Kementerian Kesehatan memaparkan data bahwa anggaran yang disalurkan melalui BPJS Kesehatan untuk mengatasi kanker di Indonesia meningkat dari Rp 1,5 triliun pada 2014 menjadi lebih dari Rp 2,3 triliun pada 2016. Naiknya biaya ini tidak terlepas dari meningkatkan jumlah kasus kanker, dimana pada 2014 tercatat “hanya” ada 700 ribu kasus pada peserta BPJS dan pada 2016 naik menjadi 1,3 juta kasus. Hal ini yang mendasari kanker menempati urutan ketiga sebagai penyakit yang menyerap anggaran kesehatan terbesar. Di tingkat global, WHO memperkirakan pada 2018 terdapat 9,5 juta kematian akibat kanker, atau 26 ribu kematian per hari. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 1 milyar kematian pada 2030. Fakta ini memperjelas bahwa kanker merupakan ancaman kesehatan tidak saja di Indonesia namun di seluruh dunia.

Hari Kanker sedunia yang diperingati pada 4 Pebruari 2019 mengambil tema ! am and I will[i]. Ini merupakan panggilan bagi komitmen dari setiap penduduk bumi untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman global penyakit kanker serta mengedukasi masyarakat bagaimana melawan kanker melalui deteksi dini, penerapan gaya hidup sehat, serta secepatnya mencari pertolongan medis jika terdapat gejala kanker.

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter atau dokter gigi (selanjutnya disebut dengan dokter) harus memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Selain itu dokter juga berkewajiban merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila yang bersangkutan tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan terhadap masalah yang dihadapi pasien.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk dalam penghasilan adalah imbalan terkait pekerjaan yang dapat berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Tanpa kondisi yang sehat, manusia tidak mampu melanjutkan aktivitas kehidupannya. Sehingga kesehatan menjadi sebuah kebutuhan penting atau modal seseorang untuk melanjutkan hidupnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas diperlukan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang kesehatan.

Awal 2019 ini, peserta JKN dikejutkan dengan berita mengenai penerapan Permenkes 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan kenaikan kelas pelayanan JKN. Peserta JKN yang tidak membaca berita secara komprehensif akan menangkap informasi bahwasanya pelayanan terhadap pasien JKN tidak lagi gratis. Penerapan urun biaya dalam JKN sebenarnya dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir moral hazard peserta JKN yang melakukan penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Sehingga penerapan urun biaya ini hanya berlaku pada pelayanan yang berpotensi dilakukan penyalahgunaan pelayanan kesehatan, dan hanya diberlakukan pada peserta non PBI saja. Harapannya dengan mengurangi frekuensi moral hazard tersebut diharapkan BPJS dapat mengalokasikan biaya klaim rumah sakit dengan lebih efektif dan efisien.

Gizi merupakan aspekyang penting untuk diperhatikan. Kurang baiknya  gizi yang didapatkan oleh tiap orang akan berpengaruh terhadap perkembangan tubuhnya. Asupan gizi yang kurang baik tidak hanya berpengaruh terhadap bentuk fisik seseorang namun juga pada rendahnya tingkat kecerdasan otak yang tentunya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, salah satunya stunting. Stunting menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini adalah kementerian kesehatan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (depkes.go.id). Gizi merupakan pondasi yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam bebagai aspek yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu bangsa, diantaranya:

Keputusan MA tentang penghentian WKDS: Apa respon kita?

Laksono Trisnantoro, FK-KMK UGM, 20 Desember 2018.

Sudah terbit keputusan MA. Sudah terjadi, meskipun perdebatan masih bisa berlanjut. Namun yang paling penting adalah apakah dalam waktu 90 hari, kita bisa melakukan persiapan untuk menjamin spesialis tetap melayani di daerah terpencil. Hal ini penting kita bahas demi keadilan bangsa.  Jika pemerintah tidak menyediakan spesialis, hal tersebut  akan melanggar HAM. Apalagi di daerah terpencil, akan sangat mungkin terjadi banyak kasus kematian yang seharusnya bisa dicegah, termasuk kematian ibu hamil.

Setiap 3 Desember diperingati sebagai  Hari Penyandang Cacat sedunia. Menurut WHO, pengertian disabilitas adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik itu bersifat fisiologis, psikologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik atau mental yang sempurna. Ada gangguan pada pendengaran, wicara, gangguan mental dan lainnya. Ada yang terlahir sempurna namun mengalami kecelakaan atau bencana alam yang menyebabkan sebagian orang menjadi penyandang disabilitas.

Hari pengelihatan sedunia jatuh pada 9 Oktober. Kali ini akan disampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan mata dan penyakit yang mengintai mata kita. Mata merupakan organ yang penting dalam tubuh kita, melalui mata kita bisa melihat keindahan dunia. Namun apakah Anda tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan mata? Dikutip dari laman alodokter.com bahwa ada tujuh cara menjaga kesehatan mata:

Review:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Badan Layanan Umum Daerah saat ini, sehingga terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menggantikannya. Pada peraturan ini diatur mulai dari persyaratan, pengelolaan, hingga pelaporan BLUD.

Rumah sakit milik pemerintah daerah merupakan salah satu badan yang dapat menerapkan BLUD. Untuk menerapkan BLUD, rumah sakit harus memenuhi 3 persyaratan yaitu substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi jika tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/ jasa publik. Persyaratan teknis terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, serta berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Persyaratan administratif terpenuhi apabila membuat dan menyampaikan dokumen – dokumen seperti surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, renstra, standar pelayanan minimal, laporan keuangan atau prognosa/ proyeksi keuangan, serta laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Dengan adanya peraturan tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diarahkan untuk menjadi BLUD, salah satunya adalah rumah sakit.