manajemenrumahsakit.net :: MAJALENGKA (CT)

manajemenrumahsakit.net :: Lumajang – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim NU, benar-benar serius untuk membesarkan jam’iyah warga nahdliyin disemua bidang, baik pendidikan, perekonomian serta kesehatan. Salah satunya, PKB getol mengawal agar PC NU Lumajang bisa memiliki rumah sakit nahdlatul ulama (RSNU).

“Kita sebagai anggota DPRD Jatim dari PKB akan getol memperjuangkan agar NU memiliki rumah sakit,” ujar Thoriqul Haq anggota DPRD Jatim saat memberikan arahan kepada kader, pengurus dan anggota fraksi PKB Lumajang, Sabtu (28/03/2015).

Dengan anggaran yang bisa dialokasikan untuk bantuan pembanguan rumah sakit, maka Thoriq tahun 2015 telah memperjuangkan bantuan pembangunan RSNU. Sedangkan pada tahun 2014, PKB telah sukses memperjuangkan bantuan untuk klinik kesehatan NU sebagai rintisan RSNU.

“Ini adalah uang rakyat, saya hanya sebagai perantara untuk mengusulkan kepada Gubernur yang juga didukung oleh wakil Gubernur pak Saifullah Yusuf,” terang pria asal Kunir itu.

Setelah berjuang untuk NU dibidang kesehatan, tahun 2016 Thoriq akan memperjuangkan bagi MWC NU dan PAC PKB bisa mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi. Sehingga, para pengurus MWC NU dan PAC PKB memiliki usaha yang bisa digunakan untuk mengurus ummat dan masyarakat.

“Tahun 2016, saya akan memperjuangkan agar warga NU mendapatkan bantuan dibidang perekonomian dan saya berharap ini bisa dikelola dengan baik dan benar,” pungkasnya.(Yd/red)

Sumber: lumajangsatu.com

manajemenrumahsakit.net :: CIREBON (CT)

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap pasien, Rabu (25/3/2015), Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi meresmikan pelaksanaan renovasi sejumlah fasilitas kesehatan di RS.DR.Mintohardjo, Jakarta. Dalam sambutannya, KSAL berharap agar RS.DR.Mintohardjo mampu menjadi rumah sakit yang unggul dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi keluarga prajurit TNI AL.

“Rumah Sakit Angkatan Laut DR.Mintohardjo adalah rumah sakit yang dimiliki oleh TNI AL dan Saya berharap agar memberikan pelayanan yang baik bagi keluarga prajurit TNI AL dan masyarakat umum,” ujar KSAL Laksamana TNI Ade Supandi di Ruang Serbaguna RS.DR.Mintohardjo, Benhil, Jakarta Pusat.

KSAL juga menambahkan pembangunan renovasi dan peningkatan kemampuan dilakukan pada ruangan perawatan Paviliun Melati, Paviliun Anggrek, pembangunan Gedunh Instalasi Pusat Sterilisasi dan Gedung Tindakan Urologi. Beberapa ruangan menurut KSAL juga dilakukan pengembangan kapasitas.

“Ruang Hemodialisa yang sekarang ada 22 tempat tidur menjadi 50 tempat tidur,” jelas Jenderal bintang empat itu.

Usai memberikan pidato singkatnya, KSAL kemudian melakukan penandatanganan prasasti sebanyak 4 buah. Setelah itu, KSAL didampingi sang Istri Endah Ade Supandi, Wakasal Laksda TNI Widodo dan Yustin Widodo meninjau bangunan yang sedang direnovasi di kawasan RS.DR.Mintohardjo.

RSAL DR.Mintohardjo berlokasi di Jl.Bendungan Hilir nomor 17, Penjompongan, Jakarta Pusat. Berdiri diatas tanah seluas 42.586m2 dengan sebagai Komandan Rumah Sakit yaitu Mayor Laut (K) dr.Gandi A.T.

Sumber: detik.com

manajemenrumahsakit.net :: Universitas Tanjung Pura melaunching BPJS Kesehatan bersamaan dengan peresmian Rumah Sakit UNTAN yang diresmikan oleh Rektor Universitas Tanjung Pura yang berlangsung di rumah sakit UNTAN Komplek kampus UNTAN, Selasa (24/3/2015).

Kepala Kanwil BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat drg Unting Patri Wicaksono Pribadi mengatakan kerjasama ini merupakan wujud BPJS kesehatan untuk menambah fasilitas kesehatan tingkat lanjut khususnya rumah sakit untuk meningkatkan layanan BPJS kesehatan.

