Setiap Public relations dan Marketing harus berada pada dunia dan tempat yang sama dengan customer. Dan media sosial adalah salah satu tempat utama di mana customer berkumpul. Demikian pernyataan yang disampaikan Anjari Umarjianto, Humas PERSI, pada acara Talk Show

JAKARTA – Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada), Arsada Kuntjoro Adi Purjanto mengeluhkan lambatnya pembayaran tagihan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke RSUD. Akibatnya, RSUD menjadi kesulitan beroperasi karena tagihan ke BPJS tak kunjung dibayarkan.

Hal itu disampaikan Kuntjoro dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dengan Arsada. “Yang ada di sini saja saya tanyakan belum (terima pembayaran). Januari harusnya terbayar sebelum 15 Februari, tapi ini belum,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka mengaku prihatin karena fakta itu membuat RSUD dalam posisi dilematis. Padahal, sesuai UU BPJS maka pembayaran harus dilakukan penyelenggara JKN ke RSUD paling lambat 15 hari setelah melayani pasien.

Namun, saat ini ada sejumlah RSUD belum menerima pembayaran tagihan dari BPJS. Padahal BPJS sudah berjalan 40 hari. Karenanya Rieke mempertanyakan pencairan anggaran PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS dari Kementerian Keuangan.

“Kalau sudah keluar tapi belum bayar, berarti sudah ada pelanggaran UU. Artinya baru 40 hari sudah banyak pelanggaran. Kalau begini bagaimana RSUD membiayai operasionalnya?” ujar Rieke.

Sayangnya, dalam RDP itu tak ada perwakilan BPJS yang hadir. Sebab, RDP dilakukan Komisi IX dengan Dirjen Bina Usaha Kemenkes (BUK) Kemenkes dan Arsada.

Sementara, Dirjen BUK, Prof Akmal Taher mengaku tidak mengetahui detail aliran dana BPJS dari Kemenkeu. “Saya belum bisa jelaskan soal uang BPJS detailnya, memang lewat Kemenkes, padahal kita minta tidak lewat Kemenkes tapi langsung dari Kemenkeu ke BPJS, kita gak ada kaitan apa-apa dengan uang BPJS,” jelasnya singkat.(fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Pasien yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak seharusnya mengeluarkan uang untuk menebus obat. Harga yang tercantum dalam paket INA-CBG

Bandarlampung (Antara Lampung) – Sejumlah warga Kota Bandarlampung menyatakan enggan dirujuk untuk mendapatkan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokrodipo sehubungan terjadinya kasus pembuangan pasien oleh oknum karyawan rumah sakit tersebut.

Continue Reading No Comments

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM

Jakarta, Aktual.co

KUPANG. FBC- Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. Johannes Kupang yang merupakan RSUD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya bangunan tua yang dibangun tahun 1950-an sudah tidak nyaman lagi bagi pasien. Meski demikian pemerintah provinsi tidak akan merehabnya karena akan membangun RSUD baru di lokasi baru.

Kata dokter, kalau depresinya tidak terlalu parah dua pekan bisa pulih

VIVAnews – Jika anda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 9 april 2014 mendatang mestinya sudah menyiapkan mental untuk siap kalah. Jangan sampai tak siap mental karena kalah menjadi stress berkepanjangan dan masuk rumah sakit jiwa.

Bagi calon anggota legislatif yang gagal dan mengalami depresi, instalasi pelayanan kesehatan jiwa RSUD Banyumas, Jawa Tengah telah menyiapkan 112 kamar untuk penderita gangguan jiwa. 10 kamar diantaranya merupakan kamar VIP yang dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman.

Kepala Bangsal Jiwa RSUD Banyumas, Agus Setiyadi, menyatakan bahwa mereka telah siap jika pasca pemilu legislatif jumlah pasien mengalami peningkatan.

Dijelaskannya, instalasi pelayanan kesehatan jiwa rumah sakit itu telah menyiapkan 112 kamar bagi penderita gangguan jiwa. Dari jumlah tersebut 10 kamar merupakan kamar VIP dengan fasilitas ruangan, tempat tidur yang nyaman, dilengkapi pendingin ruangan, televisi dan sofa serta kamar mandi dalam.

Jika tidak mampu membayar kamar VIP, instalasi pelayanan jiwa rumah sakit itu juga menyiapkan kamar kelas dua dan kamar kelas tiga yang tentunya biaya yang dikeluarkan lebih murah.

Menurut dokter ahli kejiwaan dokter Basiran, gangguan kejiwaan biasanya dialami pasien karena adanya tekanan atau stresor melewati ambang batas kemampuan pasien. Jika kondisi pasien masih belum parah dapat ditangani minimal dalam waktu 2 pekan.

Namun, jika kondisi gangguan kejiwaannya parah dapat lebih lama penanganannya. Untuk calon anggota legislatif meski sebelum mendaftar telah diperiksa kejiwaannya, namun tidak menutup kemungkinan akan terganggu kejiwaannya jika stresor nya melebihi ambang batas kemampuan caleg yang bersangkutan.

Tidak hanya menyiapkan ruang untuk menampung pasien pasca pemilihan legislatif 9 april mendatang, instalasi pelayanan kejiwaan RS ini juga pada saat pendaftaran calon anggota legislatif memeriksa caleg terkait kondisi kejiwaannya. Pada saat diperiksa seluruh calon anggota legislatif dalam kondisi sehat kejiwaannya. (adi)

Sumber: news.viva.co.id

Ternyata, belum semua peserta jamkesmas ter-cover dalam BPJS. Para peserta jamkesmas itu terpaksa ditolak rumah sakit karena tidak masuk dalam database BPJS.

Jumlah peserta jamkesmas yang apes tersebut diperkirakan cukup banyak. Namun, untuk selanjutnya, mereka ditampung menjadi peserta jamkesda yang di-cover Pemprov Jatim.

Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) Jatim dr Tjatur Prijambodo mengatakan, sesuai aturan, semua peserta jamkesmas secara otomatis menjadi peserta BPJS dengan status penerima bantuan iuran (PBI).

Namun faktanya, ada pasien jamkesmas yang mempunyai kartu, tapi namanya tidak masuk dalam database BPJS sehingga ditolak saat berobat.

Jurnas.com | PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Sabtu (8/2) melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus, di Bengkulu. Presiden SBY menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan sungguh sangat-sangat penting.

Menurut Presiden, meskipun ekonomi tumbuh baik, meskipun penghasilan masyarakat meningkat tetapi kalau tidak sehat maka semuanya tidak ada artinya. Oleh karena itu, kata Presiden SBY, kita bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.