manajemenrumahsakit.net :: RAJA AMPAT

manajemenrumahsakit.net :: Medan, (Analisa).

manajemenrumahsakit.net :: Bandarlampung (Antara Lampung) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tujuh rumah sakit di Lampung menandatangani nota kesepahaman tentang implementasi “Bridging System” untuk memudahkan layanan kesehatan bagi peserta yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut.

“Melalui penandatanganan ini, tujuh rumah sakit tersebut sudah terintegrasi dengan basis data BPJS Kesehatan, sehingga melakukan entry data pasien peserta di rumah sakit bisa lebih cepat,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, di Bandarlampung, Kamis.

Ia menyebutkan, bridging system merupakan sarana untuk meningkatkan efektivitas proses memasukkan data, efisiensi penggunaan sumber daya, serta lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, piutang, verifikasi, dan sebagainya.

Dengan sistem tersebut, proses antrean peserta BPJS Kesehatan jadi lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit yang bersangkutan dan lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tujuh rumah sakit yang menandatangani nota kesepahaman penerapan Bridging System terdiri atas empat rumah sakit di Bandarlampung dan dua rumah sakit di Kota Metro.

Keempat rumah sakit di Bandarlampung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek, RS Imanuel Wayhalim, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dan Rumah Sakit Pertamina.

Sedangkan tiga rumah sakit di Kota Metro yang juga menandatangani Nota Kesepahaman tersebut adalah Rumah Sakit Ahmad Yani, Rumah Sakit Mardi Waluyo, dan Yukum Media Center.

Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut disaksikan oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

Dalam sambutannya, Ridho menyatakan, sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan mutlak dilakukan hingga ke masyarakat terbawah, yang menjadi sasaran utama program ini.

BPJS Kesehatan menurut dia, merupakan program pemerintah pusat untuk memastikan rakyat Indonesia memperoleh layanan prima dalam kesehatan.

Sementara untuk pemerintah daerah Lampung, ada 91 puskesmas dan 198 puskesmas Pembantu, 38 rumah sakit milik pemerintah dan swasta untuk melayani kesehatan warganya melalui program jaminan kesehatan daerah.

“Kami akan berupaya mengalokasikan 10 persen dari dana APBD untuk sektor kesehatan, dan itu menjadi prioritas,” tambahnya.

Sumber: antaralampung.com

manajemenrumahsakit.net :: Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) – Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Banjarmasin di Kalimantan Selatan untuk menjadi peraturan daerah (Perda) tertunda.

Semestinya sesuai jadwal kegiatan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) pengesahan Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman untuk menjadi Perda dalam rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, Rabu.

Penundaan tersebut, karena Panitia Khusus (Pansus) Raperda itu masih memerlukan pendalaman materi, ungkap Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah saat memimpin rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi itu, di Banjarmasin.

Oleh karenanya, DPRD Kalsel menjadwalkan ulang untuk pengesahan Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman itu menjadi Perda.

“Kita akan jadwalkan kembali pengesahan Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman itu sebagai Perda, bila pembahasan Raperda tersebut betul-betul rampung,” demikian Nasib Alamsyah.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Pansus Raperda tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM tersebut Rakhmat Nopliardy menyatakan, penundaan pengesahaan Perda itu karena ketidaksinkronan antara materi Raperda yang berasal dari eksekutif dengan kondisi objektif RSGM tersebut.

Wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum dan magister bidang ilmu hukum tersebut mengungkapkan beberapa ketidak sinkronan, antara lain mengenai kesiapan dan persiapan pengoperasian RSGM Gusti Hasan Aman, seperti ketersediaan aliran listrik, serta kelengkapan lain.

“Ketidak sinkronan tersebut kami lihat saat Pansus Raperda terif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM Gusti Hasan Aman meninjau rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) itu, 5 Agustua lalu,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

“Kita sudah minta kepada eksekutif agar membuat penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM milik Pemprov Kalsel tersebut dengan kondisi objektif kelengkapan atau peralatan rumah sakit itu,” demikian Rakhmat Nopliardy.

Peresmian RSGM Gt Hasan Aman tersebut belum sampai satu tahun, yang bangunannya berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, dan sama-sama milik Pemprov Kalsel.

Pembangunan RSGM tersebut atas gagasan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin yang sudah memasuki periode kedua dan berakhir Agustus 2014, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih sempurna, terutama bidan kesehatan gigi dan mulut kepada warga masyarakat setempat.

Oleh Syamsuddin Hasan

Sumber: antaranews.com

manajemenrumahsakit.net :: Jayapura (Antara) – Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura menaikkan biaya rujukan pasien menjadi Rp20 juta per pasien, kata Direktur RSUD Jayapura dr Jeremias Mnsen.

“Awalnya biaya yang kami keluarkan untuk merujuk satu pasien ke Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta sebesar Rp10 juta. Namun kali ini kami naikan menjadi Rp 20 juta per satu pasien,” kata dr Jeremias Mnsen di Jayapura, Kamis.

