Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawaty merasa tidak khawatir dengan mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia mengatakan, belasan rumah sakit yang memutuskan mundur tergolong rumah sakit yang tidak begitu besar dan biasa-biasa saja.

“Dari enam belas (rumah sakit) semuanya swasta, rumah sakit-rumah sakit kecil lah,” ujarnya, Minggu (19/5/2013).

Dien menambahkan adapun rumah sakit yang mundur dari program tersebut terdapat di beberapa wilayah di Jakarta. “Delapan di (Jakarta) Utara, tiga di (Jakarta) Barat, Satu di (Jakarta) Timur, tiga di (Jakarta) Selatan dan satu di (Jakarta) Pusat,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dari enam belas rumah sakit tersebut hanya dua yang sudah mengajukan surat secara resmi ke dinasnya. “Ada dua yang sudah resmi mengundurkan diri dari KJS, satu di (Jakarta) Timur, satu di (Jakarta) Pusat, itu sudah resmi. Sisanya empat belas secara lisan saja,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 16 rumah sakit di Jakarta, memutuskan mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Alasan utama 16 rumah sakit mundur dari program unggulan Jokowi-Ahok, karena merasa tak mampu menutupi biaya operasional dari pelayanan kesehatan yang diberikan untuk jutaan warga pemilik KJS.[bay]

Berikut adalah 16 RS yang mengundurkan diri dari program KJS:

1. RS Thamrin
2. RS Admira
3. RS Bunda Suci
4. RS Mulya Sari
5. RS Satya Negara
6. RS Paru Firdaus
7. RS Islam Sukapura
8. RS Husada
9. RS Sumber Waras
10. RS Suka Mulya
11. RS Port Medical
12. RS Puri Mandiri Kedoya
13. RS Tri Dipa
14. RS JMC
15. RS Mediros
16. RS Restu Mulya

Sumber: metropolitan.inilah.com

Jakarta–Anggota DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menyebut 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat. Baru dua rumah sakit yang sudah mundur resmi dengan surat. “Rumah Sakit Thamrin dan RS Admira,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Sabtu 18 Mei 2013.

Berikut adalah 16 RS tersebut:

1. RS Thamrin

2. RS Admira

3. RS Bunda Suci

4. RS Mulya Sari

5. RS Satya Negara

6. RS Paru Firdaus

7. RS Islam Sukapura

8. RS Husada

9. RS Sumber Waras

10. RS Suka Mulya

11. RS Port Medical

12. RS Puri Mandiri Kedoya

13. RS Tri Dipa

14. RS JMC

15. RS Mediros

16. RS Restu Mulya

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menyebut dua alasan mendasar mundurnya RS yang disampaikan kepada Dewan, Kamis lalu. Alasan pertama, persoalan sistem pembayaran RS oleh Pemprov DKI melalui PT. Askes yang jumlahnya tidak penuh sesuai klaim RS. “Mereka rugi berlebihan. Mereka dibebani biaya, sedangkan klaim tidak dibayar sepenuhnya.”

Igo menjelaskan, Askes memiliki kriteria tertentu dalam membayar klaim RS yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan RS. “Misalnya untuk bedah diganti hanya 30 persen, rawat jalan 80 persen, rawat inap 60 persen.”

Sistem ini memang berbeda dengan sistem sebelumnya yang diterapkan Dinas Kesehatan dalam membayar klaim RS. »Dinkes membayar penuh.” Hanya, kelemahannya, pembayaran baru cair dalam waktu tiga bulan karena tenaga personel terbatas. Sedangkan Askes bisa mencairkan pembayaran dalam sebulan saja.

Alasan kedua, kata Igo, RS mengaku tidak bisa memenuhi standar pelayanan pasien karena jumlahnya membludak. Pengobatan gratis membuat warga berbondong-bondong ke puskesmas dan RS. Jumlah pasien berlipat, sedangka waktu pelayanan tetap sama. »Overload. Standar minimal (pelayanan) saja tidak bisa mereka penuhi.”

Untuk itu, Komisi bakal mengevaluasi pelaksanaan KJS. Igo berharap Pemprov DKI dan Askes segera memaparkan rencana mereka terkait pengunduran diri belasan RS. »Kami harap mereka sampaikan rencananya. Bisa enggak ada perubahan sistem?”

