manajemenrumahsakit.net :: Tanjungpinang

manajemenrumahsakit.net :: Cianjur – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur masih kekurangan sejumlah dokter spesialis.

Akibatnya, jika tak mampu tertangani di RSUD, maka pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain di Bandung atau di Sukabumi.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan Toton Surotono mengatakan, yang dibutuhkan RSUD Cianjur saat ini di antaranya dokter spesialis bedah dan dokter spesialis penyakit jantung. Jika ada pasien yang berobat, maka untuk sementara ditangani semampunya.

“Tapi jika sudah tak mampu, biasanya kita akan rujuk ke rumah sakit di Bandung,” kata Toton.

Toton mengaku, RSUD Cianjur tak tinggal diam dengan belum memilikinya dokter spesialis tersebut. Hanya saja sampai saat ini belum ada dokter spesialis yang mau bekerja di RSUD Cianjur. “Kita selalu berupaya agar kekurangan dokter spesialis itu bisa segera terpenuhi,” ujarnya.

Meskipun kekurangan dokter spesialis, namun kata Toton, RSUD Cianjur selalu memberikan pelayanan kesehatan maksimal. Tidak hanya dari segi pelayanan kesehatan, tapi juga dari sarana dan prasarana.

“Saat ini kita sedang membangun beberapa ruangan. Salah satunya di ruang IGD. Ini semata-mata untuk memberikan pelayanan maksimal. Sering membeludaknya pasien selama ini lantaran tempat tidur yang tersedia masih kurang dibandingkan jumlah pasien,” terang Toton.

Karena itu, Toton setuju jika sudah saatnya di Cianjur membuka ruang bagi rumah sakit swasta. Tidak hanya sebagai kompetitor RSUD Cianjur, tapi lebih kepada bentuk pelayanan kepada masyarakat. “Saya setuju sekali jika ada rumah sakit swasta di Cianjur,” tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi mengatakan, memang harus sudah ada rumah sakit lain untuk menampung jumlah pasien di Cianjur. Menurutnya, pembangunan Rumah Sakit Pagelaran bisa menjadi solusi agar RSUD Cianjur tidak menjadi sentra setiap pasien dari berbagai daerah.

“Di wilayah utara kan sekarang sudah ada RSU Cimacan untuk menampung para pasien di wilayah itu. Untuk wilayah selatan, RS Pagelaran bisa menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sana,” kata Yadi, Minggu (28/9/2014).

Menurut Yadi, pembangunan RS Pagelaran masih terus berjalan. Tahun ini dana pembangunannya dialokasikan sekitar Rp20 miliar, termasuk bantuan dari provinsi. “Mudah-mudahan RS Pagelaran bisa segera rampung,” pungkasnya. [hus]

Sumber: inilahkoran.com

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta

manajemenrumahsakit.net :: Palu

manajemenrumahsakit.net :: KBRN, Yogyakarta : Semakin diminatinya Rumah Sakit Jogya oleh masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya menurut Direktur Rumah Sakit Yogya, Drg.Tuty Setyowati karena poli pelayanan kesehatan yang ada sudah komplit dan ditangani oleh tenaga Dokter yang kompeten.

Terlebih lagi dengan adanya program Jaminan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kunjungan Rumah Sakit setiap harinya terus bertambah dan saat ini rata-rata setiap harinya antara 600 orang hingga 700 orang.

“Dari berbagai Poli yang ada yang paling banyak pengunjungnya untuk memeriksakan kesehatannya adalah Poli Penyakit Dalam dan Poli lainnya,” ungkap Drg.Tuty Setyowati, Jum’at (26/9/2014).

“Sebagai Rumah Sakit rujukan, juga telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi calon Dokter,” jelasnya. (Isgiyanto Hadinegoro/HE)

Sumber: rri.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Bandung – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menargetkan pembangunan tiga sampai empat rumah sakit di Kota Bandung. Pada tahun ini, Pemkot Bandung telah membeli dua tanah untuk dibangun Rumah Sakit Ibu Anak dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Kita kekurangan banyak rumah sakit, baik kelas A dan B. Minimalnya bisa membangun tiga sampai empat rumah sakit baru,” kata Ridwan usai Ground Breaking Siloam Hospital di Jalan Aceh Kota Bandung, Sabtu (27/9/2014).

Ridwan menyebut keterbatasan anggaran Pemkot Bandung yang menyebabkan belum bisa memenuhi target membangun rumah sakit.

“Saya prihatin pada layanan kesehatan. Orang miskin sering dapat pelayanan diskriminatif. Kita juga tidak perlu sedikit-sedikit ke Singapura kalau pelayanan dan teknologinya sama bahkan bagus,” ujarnya. [ito]

Sumber: inilahkoran.com

manajemenrumahsakit.net :: Rembang, Pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetrasno Rembang, Jumat (26/9) malam menggelar pertemuan konsolidasi bersama masyarakat dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Pertemuan ini dilakukan menjelang akreditasi atau penilaian standar baru pada 15 Oktober nanti.

