manajemenrumahsakit.com, JAKARTA–Sebanyak 22 rumah sakit di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas teknologi informasi sistem “bridging” untuk pendataan anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan mempermudah proses pendaftaran pasien rujukan antar-rumah sakit.

“Setelah dianalisa antrian di fasilitas kesehatan yang panjang, ternyata masalahnya adalah pada sistem pendaftaran. Tujuan ‘bridging’ ini agar memudahkan pasien sehingga tidak perlu antri pelayanan terlalu lama,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat meninjau loket BPJS Kesehatan yang telah melakukan bridging di RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis (3/7/2014)

Sistem bridging akan meningkatkan proses pemasukan data pasien rujukan namun tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem rumah sakit sehingga diharapkan antrian peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan layanan dapat dikurangi.

Selain itu, sistem “bridging” diharapkan juga mampu meningkatkan kecepatan dalam proses pengelolaan klaim, piutang maupun verifikasi.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan banyak keuntungan yang bisa didapat dari sistem “bridging” tersebut yaitu bagi peserta BPJS Kesehatan maka proses antrian akan menjadi jauh lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit.

Adapun keuntungan bagi rumah sakit antara lain dapat meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana-prasarana serta perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat.

“Kemudian juga ada peningkatan kecepatan pengolahan data dan informasi layanan, juga ada transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama,” ujar Fachmi seperti dikutip Antara.

Menurut catatan Bisnis, hingga akhir Juni 2014, sebanyak delapan RS vertikal di DKI Jakarta telah mengimplementasikan penuh sistem tersebut yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RSUP Fatmawati, RS Haji, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RSPI Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan.

Empat belas RS lain yang juga telah menerapkan sistem “bridging” tersebar diseluruh Indonesia yaitu RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto), RSUP Dr.Sardjito (Yogyakarta), RSUD Tugurejo (Semarang) dan

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memenuhi permintaan masyarakat, Rumah sakit

Yogyakarta (Antara Jogja) – Rumah Sakit Jogja sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta membangun Gedung Blok H sebagai upaya menambah kapasitas rawat inap untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat.

“Penambahan ruangan rawat inap, khususnya kelas III sangat dibutuhkan. Terlebih, sejak jaminan kesehatan nasional (JKN) ditetapkan berlaku per 1 Januari 2014, kebutuhan ruangan rawat inap kelas III meningkat,” kata Direktur RS Jogja Tuty Setyowati di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, kapasitas ruangan rawat inap di Rumah Sakit Jogja saat ini mencapai sekitar 200 tempat tidur dan jumlah tersebut belum mampu memenuhi permintaan dari masyarakat.

“Seringkali, kamar sudah penuh sehingga pasien yang seharusnya mendapat layanan rawat inap harus pindah ke rumah sakit lain,” katanya.

Selain untuk menambah kapasitas ruangan rawat inap, pembangunan Gedung Blok H tersebut juga ditujukan untuk menambah jenis layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja.

Penambahan layanan kesehatan tersebut di antaranya, layanan kesehatan tradisional, klinik kecantikan, klinik rehabilitasi medik, dan klinik tumbuh kembang.

“Peralatan pendukung layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja juga akan ditambah yaitu CT Scan, mesin hemodialisa dari enam unit menjadi 20 unit tahun ini,” katanya.

Tuty menyebut, pekerjaan pembangunan Gedung Blok H tersebut dibiayai menggunakan APBD Kota Yogyakarta 2014 sebesar Rp20,1 miliar. Tahap pertama dijadwalkan selesai pada tahun ini dan akan dilanjutkan pembangunan tahap kedua pada 2015.

“Diharapkan, gedung ini sudah bisa dimanfaatkan pada Januari 2016,” kata Tuty.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sudah melakukan upacara pelatakan batu pertama pembangunan Gedung Blok H pada Selasa (1/7). Gedung tersebut memiliki luas bangunan sekitar 6.000 meter persegi.

Gedung Blok H akan dibangun empat lantai ditambah satu lantai semi “basement” sehingga mampu menambah kapasitas pelayanan pasien yang mengalami peningkatan sekitar enam persen per tahun. (E013)

Sumber: antaranews.com

Jakarta – Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), hari ini meresmikan implementasi Bridging System, guna meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Dengan mengimplementasikan sistem tersebut, seluruh loket di RSCM telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan dari proses pendaftaran sampai pada proses klaim.

“Ada banyak keuntungan yang diperoleh dari pengembangan Bridging System. Selain membuat proses antrean jauh lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit, peserta BPJS Kesehatan juga bisa lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan,” terang Fachmi Idris saat peluncuran “Bridging System” di RSCM, Jakarta, Kamis (3/7)

Dengan sistem ini, lanjut Fachmi, peserta tidak perlu lagi mengantre di BPJS Kesehatan Center dan bisa langsung mendaftar di loket rumah sakit, sehingga proses antrean di rumah sakit bisa dipangkas hingga beberapa jam.

