Jakarta, GATRAnews

Metrotvnews.com, Semarang: Cuaca buruk dan banjir di wilayah Jawa Tengah menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ispa, gatal-gatal, diare hingga demam berdarah menjangkiti warga. Akibatnya, sejumlah rumah sakit mengalami peningkatan pasien.

Dari pantauan di Rumah Sakit Roemani Semarang, Sabtu (8/2), pasien rawat inap ataupun rawat jalan mengalami peningkatan 10% hingga 15% dari hari biasanya. Peningkatan pasien ini terjadi sejak dua pekan terakhir, setelah terjadinya banjir dan cuaca buruk di wilayah Semarang dan sekitarnya.

Kondisi ini membuat petugas rumah sakit harus kerja ekstra demi melayani warga.

Dari data yang terhimpun, setidaknya ada 45 orang pasien yang terdiri dari pasien demam berdarah dan diare yang menjalani rawat inap di RS Roemani ini. Mayoritas dari mereka adalah pasien anak-anak.

Sumber: metrotvnews.com

Medan, (Analisa). Pascaberlakunya BPJS Kesehatan, jumlah pasien rawat jalan yang yang berobat di rumah sakit Pemko Medan itu meningkat drastis. Saat ini mencapai 1.400 orang per hari, padahal sebelumnya, hanya 1.000 pasien per hari. Kondisi ini membuat antrean pelayanan di rumah sakit semakin panjang, terutama di Instalasi Pelayanan Farmasi.

Memang diakuinya, pada minggu pertama pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah pasien rawat jalan yang datang ke rumah sakit ini turun hingga kurang dari 1.000 orang per hari.

BALEENDAH-Pelaksanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh Indonesia sejak satu bulan terakhir ini, dikeluhkan oleh rumah sakit penenerima pasien yang dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal tersebut diakui oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung, Komar Hanifi. Menurutnya, pelaksanaan BPJS terdapat beberapa kendala Seperti adanya regionalisasi rumah sakit, Puskesmas dan dokter praktek.

Sehingga, kata dia, pasien dari luar regional yang masuk ke dalam ruang lingkup Al Ihsan tidak bisa berobat disana.

“Ada beberapa pasien dari luar yang terpaksa kembali lagi. Karena tidak diperbolehkan oleh BPJS. Ini sangat menyulitkan kami, padahal RS Al Ihsan ini memiliki visi untuk menjadi RS rujukan utama dan terdepan di Jabar,” kata Komar Hanifi, Kamis (6/2).

Selain regionalisasi, lanjut dia, terdapat dua hal lain yang dirasa menjadi kendala adalah masalah kendali biaya untuk pelayanan penyakit kronis atau Indonesia Case Based Group (INA CBG’s).

“Disamping itu, masalah ketiga adalah tarif yang diberikan oleh BPJS jauh dibawah harga yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. Meski RS Al Ihsan ini adalah Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) milik Pemprov Jabar. Tapi kami ini rumah sakit yang mengelola dan membayar pekerja secara mandiri. Sedangkan dari Pemprov Jabar ini hanya investasi infrastruktur dan peralatan saja. Padahal, disatu sisi kami juga harus tetap menjaga kualitas pelayanan,” ujarnya.

Komar berharap, Pemerintah Pusat, bisa terus membenahi dan memperbaiki kebijakan yang diberlakukannya. Seperti masalah regionalisasi, tidak terkooptasi oleh kebijakan. Dan bisa mendukung visi RS Al Ihsan sebagai rujukan utama dan terdepan di Jabar setelah RSHS. (try)

Sumber: radarbandung.co.id

Bandarlampung (Antara) – Kementerian Kesehatan menurunkan tim untuk mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A Dadi Tjokrodipo Kota Bandarlampung setelah terungkapnya pembuangan pasien miskin di rumah sakit tersebut.

“Kami ke sini untuk melakukan evaluasi terkait dengan administrasi dan pelayanan rumah sakit umum daerah agar dapat lebih baik lagi sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat setempat,” ujar Staf Ahli Menteri Kesehatan Budi Sampurna usai kunjungan ke RSUD Bandarlampung, Sabtu.

