manajemenrumahsakit.net :: Jakarta

manajemenrumahsakit.net :: BANTUL — Presiden Joko Widodo akan meminta Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek mengajak rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk ikut program tersebut. Belum semua rumah sakit di Indonesia menerima pelayanan BPJS.

“Saya kira di awal-awal kan masih seperti itu, belum semua rumah sakit swasta mau kerja sama dengan program ini (BPJS), tapi nanti beri waktu kepada Menteri Kesehatan supaya ajak mereka,” kata Jokowi usai peluncuran 35.000 mega watt di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (4/3).

Presiden mengatakan, ajakan kepada rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan ini harus dilakukan dengan baik oleh menteri. “Diajak baik-baik dulu, saya yakin mereka (rumah sakit) pasti mau, kalau tidak baru dipaksa,” kata Presiden Jokowi.

Namun demikian, saat ditanya sanksi maupun konsekuensi yang diterima rumah sakit yang tidak bersedia bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Presiden belum dapat memastikan. Menurutnya itu diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.
“Ini (diajak) dululah, nanti bu Menteri yang akan mengurusi itu dulu, tapi saya yakin dulunya (rumah sakit) di DKI Jakarta seperti itu, sama,” kata Jokowi.

Sedangkan ditanya terkait adanya keterlambatan pembayaran klaim biaya pengobatan di rumah sakit, Presiden mengatakan hal itu tidak dipermasalahkan rumah sakit. Hanya saja, kata dia, dengan sistem pembayaran yang berbeda dengan sebelumnya itu, perlu dibiasakan.

Sumber: republika.co.id

BANDUNG (CT)

manajemenrumahsakit.net :: MAGELANG

manajemenrumahsakit.net :: MAKASSAR – Ratusan pegawai, tenaga medis, tenaga administrasi Rumah Sakit (RS) Haji PemproV Sulawesi Selatan di Jalan Daeng Ngeppe, Kota Makassar, mogok kerja. Mereka menuntut Direktur RS Haji, Nurhasana Palinrungi, bersama sejumlah jajarannya mundur.

Nurhasanah dan sejumlah bawahannya dituding korupsi hingga miliaran rupiah. Selain itu ia dinilai tidak mampu menyejahterahkan pegawainya. Bahkan Nurhasana dituding tidak adil dalam menerapkan aturan pembagian uang layanan jasa, antara para tenaga lapangan dan pejabat RS Haji.

“Uang pelayanan jasa sangat jomplang. Direktur dan kepala-kepala bidangnya menerima hingga Rp32 juta sementara perawat hanya Rp1,3 juta hingga Rp2,1 juta,” ujar seorang perawat RS Haji Sulsel Syarifuddin, Senin (4/5/2015).

Selain itu, Nurhasanah diduga menggelapkan sejumlah uang yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi kelangkapan rumah sakit. Pada tahun 2013-2014, pelayanan jasa surplus mencapai Rp5,5 miliar.

“Namun nyatanya, bangunan banyak rusak, padahal baru setahun beroperasi. Tempat tidur rusak dan plafon runtuh. Mesin Anastesi untuk memonitor stabil tidaknya kondisi pasien, juga sudah rusak padahal baru tiga bulan digunakan,” terangnya.

Aksi para pekerja rumah sakit membuat pelayanan terganggu. Pasalnya, mereka hanya melayani pasien yang sudah dirawat. Imbas lainnya, pasien yang sudah diperbolehkan pulang tidak bisa meninggalkan rumah sakit karena tidak ada pegawai yang melayani proses administrasi.

“Seharusnya saya sudah pulang tapi masih tertahan,” tutur Sodik (39), pasien kecelakaan lalu lintas yang dirawat di ruang bedah Ar Rahman, lantai 2 RS Haji.

(ris)

Sumber: okezone.com

manajemenrumahsakit.net :: PEMATANGSIANTAR — Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasamen Saragih, Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, tidak mendapatkan layanan perawatan akibat ratusan tenaga medis mogok tugas, Senin (4/5).

“Ibu saya yang sakit usus buntu batal diperiksa, kami jadinya khawatir dengan kondisi beliau,” kata Rani, warga Nagori Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun.

Rani berharap para tenaga medis dan pihak rumah sakit menyelesaikan permasalahan internal mereka secara bijak tanpa mengorbankan warga yang membutuhkan perawatan dan pengobatan.

Para dokter dan perawat melakukan aksi mogok tugas untuk menuntut pembayaran jasa medis yang belum dibayar manajemen rumah sakit sebesar Rp20 miliar.

