manajemenrumahsakit.net :: Palu, (antarasulteng.com) – Sebanyak 10 pasien dan tiga bayi di RS Kabelota, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, terpaksa diungsikan akibat banjir bandang yang melanda daerah itu, Kamis malam.

Para pasien itu diungsikan ke tempat aman yang masih berada di lingkungan sekitar rumah sakit.

Kepala Polres Donggala AKBP Guruh Arif di Donggala mengatakan rumah sakit yang berada di Kecamatan Banawa itu terendam air bercampur lumpur sehingga mengganggu penghuni rumah sakit.

Lima bangsal di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Donggala itu dilanda banjir sehingga mengganggu aktivitas rumah sakit.

Sementara itu ketinggian air di rumah sakit tersebut mencapai sekitar 20 cm.

Sejumlah pegawai rumah sakit dan masyarakat turut membersihkan rumah sakit dari kotoran banjir dan menyelamatkan barang-barang agar tidak rusak.

Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak pukul 19.00 WITA itu juga merusak dua rumah di Desa Maleni. Kedua rumah milik warga itu hanyut diterjang banjir namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Ketinggian banjir di beberapa lokasi di Kecamatan Banawa mencapai satu meter sehingga memaksa warga mengungsi.

Pada awal 2014, banjir juga melanda Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, yang merusak sejumlah fasilitas umum dan merendam ratusan rumah.

Sementara itu pada 2012, banjir di Kabupaten Donggala juga menghanyutkan sebuah jembatan sehingga memutus arus transportasi selama beberapa pekan.

Bencana itu juga menyebabkan tanah longsor di jalur Kebun Kopi sehingga arus dari Kabupaten Donggala menuju Kabupaten Parigi Moutong dan sebaliknya lumpuh total. (skd)

Sumber: sulteng.antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: Gresik (beritajatim.com)- Tingkat hunian pasien atau bed occupancy rate (BOR) sejumlah rumah sakit (RS) di Kota Gresik rata-rata mencapai 80 persen per bulannya dari kapasitas tempat tidur. Salah satu yang terkena imbas kenaikan BOR adalah, RS Petro Graha Medika milik BUMN PT Petrokimia Gresik (PKG).

Dirut RS Petro Graha Medika dr Singgih mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan BOR pihaknya telah membangun rumah sakit dengan 5 lantai senilai Rp 40,5 miliar dengan daya tampung 133 bedroom.

“Rata-rata BOR di tempat kami penuh sehingga mau tidak mau menambah lagi bangunan yang baru plus ruang medik poli rawat jalan, spesialis, farmasi, dan rawat inap,” katanya, Kamis (10/7/2014).

Diakui dr Singgih, selama ini rata-rata BOR di RS Petro Graha Medika mencapai 90 persen. Angka sebesar itu, termasuk sudah penuh karena

pasien BPJS juga ditangani di tempatnya.”Dengan tambahan bedroom pasien yang masuk bisa tertangani,” paparnya.

Ia menambahkan, penanganan pasien di RS Petro Graha Medika tetap dimaksilkan. Prinsipnya, kata dr Singgih RS tidak boleh menolak pasien jika kebetulan seluruh seluruh ruang rawat inap penuh, yakni dengan cara merujuk ke RS-RS lainnya yang masih tersedia tempat untuk rawat

inap. [dny/ted]

Sumber: beritajatim.com

manajemenrumahsakit.net :: SUARAMANADO, Manado. Pihak Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan Regional X memantapkan pola Indonesia

Angka partisipasi pemilih di Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso mengalami peningkatan. Dari sebelas pemilih di Pemilihan Umum Legislatif April lalu menjadi 45 pemilih di Pemilihan Umum Presiden 9 Juli, kemarin. PETUGAS pun tidak hanya menunggu pemilih datang, Kelompok Petugas Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 28 juga mendatangi sejumlah pemilih yang sakit, baik di rumah maupun di RSUD Soedarso yang mendapat pengawalan dari saksi dan anggota Panwaslu.

Beberapa petugas KPPS di TPS 28 berjalan kaki mendatangi satu persatu pemilih di Gang Analis RT 01 dan 04 RW 015 yang sakit. selanjutnya pada pukul 12.00 petugas mendatangi RSUD Soedarso.Dari pantauan Pontianak Post di rumah sakit milik pemerintah itu pasien di ruang IGD dan ruang perawatan Enggang, perawat dan dokter menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk maupun Surat Izin Mengemudi.

Anggota KPPS TPS 28 Syafarudin mengatakan selain menunggu warga menggunakan hak suaranya di TPS, pihaknya juga mendatangi beberapa pemilih yang sakit. “Ada enam orang warga kami yang berhak menggunakan hak pilih tetapi tidak bisa datang ke TPS lantaran sakit,” katanya.

Pemilih yang sakit, lanjut dia akan diperkenankan memilih ketika dapat menunjukan undangan A5 yang telah diberikan sebelumnya. “Enam pemilih yang sakit itu dapat menggunakan hak pilihnya karena dapat menyerahkan undangan. Dan itu kami ambil sebagai bukti,” ucapnya.Petugas KPPS TPS 28, lanjut dia, juga mendatangi pasien, perawat, dan dokter di RSUD Soedarso agar dapat menggunakan hak pilihnya. “Untuk Pilpres ini pemilihnya cukup banyak dibandingkan dengan Pileg yang hanya 11 orang,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan dari 50 surat suara yang dibawa, sebanyak 45 surat suara digunakan. “Surat suara yang tersisa hanya lima, setelah proses pemilihan ditutup maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan. Untuk DPT di TPS 28 Kelurahan Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara jumlah DPTnya 478,” ujarnya.

