PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM
RSUD Kupang akan Dipindahkan
KUPANG. FBC- Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. Johannes Kupang yang merupakan RSUD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya bangunan tua yang dibangun tahun 1950-an sudah tidak nyaman lagi bagi pasien. Meski demikian pemerintah provinsi tidak akan merehabnya karena akan membangun RSUD baru di lokasi baru.
RSUD Banyumas Siapkan Kamar Khusus Caleg Depresi
Kata dokter, kalau depresinya tidak terlalu parah dua pekan bisa pulih
VIVAnews – Jika anda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 9 april 2014 mendatang mestinya sudah menyiapkan mental untuk siap kalah. Jangan sampai tak siap mental karena kalah menjadi stress berkepanjangan dan masuk rumah sakit jiwa.
Bagi calon anggota legislatif yang gagal dan mengalami depresi, instalasi pelayanan kesehatan jiwa RSUD Banyumas, Jawa Tengah telah menyiapkan 112 kamar untuk penderita gangguan jiwa. 10 kamar diantaranya merupakan kamar VIP yang dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman.
Kepala Bangsal Jiwa RSUD Banyumas, Agus Setiyadi, menyatakan bahwa mereka telah siap jika pasca pemilu legislatif jumlah pasien mengalami peningkatan.
Dijelaskannya, instalasi pelayanan kesehatan jiwa rumah sakit itu telah menyiapkan 112 kamar bagi penderita gangguan jiwa. Dari jumlah tersebut 10 kamar merupakan kamar VIP dengan fasilitas ruangan, tempat tidur yang nyaman, dilengkapi pendingin ruangan, televisi dan sofa serta kamar mandi dalam.
Jika tidak mampu membayar kamar VIP, instalasi pelayanan jiwa rumah sakit itu juga menyiapkan kamar kelas dua dan kamar kelas tiga yang tentunya biaya yang dikeluarkan lebih murah.
Menurut dokter ahli kejiwaan dokter Basiran, gangguan kejiwaan biasanya dialami pasien karena adanya tekanan atau stresor melewati ambang batas kemampuan pasien. Jika kondisi pasien masih belum parah dapat ditangani minimal dalam waktu 2 pekan.
Namun, jika kondisi gangguan kejiwaannya parah dapat lebih lama penanganannya. Untuk calon anggota legislatif meski sebelum mendaftar telah diperiksa kejiwaannya, namun tidak menutup kemungkinan akan terganggu kejiwaannya jika stresor nya melebihi ambang batas kemampuan caleg yang bersangkutan.
Tidak hanya menyiapkan ruang untuk menampung pasien pasca pemilihan legislatif 9 april mendatang, instalasi pelayanan kejiwaan RS ini juga pada saat pendaftaran calon anggota legislatif memeriksa caleg terkait kondisi kejiwaannya. Pada saat diperiksa seluruh calon anggota legislatif dalam kondisi sehat kejiwaannya. (adi)
Sumber: news.viva.co.id
Belum Masuk Database Bpjs, Pemegang Kartu Jamkesmas Ditolak Berobat
Ternyata, belum semua peserta jamkesmas ter-cover dalam BPJS. Para peserta jamkesmas itu terpaksa ditolak rumah sakit karena tidak masuk dalam database BPJS.
Jumlah peserta jamkesmas yang apes tersebut diperkirakan cukup banyak. Namun, untuk selanjutnya, mereka ditampung menjadi peserta jamkesda yang di-cover Pemprov Jatim.
Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) Jatim dr Tjatur Prijambodo mengatakan, sesuai aturan, semua peserta jamkesmas secara otomatis menjadi peserta BPJS dengan status penerima bantuan iuran (PBI).
Namun faktanya, ada pasien jamkesmas yang mempunyai kartu, tapi namanya tidak masuk dalam database BPJS sehingga ditolak saat berobat.
Presiden Minta RSUD Layani Warga Tak Mampu
Jurnas.com | PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Sabtu (8/2) melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus, di Bengkulu. Presiden SBY menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan sungguh sangat-sangat penting.