Sementara itu Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi menjelaskan, Bridging System merupakan penggunaan fasilitas teknologi informasi web service, yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnya secara langsung, sehingga tingkat keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga

Tujuan Bridging System ini untuk meningkatkan efektivitas entry data processing, efisiensi penggunaan sumber daya, serta lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, piutang, verifikasi, dan sebagainya.

“Bagi rumah sakit, sistem ini dapat meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat, serta penyelesaian insentif pelayanan berdasarkan beban kerja juga lebih cepat diselesaikan,” jelas dia.

Sementara untuk BPJS Kesehatan, lanjut Dadang, sistem ini bisa meningkatkan akurasi data peserta, proses verifikasi dan klaim jadi lebih cepat, kecepatan pengolahan data dan informasi layanan bisa meningkat, serta adanya transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama.

Dalam kesempatan ini, Menkes Nafsiah Mboi juga berharap, dalam waktu dua bulan ke depan, seluruh rumah sakit vertikal sudah mengimplementasikan Bridging System agar pelayakan JKN bisa semakin memuaskan. Hingga akhir Juni 2014, Bridging System ini sudah diimplementasikan penuh oleh 22 rumah sakit di seluruh Indonesia.

Penulis: Herman/FAB

Sumber: beritasatu.com

MedanBisnis – Medan. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Kodam I/Bukit Barisan dalam rangka pelaksanaan kepaniteraan klinik. Nantinya RS Kodam I/BB menjadi rumah sakit pendidikan, tempat para sarjana kedokteran lulusan FK UISUmenjalani pendidikan profesi dokter.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua belah pihak dilakukan, Selasa (1/7), di aula RS Kodam I/BB Jalan Putri Hijau Medan. Dari pihak RS Kodam I/BB oleh Kepala RS Kol CKM dr Chairul Akmal SpTHT MM, sementara dari FK UISU Dekan dr H Aswin Soefi Lubis MSi PA dengan disaksikan Rektor UISU Dr Ir Mhd Assad MSi. Pada kesempatan tersebut turut hadir para pembantu dekan FK UISU, sejumlah pegawai, serta dokter-dokter spesialis dari RS Kodam I/BB.

Kepala RS Kodam I/BB dr Chairul Akmal mengatakan, pihaknya menyambut positif kerja sama ini, dan diharapkan kerja sama ini memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Terutama bagi mereka sendiri, karena dengan kehadiran sarjana kedokteran dari FK UISU yang menjalani pendidikan profesi (koas) mereka akan mendapat tambahan tenaga medis yang membantu tugas-tugas para dokter di RS tersebut.

Tak sampai di situ, dia pun punya harapan kerja sama berlanjut hingga ke jenjang pendidikan yang lebih luas, dalam rangka pelaksanaan kurikulum di perguruan tinggi. “Alangkah baiknya jika ke depan dokter-dokter spesialis kami dijadikan dosen klinik di FK UISU. Saya bercita-cita bisa sampai ke sana, karena di RSPAD sudah diterapkan seperti itu,” kata Chairul.

Menanggapi harapan tersebut, Rektor Mhd Assad menyatakan, dengan lahirnya undang-undang tentang pendidikan kedokteran, hal tersebut dimungkinkan terjadi, nantinya para dokter dari rumah sakit di mana mahasiswa suatu perguruan tinggi menjalani pendidikan profesi, bisa menjadi dosen klinik bahkan memungkinkan untuk mengambil gelar guru besar.

“Sebaliknya, para dosen dari fakultas kedokteran juga bisa melakukan praktek di rumah sakit tersebut, dan ikut mendidik langsung sarjana kedokteran yang tengah melaksanakan koas,” ujar Asaad.

Soal kerja sama ini, rektor mengatakan, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kerja sama-kerja sama selanjutnya. “Terutama dalam rangka meninkatkan kualitas kedua institusi,” imbuhnya.

Sementara Dekan FK UISU dr Aswin Soefi mengatakan, dengan pendandatanganan MoU bersama RS Kodam I/BB ini, maka bertambah pula RS pendidikan yang dimiliki FK UISU. Sebelumnya RS yang telah menjalin kerja sama untuk membimbing calon dokter dari FK UISU adalah RSUD dr Pirngadi dan RS Haji, serta sejumlah RS di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dekan juga menjelaskan, dalam kerja sama ini kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Jika merujuk UU tentang pendidikan kedokteran, sebagaimana yang dikatakan rektor tadi, memang antar kedua belah pihak bisa saling mengisi dalam rangka peningkatan kualitas, apakah itu kualitas para lulusan, juga kualitas tenaga pendidik atau dokter yang ada di fakultas serta RS.

