Era Telematika Telah Tiba! Kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya memeratakan penyebaran fasilitas publik yang memadai. Bicara tentang fasilitas publik, khususnya di sektor kesehatan, bukan hanya mengenai masalah fisik bangunan dan peralatan medis melainkan juga sumber daya manusia dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, maka bukan tidak mungkin pengembangan kapasitas SDM kesehatan di daerah terpencil di-support oleh RS besar yang ada di kota-kota besar Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Pengalaman tim dokter dari RS Harapan Kita Jakarta membimbing tim dokter di RSUD Kefamenanu secara live dalam melaksanakan operasi Sesar sangat menarik untuk disimak. Namun juga masih banyak kendala dalam melaksanakan komunikasi jarak jauh ini, antara lain sinyal yang tidak stabil. Seluruh topik ini dibahas pada seminar Teknologi Telematika sebagai Strategi Pengembangan SDM RS dan Memperkuat Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil yang diselenggarakan di Kampus FK UGM Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2013 lalu. Silahkan ikuti reportase selengkapnya dengan Sementara itu, RS di kota besar tetap menghadapi kompetisi yang tidak ada habisnya. Salah satu strategi untuk memenangkan kompetisi adalah dengan mengembangkan pusat-pusat layanan unggulan, untuk mengintegrasikan layanan klinis dan memberikan nilai tambah bagi pengalaman pasien. Bagi anda yang berminat untuk membaca lebih lanjut mengenai hal ini, kami telah mengumpulkan beberapa tulisan terkait hal tersebut dan merangkumnya untuk anda. Silahkan untuk membaca lebih lanjut. Selain itu, bagi anda peneliti, mahasiswa S2 Manajemen RS, maupun pemerhati perkembangan masalah perumahsakitan, kami juga telah mengumpulkan berbagai literatur yang bersifat free accessed dari berbagai jurnal ternama di dunia. Banyak topik menarik antara lain terkait hukum kesehatan (Efek Universal Health Insurance terhadap klaim malpraktek, dll), manajemen SDM (human resources governance, dll), teknologi informatika, mutu klinik dan keperawatan, dan sebagainya. Berbagai hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian, tesis maupun perbaikan sistem di RS Anda. Silahkan untuk membaca atau men-download artikel-artikel tersebut.

Definisi dan Kriteria Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence)

Putu Eka Andayani

Pengantar

Karena tuntutan persaingan maupun faktor perubahan lingkungan lainnya, RS di Indonesia – for profit maupun not-for-profit – mengembangkan berbagai strategi guna dapat bertahan hidup dan berkembang. Salah satu strategi yang populer adalah mengembangkan layanan unggulan. Investasi yang dikeluarkan pun tidak sedikit – biasanya untuk gedung dan peralatan canggih – namun tidak jarang yang berakhir sebagai “pelayanan biasa” karena tidak jelas indikator keunggulannya. Perlu keseriusan dalam memahami konsep, merancang, mengimplementasikan hingga memonitoring dan mengevaluasi suatu pusat layanan agar dapat disebut sebagai pusat layanan unggulan.

Definisi

Ternyata ada berbagai definisi layanan unggulan rumah sakit yang mulai dikembangkan sejak akhir tahun 80-an. Sebagaimana yang dikutip oleh Sharon Khrumm (2004) ada publikasi di tahun 1987 yang mengidentifikasi layanan unggulan dengan tiga elemen penting, yaitu adanya kelompok dokter/spesialis/keahlian tertentu yang spesifik, adanya program penelitian klinis dan medis, dan ditunjang fasilitas yang difokuskan untuk keunggulan layanan pada pasien (teknologi terkini dan perawat yang berkompetensi tinggi). Ada juga yang mendefinisikan sebagai suatu program pemberian layanan kesehatan dengan karakteristik utama yaitu tersedianya layanan dengan kualitas tertinggi. Definisi lain menyatakan bahwa layanan unggulan adalah suatu RS atau unit di dalam RS yang ditandai dengan kinerja teknis, sumber daya yang ekspansif, volume (kunjungan) pasien, dan dibuktikan dengan dedikasi terhadap mutu layanan. Selain itu, definisi lain menambahkannya dengan layanan yang terspesialisasi.