Menurut Presiden, meskipun ekonomi tumbuh baik, meskipun penghasilan masyarakat meningkat tetapi kalau tidak sehat maka semuanya tidak ada artinya. Oleh karena itu, kata Presiden SBY, kita bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pasien RS di Semarang Meningkat Pasca-Banjir
Metrotvnews.com, Semarang: Cuaca buruk dan banjir di wilayah Jawa Tengah menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ispa, gatal-gatal, diare hingga demam berdarah menjangkiti warga. Akibatnya, sejumlah rumah sakit mengalami peningkatan pasien.
Dari pantauan di Rumah Sakit Roemani Semarang, Sabtu (8/2), pasien rawat inap ataupun rawat jalan mengalami peningkatan 10% hingga 15% dari hari biasanya. Peningkatan pasien ini terjadi sejak dua pekan terakhir, setelah terjadinya banjir dan cuaca buruk di wilayah Semarang dan sekitarnya.
Kondisi ini membuat petugas rumah sakit harus kerja ekstra demi melayani warga.
Dari data yang terhimpun, setidaknya ada 45 orang pasien yang terdiri dari pasien demam berdarah dan diare yang menjalani rawat inap di RS Roemani ini. Mayoritas dari mereka adalah pasien anak-anak.
Sumber: metrotvnews.com
BPJS, Pasien Rawat Jalan di RS Pirngadi Meningkat Drastis
Medan, (Analisa). Pascaberlakunya BPJS Kesehatan, jumlah pasien rawat jalan yang yang berobat di rumah sakit Pemko Medan itu meningkat drastis. Saat ini mencapai 1.400 orang per hari, padahal sebelumnya, hanya 1.000 pasien per hari. Kondisi ini membuat antrean pelayanan di rumah sakit semakin panjang, terutama di Instalasi Pelayanan Farmasi.
Memang diakuinya, pada minggu pertama pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah pasien rawat jalan yang datang ke rumah sakit ini turun hingga kurang dari 1.000 orang per hari.
Pelaksanaan JKN Dikeluhkan RSUD AL Ihsan
BALEENDAH-Pelaksanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh Indonesia sejak satu bulan terakhir ini, dikeluhkan oleh rumah sakit penenerima pasien yang dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Hal tersebut diakui oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung, Komar Hanifi. Menurutnya, pelaksanaan BPJS terdapat beberapa kendala Seperti adanya regionalisasi rumah sakit, Puskesmas dan dokter praktek.
Sehingga, kata dia, pasien dari luar regional yang masuk ke dalam ruang lingkup Al Ihsan tidak bisa berobat disana.
“Ada beberapa pasien dari luar yang terpaksa kembali lagi. Karena tidak diperbolehkan oleh BPJS. Ini sangat menyulitkan kami, padahal RS Al Ihsan ini memiliki visi untuk menjadi RS rujukan utama dan terdepan di Jabar,” kata Komar Hanifi, Kamis (6/2).
Selain regionalisasi, lanjut dia, terdapat dua hal lain yang dirasa menjadi kendala adalah masalah kendali biaya untuk pelayanan penyakit kronis atau Indonesia Case Based Group (INA CBG’s).
“Disamping itu, masalah ketiga adalah tarif yang diberikan oleh BPJS jauh dibawah harga yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. Meski RS Al Ihsan ini adalah Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) milik Pemprov Jabar. Tapi kami ini rumah sakit yang mengelola dan membayar pekerja secara mandiri. Sedangkan dari Pemprov Jabar ini hanya investasi infrastruktur dan peralatan saja. Padahal, disatu sisi kami juga harus tetap menjaga kualitas pelayanan,” ujarnya.
Komar berharap, Pemerintah Pusat, bisa terus membenahi dan memperbaiki kebijakan yang diberlakukannya. Seperti masalah regionalisasi, tidak terkooptasi oleh kebijakan. Dan bisa mendukung visi RS Al Ihsan sebagai rujukan utama dan terdepan di Jabar setelah RSHS. (try)
Sumber: radarbandung.co.id