Sejauh ini, opini yang dia tampung dari pengelola sejumlah RS, mereka lebih memilih dibayar penuh meski lebih lama. “Yang penting dibayar penuh.”

Sumber: id.berita.yahoo.com

JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati mengungkapkan pihaknya akan mencarikan solusi atas 16 Rumah Sakit (RS) yang menolak kebijakan DKI soal Kartu Jakarta Sehat (KJS).

“Kami diskusikan kembali dan cari win-win solution. Sebab tidak bisa rumah sakit maunya tinggi terus. Kami cari titik tengahnya. Titik komporominya,” ujar Dien di Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Sebab, Dien mengatakan apabila keenambelas RS yang keluar dari program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini, maka tentu DKI akan kehilangan sebanyak 54 rumah sakit.

“Ini yang kami tidak bisa dibiarkan, dari RS yang tersisa 76, itukan rumah sakit pemerintahnya hanya 22, artinya kan sebagian besar swasta,” tutur Dien.

Dari penolakan tersebut berpotensi akan memicu rumah sakit swasta lain untuk keluar dari program KJS. Namun Dien belum melihat potensi pertambahan rumah sakit yang keluar tersebut. “Belum terlihat, sampai saat ini masih 16,” kata Dien.

Sumber: tribunnews.com

Jakarta : Tak kuat menahan kerugian, sebanyak 16 rumah sakit swasta akhirnya memutuskan kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proyek Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pemprov DKI pun maklum dengan keputusan 16 rumah sakit itu. Namun tak diam saja, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera melakukan evaluasi program ini.

“Mau dievaluasi oleh Pak Wagub,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (19/5/2013). “Akan dikeluarkan kebijakan baru, tarif baru.”

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menuturkan, 16 RS itu terdiri dari 8 RS di Jakarta Utara, 3 RS di Jakarta Barat, 1 RS di Jakarta Timur, 3 RS di Jakarta Selatan dan 1 RS di Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, dari 16 rumah sakit itu baru 2 saja yang menyatakan resmi mengundurkan diri. Sementara 14 lainnya baru sekadar menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri.

“Ada 2 yang sudah resmi mengundurkan diri drari KJS, 1 di Jakarta Timur, 1 di Jakarta Pusat. Itu sudah resmi. Sisanya 14 secara lisan saja,” jelas Dien.

Sebelumnya, Ahok menyatakan, sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang ditawarkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) akan kembali dievaluasi. Sistem ini dinilai tak bisa menutupi kebutuhan biaya perawatan pasien KJS. Selain itu, besar premi untuk tiap peserta KJS juga akan dikaji ulang. Rencananya, besar premi yang diberlakukan nanti sebesar Rp 30.000-Rp 50.000 per bulan.

“Kalau ngotot pemerintah tidak bisa, ya kami akan bikin Jakarta CBG, bukan INA CBG. Khusus Jakarta untuk membuktikan tarifnya seperti ini. Bisa sebesar Rp 50.000, bisa Rp 35.000, bisa Rp 30.000, nanti kelihatan,” ucap Ahok 17 Mei lalu.

“Saya minta teman-teman di RS sabar selama 2 bulan, supaya ada bukti semua. Kita hitung biaya berapa, baru ketemu, kita bicara, jadi ada data. Kita akan bicarakan tarif untuk KJS,” pungkas Ahok.

Sumber : news.liputan6.com

Jakarta : Di tengah antusias warga Ibukota pada Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diusung Gubernur DKI Jakarta Jokowi, sebanyak 16 rumah sakit rekanan Pemprov DKI undur diri dalam kerja sama ini. Tarif yang tak sesuai memaksa keenam belas rumah sakit ini menghentikan program KJS.

“16 rumah sakit, swasta semua,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati kepadaLiputan6.com di Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Hal ini dibenarkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita. Menurutnya, 16 RS ini tak kuat menanggung beban operasional KJS yang terlalu tinggi, sementara tarif tak memadai.

“Tarifnya tidak sesuai, mereka terlalu banyak nomboknya. RS juga berhutang untuk biaya obat dan honor dokternya,” ujar Yudhita kepada Liputan6.com.

“Mereka kan swasta, tak dapat subsidi. Anggarannya sendiri dari perusahaan atau yayasannya.”