Mereka menilai Direktur RSUD Djasamen Saragih, dr Ria Telambanua tidak mampu mengelola rumah sakit milik Pemko dan menuntut agar mundur dari jabatannya.

“Jika tuntutan ini tidak direalisasikan, kami akan terus melakukan mogok kerja,” kata Koordinator aksi, dr Reinhard Hutahean.

Dampak kasus ini, tiga dokter yang bertugas di RSUD Djasamen Saragih telah mengundurkan diri, dan memilih membuka praktik.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Klaten – Presiden Joko Widodo menyatakan rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut.

Jokowi bahkan menegaskan akan “memaksa” seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani KIS.

“Ini memang belum semua rumah sakit hanya yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bisa terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS),” kata Presiden Jokowi di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Senin (4/5/2015).

Pada kesempatan itu, Presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kepada perwakilan masyarakat di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden tapi tidak tegas.

“Ini tak pekso (paksa) kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden ora kendel (jadi Presiden tak berani). Nggih mboten (iya enggak)?” Kata Presiden.

Ia berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu kepada perwakilan bahkan sempat berinteraksi dengan para siswa penerima KIP.

Presiden pada kesempatan itu ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit rapi tidak mendapatkan akses kesehatan.

Namun Presiden menegaskan penggunaan kartu harus berjenjang yakni terlebih dahulu ke Puskesmas kemudian jika sakitnya parah dirujuk ke rumah sakit.

“Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan ke rumah sakit, ke Puskesmas dulu cek apa flu apa paru-paru kalau diberi rujukan baru ke rumah sakit. Batuk-batuk ke rumah sakit ditolak jangan marah, lesu, nanti rumah sakit penuh dan yang sakit berat tidak tertangani,” katanya.

Ia mengatakan KIS harus dilayani oleh rumah sakit karena sejatinya hal itu dibayar oleh negara.

Kepala Negara meminta jika ada masyarakat pemegang KIS tidak dilayani agar segera melaporkan.

“Ini proses diperbaiki meskipun tidak menutup mata memang masih ada yang suka bentak-bentak, Bu Menkes kalau ada rumah sakit yang sering nolak kartu ini dan tidak ramah langsung diperingatkan,” katanya.[tar]

Sumber: inilah.com

manajemenrumahsakit.net :: RS

manajemenrumahsakit.net :: TAHUNA: Terobosan untuk menunjang kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, pulau-pulau dan perbatasan, selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan peningkatannya terus didorong melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Josephus Kakondo BAE, di Daerah Kepulauan Sangihe bakal dibangun empat Rumah Sakit Pratama.

manajemenrumahsakit.net :: Kathmandu – Di antara tim bantuan bencana gempa Nepal, BNPB membawa serta sejumlah dokter. Dokter-dokter itu rencananya akan bekerja di rumah sakit tenda yang akan didirikan tim.

Namun, tim belum mendapatkan lokasi di mana korban gempa Nepal sangat membutuhkan bantuan medis. Sehingga, dokter-dokter tersebut akan ditempatkan di rumah sakit lokal untuk membantu penanganan korban gempa.

“Ada 5 sampai 10 orang tenaga kesehatan yang akan membantu di RS Kantipur, dipimpin dr Kustandi ahli ortopedi,” kata Wakil Ketua Tim Bantuan Indonesia untuk Nepal, Kolonel Inf Senmart Tonda di Kathmandu, Nepal, Minggu (3/5/2015).

Menurut Tonda, dokter-dokter itu sejak tiba di Nepal pada Sabtu (2/5) dini hari sudah ingin bekerja. Tetapi koordinasi dengan pemerintah setempat dan PBB untuk lokasi rumah sakit tenda belum membuahkan hasil positif.

“Kemarin dijanjikan (di Khatmandu), tapi berdasarkan assesment lokasinya itu tidak sesuai dengan berdirinya RS di lapangan,” ujar Tonda.

“Kita ingin di worst area tapi kondisi tidak demikian. Sudah beberapa rumah sakit, dan kita harus mengatakan bantuan ini sifatnya permanen 2-3 bulan. Kalau salah tempat, kita harus assesment ulang,” tambahnya.

Selain tim dokter yang akan ditempatkan di rumah sakit setempat, tim lainnya akan ditugaskan untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Nepal dan PBB. Tim terakhir akan menuju lokasi yang kemungkinan menjadi tempat berdirinya rumah sakit tenda.

“Tim dokter sudah turun tapi di rumah sakit lokal. Tenaga siap, rumah sakit setempat membutuhkan dokter jadi kami mem-back up,” ucap Tonda.

Sumber: detik.com