Apapun definisi yang digunakan, layanan unggulan mengandalkan pada mutu layanan yang berasal dari perpaduan antara kompetensi SDM, teknologi dan komitmen untuk menjadikannya sebagai yang terbaik. Yang menarik adalah, dengan adanya perpaduan tersebut maka RS justru akan menjadi lebih mudah dalam mengelola pasien yang jumlahnya begitu besar. Banyak ahli setuju bahwa dengan menjadi center of excellence maka akan lebih mudah bagi RS untuk menyatukan para dokter dalam upaya peningkatan mutu, menekan biaya melalui efisiensi besar-besaran, menciptakan diferensiasi pasar melalui layanan klinis yang excellent, dan mencapai kepuasan pasien yang tinggi, Sebagai contoh ada sebuah layanan kesehatan yang harus menghadapi ribuan pasien rawat jalan per hari dengan kasus yang beraneka ragam. Dengan adanya pusat-pusat layanan unggulan (center of excellences), misalnya layanan unggulan ibu dan anak, layanan unggulan jantung, layanan unggulan kanker dan sebagainya, maka populasi pasien yang sangat besar tersebut dapat dikelompokkan menjadi sub-populasi dengan kondisi kasus yang cenderung lebih homogen. Pengelolaannya pun menjadi tidak serumit jika seluruh pasien tersebut digabung dalam satu unit layanan. Pusat layanan unggulan juga memungkinkan para dokter, perawat, administrator dan klinisi lainnya untuk saling berdiskusi, sharing ide dan berkoordinasi dalam menghadapi kasus pasien-pasiennya.

Untuk dapat mewujudkan pusat layanan unggulan yang sesuai dengan definisi diatas, maka setiap pusat harus dipimpin oleh dokter, berpartner dengan perawat (dengan kompetensi terpilih), serta didukung oleh administrasi yang handal. Berikut ini adalah contoh susunan tim dari beberapa pusat layanan unggulan yang terdapat di Beaumont Health System. Selain anggota tim tersebut, juga ada supporting staff yang membantu dalam hal pengambilan keputusan klinis, marketing, urusan komunitas dan advokasi, perencanaan, komunikasi korporat, manajemen proyek, yayasan serta hubungan-antar-dokter.

Berbagai Kriteria Pusat Layanan Unggulan

Layak tidaknya suatu layanan dikatakan sebagai Pusat Layanan Unggulan dapat dilihat dari berbagai jenis kriteria. Jenis-jenis kriteria ini tergantung pada dari sudut mana Pusat Layanan Unggulan dilihat. Khrumm mengutip dari The Advisory Board Company, Washington DC bahwa berbagai perspektif ini antara lain dari sudut pandang asuransi dan stakeholders.

Dari sudut pandang asuransi, sebuah pusat layanan unggulan harus bermutu tinggi, berbiaya rendah dan memiliki jaringan (kerjasama) rujukan dengan pusat layanan kesehatan lain. Dilain pihak, salah satu tujuan RS mengembangkan pusat layanan unggulan adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan, yang diperoleh dengan penghematan biaya. Misi penghematan biaya ini dapat berbenturan dengan kriteria layanan berbiaya rendah yang diajukan oleh perusahaan asuransi kesehatan. Oleh karenanya, perlu ada semacam kompromi serendah atau setinggi apa biaya yang dapat diterima agar menghasilkan layanan dengan mutu yang dikehendaki. Maka ditetapkanlah kriteria dari sebuah pusat layanan unggulan dari kacamata asuransi sebagai berikut:

1. kriteria outcome yang meliputi: AvLOS, angka infeksi nosokomial, angka tindakan/operasi ulang, angka kematian, volume kegiatan
2. kriteria kualitas yang meliputi: akreditasi atau sertifikasi, survey kepuasan pasien, CV para dokter, kinerja dokter (jumlah operasi/tindakan per tahun, angka harapan hidup, biaya (bukan tarif, pen.) per tindakan)
3. kriteria biaya yang meliputi biaya (bukan tarif, pen.) per tindakan, angka kasus/kesakitan global

Dari perspektif stakeholders, ada kriteria yang lebih bervariasi tergantung pada siapa stakeholders yang dimaksud.

1. Perspektif Pembayar yang meliputi: volume kegiatan, jumlah dokter umum dan spesialis, mutu, kinerja keuangan, kepuasan (pasien dan staf), lingkup layanan
2. Perspektif Pasien yang meliputi: fasilitas, layanan emergency, akses dan citra RS
3. Perspektif Dokter yang meliputi: hubungan dokter/RS, teknologi yang dimilikip pusat tersebut, kegiatan penelitian dan pembelajaran
4. Perspektif Dokter untuk atribut yang lebih tinggi yang meliputi: organisasi dan hubungan dengan pembayar
5. Perspektif Program Kemitraan yang meliputi sistem informasi serta program kesehatan dan kesejahteraan
6. Perspektif Program Kemitraan untuk atribut yang lebih tinggi yang meliputi: peningkatkan kinerja, manajemen penyakit dan integrasi klinik

Dari definisi dan berbagai kriteria di atas jelas bahwa tidak mudah untuk menjadikan suatu layanan atau instalasi di RS sebagai pusat layanan unggulan. Perlu perancangan mulai dari input hingga proses dan output yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Waktu yang digunakan untuk merancang suatu pusat layanan unggulan bisa saja dipersingkat, namun itu berarti banyak detil yang berpotensi terlewati yang dapat berdampak pada “tidak unggul”nya layanan tersebut saat mulai beroperasi.