Yudhita menuturkan, mundurnya 16 RS ini dari program KJS didapatkan berdasarkan dari laporan masyarakat. Umumnya, 16 Rumah sakit itu tak menyatakan secara langsung pemutusan kerja sama dalam program KJS. Namun ketika masyarakat mengunjungi RS terkait untuk meminta pelayanan KJS, pihak RS menyatakan sudah tak melayani pasien KJS lagi.

“Mereka (RS) tidak bilang secara langsung. Tapi dari laporan masyarakat, kemudian saya catat dan konfirmasi kepada RS itu. Mereka menyatakan ‘Sebulan ini kita nggak bisa nutupin biaya’,” tuturnya.

Meski begitu, tak semua RS swasta menyatakan undur diri dari program pemberian pelayanan kesehatan bagi warga miskin Jakarta ini. Yudhita menyatakan masih ada beberapa rumah sakit swasta yang bertahan dalam kerja sama KJS.

“Masih ada swasta yang masih melayani, RS Islam Cempaka Putih, RS Islam Pondok Kopi, RS Islam Sukapura, dan lain-lain,” pungkas Yudhita.

Sumber: news.liputan6.com

Jakarta : Sebanyak 16 rumah sakit swasta mmenghentikan kerja sama dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta. Tarif yang tak sesuai membuat para rumah sakit swasta ini mengalami kerugian.

Menghadapi ‘kepergian’ segelintir rumah sakit swasta ini, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menyatakan, pelayanan KJS di beberapa daerah cukup terganggu.

“Bisa dikatakan mengganggu, iya. Terutama yang di utara, kan ada 8 RS. Sementara, RS daerahnya cuma 2, yakni RS Koja dan RS Soeliasti Saroso. Untuk utara pasti mengganggu,” ujar Dien di Balaikota, Jakarta, Minggu (19/5/2013).

“Tapi timur, selatan, barat dan pusat, saya kira nggak lah.” Dien pun berharap, agar warga pengguna KJS tak lagi berobat di 16 rumah sakit itu.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita mengatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengkaji kembali program KJS ini berikut besar preminya nanti. Yudhita pun berharap jika nanti kebijakan baru sudah direvisi, pihak RS dapat kembali melayani KJS.

“Harapannya, semua rumah sakit nanti tarifnya diperbaiki. Semua dapat kembali melayani KJS. Tapi Rumah sakit juga jangan egois. Yang wajar-wajar saja, jangan berlebihan ambil untungnya, kan sudah ada ketentuannya. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari pelayanan kesehatan,” tutur Yudhita kepada Liputan6.com di Jakarta.

Sumber: news.liputan6.com

ENDE-Ratusan karyawan RSUD Ende yang terdiri dari para perawat, bidan dan tenaga penunjang non medik melakukan aksi mogok. Akibat aksi tersebut pelayanan medis di rumah sakit itu lumpuh sekitar dua jam. Aksi mogok kerja itu dipicu jasa medik yang belum dibayar pihak manajemen sejak Januari 2013.

Disaksikan Pos Kupang, Kamis (16/5/2013) sekitar pukul 08.00 Wita, puluhan karyawan RSUD Ende hanya duduk-duduk di depan Kamar Unit Gawat Darurat (UGD), ruangan koperasi dan kantin maupun apotek. Para karyawan enggan masuk ke ruang kerja mereka yang berada di bagian dalam rumah sakit.

Melihat para karyawan rumah sakit belum juga masuk ke ruangan kerja, Direktur RSUD Ende, dr. Yayik Prawitra Gati menemui para karyawan. Namun, tidak ada pembicaraan serius yang disampaikan oleh para karyawan. Para karyawan terlihat enggan berbicara ketika ditanya tentang alasan mereka tidak segera masuk kerja.

Aksi mogok yang dilakukan para karyawan membuat sebagian pelayanan di rumah sakit sempat mengalami gangguan. Di beberapa poli seperti poli anak, poli penyakit dalam, poli laktasi dan poli kandungan tidak terlihat satupun tenaga medis yang melayani pasien. Meski di beberapa ruangan masih terlihat ada tenaga medis yang melayani pasien.