Menurut dia, peningkatan pelayan rumah sakit terhadap masyarakat adalah yang utama sehingga Kemenkes terus melakukan pemantauan, khususnya bagi daerah yang telah memiliki program jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan daerah.

“Kejadian seperti ini semestinya tidak perlu terjadi. Namun, untuk mengatakan siapa yang salah bukan hak kami, melainkan hak penyidik dari kepolisian,” kata dia.

Terkait dengan adanya sanksi atas kejadian pembuangan pasien, dia mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi terkait dengan pelayanan saja, sedangkan untuk sanksi administratif akan berikan tetapi memerlukan proses.

“Ya, saat ini tim sedang mengumpulkan data-data dan berkas terkait pelayanan di rumah sakit sesuai tugas tim ‘safeguarding‘ sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang kembali,” ujarnya.

Tim ini, lanjutnya, bertugas untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota sehingga dengan adanya kasus yang terjadi beberapa waktu lalu harus segera dievaluasi guna mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari.

Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Medis RSUD DT Taufik mengatakan bahwa tim Kemenkes datang untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan berkas-berkas terkait dengan pelayanan medis di RS ini.

“Kami telah memberikan pelayanan maksimal kepada warga, khususnya masyarakat yang menggunakan program jamkesmas atau jamkesda,” ujar dia.

Namun, terkait dengan kunjungan tim Kemenkes, dia menjelaskan bahwa tim melakukan evaluasi dan meminta berkas-berkas mengenai rekam medik atau pelayan kesehatan yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit selama ini.

Pada kunjungan tersebut Tim Kemenkes yang diketuai oleh Staf Ahli Menteri Budi Sampurna didampingi oleh Chairul Nasution (Direktur Bina Upaya Kesehatan), Prof. Sutanto (Ketua Komite Keselamatan Pasien), serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana.

Sumber: antaralampung.com

Semarang – Setiap hari, sekitar 100 pasien kanker datang ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Kariadi Semarang.

“Dari sepuluh besar penyakit yang ditangani, kanker berada pada peringkat pertama terbanyak,” kata Bambang Sudarmanto, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP dr. Kariadi Semarang pada peringatan Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap 4 Februari. Bunga dan suvenir dibagikan pada pasien dan pengunjung di RSUP dr. Kariadi.

“Sebanyak seratus pasien kanker yan ditangani setiap hari itu belum termasuk 40 orang yang menjalani kemoterapi dan 70 pasien pengobatan radiologi. Pasien kami bagi dua, dewasa dan anak. Dewasa 30%-nya kanker serviks, sementara anak-anak leukimia,” kata Bambang.

Selain dua jenis kanker itu, jenis-jenis kanker lain yang banyak ditemui dari pasien RSUP dr. Kariadi, antara lain kanker payudara, kanker ginjal, kanker hati, dan kanker syaraf atau otak.

“Deteksi dan pengobatan secara dini, merupakan langkah sangat penting dalam penyembuhan kanker mengingat biasanya pasien mengetahui menderita kanker setelah stadium lanjut. Sebenarnya, ada tiga metode pengobatan kanker yang biasa digunakan, yakni dengan jalan bedah atau operasi, kemoterapi, dan radiasi yang tentunya masing-masing berdasarkan konsultasi dokter,” kata Bambang.

Namun, Bambang mengingatkan pencegahan adalah langkah utama. Sebab, kanker sebenarnya bisa dicegah melalui pola hidup sehat dan seimbang.

“Hampir 43% perkembangan sel kanker sebenarnya dapat dicegah. Pola hidup harus dijalani sehat dan berimbang. Ini yang perlu kita edukasi pada seluruh masyarakat. Hindari konsumsi makanan cepat saji, banyak konsumsi makanan berserat tinggi, mengandung vitamin, dan kalsium. Pola dan aktivitas sehari-hari harus dilakukan seimbang, antara olahraga, istirahat, dan bekerja. Tak kalah penting, masyarakat agar tidak mudah memercayai mitos-mitos tentang kanker,” kata Bambang.

Sumber: pdpersi.co.id

Bojonegoro (beritajatim.com) – Seorang pasien miskin di Kabupaten Bojonegoro, tidak bisa merasakan pengobatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo milik Pemerintah Daerah setempat. Sehingga ia terpaksa masuk di Rumah Sakit Swasta meski harus menanggung biaya besar.