Sumber:

1. Cancer of Excellence (cinjweb.umdnj.edu)
2. Beaumont Health System
3. Becker’s Hospital Review

LAPORAN SEMINAR DAN DISKUSI

TEKNOLOGI TELEMATIKA SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT DAN MEMPERKUAT PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH SULIT DAN TERPENCIL

Kampus FK UGM Yogyakarta, 17 Juli 2013

 

Tujuan dilaksanakannya seminar ini adalah membahas potensi dan pengelolaan system IT untuk mengembangkan RS di daerah sulit dan melebarkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara khusus, seminar ini membahas: (1) Pengalaman PKMK FK UGM menggunakan teknologi telekomunikasi di Papua dan NTT, (2) Memahami teknologi VSAT dan sistem jaringan PUSDATIN dan TELKOM untuk pengembangan, (3) Sistem teletraining dan telemedicine yang membutuhkan struktur, dana, tenaga ahli, dan kegiatan yang terkoordinasi, serta (4) mengembangkan telehealth dan telemedicine lebih lanjut untuk RS di daerah sulit. Salah satu bagian menarik dalam seminar ini adalah selain pemaparan materi terkait, juga dilakukan diskusi (baik face to face antara peserta seminar dengan pembicara, maupun diskusi peserta dengan pembicara dari NTT dan Papua melalui skype dan telepon).

Pengalaman dan Kebutuhan

Pengalaman FK UGM bekerjasama dengan NTT dan Papua dipaparkan oleh dr. Sitti Noor Zaenab, MKes. Pengalaman dan kendala yang di hadapi selama melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan 11 RS NTT. Banyak suka dan dukanya, salah satu sukanya adalah keunggulan menggunakan teknologi jarak jauh adalah murah dan hemat. Secara umum, telehealth telah berjalan namun masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain: kapasitas jaringan yang belum memadai, sehingga pada beberapa kegiatan teleconference terpaksa menggunakan jaringan telepon agar komunikasi tetap berjalan. Kendala lainnya adalah kedua belah pihak harus menemukan waktu yang tepat, sehingga perjanjian kegiatan harus dilakukan jauh-jauh hari. Menurut Zaenab, “kata “sabar”, merupakan salah satu kunci agar program ini akan terus berjalan.”

Pada sesi penyusunan manual rujukan dengan menggunakan telemedicine, Ign. Praptorahardjo memaparkan bahwa sistem alert menggunakan sms dan email gateway dapat digunakan untuk menyampaikan pesan misalnya mengingatkan jadwal pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan pengalaman dari pemanfaatan sistem alert ini, salah satu dampak yang diperoleh adalah proses pelaporan keadaan KIA menjadi lebih baik.

Dari sisi ekonomi pembelajaran jarak jauh sangat murah dibandingkan dengan pola pembelajaran klasik yang sudah biasa dilakukan. Berdasarkan pengalaman, biaya pembelajaran tatap muka hampir 700 juta (selama 2 minggu), sedangkan dengan metode pembejaran jarak jauh hanya dengan 24 juta (selama 6 minggu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran jarak jauh (teleconference) merupakan metode pembelajaran yang sangat baik dan lebih murah.

Selanjutnya, dikatakan juga bahwa beberapa kelemahan yang dihadapi, antara lain perangkat teknologi (SDM dan fasilitas) yang masih terbatas dan belum merata di seluruh daerah terpencil. Pembicara juga menuturkan bahwa, Prof. Laksono sangat berperan dalam memberikan motivasi dan membuka wawasan agar penggunaan fasilitas yang telah diberikan KEMENKES lebih dioptimalkan.

Secara lebih praktis pengalaman dalam menggunakan teknologi telematika ini disampaikan oleh Unice Pricilla S. mengenai Pengalaman FK UGM melakukan teletraining di 4 (empat) kabupaten/ kota di Papua menggunakan VSAT PUSDATIN dan speedy  serta oleh Dr. Sutikno, SpOG mengenai Pengalaman RS Harapan Kita dengan RSUD Kefamenanu, Kabupaten Kefamenanu NTT. Kebutuhan tenaga ahli dikarenakan kemampuan kinerja daerah terpencil, sering tidak mencapai target kinerja yang disyaratkan oleh KEMENKES. Dalam kondisi ini telemedicine merupakan sarana alternatif untuk berbagi ilmu saling asah, asih dan asuh pusat dan daerah terpencil. Pada Maret 2013, RSUD Kefamenanu memperoleh bantuan V-Sat dari KEMENKES. Dengan adanya sarana ini, RSUD Kefamenanu dapat melakukan konsultasi medis jarak jauh (telemedicine)  dengan RS Harapan Kita, Jakarta. Tim ahli RS Harapan kita menggunakan media video jarak jauh dalam memandu jalannya SC, yang dilakukan di RSUD Kefamenanu. Beberapa menfaat yang diperoleh dengan telemedicine adalah memudahkan beberapa pekerjaan dokter misalnya saat pelaksanaan operasi sesar (SC). Manfaat lain adalah bimbingan teknis, sarana diskusi, bantuan diagnosis, transfer ilmu. Dr. Sutikno SpOG mengatakan bahwa “melalui telemedicine akan tercipta kondisi asah, asih dan asuh antara pusat dan daerah terpencil. Hal ini dapat terjadi asalkan partner kerja memiliki komitmen dan didukung oleh kemampuan personal (mental, pengetahuan anatomi (pengetahuan teknis), dan kemampuan lainnya yang memadai). Pada akhir sesi ditambahkan bahwa dengan kemajuan teknologi, saat ini telemedicine telah dapat dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI.