“Dalam praktek kesehariannya, kedua belah pihak bisa sama-sama membuat pelatihan dalam rangka mendidik para koas. Sebelum ada undang-undang yang baru, hal seperti ini kan tidak bisa dilakukan. Sebelumnya para koas kita serahkan begitu saja kepada pihak rumah sakit, bagaimana perkembangan mereka kita kan tidak bisa campur tangan,” paparnya. (eko hendra)

Sumber: medanbisnisdaily.com

KARAWANG, SK – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, Asep Hidayat Lukman, dengan tegas mengatakan target pertama kepemimpinannya di rumah sakit itu adalah memperbaiki pelayanan kesehatan RSUD. Terlebih selama ini persoalan itu yang kerap dikeluhkan masyaSKt.

Hal itu terungkap usai serahterima jabatan (Sertijab) Direktur RSUD, kemarin (1/7) dilingkungan RSUD, dari dr.Wuwuh Utami Ningtyas kepada Asep Hidayat Lukman. Sertijab itu berdasarkan keputusan Bupati Karawang Nomor 880/Kep. 2778/BKD/2014 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dr. Wuwuh Utami Ningtyas dari jabatan struktural sebagai direktur RSUD Karawang.

Setelah surat keputusan, adanya surat perintah dari Bupati Karawang kepada Asep Hidayat Lukman bernomor surat 800/2779/BKD/2014, selain sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang juga sebagai pelaksana teknis tugas (Plt) Direktur RSUD Karawang.

Dalam sambuatannya dr. Wuwuh mengaku, selama tiga tahun menjabat sebagai direktur RSUD Karawang banyak yang sudah dilalui. Dan tak dipungkiri, perbaikan diberbagai sektor sudah dilakukan dengan baik. “Hari ini seperti yang saya rasakan di tiga tahun lalu, merasakan kelabu dan bersemangat,” ujar Wuwuh.

Sementara itu pasca dikukuhkan, Plt Direktur RSUD Karawang Asep Hidayat Lukman mengatakan, ia mengakui RSUD memiliki segudang persoalan, dan itu harus diselesaikan secara bertahap. Bahkan ia mengakui, tugas ini membuat kepalanya migran. “Serah terima dan lepas sambut itu langsung membuat kepala saya migran, permasalahan disini panjang, tapi saya yakin punya temen – teman (direksi dan komite medik) bisa diatasi,” yakin Asep.

Jabatan selaku Plt ini harus dia jalani sesuai amanah, karena sejak dulu tak terbesit untuk duduk membenahi RSUD Karawang. “Saya kesini tidak bercita – cita dan tidak ambisi. Saya tidak upaya dan geSKn untuk menduduki jabatan ini,” tegasnya.

Langkah awal, dia akan melakukan perbaikan di pelayanan. Karena menurutnya, memberikan pelayanan masyaSKt secara prima menjadi pilihan utama.

Oleh karena itu, Asep meminta kepada seluruh jajaran direksi dan komite medik agar bersinergi untuk mencapai itu semua. “Itu menjadi patokan kita ingin memperbaiki pelayanan, kita hrus benar-benar mendengar, sebagai pembantu masyaSKt. Saya harap kita semua bisa bersinergis,” harap dia.

Sementara itu Ketua DPRD Karawang H. Tono Bachtiar yang turut hadir juga berharap dengan pergantian orang nomor satu di RSUD ini berdampak baik untuk memperbaiki pelayanan kepada masyaSKt. “Saya minta harus lebih baik dari kemarin,” kata Tono.

Disamping itu Bupati Karawang Ade Swara juga menginginkan adanya perubahan, terutama dalam perbaikan pelayanan terhadap masyaSKt. Diharapkan, memberikan pelayanan prima menjadi perioritas utama. (vid)

Sumber: sekitarkarawang.blogspot.com

SUKOHARJO

SURABAYA (bangsaonline) – Komisi E DPRD Jawa Timur yang juga membidangi masalah kesehatan mendesak Dinas Kesehatan segera menyelesaikan program akreditasi rumah sakit yang ada di Jawa Timur, terutama rumah sakit milik pemprov dan pemda.

Pasalnya, akreditasi menjadi salah satu tolak ukur dari kualitas pelayanan sebuah rumah sakit. Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir.

Ahmad Jabir mengungkapkan untuk masalah penyerapan anggaran tahun 2014, mayoritas serapan anggarannya tinggi. Mencapai 90 hingga 95 persen. “Dalam hearing yang dilakukan oleh Komisi E DPRD Jatim dengan SKPD yang merupakan mitra kerja, mayoritas serapan anggarannya tinggi dan tidak ada masalah,” ungkap politisi PKS itu, kemarin.