Direktur RSUD dr Soetrasno Rembang Agus Setiyo Hadi Purwanto mengatakan, penilaian standar rumah sakit plat merah ini akan dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi standar baru ini mengacu pada standar internasional yang diterapkan Joint Commission International (JSI).

Menurutnya, ada sekitar 1.000 item standar pelayanan dalam akreditasi rumah sakit versi tahun 2012. Karena penilaian yang ketat, sejauh ini baru 37 dari sekitar 2.000 rumah sakit di Indonesia, yang dinyatakan terakreditasi standar baru ini.

manajemenrumahsakit.net :: Direktur Utama RSUP Sanglah Bali, Anak Ayu Sri Saraswati, mengusulkan agar tarif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur dalam INA-CBG’s dievaluasi berkala. Menurut dia, penyesuaian itu penting agar besaran tarif dapat mengikuti laju inflasi. Jika harga obat-obatan naik, misalnya, tarif JKN harus disesuaikan dengan kenaikan tersebut. “Agar tarif JKN tidak tergerus inflasi,” katanya dalam diskusi di kantor BPJS Kesehatan, Kamis (18/9).

RSUP Sanglah, kata Saraswati, tidak mengalami kendala mengimplementasikan program JKN. Perihal klaim, misalnya, RSUP Sanglah melaksanakan aturan yang ketat. Dokter wajib membuat rekam medik, gejala pasien dan tindakan yang dilakukan. Data itu lantas dimasukkan ke dalam coding INA-CBGs untuk mengetahui berapa klaim yang bakal dibayar BPJS Kesehatan.

Guna mencegah defisit, Saraswati melanjutkan, RSUP Sanglah menerapkan panduan klinis (clinical pathway) yang wajib dipatuhi dokter. Sehingga, tindakan yang dilakukan terhadap peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Jika peserta mengalami demam, dokter hanya perlu memberikan obat penurun demam. Peserta tidak perlu diberikan vitamin dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan penanganan terhadap penderita demam.

Sejak melayani peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, jelas Saraswati, keluhan dari peserta di RS Sanglah tidak ada yang signifikan. Bahkan, dibandingkan program jaminan kesehatan sebelumnya, jumlah keluhan peserta cenderung menurun. Program JKN yang dilaksanakan lewat BPJS Kesehatan jaminannya komprehensif. Sedangkan program jaminan kesehatan sebelumnya, manfaat yang diterima peserta terbatas. Sehingga, peserta kerap mengeluhkan manfaat yang diterima.

Saraswati menegaskan RSUP Sanglah tidak diskriminatif dalam melayani pasien. Semua pasien akan dilayani dengan baik, tak terkecuali peserta BPJS Kesehatan. Sekalipun ruang perawatan penuh, ia menegaskan RSUP Sanglah tidak menolak pasien. Jika peserta BPJS Kesehatan yang mendapat ruang perawatan kelas 3 belum mendapat tempat, untuk sementara akan dititipkan ke ruang perawatan yang kosong baik itu kelas 2, 1 atau VIP. Jika sudah tidak sanggup menampung pasien, RSUP Sanglah biasanya merujuk ke RS lain yang sejenis.

Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, mengatakan ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada fasilitas kesehatan yang menolak melayani peserta. Sanksinya berbeda beda, tergantung kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama antara cabang BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut.

manajemenrumahsakit.net :: DUMAI- Terkait adanya keluhan dari masyarakat Dumai terkait pelayanan RSUD Dumai terutama soal obat-obatan yang harus beli. Langsung disikapo oleh Wakil Walikota Dumai H Agus Widayat dengan langsung turun ke rumah sakit kemarin.

Dalam kunjungan yang dilakukan tersebut wawako diterima oleh Direktur RSUD Dumai H Syaiful beserta sejumlah dokter dan staf. Pertemuan yang berlangsung di aula RSUD tersebut berlangsung penuh keakraban dan penegasan bahwasannya obat-obatan untuk kelas III gratis nota bene tak ada yang dibeli sebab semuanya telah dianggarkan di APBD Dumai.

Peninjauan ke lapangan tersebut dilakukan Wawako menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat tentang pelayanan rumah sakit .

“Janji saya yang akan mengadakan pertemuan dengan manajemen rumah sakit sudah kita lakukan. Dan insyaallah sistim pelayanan dan informasiakan kita benahi ,dan keramahan kita tinggkatkan,”tutur Wawako.

Sedangkan untuk tenaga medis tidak boleh membedakan kaya miskin,etnis dan lainnya. Karena semua adalah sama kemudian kusus untuk rawatan kelas tiga semuanya gratis untuk masyarakat Dumai,baik kamar maupun konsul dokter ,serta obatan-obatan.

Apabila masih ada yang membeli obat tolong lapor saya ,sebab obat-obatan sudah di anggarkan dalam APBD Dumai setiap tahun.”Saya harap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang baik kendati di kelas III, sehingga program pemerintah dalam pengobatan gratis dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,”jelasnya.(ws)

Sumber: wasiatnews.com

manajemenrumahsakit.net :: MANADO