Dari sudut pandang RSD yang berada di daerah sulit, Drg. Mercy (Direktur RSUD Bajawa, Kab. Ngada, NTT) menyampaikan mengenai Kebutuhan RS di daerah sulit untuk menggunakan telehealth dan telemedicine dari aspek klinis dan nonklinis. Teleconference sebagai pemicu tenaga kesehatan untuk terus belajar (mempersiapkan diri minimal 1 hari sebelumnya untuk teleconference). Dampak lainnya adalah hal ini menjadi salah satu cara untuk menarik minat dokter untuk bertahan lebih lama mengabdi di daerah terpencil. Namun masih ada bambatan yang ditemui dalam menggunakan teknologi ini, yaitu masih lemahnya signal serta kompetensi SDM dalam mengoperasikan peralatan Teleconference yang belum memadai.

Aspek Teknologi

Berbicara teknologi telematika jelas melibatkan topic-topik yang terkait dengan teknologi yang digunakan dan SDM sebagai operator teknologi tersebut. Oleh karena itu, pada sesi selanjutnya, Drg. Vensya memaparkan mengenai Jaringan PUSDATIN KEMENKES dalam membangun budaya keselamatan pasien di RS. Menurutnya, hal penting yang harus menjadi perhatian adalah pemanfaatan dan pengembangan telehealth tidak hanya dibutuhkan hardware dan software namun juga harus didukung oleh brainware penggunanya.

Nasrun Hadi yang menjadi pembicara selanjutnya tidak dapat hadir namun dapat memberikan materinya melalui teleconference. Menurut Nasrun, untuk menggunakan VSAT daerah harus mempersiapkan seluruh perangkat keras dan perangkat lunak, serta beberapa skenario pendukung lain. Misalnya penggunaan fasilitas/jaringan telepon jika proses telehealth dengan menggunakan jaringan internet bermasalah.

Pendapat Nasrun di atas dilengkapi oleh Aryanto Nugroho yang menyajikan secara rinci mengenai Perlengkapan di RS dan pusat pembelajaran yang akan menggunakan telehealth dan telemedicine. Menurut pengalamannya sebagai teknisi dan operator hubungan komunikasi antara Tim UGM dengan pihak lain melalui teleconference, ada beberapa perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bahkan dia juga menggunakan beberapa perangkat elektronik yang merupakan hasil modifikasi. Perangkat dimaksud, tidak dapat ditemukan di toko-toko elektronik atau hargany aynag terlalu mahal. Modifikasi alat dilakukan untuk tujuan efisiensi biaya. Misalnya modifikasi speaker, membuat biaya jauh lebih hemat dibandingkan dengan membeli speaker jadi. Aryanto, juga memaparkan cara penggunaan skype, sebagai salah satu media pembelajaran jarak jauh.

Pada sesi diskusi trelihat bahwa umumnya peserta menyambut antusias era telehealth ini. Pertimbangan utamanya adalah letak topografi Indonesia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Telehealth dapat menjadi salah satu solusi. Seminar ini membuka wawasan, bahwa dengan perkembangan teknologi, “jarak dan waktu” bukan menjadi masalah. Sudah jelas bahwa kedepannya, pengembangan website RS, Perguruan Tinggi dan berbagai instutusi terkait dapat digunakan sebagai platform pengembangan sistem teletraining dan telemedicine.

Disamping berbagai hal-hal positif yang dapat diambil melalui teknologi telemedicine, beberapa hal yang masih menjadi kendala berdasarkan pengalaman beberapa pembicara, antara lain masalah signal telekomunikasi yang masih menjadi kendala utama sebagaimana diutarakan oleh penyaji dan kebutuhan SDM ditiap daerah yang dapat mengoperasikan teknis pelaksanaan telemedicine. Diharapkan KEMENKES, selain memberikan bantuan fasilitas VSAT, juga mempertimbangkan masalah SDM yang akan membantu teknis pelaksanaannya. Ibaratnya, apalah artinya memiliki “jalan tol” dan mobil, namun tidak ada “supir” yang dapat menjalankan mobil tersebut untuk sampai ketujuan. (Bustanul Arifin)