Menurut Jeremias, pihaknya menaikkan biaya rujukan tersebut karena biaya Rp10 juta selama ini untuk membiayai perjalanan pasien, satu orang dari keluarga pasien dan satu perawat untuk mendampingi.

Kemudian biaya hidup selama lima hari sebesar Rp5 juta. Pembiayaan itu tidak cukup dalam sepekan.

Sejumlah keluhan terkait pembiayaan itu mulai muncul. “Sebagian disampaikan kepada Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua saat memantau pelayanan rujukan di RS PGI Cikini Jakarta, dua pekan lalu,” ujarnya.

Sebagian pendamping pasien mengatakan biaya hidup yang diberikan oleh rumah sakit Jayapura, kurang. Dengan demikian pendamping terpaksa mencari biaya tambahan.

Terkait masalah ini, pihak RS Jayapura menambahkan biaya rujukan menjadi Rp20 juta untuk membiayai perjalanan satu pasien, dua pendamping yakni dari keluarga dan rumah sakit. Kemudian penambahan hari yang awalnya 5 hari menjadi 10 hari.

“Keputusan ini baru dibuat dan ke depan berlaku. Diharapkan dapat mengurangi masalah,” ujarnya.(rr)

Sumber: berita.yahoo.com

manajemenrumahsakit.net :: Bogor – Kota Bogor bakal mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Rumah sakit pemerintah tersebut merupakan rumah sakit hibah dari Yayasan Karya Bhakti yang telah habis masa kontrak dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Rumah Sakit (RS) Karya Bhakti, yang belokasi di Jalan Raya Dr Semeru Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Bogor sejak 30 tahun lalu, mulai diambil alih oleh Pemkot Bogor pada Rabu (6/8) mendatang.

“Tanggal 6 Agustus 2014, kerjasama Yayasan Karya Bhakti dengan Pemkot Bogor berakhir. Maka tanggal 6 Agustus kepemilikan dan pengelolaannya resmi menjadi milik Pemkot Bogor,” kata Sekertaris Daerah Ade Syarif Hidayat.

RS Karya Bhakti resmi mengganti nama menjadi RSUD Kota Bogor. Dan menurut Ade, hal ini akan menjadi kebanggan tersendiri untuk warga dan Pemkot Bogor.

Artinya, kata Ade Syarif, seluruh pengelolaan rumah sakit akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot. Sementara pegawai yang kini bekerja untuk Yayasan Karya Bakti akan berubah statusnya menjadi pegawai RSUD Kota Bogor. “SDM tidak berubah. Semuanya tetap bekerja seperti biasa, hanya statusnya berubah jadi pegawai RSUD,” terang Ade.

Pemkot Bogor juga sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk membeli alat kesehatan dan biaya operasional selama tiga bulan ke depan. “Anggaran sudah disiapkan sebanyak Rp 20 miliar dari APBD Kita. Nanti akan ada bantuan dari Propinsi sebesar Rp 4,5 miliar,” lanjutnya.

Sebelumnya, RS Karya Bhakti merupakan rumah sakit tipe B dan hanya melayani 30 persen pasien kelas 3. Maka ke depan, terang Ade, setelah menjadi rumah sakit daerah pelayanan untuk kelas 3 akan ditambah.

Selain itu, keberadaan RSUD Kota Bogor juga diharap bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Karena ketika RS itu milik Yayasan Karya Bakti, yang masuk untuk PAD Kota Bogor hanya Rp 18 juta perbulan. “Kalau sudah jadi miliik pemkot ini diharap meningkat menjadi 300 persen,” tambah Ade.

Dari data Dinas Kesehatan Kota Bogor, hingga 2014 sudah ada 15 rumah sakit swasta di kawasan ini. Tiga diantaranya rumah sakit baru, dua masih dibangun dan satu sudah beroperasi.

Penulis: Vento Saudale/FAB

Sumber: beritasatu.com

manajemenrumahsakit.net ::

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok hingga kini terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan. Sebagai tindaklanjutnya, kata Direktur RSUD Depok, dr Ernawati, pihaknya kini sedang membangun gedung baru yang nantinya akan ada fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) serta pusat operasi.

”Fasilitas PICU dan NICU nanti akan ada di gedung baru yang sedang kami bangun,” ungkap Ernawati di RSUD Depok, Jawa Barat, Rabu (6/8).

Ernawati berharap, pembangunan gedung segera selesai pada 2015 mendatang. ”Selain akan punya PICU dan NICU, RSUD Depok akan menambah dua lokal poliklinik baru yakni poliklinik paru dan poliklinik psikiatri,” jelasnya.