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Tuberculosis sedunia Tahun 2015. JK menyorot pencegahan penyakit menular di masyarakat. Menurut dia penyebaran penyakit tak akan berakhir meski banyak rumah sakit bagus di Indonesia.

“Tentu kondisi sudah berubah, walau pun kita sadari penyakit menular seperti TB ini tentu masih ada di tengah masyarakat kita karena beberapa hal. Tadi digambarkan Menkes, sering kita ketahui, sering menggambarkan seakan-akan masalah kesehatan selesai kalau kita punya rumah sakit yang hebat. Padahal RS itu ujung pelayanan kesehatan,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).

Setidaknya ada 4 pokok yang harus dilirik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi penyebaran penyakit menular. Keluarga, kata dia, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan penyebaran penyakit menular.

Selain itu, lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Kebersihan lingkungan haruslah diperhatikan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga.

“Lingkungan, paling banyak menimbulkan masalah, apa itu malaria, dan sebagainya. Karena itu bagamaina kebersihan, bagaimana selokan, air-air macam-macam, bagaimana lingkungan hidup di rumah tangga, sama dengan penyakit di kota, di mana pun DBD selalu,” jelas pria asal Makassar ini.

Setelah itu, kebiasan tidak sehat yang sudah membudaya di masyarakat seperti merokok dan hal lainnya. Hal ini harus diatasi, karena dapat menjadi pemicu dari TB itu sendiri.

Lalu, baru melihat Rumah Sakit (RS), tak jarang masyarakat berpikir secara terbalik dan membanggakan fasilitas yang dimiliki RS mereka. JK menyebut angka merah akan diberikan jika RS yang dibanggakan itu penuh, karena hal itu menjelaskan bahwa lingkungan yang dimiliki cukup buruk.

“Yang baik itu kalau tidak penuh, baik kota itu. Jadi apabila kita bicara stop TB, berarti memperbaiki kebiasaan, lingkungan, baru kita bicara makan obat, bukan makan obat duluan, itu bagian dari yang harus kita perbaiki,” pungkas orang nomor dua di republik ini.
(REN )

Sumber: metrotvnews.com

manajemenrumahsakit.net :: TANGERANG — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Sigit Wardojo mengatakan, pembangunan Rumah Sakit (RS) di Provinsi Banten tidak merata. Pembangunan dominan terpusat di wilayah Tangerang dibanding daerah lainnya.

“Sedangkan daerah Seperti Serang, Lebak dan Pandeglang masih minim,” kata Sigit usai peresmian RS Sakit Gigi dan Mulut Royal, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara di Gading Serpong, Selasa (24/3).

Akibatnya, saat ini masih dibutuhkan ribuan tempat tidur perawatan khususnya untuk RS di wilayah Pandeglang, Lebak dan Serang.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, saat ini sudah ada 93 unit RS yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Tetapi, penyebaran titik RS tersebut paling banyak terdapat di tiga wilayah Tangerang yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan.

Misalnya saja di Kota Tangerang Selatan ada 27 unit Rumah Sakit, Kabupaten Pandeglang hanya satu unit, Lebak ada tiga unit dan Serang lima unit. Dengan minimnya RS di wilayah Barat Banten, maka masih banyak sekali dibutuhkan ribuan tempat tidur karena lonjakan penduduk terus meningkat.

Adapun alasan minimnya pembangunan RS di wilayah tersebut karena investor khawatir bila pasien tidak mampu melakukan pembayaran. Padahal, dengan adanya program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, biaya berobat pasien ditanggung oleh negara.

“Banyak pasien, berarti ada pemasukan bagi RS itu karena biaya ditanggung negara,” katanya.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: DENPASAR – Provinsi Bali akan segera memiliki rumah sakit khusus mata untuk tipe A sebagai rujukan di Indonesia Timur. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika usai sidang paripurna di gedung DPRD Bali.

“Rumah sakit ini akan kita perbesar menjadi rujukan Indonesia Bagian Timur. Ini akan menjadi rumah sakit besar dan kita perluas pembangunannya dengan meaneksasi gedung peternakan yang letaknya bersebelahan. Kan besar dan luas itu,” kata Made Mangku Pastika di Denpasar, Bali, Selasa (24/3/2015).