Tulisan Terkait:

Aplikasi Telemedicine di Seluruh Dunia

Telemedicine Indonesia Terhambat Biaya Mahal

Telemedicine: Harapan baru untuk meningkatkan kapasitas RS daerah terpencil

Telehealth untuk Capacity Building SDM RS

Stakeholders’ participation in planning and priority setting in the context of a decentralised health care system: the case of prevention of mother to child transmission of HIV programme in Tanzania Editor : Elizabeth H Shayo, Leonard EG Mboera and Astrid Blystad Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Comparison of legislation, regulations and national health strategies for palliative care in seven European countries (Results from the Europall Research Group): a descriptive study Editor : Karen Van Beek, Kathrin Woitha, Nisar Ahmed, Johan Menten, Birgit Jaspers, Yvonne Engels, Sam H Ahmedzai, Kris Vissers and Jeroen Hasselaar Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

The role of a student-run clinic in providing primary care for Calgary’s homeless populations: a qualitative study Editor : David JT Campbell, Katherine Gibson, Braden G O’Neill and Wilfreda E Thurston Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

The association of smoking status with healthcare utilisation, productivity loss and resulting costs: results from the population-based KORA F4 study Editor : Margarethe Wacker, Rolf Holle, Joachim Heinrich, Karl-Heinz Ladwig, Annette Peters, Reiner Leidl and Petra Menn Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Effect of private insurance incentive policy reforms on trends in coronary revascularisation procedures in the private and public health sectors in Western Australia: a cohort study Editor : Shauna Trafalski, Tom Briffa, Joseph Hung, Rachael E Moorin, Frank Sanfilippo, David B Preen and Kristjana Einarsdóttir Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Vertical funding, non-governmental organizations, and health system strengthening: perspectives of public sector health workers in Mozambique Editor : Abdul H Mussa, James Pfeiffer, Stephen S Gloyd and Kenneth Sherr Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Physician and nurse supply in Serbia using time-series data Editor : Milena Santric-Milicevic, Vladimir Vasic and Jelena Marinkovic Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Gender-based distributional skewness of the United Republic of Tanzania’s health workforce cadres: a cross-sectional health facility survey Editor : Amon Exavery, Angelina M Lutambi, Neema Wilson, Godfrey M Mubyazi, Senga Pemba and Godfrey Mbaruku Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Nursing and midwifery regulatory reform in east, central, and southern Africa: a survey of key stakeholders Editor : Carey F McCarthy, Joachim Voss, Marla E Salmon, Jessica M Gross, Maureen A Kelley and Patricia L Riley Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Absenteeism amongst health workers – developing a typology to support empiric work in low-income countries and characterizing reported associations Editor : Alice Belita, Patrick Mbindyo and Mike English Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

A REVIEW of health services in west Cornwall is calling for more care in the community instead of in hospitals.

Focusing on care of the elderly, it asked for a greater public say on the future of Poltair Hospital in Heamoor, shut to in-patients since October.

Peninsula Community Health (PCH) closed the community hospital due to staffing issues and a question mark has been hanging over its future.

“We’ve worked with local people over many months to work out what’s really needed in our area,” said Marazion GP Neil Walden, chairman of the review and the local lead for commissioning body NHS Kernow. “It’s clear that a priority for the community is to make a decision on what’s going to happen to the hospital.

“We’ll be working closely with the Poltair League of Friends to develop the options that we’ll then ask the public to comment on.”

The report found no specific nursing need was met by a stay in a Poltair bed and the “public appeared to accept that putting more funds into buildings that were becoming unfit for purpose was not a good use of monies which might have a more beneficial impact on patients if invested directly into care services”.

The review and Poltair’s closure are not linked, but NHS Kernow and PCH are jointly consulting the public on the future of both the hospital building and its services.

A 12-week consultation is set to begin in September including workshops, public meetings, one-to-one sessions and online and postal responses.

It will be followed by recommendations to the governing body of NHS Kernow, which has stressed that no decision has yet been made about the hospital’s future and all options remain on the table.

Along with the fate of Poltair, the review also looked at the needs of patients across Penwith and made recommendations for changes to the system where these were felt to be necessary.

In all, ten recommendations were put forward as part of the review, including looking at using care homes for patient rehabilitation instead of hospitals and budgeting for equipment to be used in the community – all while trying to save cash.

“The recommendations include suggestions for reconfiguring, remodelling and reconstructing services to better meet the needs of patients and improving care in the community without, necessarily, investment,” said Dr Walden.

Source: thisiscornwall.co.uk

Patients, ex-doctors and carers are to be recruited to join a ‘small army’ of hospital inspectors to root-out poor care.

They will form 15-strong squads with doctors and nurses which will carry out thorough investigations of all NHS trusts over the next two years.

Professor Sir Mike Richards, the new chief inspector of hospitals, said the system of checking the quality of care in the NHS was ‘flawed’.

