PANGKALPINANG, BANGKA POS — Kabag Humas Rumah sakit Bhakti Wara Pangkalpinang Melly (38) mengungkapkan pihak BPJS Babel masih mencicil pembayaran klaim pada bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) baru membayar setengah klaim sebesar Rp 113 juta dan dilunasi pada bulan Februari sebesar Rp 115 juta.

Melly mengatakan pembayaran klaim pada bulan Februari juga baru diberikan sebesar 40 persen dari Rp 640 juta dan sisanya belum diberikan oleh pihak BPJS karena alasan data dari pihak rumah sakit belum lengkap. Menurut peraturan yang telah disepakati, jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim pada rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan BPJS selama 15 hari setelah kelengkapan data diberikan maka pihak rumah sakit berhak mengajukan denda kepada pihak BPJS.

“Seperti pada bulan Januari BPJS baru melunasi pada bulan Februari tetapi kami masih memaklumi karena ini dalam proses pemindahan dari Askes ke BPJS mungkin masih banyak kekurangan.” jelas Melly kepada Bangka Pos, Selasa (25/3).

Melly mengungkapkan jika hal ini terjadi secara terus menerus mereka tidak bisa menjamin kerjasama ini.
“Kami rumah sakit swasta jika terjadi keterlambatan siapa yang mau menggaji karyawan kami.” tegas Melly.
Melly

PT Kaltim Medika Utama (KMU) mendirikan Rumah Sakit Pupuk Kaltim Siaga Ramania, di Jalan Ramania Nomor 3, Samarinda. Rumah sakit ini diresmikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Selasa (25/3) kemarin. Kelebihannya, diklaim memiliki alat kesehatan tercanggih di Kaltim, dan mereka yang pertama memilikinya.

ARIEF KASENG, Samarinda

UNTUK diketahui, PT KMU didirikan 1 Maret 2012 lalu dan merupakan anak perusahaan PT Pupuk Kaltim yang bergerak dalam hal pelayanan kesehatan. Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengatakan, adanya RS PKT Siaga Ramania membuat warga Kaltim punya banyak pilihan bagus untuk berobat.

suarasurabaya.net – Dinas Kesehatan Jawa Timur akan menambah layanan untuk penderita tuberkulosis (TB), di empat rumah sakit.

Empat rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukan para penderita TB itu, diantaranya RSUD Dr. Soedono Madiun, dan RS Dungus Madiun, RSUD Jombang, RSUD Gambiran Kediri.

Harsono Kadis Kesehatan Jawa Timur mengatakan, empat rumah sakit itu akan melayani para penderita TB yang masih sangat tinggi di Jawa Timur.

“Rumah sakit-rumah sakit itu akan membantu rumah sakit lainnya, diantaranya RSUD dr Soetomo, RSUD dr Saiful Anwar, dan RS Paru Jember yang sebelumnya sudah menangani para penderita TB di Jawa Timur,” ujar Harsono, Selasa (25/3/2014).

Diharapkan dengan adanya tambahan empat rumah sakit yang akan melayani para penderita TB itu, pasien tidak perlu lagi harus jauh-jauh datang ke Surabaya. Selain itu, pasien akan lebih cepat dapat pelayanan kesehatan dan perawatan yang diperlukan sesuai penyakit yang di derita.

Untuk mendukung operasional dan layanan pada pasien TB, rumah sakit-rumah sakit yang melayani penderita TB akan dapat anggaran khusus dari pusat dan Pemprov Jawa Timur lewat APBN dan APBD.

“Rencananya tahun ini, empat rumah sakit tambahan itu akan dapat bantuan dan segera melayani para penderita TB di wilayah sekitar mereka,” jelas Harsono.

Sampai tahun 2013 lalu, di Jawa Timur ada 42.222 penderita TB yang ditangani di beberapa rumah sakit, puskesmas dan klinik-klinik di Jawa Timur. Dari jumlah itu, hampir 90 persen pasien yang diobati sudah berhasil, tapi ada juga yang belum berhasil karena mereka melepaskan diri dari pengobatan tanpa diketahui sebabnya. (tas/ipg)

Sumber: suarasurabaya.net

INDRAMAYU- Sebanyak 40.000 jiwa war ga Kabupaten Indramayu mendapatkan Kartu Sehat dari Pemkab Indramayu ke ma rin. Kartu tersebut merupakan ja min an bagi warga untuk berobat di delapan ru mah sakit (RS) yang telah ditunjuk be ker jasama.