Jabir melanjutkan, hanya saja serapan anggaran yang tinggi, apakah juga diimbangi dengan pencapaian kinerja yang maksimal, itulah yang menjadi perhatian dari komisi E DPRD Jatim. “Mayoritas rumah sakit di Jatim saat ini sedang dalam proses akreditasi. Karena itu Serapan anggaran yang tinggi apakah juga diimbangi oleh produktivitas program kerja yang dijalankan termasuk akreditasinya apakah meningkat,” papar mantan anggota DPRD kota Surabaya itu.

Jabir menyontohkan, rumah sakit Dr Soetomo misalnya menurutnya sedang dalam proses akreditasi dari utama menuju akreditasi paripurna. Demikian juga di rumah sakit Sudjonoo Madiun dan Rumah sakit paru di batu. “Semuanya sedang dalam proses akreditasi. Untuk diketahui program akreditasi ini dilakukan 3

Liputan6.com, Jakarta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu terancam tidak dapat beroperasi lagi alias bangkrut.

Penyebabnya saat ini rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bengkulu itu harus memikul beban biaya operasional yang sangat besar, sementata pemasukan sangat tidak berimbang.

Beban pembayaran dari para tenaga honorer medis dan non medis yang berjumlah lebih dari 300 orang tisak kurang dari Rp 460 juta per bulan. Belum lagi biaya oprasional lain yang diperkirakan melebihi angka Rp 2 Miliar setiap bulan.

Sedangkan pemasukan hanya berkisar dibawah Rp 2 miliar per bulan. Itupun harus menunggu beban piutang dari program BPJS dan sisa piutang lama dari program Jamkeskot dan Jamkesmas.

Beban ini semakin berat dengan kewajiban membayar hutang lama kepada pihak suplayer peralatan dan obat kebutuhan rumah sakit sebesar Rp 25 Miliar yang harus dicicil setiap bulan.

Direktur Utama RSUD M Yunus Desi Novarita mengaku kewalahan dengan kondisi ini, apalagi mayoritas para honorer adalah titipan para pejabat yang tidak mungkin dipangkas atau diberhentikan.

“Kita pernah coba memutuskan kontrak tenaga honorer ini tapi saya terus diteror dan ditelpon oleh para pejabat yang menitipkan mereka. Beban membayar tenaga honorer yang sudah overload ini untuk 50 orang saja mencapai Rp 80 juta perbulan. Jumlahnya ada 300 orang,” ujar Desi di Bengkulu (2/7/2014).

Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik, Supriyadi menyatakan, saat ini kondisi pelayanan rumah sakit juga sangat mengkhawatirkan sebab beberapa peralatan dalam kondisi rusak. Para pasien yang memerlukan rekam medik jantung dan rontgen sinar-x terpaksa dirujuk ke rumah sakit swasta dan mereka dikenakan biaya yang sangat mahal.

“Kita juga kekurangan tenaga ahli Forensik, Rehabilitasi Medik dan Spesialisasi Radiologi. Ini yang memicu kurangnya pelayanan dan berimbas kepada pemasukan rumah sakit,” ujar Supriyadi.

Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Bachtiar Nadjamuddin menyayangkan kondisi ini dan meminta manajemen rumah sakit untuk segera mengambil tindakan cepat untuk penyelamatan.

“Manajemen harus melakukan analisa dan membuat opsi. Jangan membiarkan sesuatu yang keliru ini apalagi menyangkut pelayanan kepada para pasien. Manajemen harus merubah sistem, saya kira itu wajib sebab cuma Al Quran yang tidak bisa dirubah,” tegas Sultan.

Saat ini pihak manajemen kata Sultan harus menempatkan orang yang pantas dan mampu dalam posisi kerja masing masing dan memindahkan pejabat rumah sakit yang tidak tepat memegang jabatan yang bukan bidangnya.

“Ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut hajat hidup orang banyak. Jawabannya ada di pelayanan dan kondusifnya manajemen,” demikian Sultan. (Yuliardi Hardjo Putra)

(Gabriel Abdi Susanto)

Sumber: dukunsuwuk.blogspot.com

Komisi IX dan Kementerian Kesehatan menyepakati Rancangan Undang-undang Kesehatan Jiwa dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Sidang Paripurna dimintakan persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini menjadi kesimpulan dalam raker antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Senin (30/06).

Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Berbagai harapan dan masukan diberikan oleh fraksi terhadap RUU inisiatif DPR ini, dan menyetujui RUU Keswa ini untuk dibahas di Sidang Paripurna. RUU Keswa tediri dari 10 Bab dan 91 Pasal.

Pandangan mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX Wirianingsih meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam memprioritaskan pembangunan kesehatan jiwa, baik dalam dukungan anggaran maupun sistem.