Para tenaga medis dan non medis yang melakukan aksi mogok enggan melakukan dialog meskipun beberapa kali diajak oleh pihak manajemen untuk berdialog di dalam ruangan atau di Aula RSUD Ende. Mereka memilih tetap bertahan di depan RSUD Ende.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, Direktur RSUD Ende yang telah masuk ke dalam ruangan kerjanya kembali mendatangi para karyawan yang bertahan di depan UGD. Setelah beberapa kali diminta Direktur RSUD Ende, dr. Yayik Prawitra Gati, para karyawan akhirnya mau membuka suara tentang alasan mereka melakukan aksi mogok.

Menurut Natalia Y Demu, aksi mogok yang mereka lakukan, Kamis (16/5/2013), merupakan  akumulasi ketidakpuasan mereka terhadap pihak manajemen yang belum merealisasikan jasa medik bagi para karyawan. Sebab, setiap kali ditanya hanya janji-janji segera dibayar tapi tidak ada ralisasinya.
Karena itu, kata Natalia, dia dan rekan-rekannya berharap agar pihak manajemen segera merealisasikan pembayaran jasa medik yang telah tertunggak sejak Januari 2013 lalu.

Karyawan lainnya, Aji Sare meminta agar pihak manajemen mempertimbangkan kembali pembayaran jasa medik yang dinilainya sangat tidak seimbang antara para karyawan medik dan non medik. Para karyawan medik pembayarannya sangat besar, sedangkan non medik sangat sedikit.

“Ada karyawan medik yang dibayar hingga Rp 400.000 bahkan jutaan rupiah. Tapi karyawan sukarela hanya dibayar Rp 75.000. Perbedaannya sangat jauh,” keluhnya. *

Keluarga Pasien Mengamuk

SAAT para karyawan sedang berdialog dengan Direktur RSUD Ende, tiba-tiba datang sejumlah keluarga pasien. Mereka mengamuk lantaran keluarga mereka yang sakit tidak segera mendapatkan pelayanan medis.

“Soal gaji atau apa, itu urusan kalian. Yang kami tahu bahwa kami datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Tapi kenapa keluarga kami tidak segera mendapatkan pelayanan,” kata salah seorang keluarga pasien yang mengaku bernama Lius Raga.

Lius mengatakan, apabila terjadi hal-hal negatif menimpa keluarga mereka maka pihak rumah sakit yang harus bertanggungjawab.

Keluarga pasien lainnya, Maria Y Osram, mengatakan, sejak pagi keluarganya tidak mendapatkan pelayanan medis. “Saya sangat kecewa karena ketika saya datang diarahkan ke lantai dua. Namun setelah di lantai dua kami tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya.

Direktur RSUD Ende, dr. Yayik Prawitra Gati mengatakan, jasa medik bagi para karyawan akan segera dibayar. Mengenai belum dibayarnya jasa medik dari Januari hingga Mei 2013, Yayik mengatakan, itu disebabkan masih dalam perhitungan yang lebih cermat  menggunakan sistem kerja sebelumnya menggunakan cara manual.

Khusus untuk bulan Januari akan segera dibayar pada hari yang sama. “Kita terkendala secara teknis dengan pihak BRI. Namun saya memastikan bahwa hari ini (Kamis, Red) akan segera dibayar,” kata dr. Yayik.

Setelah memberikan penjelasan, seorang pegawai BRI datang. Ia menjelaskan, uang jasa medik bagi para karyawan telah ditransfer ke rekening masing-masing karyawan 30 menit sebelumnya. Mendengar penjelasan itu, para karyawan menyambutnya dengan tepuk tangan lalu kembali masuk kerja.

Mengenai permintaan para karyawan khususnya non medik, dr Yayik mengatakan, hal itu akan ditinjau kembali. Ia mengajak sejumlah karyawan masuk dalam tim untuk membahas soal jasa medik.

Sumber: tribunnews.com

Maluku – Pembangunan rumah sakit umum (RSU) Tipe C di Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, Maluku, terus berjalan. RSU Tipe C itu dibutuhkan sebagai pusat rujukan dari puskesmas dan puskemas pembantu di kabupaten Buru. Pembangunan itu telah menyedot anggaran APBD Buru 2012 sebesar Rp6,5 miliar pada 2012 dan Rp7,5 miliar pada tahun ini.