Warga kurang mampu yang ditolak untuk mendapat pengobatan gratis itu karena tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sudah satu minggu lebih, Srikin (51) Warga Desa Mbareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Aisyah Kota Bojonegoro, akibat sakit lambung yang di deritanya.

Meski kondisi Srikin belum membaik, namun pihak keluarga menginginkan agar pasien segera dipulangkan. Hal ini disebabkan, belum genap dua minggu total biaya yang harus dikeluarkan di Rumah Sakit Swasta ini Rp 20juta. Pihak keluarga mengaku tidak mampu membayarnya. “Ini sudah 11 hari, biayanya juga sudah banyak,” ujar anak pasien, Saiful saat ditemui di Rumah Sakit, Kamis (06/02/2014).

Pihak keluarga sebenarnya mengiginkan agar Srikin dirawat di Rumah Sakit Pemerintah. Lantaran tidak memiliki kartu BPJS, pihak RSUD justru menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit lainya. “Awalnya kami bawa ke RSUD tapi katanya penuh, disuruh ke rumah sakit lain,” lanjutnya.

Direktur RSUD: Tak Punya BPJS, Pasin ke RS Lain Saja

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro, Dr. Sunhadi mengungkapkan, tidak bisa merawat pasien yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kalau tidak pakai kartu Jamkesmas atau BPJS memang disarankan untuk ke rumah sakit lain. Tapi kalau ada kartu kesehatan, tetap kami tampung,” ujarnya, menanggapi adanya pasien yang ditolak saat akan berobat di RS milik Pemerintah Daerah setempat, Kamis (06/02/2014).

Saat dikonfirmasi terkait pernyataan keluarga pasien yang mengatakan jika saat itu petugas RSUD beralasan jika kamar penuh atau overload, Sunhadi tidak menyalahkan. Ia mengakui jika memang selama ini RSUD sering overload. “Kalau memang saat itu overload ya mungkin saja bisa tidak diterima. Kan disini memang sering overload dari dulu,” lanjut Sunhadi.

Dikonfirmasi terpisah, pihak RS Aisyah Bojonegoro mengatakan jika keluarga tidak mampu yang dirawat maka harus membayar biaya rumah sakit, jika tidak punya kartu BPJS maupun Jamkesmas, maka pihak keluarga harus memberikan jaminan berupa sertifikat barang berharga atau sertifikat rumah kepada rumah sakit swasta ini.

“Kalau tidak bisa bayar, ya nanti kami minta jaminan. Bisa dibayar dengan berangsur beberapa kali,” ujar salah satu petugas RS Aisyah, Iin Rahayu.

Iin menjelaskan, jika prosedur pasien yang tidak sanggup membayar perawatan selama di rumah sakit juga harus disertai surat keterangan tidak mampu. Setelah itu pihak rumah sakit melakukan survey kondisi pasien di rumah. “Kalau benar tidak memiliki jaminan apapun, itu nanti tergantung kebijakan Direktur,” lanjutnya.

Seperti diberitakan, lantaran tidak memiliki kartu BPJS, seorang pasien miskin, Srikin (51) Warga Desa Mbareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tidak diterima masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. Pasien terpaksa masuk di Rumah Sakit Swasta meski harus menanggung biaya besar. Pasien menderita sakit lambung.

Meski kondisi Srikin belum membaik, namun pihak keluarga menginginkan agar pasien segera dipulangkan. Hal ini disebabkan, belum genap dua minggu total biaya yang harus dikeluarkan di Rumah Sakit Swasta ini Rp 20juta. Pihak keluarga mengaku tidak mampu membayarnya. [uuk/ted]

Sumber: beritajatim.com

Medan-andalas Manajemen RSUD dr Pirngadi Medan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada para pasien, termasuk mendesain layanan home visit bagi pasien. Home visit atau kunjungan ke rumah yang sedang didesain itu, jelas Direktur RS Pirngadi dr Amran Lubis SpJP (K), misalnya pasien yang memakai kateter karena ada penyakit diabetes mellitus namun akan dilakukan operasi dari penyakit lain yang dideritanya.

Kabar24.com, BANDARLAMPUNG

RSUD Tamiang Layang berencana menjalin kerjasama dengan RS Airlangga,