Diutarakan Ernawati, gedung RSUD Depok yang ada sekarang, tetap berupaya melayani ribuan pasien setiap hari, baik Jamkesda ataupun BPJS. ”Saat ini kelas 2 cuma ada satu. Pasien askes jatahnya kelas 2, bukan kelas 3. Tergantung penyakitnya juga sih,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, pihaknya berharap agar pelayanan RSUD Depok semakin optimal melayani masalah kesehatan yang dihadapi warga Depok. ”Pada 2015 Gedung RSUD C, B, D, akan dilanjutkan pembangunannya dengan delapan lantai. ”Dana pembangunannya akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok,” ujar Idris.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: ARMATIM – Kapal Perang Rumah Sakit Apung KRI dr. Soeharso-990 dari jajaran Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmatim hari ini, Selasa (5/8), lepas dari dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, bertolak menuju Jakarta. Kapal yang membawa 880 personil yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Bakti TNI AL Surya Bhaskara Jaya LXIII/2014 ini, selanjutnya akan bertolak menuju daerah sasaran di Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, untuk melakukan kegiatan bakti sosial kemanusiaan.

Operasi Bakti TNI AL Surya Bhaskara Jaya merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh TNI AL, merupakan wujud Kemanunggalan TNI AL dengan rakyat serta wujud kepedulian TNI AL terhadap masyarakat di daerah pesisir/pantai pulau terluar, dalam rangka untuk membantu mempercepat pembangunan yang dapat membuka peluang usaha dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan pada tahun ini, sekaligus merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sail Raja Ampat 2014 di wilayah Papua.

Operasi Bakti TNI AL Surya Bhaskara Jaya LXIII/2014 ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional),

manajemenrumahsakit.net – Medan. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FK-UMSU) terpilih menjadi tuan rumah pertemuan Asosiasi Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah (APKKM) se Indonesia. Pertemuan tersebut dipastikan dihadiri 10 Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan RS Muhammadiyah se Indonesia, di Hotel Grand Aston Medan, tanggal 8-9 Agustus 2014.

“Ini kebanggaan kita sebagai tuan rumah. Fakultas Kedokteran UMSU dipercaya untuk menggelar pertemuan pendidikan tinggi kedokteran Muhammadiyah se-Indonesia,” kata Dekan Fakultas Kedokteran UMSU dr Ade Taufiq SpOG saat audiensi di Balaikota Medan, Selasa (5/8). Audiensi itu langsung diterima Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin S MSi. Ade Taufiq didampingi Wakil Dekan I dr Makmur Husaini DTM&H Sp.Park dan Wakil Dekan II dr Delyuzar M.Ked (PA) SpPA (K).

Ade Taufiq menyebutkan pertemuan APKKM se Indonesia itu, sekaligus dirangkai dengan kegiatan Milad FK-UMSU ke 6. Selaku Dekan FK UMSU, diriya sangat bangga bahwa kepercayaan yang diberikan kepada pihaknya merupakan penghargaan yang tak ternilai.

“Ini penghargaan yang tak ternilai harganya. Sebelumnya juga, FK-UMSU dipercaya untuk mendapat hibah dari HAPEQ, sekarang tuan rumah annual meeting, semoga kepercayaan seperti ini dapat kami jaga sebaik mungkin,” kata Ade Taufiq.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin juga memberikan apresiasi penuh atas kegiatan FK UMSU. Terlebih dirinya sangat bangga bahwa FK-UMSU diberikan penghargaan sebagai tuan rumah pertemuan fakultas kedokteran dan rumah sakit Muhammadiyah se Indonesia. “Insya Allah saya akan hadir pada pertemuan itu. Dari pertemuan itu, kita berharap ada masukan yang postitif untuk pembangunan Kota Medan,” kata Eldin.

Eldin juga berharap pertemuan tersebut dapat memberikan kontribusi di bidang kedokteran, kesehatan yang ada di Kota Medan. Sebab, bagaimanapun FK-UMSU yang sudah berdiri selama 6 tahun sudah banyak berkiprah dalam bidang kesehatan di Kota Medan.

Ade Taufiq mengatakan, rencananya delegasi yang hadir di antaranya, Univeritas Muhammadiyah (UM) Semarang, UM Malang, UM Jakarta, UM Palembang, UM Surakarta, UM Makassar, UM Yogyakarta, UM Purwokerto, UM Surabaya, dan UMSU. Kegiatan ini juga diikuti dengan fakultas kesehatan lainnya seperti FKG, psikologi, farmasi, kebidanan dan keperawatan.

Adapun agenda dalam kegiatan tersebut, adalah rapat kerja tahunan APKKM, perayaan Milad FK-UMSU, diseminasi hasil hibah penelitian dan pengajaran. Kemudian seminar stem serta pelatihan akreditasi dari LAM PT KES. Kegiatan itu akan diisi penceramah dengan seminar dan workshop, seperti Prof Dr Amri Amir, Sp.F (K), DFM, SH, Sp.AK, Prof. Habibah Hanum, SpPD (K) dan lain-lain. (anang)

Sumber: medanbisnisdaily.com