Mantan Kapolda Bali ini juga menyampaikan bahwa rumah sakit mata yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Indra ini akan berubah nama dan akan diusulkan menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Rumah sakit yang sudah mempersiapkan diri dengan memperluas bangunan ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 150 miliar.

“Semuanya telah dipersiapkan, mulai dokternya, peralatannya, gedungnya, sistemnya, pokoknya semuanya yang memenuhi persyaratan sebagai tipe A. Akan selesai tahun depan, sekatang sedang dibangun ini. Anggarannya mencapai Rp 150 miliar,” tambahnya.

Selama ini, rumah sakit khusus mata sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Bali dengan melakukan pengobatan secara gratis naik tahapan berobat jalan, menginap maupun yang operasi mata.

Pelayanan gratis ini adalah program JKBM atau Jaminan Kesehatan Bali Mandara Provinsi Bali bagi masyarakat yang memiliki KTP Bali baik warga asli Bali maupun penduduk pendatang. Rumah sakit ini sempat mendapatkan bantuan dari Australia tapi dalam pembangunan sebagai rumah sakit mata tipe A tanpa bantuan asing.

Sumber: kompas.com

manajemenrumahsakit.net :: Tangerang – PT Royal Abadi Dentalindo mendirikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Royal di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai rumah sakit gigi dan mulut terbesar di Asia Tenggara.

“RS swasta kami memiliki 16 lantai pelayanan gigi dengan dilengkapi

manajemenrumahsakit.net :: Ambon, Sebanyak 14 dari 15 rumah sakit di Maluku hingga akhir tahun 2014 belum memberlakukan badan layanan umum daerah (BLUD) sesuai Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

“Tercatat 14 rumah sakit daerah di Maluku belum memberlakukan BLUD. Padahal semua rumah sakit milik daerah wajib dan harus memberlakukan BLUD sesuai UU No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit,” kata Gubernur Maluku Said Assagaff saat penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) serta direktur RSUD se-Maluku, di Ambon, Senin (23/3).

Dia mengatakan, hingga saat ini baru satu rumah sakit yang menerapkan konsep BLUD dalam pengelolaan keuangan yakni rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Haulussy, Kudamati Ambon, tetapi itu pun belum berjalan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya.

Menurut Gubernur, BLUD merupakan pilihan terbaik bagi pengelolaan keuangan rumah sakit milik daerah, karena rumah sakit diberikan keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat pada batasan tertentu, dan diluar ketentuan umum yang berlaku dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fleksibilitas dalam konsep BLUD yakni rumah sakit diberikan kebebasan untuk mengelola pendapatannya sendiri tanpa harus disetor ke kas daerah terlebih dahulu.

“Dengan keleluasaan ini maka pihak manajemen rumah sakit dapat menjaga ketersediaan obat dan alat medis habis pakai demi memenuhi keperluan pengobatan pasien, pembayaran jasa medis semakin lancar dan tindakan medis pun dapat diberikan dengan cepat oleh tenaga medis kepada pasien,” katanya.

Gubernur Said juga mengingatkan pihak rumah sakit yang telah menerapkan praktik BLUD tetap berkedudukan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena tujuannya semata-mata bukan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih mengutamakan misi sosial dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

masing-masing pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk tetap memberikan dukungan anggaran yang memadai dan proporsional dalam APBD bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) sehingga agar dapat mendukung pelayanan kesehatan secara optimal.

“Saya berharap para Direktur RSUD yang baru menandatangani nota kesepahaman lebih bersungguh-sungguh membangun komitmen, sehingga pengelolaan rumah sakit daerah dapat berdampak bagi percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan memadai dan profesional,” katanya.

Jajaran RSUD juga diminta menjadikan ARSADA Maluku sebagai pusat pengetahuan dan wadah membangun kerja sama serta berbagi pengetahuan dan pengalaman, agar penerapan BLUD dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya.

Sedangkan Deputi Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Pusat Gatot Darwasto berharap, kerja sama yang telah ditandatangani pimpinan 15 RSUD di Maluku tersebut dapat ditindaklanjuti dengan dengan rencana aksi penerapan BLUD.

Dia juga meminta pemerintah daerah dan BPKP Perwakilan Maluku untuk segera menunjuk tenaga akuntan untuk mendampingi RSUD dalam mempersiapkan penerapan BLUD.

Dia menambahkan, guna mempermudah penyusunan laporan keuangan, maka BPKP telah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi RSUD yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. (ant/tm)

Sumber: tribun-maluku.com