He urged members of the public to sign up for paid roles carrying out two or inspections a year.

He told BBC Breakfast: ‘We have a limited number of people so far that we can build upon, we’re wanting to build up this small army, as I’ve described it.

‘So we are very keen to have practising clinicians but alongside them perhaps some recently-retired ones, and also patients and carers who want to put themselves forward for this important business.’

The Care Quality Commission yesterday unveiled plans of a major overhaul of the way it inspects hospitals following concerns that substandard care was being missed.

Each of the 161 acute hospital trusts will be rated as ‘outstanding’, ‘good’, ‘requires improvement’ or ‘inadequate’, he said.

If they are deemed to be inadequate they could be put into ‘special measures’ – as seen earlier this week with 11 hospital trusts with teams of outside experts sent-in to make urgent improvements.

It followed a major investigation of hospitals with high death rates which uncovered widespread failings including desperate shortages of nurses and doctors, a lack of compassion and poor hygiene standards.

But it has since emerged that nine of these 11 failing trusts had previously been passed as safe by the CQC.

Only two – Basildon and Thurrock, in Essex and Buckinghamshire Health Trust – had been given warning notices and told to they needed to make improvements.

Sir Mike, who will lead inspections under the new CQC regime, said: ‘We acknowledge the system was flawed and we wouldn’t be changing it if it wasn’t.’

The former Government cancer tsar who worked on improving diagnosis rates and treatment added: ‘There is too much variation in the quality of care patients receive – poor hospitals need to up their game and learn from the best.

‘I will not tolerate poor or mediocre care.’

The watchdog has been repeatedly criticised for missing poor care and last month it emerged that it had passed the maternity unit at Furness General Hospital in Cumbria as safe even though babies and mothers had died unnecessarily.

And last month the chair of the CQC David Prior admitted that until recently policemen and firemen were being sent in to inspect hospitals rather than doctors and nurses.

From August, teams of five to six doctors, five to six nurses and five to six patients and relatives will be sent to inspect all 170 NHS trusts in England.

They will spend at least two days monitoring care and speaking to staff and relatives and will also carry out an unannounced inspection at nights and weekends.

Each trust will be given one of four ratings – outstanding, good, requires improvement, or poor – similar to the system used by Ofsted when grading schools.

Hospitals rated as poor will be put into special measures unless the CQC is confident its bosses are capable of making the urgent improvements themselves.

The CQC has lined up the first wave of 18 trusts which will be inspected between August and December – and they will enable the watchdog to test its new system.

They include six trusts where the watchdog expects to find poor care – based on previous inspections and complaints -which include Barking, Havering and Redbridge in Essex, Barts Health in East London, Croydon in Surrey, Nottingham University Hospitals, South London Healthcare and the Royal Bournemouth and Christchurch hospitals.

Another six are deemed to be of medium standard, while six are expected to be providing a high quality care.

Patients and relatives wanting to join the inspection teams will undergo a series of interviews and criminal records checks.

They will be paid for each inspection – although the amount has not yet been decided – and will be reimbursed for any travel costs.

But they will only be allowed to inspect hospitals more than 50 miles from where they live to ensure their opinion of the hospital is impartial and not tainted by their own previous experiences.

Source: dailymail.co.uk

SOLO – Sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solo, Ngipang, Banjarsari mengeluhkan pelayanan kesehatan, khususnya layanan rawat jalan. Pasalnya, mereka harus menunggu selama berjam-jam sebelum akhirnya dilayani meski situasi di rumah sakit milik Pemkot Solo tersebut tidak dalam kondisi ramai.

Menurut penuturan Dodi Waluyo, warga Banjarsari yang ditemui di RSUD Ngipang, Rabu (17/7/2013), mengaku harus menunggu lebih dari empat jam untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, lantaran dokter yang bertugas baru datang siang hari.

“Saya menunggu dari jam 07.00 pagi hingga jam 11.00, tapi tak kunjung dilayani. Dokternya juga saya liat baru saja datang,” keluhnya.

Dodi mengakui sebenarnya jika boleh memilih rumah sakit lain ia ingin berobat ke tempat lain, mengingat pelayanan RSUD Ngipang yang memang sangat buruk. Selain jam datang dokter yang tidak tepat, jumlah dokter yang ada pun masih sangat minim. Namun karena lokasinya dekat dengan rumah dan meng-cover kartu PKMS miliknya, ia pun terpaksa berobat ke RSUD Ngipang.

Hal senada juga diutarakan pasien rawat jalan lainnya, Lin Suparmi (64). Warga Nusukan, Banjarsari ini mengaku harus menunggu dua jam sebelum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Sudah nunggu dari jam 7 pagi, tapi baru dilayani jam 10 pagi. Sebenarnya gedung rumah sakitnya bagus dibandingkan gedung yang lama, tapi ya itu, pelayanannya lama. Kalau bisa mbok ditingkatkan lagi, jadi pasien tidak perlu nunggu terlalu lama,” ujar penderita penyakit liver tersebut.

