibat ketentuan UU Rumah Sakit itu juga akan diderita oleh pihak organisasi masyarakat lain. Misalnya Gereja-gereja yang juga memiliki rumah sakit non-profit.

Menurut Syafiq, pihak-pihak gereja yang merasa dirugikan karena rumah sakit miliknya harus berbadan hukum, menyerahkan kepada Muhammadiyah memperjuangkan lewat jalur uji materi ini.

Selain kerugian, dampak lain yang dialami Muhammadiyah jika UU Rumah Sakit itu tetap berlaku adalah Muhammadiyah terhambat dalam masalah perizinan. Mengingat, lanjut Syafiq, Muhammadiyah memiliki 78 rumah sakit berbentuk amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dampaknya, kepala dinas kesehatan tidak mau memberikan izin (praktik) kepada Muhammadiyah untuk perpanjang izin praktik rumah sakit. Karena pihak Dinkes juga juga takut kena sanksi kalau kasih izin ke rumah sakit non-profit. Nanti mereka dianggap melanggar UU,” ujar mantan Ketua PWM Jawa Timur ini.

Syafiq melihat, selama ini masyarakat sudah menaruh kepercayaan pada rumah sakit-rumah sakit non-profit seperti milik Muhammadiyah. Jika UU Rumah Sakit itu tetap diberlakukan, maka akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat jadi menurun.”Bagaimana bisa membangun kepercayaan masyarakat yang sudah menaruh kepercayaan,” tutup Guru Besar UIN Sunan Ampel ini.

Sumber: muhammadiyah.or.id

–

Berita Terkait:

Muhammadiyah Uji Materi UU Rumah Sakit

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi Atas Pasal UU Rumah Sakit

Jakarta – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara-negara anggotanya untuk dapat menjangkau anak-anak yang belum terlindungi oleh vaksin terutama untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah. . Negara harus menjalankan strategi baru untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan peningkatan surveilans. Peringatan itu terkait  program Pekan Imunisasi Dunia yang digelar mulai 24-30 April 2013.

WHO Regional Director for South-East Asia Dr Samlee Plianbangchang memperkirakan, imunisasi bisa menyelamatkan 2-3 juta jiwa tiap tahunnya di seluruh dunia. Pada 2011, diprediksi 28,6 juta anak telah diimunisasi di 11 negara Asia Tenggara untuk tiga penyakit dasar yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (DPT) dengan cakupan diperkirakan sekitar 75 persen.

Sementara itu, sejak 2000 hingga 2011, cakupan imunisasi bagi campak di WHO-Asia Tenggara meningkat dari 61 persen menjadi 79 persen namun dengan laju peningkatan saat ini, diperkirakan target tahun 2015 untuk mencapai cakupan lebih dari 95 persen akan sulit diraih.

Meski meningkat, WHO juga memperkirakan sekitar 9,5 juta anak di Asia Tenggara tidak mendapatkan imunisasi dasar DTP atau vaksin pentavalen pada tahun 2011.

“Walaupun ada peningkatan cakupan imunisasi campak melalui pelaksanaan imunisasi tambahan, namun dibutuhkan langkah yang cepat untuk memerangi penularan penyakit,” ujar Dr Samlee Plianbangchang dalam siaran persnya, kemarin

Menurut Dr Plianbangchang, imunisasi merupakan investasi yang paling terbukti untuk mendukung kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. “Negara-negara di Asia Tenggara harus memahami bahwa imunisasi memegang peranan penting dalam memastikan perkembangan tidak terhambat oleh beban penyakit yang semakin meningkat,” kata dia.

Dia juga memuji perkembangan di kawasan Asia Tenggara terkait eradikasi polio yang mencapai tonggak sejarah dengan dua tahun tanpa ada laporan mengenai virus polio liar, sejak kasus terakhir tercatat di India pada 13 Januari 2011.

Pekan Imunisasi Dunia itu juga akan diikuti oleh Indonesia melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN) akan diselenggarakan pada 22-27 April. Kegiatan PIN itu di Indonesia akan difokuskan pada peningkatan cakupan dengan melakukan beberapa hal seperti membuka pelayanan imunisasi di seluruh fasilitas kesehatan, melengkapi imunisasi bagi anak-anak yang belum lengkap imunisasinya melalui kegiatan Drop Out Follow Up (DOFU) serta melakukan seminar dan ceramah bagi masyarakat luas.

Saat ini, ada lima vaksin yang diberikan secara gratis di Posyandu yaitu vaksin Hepatitis B, BCG untuk mencegah TBC, vaksin polio, DPT/HB untuk mencegah difteri, batuk rejan, tetanus serta Hepatitis B lanjutan, dan vaksin campak.

Sumber: pdpersi.co.id