Sementara itu Nurhayati pemilih yang menggunakan hak suara di rumahnya mengatakan dirinya terpakasa memilih di rumah dengan menunggu petugas membawakan surat suaranya lantaran tidak dapat pergi ke TPS. “Beberapa waktu lalu saya kecelakaan, dan mengalami patah tulang. Akibatnya tidak bisa ke mana-mana,” katanya.

Dia berterima kasih kepada penyelenggara pemilu yang memberikan toleransi kepadanya untuk dapat menggunakan hak pilihnya meski tidak datang langsung ke TPS. “Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menggunakan hak suara. Tentu harapan rakyat, siapapun yang diberi kesempatan untuk memimpin bangsa ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” harapnya. (adg)

Sumber: pontianakpost.com

manajemenrumahsakit.net :: JOGJA

manajemenrumahsakit.net – Program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang ada di RS Gambiran Kota Kediri masih kurang maksimal. Hal itu menjadikan keluhan tersendiri bagi sejumlah masyarakat.

Anggota DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan, mengakui masih semrawutnya penanganan BPJS dirumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Diantaranya program BPJS tidak bisa mencover seluruh penyakit yang dikeluhkan pasien. BPJS hannya mencover penyakit berdasarkan paketan yang diambil saja.

BALIKPAPAN – Rumah Sakit Siloam Hospitals berhasil meraih penghargaan Best Practice 2014 oleh European Society for Quality Research (ESQR) di Brussels, Belgia belum lama ini. Prestasi ini diklaim sekaligus rumah sakit pertama di Indonesia yang mendapat penghargaan dari Benua Biru.

Demikian ditegaskan, Wakil Kepala Misi (DCM) Ignacio Kristanyo Hardojo dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels yang menerima langsung awards tersebut.

Selain Best Practice 2014, Siloam juga dianugerahi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Rumah Sakit Siloam terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pasiennya. Baru-baru ini Siloam memberitahukan bahwa sebanyak 18 unit Rumah Sakit Siloam telah beroperasi di 9 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, total kapasitas tempat tidur di rumah sakit tergolong elit tersebut berjumlah lebih dari 3.700 buah.

“Siloam juga didukung lebih dari 1.500 dokter, termasuk 1.209 dokter spesialis. Tak hanya itu, Siloam juga memiliki lebih dari 2.700 perawat serta lebih dari 2.300 staf pendukung lainnya yang memberikan layanan kepada 2 juta pasien untuk mendapat kenyamanan serta perawatan di rumah sakit kami tahun lalu,” kata Presiden Direktur Group, Romeo Liedo seperti dikutip dari rilis yang diterima

manajemenrumahsakit.net – TUTUYAN, ME : Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus diupayakan. Setelah sebelumnya telah berhasil membangun Puskesmas inap plus di tiga kecamatan masing-masing di kecamatan Kotabunan, kecamatan Nuangan dan kecamatan Modayag, pada tahun 2015 mendatang Pemkab Boltim rencananya akan membangun Rumah Sakit Pemerintah yang akan di beri nama

manajemenrumahsakit.net – Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) – Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kalimantan Selatan mengajukan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman.

Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin ketuanya Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah di Banjarmasin, Seni, gubernur setempat H Rudy Ariffin mengatakan, pembangunan kesehatan salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah.

Begitu pula kesehatan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar bagi setiap orang, lanjut orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut.

Karena itu, menurut dia, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalsel pemerintah daerah setempat memandang penting untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Selain kesehatan pada umumnya, kesehatan gigi dan mulut dalam perkembangan semakin menjadi kebutuhan yang tak dapat diabaikan, tandas Gubernur Kalsel dua periode itu.

Oleh karena itu, dengan berdirinya Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) milik Pemprov tersebut diharapkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat Kalsel dapat terakomodasi secara baik, cepat, mudah dan terjangkau, lanjutnya.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa rumah sakit merupakan institusi padat modal, padat tenaga kerja dan padat teknologi,” ujarnya.

“Apalagi dalam perkembangan teknologi perumahsakitan belakangan sangat pesat, baik bidang kedokteran gigi, keperawatan maupun administrasi rumah sakit,” tambahnya.

Menurut dia, RSGM Gusti Hasan Aman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi perumahsakitan, terutama tuntutan untuk memberikan pelayanan yang semakin berkualitas dan variatif.

Untuk itu pula, memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi guna dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSGM Gusti Hasan Aman.

Guna mengatasi persoalan pembiayaan tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai hak antara lain memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

“Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan memang perlu. Sebab kemampuan keuangan daerah terbatas dan di sisi lain masih banyak kepentingan pembangunan dan pemerintah yang harus dibiayai APBD,” ujarnya.

“Dalam kaitan persoalan pembiayaan itu pula, Pemprov mengajukan Raperda retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman,” demikian Rudy Ariffin.

Peresmian RSGM Gusti Hasan Aman yang berdekatan atau satu komplek dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin itu belum sampai setahun. Sedangkan nama RSGM tersebut diambil dari nama salah seorang mantan Gubernur Kalsel yang sudah meninggal dunia./e

Sumber: kalsel.antaranews.com