Sumber: soloblitz.co.id

Until June of this year, the Seattle Children’s Hospital was storing all of its data on 31 SQL servers, which were progressively breaking down. Even with the large number of servers, the hospital had not been able to keep up with the increasing data demands. Everything they developed took resources, and the eight-person IT team was stuck focusing each month only on that month’s projects with no opportunity to plan for the future.

The Seattle Children’s Hospital hired BrightLight Consulting, a business intelligence and data warehousing consultancy, to find a better system. In June, the hospital switched to IBM’s PureData system. PureData integrates hardware, storage, and software into one system that is optimized for high data loads. With it, the hospital was able to get rid of 15 failing SQL servers and repurpose the rest for their new database system. IBM PureData brings together data from ten different pre-existing source systems at the Seattle Children’s Hospital, including electronic medical records, billing, and general ledger systems.  The integrated system speeds up data processing and time to delivery across the hospital.

According to Wendy Soethe, manager of enterprise data warehouse and business intelligence at Seattle Children’s Hospital, PureData increased storage space, reduced the amount of data traveling over the network, and allowed her department to perform complex queries and categorizations that could not have been done on the old system. Soethe added that queries that had taken her team five minutes in SQL took only four seconds in PureData.

“Hospitals have a lot of data,” says Soethe. Hundreds of thousands of pieces of data need to be recorded, stored, and made accessible for every inpatient, Soethe explains. Filing reports and calling up previous information on their patients were taking up much of the physicians’ time. Seattle Children’s Hospital needed to be able to automate this process.

Charles Schick, director of big data, health care, and life sciences at IBM, explains that PureData’s advantage for hospitals is that “it is a much easier system for them to use.” He continues, “Hospitals don’t care about fancy hardware.” Schick explains that for hospitals, the goal is not making money, it’s providing better health care, so they mainly just want technology to keep their systems running. PureData arrives as a self-contained appliance and is designed for simplicity and to minimize the number of people needed to maintain it.

“Everything has its own learning curve,” Soethe says, “We did choose [PureData] because the learning curve was not as steep.”

Systems like PureData do more for hospitals than expedite data storage. The increased access to data, according to Soethe, allows doctors to adjust the course of patient treatment on the fly. PureData, Soethe explains, “answers the easy questions” the hospital might have and gives her access to a level of complexity to ask previously impossible queries. She can also reach data that was previously too deeply integrated to be visible.

Schick points to the huge amount of data from patient populations that Seattle Children’s Hospital can now access easily. With that data, Schick says, a doctor can “understand a patient in reference to the population” and, he continues, “connect those insights to something that improve patient care.” According to Schick, the PureData platform allows hospitals to use the “power of that population data” to provide better health care.

However, Soethe explains that health care tends to lag behind technological trends. Schick adds that most hospitals are just getting to the stage where they see the need for the data and are starting to go for it. “What Seattle’s doing is really where health care needs to go,” he says.

Schick identifies four stages a hospital goes through as it develops its data technology.

Stage 1. The hospital admits that it has no way to govern data.

Stage 2. The hospital realizes it needs to clean up its data so health care professionals can start using it.

Stage 3. The hospital starts to add and compare different types of data.

Stage 4. The hospital starts using predictive analytics.

According to Schick, most hospitals are still in the first or second stage. Seattle Children’s Hospital is now in the third stage.

Seattle Children’s Hospital is not the only hospital to use big data for patient care. Seton Healthcare and UCLA’s Ronald Reagan Medical Center, for instance, are both using IBM systems for predictive analytics. The University of Pittsburg Medical Center now has teams that specialize in analysis and building models.

According to Schick, for people who work in the big data field, “Health care is an opportunity.” “Patient services is chock-full of data,” Schick says, “Things that hospitals do are chock-full of data.” Providing data services for hospitals is, according to Schick, just “good business sense.”

– Sumber: data-informed.com

Seorang pejabat Pemkot Bekasi, TR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bekasi. Pejabat eselon setingkat Kabag itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dan ruang intermediate di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi senilai Rp 9 Miliar.

“Diduga ada penyimpangan. Dia (TR) adalah pejabat pembuat komitmen (PPK),” kata Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Bekasi, Semeru, Selasa (02/04)

Menurut dia, penyimpangan itu terlihat setelah penyelidikan dan pengkajian dari tim gabungan di internal Kejaksaan sejak awal Nopember 2012 lalu. “Anggaran ruang Intermediate senilai Rp 7 miliar, dan alat kesehatan Rp 2 miliar. Secara sekilas ada nilai yang janggal,” jelasnya.

TR diduga telah melakukan penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam HPS itu, kata Semeru, tidak sesuai dengan prosedur, sehingga TR diduga melakukan mark-up anggaran.