RSU ini, kata Bupati Buru Ramly Umasugi, sangat dibutuhkan untuk melayani lebih dari 100.000 jiwa penduduk yang tersebar di lima kecamatan dengan 81 desa.

Ramly mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pada rapat koordinasi kesehatan daerah Maluku di Ambon pada 13 Mei lalu. Ramly meminta bnatuan berupa alokasi dana APBN untuk menyelesaikan RSU tersebut.

“Pada prinsipnya Menkes setuju karena ibu kota kabupaten harus memiliki minimal satu unit RSU sebagai pusat rujukan dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa,” ujar Ramly.

Pemkab Buru juga berupaya meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan menyekolahkan perawat maupun dokter, salah satunya bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto. Sedangkan untuk pendidikan dokter,bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin(Unhas) Makassar serta Universitas Pattimura Ambon.

“Ada enam dokter spesialis yang kami dukung pendidikannya, karena memang dibutuhkan untuk melayani di RSU Tipe C nantinya bila rampung nanti,” kata Ramly.

Sumber: pdpersi.co.id

KARAWANG – Forum Perlindungan Konsumen Kabupaten Karawang Jawa Barat mengingatkan Dinas Kesehatan setempat untuk meningkatkan pengawasan persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang agar tidak terjadi peredaran obat kadaluarsa.

“Persediaan obat di RSUD Karawang harus benar-benar terjamin. Jangan sampai obat kadaluarsa beredar di rumah sakit, karena bisa membahayakan pasien,” kata Ketua Forum Perlindungan Konsumen Karawang Eddy Djunaedy di Karawang, Kamis.

Hal itu disampaikan Eddy menyusul ditemukannya obat kadaluarsa yang sempat beredar di RSUD Karawang, sesuai dengan catatan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010.

Peredaran obat kadaluarsa itu sendiri melanggar Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika terdapat bukti kuat terkait peredaran obat kadaluarsa itu, maka pihak RSUD bisa dilaporkan.

“Dalam pasal 8 ayat (1) butir a Undang Undang Perlindungan Konsumen disebutkan, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu merupakan bagian dari pelanggaran,” kata dia.

Ia mengingatkan agar Dinas Kesehatan setempat lebih meningkatkan pengawasan terkait dilaporkannya peredaran obat kadaluarsa di RSUD Karawang. Sehingga ke depan tidak ada lagi laporan mengenai hal tersebut.

Sumber: republika.co.id

Jember – Pegawai rumah sakit daerah di Kabupaten Jember perlu meningkatkan keramahtamahan dalam melayani pasien. Urusan keramahtamahan, rumah sakit milik pemerintah daerah masih kalah dibandingkan rumah sakit swasta.

“DPRD Jember merekomendasikan agar Bupati MZA Djalal melatih pegawai ‘untuk tersenyum dan bersikap ramah’ kepada pasien dan pengunjung Rumah Sakit Daerah. Perlu ada upata pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan meningkatkan anggaran pelatihan,” kata Evi Lestari, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Menurut Evi, petugas rumah sakit daerah irit senyum dan kurang ramah terhadap pasien. “Ini berbeda dengan petugas rumah sakit swasta. Padahal dari sisi kelengkapan fasilitas, Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi lebih lengkap dibandingkan rumah sakit swasta,” katanya. Namun karena minimnya keramahan, warga memilih berobat ke rumah sakit swasta.

Evi mengingatkan, kesehatan adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan yang memerlukan perhatian khusus. Layanan kesehatan seyogyanya tidak diskriminatif. “Artinya, tidak hanya memprioritaskan orang mampu, tapi juga memberikan pelayanan setara bagi masyarakat tidak mampu melalui layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin,” katanya.

Terkait pelayanan, Evi menilai, masih banyak keluhan terhadap layanan di puskesmas. Puskemas bukan lagi dianggap akronim dari pusat kesehatan masyarakat, tapi akronim dari pusing keseleo dan masuk angin. Layanan kesehatan belum maksimal dimanfaatkan warga miskin, karena minimnya informasi dan rumitnya persyaratan administrasi untuk memperoleh pelayanan. “Muncul percaloan karena rumitnya administrasi,” katanya.

Sumber: beritajatim.com