Pemberian Kartu Sehat di la ku – kan bersamaan dengan pe lun – curan kartu tersebut yang di pu – satkan di Puskesmas Ke do ka n – bunder. Kepala Dinas Ke se – hatan ( Dinkes) Kabupaten In – dra mayu Dedi Rohendi meng a – ta kan, Kartu Sehat tersebut me – rupakan kebijakan Bupati Indramayu untuk membantu ma s yarakat miskin mem per – oleh jaminan kesehatan.

Tahapan pelaksanaan prog – ram Kartu Sehat mulai di lak – sanakan sejak Oktober 2013 dengan melakukan validasi data masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jam kes – mas, data tersebut bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data awal jum – lah masyarakat miskin yang harus divalidasi sebanyak 36.709 jiwa, namun hasil va – lidasi diperoleh data ma sya ra – kat miskin yang berhak men – dapat Kartu Sehat sebanyak 40.000 jiwa. Pada akhir Desesmber 2013 Kartu Sehat sudah dicetak, tetapi belum bisa dibagikan karena data masih perlu divalidasi ulang.

Dedi Rohendi me nam bah – kan, meskipun kartu tersebut belum dibagikan namun ter – hitung tanggal 1 Januari pi – haknya sudah memberikan pe – layanan bagi masyarakat miskin karena kebutuhan pelayanan kesehatan tetap dibutuhkan masyarakat setiap waktu.

BARRU, BKM — Ratusan tenaga medis yang terdiri dari perawat dan bidan yang selama ini bertugas di RSUD Barru, terancam tidak menerima insentif sebesar Rp 350 ribu per bulan. Pemkab berencana meniadakan insentif itu dan menggantinya dengan tunjangan pakasi yang besarannya lebih kecil, yakni Rp 150 ribu per bulan.

Diperkirakan jumlah tenaga perawat di RSUD Barru mencapai sekitar 300 orang lebih. Jumlah tersebut belum masuk bidan yang juga menerima insentif dengan besaran yang hampir sama.

Rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi diakui Direktur RSUD Barru dr Lukman S Wahid. Kabar tersebut juga sudah sampai ke telinga para perawat dan bidan yang bertugas di RS.

“Kami khawatir ini akan sulit diterima oleh para perawat dan bidan. Apalagi selama ini mereka sudah pernah menikmati pembayaran insentif yang jauh lebih tinggi dari tunjangan pakasi yang selama ini diterima,” jelas dr Lukman.

Saat ditemui di depan ruang kerjanya, dr Lukman hendak melakukan pertemuan dengan pihak Dinas DPKD untuk membicarakan tentang rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi. Hal ini penting untuk dibahas dengan instansi yang menjadi leading sektor tentang anggaran.

Kekhawatiran manajemen RS terkait rencana penghapusan pembayaran insentif ini cukup beralasan. Sebab insentif itu jauh lebih tinggi dibanding pakasi.

”Kami mempertimbangkan masalah yang berpotensi timbul, jika sampai terjadi pengalihan dari nilai insentif ke pakasi yang justru mengalami penurunan dari nilai yang sudah diterima selama ini,” terangnya.

Pengakuan serupa diungkapkan Agustina, salah seorang tenaga perawat di salah satu ruang perawatan RSUD Barru. Agustina menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penggantian istilah dari pembayaran insentif menjadi pakasi. Yang penting nilai pembayaran dari pakasi jauh di atas insentif.

”Tapi kalau pakasi lebih rendah dari insentif, pasti akan menjadi masalah. Namun kami tetap berharap manajemen rumah sakit tetap melobi pemkab agar pembayaran insentif masih seperti sebelumnya. Apalagi kalau insentif itu mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya, tentu kita sangat dukung,” tandas Agustina. (udi/rus/b)

Sumber: beritakotamakassar.com

KPU Tak Sediakan TPS Keliling, Pasien Disarankan Mencoblos ke TPS Terdekat

SAMARINDA

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ke Kota Medan pada 27-29 Maret mendatang, salah satunya akan mengunjungi rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

Hal ini terlihat dari kunjungan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di rumah sakit milik Pemko Medan itu, Selasa siang (25/3).

PEKANBARU,SeRiau

SURYA Online, SURABAYA

Remunerasi merupakan salah-satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer Rumah Sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Seringkali ketidakseimbangan upah, gaji atau insentif antara kelompok dokter, paramedik perawat / non perawat, tenaga administratif serta tingkatan manajer Rumah Sakit menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan menurunnya komitmen karyawan terhadap organisasi. Karenanya perlu pemahaman bagaimana sistem insentif dapat dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan melalui beberapa pendekatan yang lebih fleksibel.

Dalam rangka membantu manajemen RS memahami dan mampu menyusun Sistem Remunerasi, maka RSUD Embung Fatimah Kota Batam menyelenggarakan