manajemenrumahsakit.net :: Manado

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut banyak orang beranggapan rumah sakit milik pemerintah tidak memuaskan dalam pelayanan. Ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat di luar negeri misalnya Singapura.

Padahal Basuki yakin tidak semua rumah sakit negeri pelayannya buruk. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan yang dinilainya sama kualitasnya rumah sakit swasta yang lebih mahal.

“Saya yakin Tarakan ini dari dulu menyerupai swasta, hanya persepsi masyarakat RS negeri itu memble,” kata Basuki saat meresmikan pembukaan layanan kemoterapi di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Ia menyebut banyak masyarakat yang kecewa dengan pelayanan dalam negeri. Banyak fasilitas yang dianggap kurang mencukupi di Indonesia. Misalnya, kata dia, rumah sakit untuk kanker yang hanya ada satu di RS Dharmais.

RS Dharmais, ujar Ahok, sebagai satu-satunya rumah sakit kanker. Padahal pasiennya bisa datang dari seluruh penjuru nusantara. “Semua orang tahu kalau kanker ke mana? Dharmais. Tapi sekarang cukupenggak, Dharmais? Kamu datang

ACEH BARAT – Pihak Rumah sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUD CUND) Meulaboh mengaku kewalahan menangani kebersihan di rumah sakit tersebut, akibat prilaku tidak disiplinnya masyarakat yang berkunjung kerumah sakit tu.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD CND Meulaboh, Dr.Eman Tuahta Surbakti,kepada AJNN.NET Kamis,(10/9) mengatakan mengajak masyakarat yang berkunjung kerumah sakit itu untuk disiplin dalam menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, bahkan upaya berbagai sudah dilakukan pihak Rumah sakit namun masih tetap membandel.

SEMARANG

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg. Iing Ichsan Hanafi mengatakan, sebagian besar rumah sakit swasta di Indonesia menginginkan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Jakarta – Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Charles Simare-Mare menyebutkan, puluhan Kabupaten di Papua kini belum memiliki rumah sakit (RS). Kondisi itu dinilainya sangat ironis, di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Bisa dibayangkan kalau tak ada rumah sakit di suatu kabupaten. Hanya ada satu puskesmas, dan itupun tak memiliki fasilitas rawat inap sama sekali,” ujar Simare-mare, di komplek parlemen Jakarta, Rabu (9/9).

Simare-mare menyebutkan, kabupaten yang belum memiliki RS itu antara lain Nduga, Limo, Lani Jaya, Tolikara, Membrano dan lainnya. Saat warga memerlukan rawat inap terpaksa harus diterbangkan melalui pesawat carter ke ibukota provinsi.

“Berapa biaya yang harus dikeluarkan bila sampai rawat inap di luar daerah. Itupun kalau

manajemenrumahsakit.net :: Malang – DPRD Kabupaten Malang memastikan, Rumah Sakit Wava Husada di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Kepanjen belum mengantongi ijin pengolahan limbah padat dan cair.

Hal itu terungkap saat inspeksi, dilakukan bersama seluruh gabungan Komisi di DPRD setempat, Rabu (9/9/2015) siang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq menjelaskan, inspeksi dilakukan terkait ijin mendirikan bangunan baru dan juga ijin pengolahan limbah.

manajemenrumahsakit.net :: SURABAYA (BM) – Sistem rujukan kesehatan yang kacau di Jatim membuat RSUD dr Soetomo overload. Untuk mengatasi persoalan ini, Komisi E DPRD Jatim tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengatur tentang Sistem pelayanan kesehatan.

Anggota Komisi E M Eksan mengatakan, isi raperda yang utama adalah membasah sistem rujukan secara menyeluruh. Dirinya mencontohkan orang yang mengalami sakit ringan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit milik Pemprov Jatim tersebut, tapi cukup di rumah sakit tipe C atau tipe B.

manajemenrumahsakit.net :: TASIK

manajemenrumahsakit.net :: Muara Teweh – PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Tengah menenandatangani kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, terkait penanganan korban dan penyelesaian santuan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu.

“Dalam MoU kami menangggung biaya bagi warga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di RSUD Muara Teweh,” kata Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Susatyo di Muara Teweh, Rabu.

MoU itu ditandatangani Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Susatyo dan Direktur RSUD Muara Teweh Agus Dwi Setejowati dengan disaksikan Sekretaris Daerah pemkab Barito Utara, Jainal Abidin di ruang kerja Sekda Barut.

Menurut Susatyo, kerja sama ini sesuai Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Jasa Raharja menjamin pihak ketiga dan setiap korban kecelakaan yang teregistrasi oleh kepolisian unit laka lantas Polres Barito Utara.

“Jadi kebijakan yang baru ini membantu korban kecelakaan yang mendapat perawatan dan pengobatan di fasilitas kesehatan RSUD Muara Teweh biayanya langsung ditanggung pihak Jasa Raharja,” katanya.

Susatyo menjelaskan dalam menangangi klaim asuransi kecelakaan ini sebelumnya pihaknya memberikan santunan ke rumah korban, namun kini setiap korban kecelakaan yang di tangani rumah sakit biayanya ditanggung Jasa Raharja.

Besaran santunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yaitu untuk korban luka-luka Jasa Raharja menjami biaya perawatan sampai maksimal Rp10 juta, untuk korban cacat tetap maksimal Rp25 juta sedangkan korban meninggal dunia mendapat santunan Rp25 juta.

“Jadi setiap warga yang mendapat perawatan dan pengobatan di RSUD Muara Teweh akibat kecelakaan lalu lintas, tidak usah memikirkan biaya lagi selama dirawat akan kami bayar sesuai aturan yang berlaku,” jelas Susatyo.

Sumber: antaranews.com