“Melihat ada dugaan HPS menyimpang dari prosedur, berindikasi begitu (mark up),” ungkapnya.

Meski demikian, dia belum bisa menyebutkan kerugian negara akibat penyimpangan anggaran itu. Kejari masih akan mengembangkan dengan menghadirkan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga dapat diketahui kerugian dalam pengadaan alat kesehatan dan ruang intermediate tersebut.

“LKPP tahu teknisnya, jadi rencananya kami akan menghadirkan. Jika sudah anti dilanjutkan ke BPK. Sehingga nanti dapat diketahui kerugian Negara,” ujarnya.

Dalam kasus itu sendiri, pihak Kejaksaan mengaku sudah memeriksa tersangka sebanyak dua kali. Sementara itu, saksi yang sudah diperiksa di antaranya panitia, pengguna anggaran, penyedia barang, dan pendukung dari rekanan atau pihak ke tiga (lelang).

Sumber: merdeka.com

JAMBI – Rumah sakit umum daerah raden mataher (RSRM) Jambi tak henti-hentinya mendapat sorotan. Setelah beberapa saat lalu dikritik soal buruknya pelayanan, kini muncul dugaan manipulasi dan mark up tagihan pengelolaan oksigen. Sumber Jambi Independent di RSRM kemarin (16/7) menjelaskan, biasanya tagihan oksigen di rumah sakit itu berkisar antara Rp 80 juta, paling mahal Rp 100 juta. Ada sesekali mencapai Rp 120-an juta. Tapi, dalam empat bulan terakhir, tagihan oksigen membengkak sampai Rp 300 juta. Terakhir, kata sumber, tagihan mencapai Rp 375 juta.

“Padahal, penggunaannya normal saja. Saya yakin pasti ada mark up,” ujar sumber Jambi Independent yang tak mau disebutkan namanya di media.

Ia menduga ada permainan antara manajemen RSUD dengan pihak ketiga selaku pengelola dan penyedia oksigen. “Kita kasihan dengan masyarakat. Mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” ujarnya.

Membengkaknya tagihan oksigen diakui direktur pelayanan RSUD RM Jambi Djarizal. Dikonfirmasi, Djarizal mengatakan naiknya jumlah tagihan bukan lantaran harga oksigen naik, tapi, kata dia, salah satu alat pompa ada yang rusak.

Akibat kerusakan itu, sehingga oksigen bocor. Buntutnya, tekanan berkurang sehingga seolah-olah terpakai. “Makanya secara keseluruhan tagihannya dibayar mahal. Bukan karena ada kenaikan harga atau permainan,” ujarnya.

Ia mengatakan, masalah itu sudah selesai. Sebab, begitu mengetahui ada kerusakan, pihaknya langsung melakukan perbaikan. “Sudah tidak ada masalah. Sudah beres kita perbaiki,” ujarnya.

Terkait dengan kerusakan regulator, ia mengatakan memang ada beberapa ruangan yang belum dipasang regulator. Tapi, saat ini semuanya sudah terpasang. Ia menjamin tidak ada permainan. Apalagi, kata dia, RSUD RM memproduksi sendiri tabung oksigen itu. “Tiap bulan ada sekitar 600 tabung yang kita produksi,” tegasnya.

Usman, sosok yang disebut sebagai rekanan RSRM dalam menyediakan tabung oksigen, belum bisa memberi keterangan. Dihubungi semalam, nomor ponselnya 08526612**** bernada tidak aktif. Dikirimi konfirmasi via SMS tak dibalas.

Sementara, Wakil Gubernur Jambi Fahcrori Umar saat melakukan sidak ke RSUD RM meminta secara khusus manajemen RSUD untuk melakukan pembenahan. Baik secara internal maupun secara pelayanan. Menurutnya, banyak keluhan dari masyarakat harus dijawab oleh pihak manajemen dengan merubah mental dan memperbaiki kinerja. “Layanilah pasien sebaik mungkin,” singkatnya.

Fachrori juga menyoroti soal buruknya pelayanan apotek sehingga banyak mendapat keluahan masyarakat. Menurut Fachrori, memang banyak keluarga pasien yang mengeluhkan panjangnya antrian saat pembelian obat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang kecewa lantaran untuk membeli obat bisa menunggu sampai satu jam.

“Maklum, masyarakat biasanya ingin cepat. Tidak bisa kita salahkan. Harusnya, pihak rumah sakit harus bisa bebrneah dan melayani masyrakat sebaik mungkin,” ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, sedang dikaji untuk penambahan lokasi apotek. Sehingga, masayarakat tidak perlu susah megantri beli obat lagi.

“Begitupun soal fasilitas. Kita sebenarnya sedih ada anggaran yang dicoret. Tapi, mudah-mudahan di APBD murni tahun depan disetujui,” tegasnya.

Sumber: jambi-independent.co.id