Reportase

Pelatihan Assessor Kompetensi Perawat Klinik

10-14 Agustus 2015 di RSUD Kota Jogjakarta

Oleh: Tri Yuni Rahmanto

Pada tanggal 10-14 telah berlangsung Pelatihan Assessor Kompetensi Perawat Klinik di RSUD Kota Jogjakarta atas kerjasama Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komite Pengembangan dan Pelatihan Perawat Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pusat.

Dalam sambutannya, Kirnantoro, SKM, M.Kes selaku Ketua PPNI Daerah Istimewa Yogkarta menyampaikan bahwa dalam era globalisasi menuntut semua industri termasuk industri jasa pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang dapat diukur dari segi kualitas jasa yang diberikannya agar mampu bersaing di era pasar bebas. Kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan dapat ditentukan salah satunya oleh pemberi jasa pelayanan. Pemberi jasa pelayanan tersebut harus mampu mengaplikasikan dan menunjukan kemampuan pekerjaan dan tugas-tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ditempat kerjanya atau memiliki kompetensi, dan dapat dibuktikannya dengan pengakuan melalui sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi (keabsahan) atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang pada bidang tertentu. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, seseorang harus melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dalam skema sertifikasi dimana salah satunya adalah asessment (penilaian) yang dilakukan oleh seorang assessor kompetensi. Persyaratan sertifikasi inipun sudah menjadi persyaratan yang mengglobal. Kesesuaian dan ketepatan kompetensi pada setiap perawat perlu dinilai dan ditetapkan apakah sesuai dengan tingkatan jenjang klinik yang ditetapkan disuatu institusi pelayanan kesehatan.

Dalam Akreditasi Rumah Sakit, suatu proses credentialing di bidang keperawatan yang harus dilakukan oleh Komite Keperawatan juga memerlukan proses penilaian kompetensi yang bertujuan menentukan dimana seorang perawat akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dipunyai. Sehingga assessment kompetensi perawat di rumah sakit adalah juga sebagai syarat  pertanggung jawaban dalam Akreditasi Rumah Sakit.

Untuk menilai kompetensi diperlukan kemampuan untuk mengkaji kompetensi yang dilakukan oleh assessor kompetensi klinik perawat. Assessor kompetensi merupakan seorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan kompetensi. Seorang assessor dituntut mampu melakukan kompetensi sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan (standar kompetensi assessor kompetensi) yaitu:

1). Merencanakan dan mengorganisasikan assessment (Plan and Organize Assessment),

2). Mengembangkan perangkat assessment (Develop Assessment Tools), dan

3). Melakukan assessment kompetensi (Assess Competency).

Selanjutnya dalam laporannya, mewakili ketua HPMI DIY, Nuryandari, SKM, M.Kes menyampaikan pelatihan ini merupakan pelatihan yang berbasis kompetensi dimana peserta akan aktif sejak awal pelatihan dan pencapaian keberhasilan peserta akan dievaluasi melalui assessment berbasis kompetensi setelah peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Tujuan pelatihan kali ini adalah peserta diharapkan mampu berperan sebagai designer dalam merencanakan dan mengorganisasikan assessment kompetensi di lembaga assessment seperti lembaga sertifikasi profesi atau instasi (rumah sakit). Selanjutnya peserta melakukan proses assessment (uji kompetensi) sesuai skema sertifikasi atau pedoman yang ditentukan oleh lembaga assessment. Peserta yang terdaftar dan telah hadir dan akan mengikuti pelatihan sejumlah 52 orang perawat yang terdiri dari:

1. Ketua Komite Keperawatan

2. Ketua Sub Komite Kredensial

3. Kepala Keperawatan

4. Kepala Ruang Perawatan

5. Ketua Tim/Perawat Primer

6. Dosen Manajemen Keperawatan

7. Perawat Klinik yang berminat

yang berasal dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Pelatihan ini diikuti oleh banyak perawat perawat dari rumah sakit di wilayah DIY dan wilayah Pulau Kalimantan.

Pelatihan berlangsung di Ruang Akasia RS Jogja, Jl. Wirosaban No.1 Jogjakarta dan Praktek Assessor berlangsung di Ruang Perawatan RS Jogja. Pelatihan berlangsung 5 hari dengan narasumber berasal dari pakar Komite Pengembangan dan Pelatihan Perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia (KP3I PPNI) yang terdiri dari Masfuri, S.Kp, MN, Tri Hapsari, SKp, M.Kes, Siti Ruhana, SKp dan Apri Sunadi, SKp, M.Kep.

Berdasarkan tujuan diatas maka pelatihan ditempuh sebanyak 120 jam dengan rincian pelatihan tahap I selama 50 jam pelajaran terstruktur dan pelatihan tahap 2 yaitu latihan mandiri sebanyak 2 unit kompetensi yang disetarakan dengan 30 jam setiap 1 unit yang telah diselesaikannya dalam waktu maksimal 6 bulan dari tanggal pelatihan tahap I.

Sejumlah 52 peserta telah menempuh pelatihan dengan sukses tanpa hambatan berarti, dan acara pelatihan telah ditutup pada tanggal 14 Agustus 2015. Setelah selesainya acara peserta kembali ke rumah sakit untuk memulai pelaksanaan kredensialing keperawatan di rumah sakit masing-masing.

Budi Utomo

Peran Pejuang Kesehatan dalam Kemerdekaan Bangsa

Budi Utomo (ejaan van Ophuijsen: Boedi Oetomo) adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Sejarah

Pada hari Minggu, 20 Mei 1908, pada pukul sembilan pagi, bertempat di salah satu ruang belajar STOVIA, Soetomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan Tanah Air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Boedi Oetomo. Namun, para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping harus berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa “kaum tua” yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu.

Sepuluh tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal kalangan “priayi” atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokoesoemo, mantan Bupati Karanganyar (presiden pertama Budi Utomo), dan Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Keraton Pakualaman.

Perkembangan

Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo. Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata “politik” ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai “tanah air Indonesia” makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya “tanah air api udara” (Indonesia) adalah di atas segala-galanya.

Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Kota Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, BU telah memiliki tujuh cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini, diangkatlah Raden Adipati Tirtokoesoemo (mantan bupati Karanganyar) sebagai presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokoesoemo, banyak anggota baru BU yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Pada masa itu pula muncul Sarekat Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam, untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama, nama itu diubah oleh, antara lain, Tjokroaminoto, menjadi Sarekat Islam, yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti orang Belanda. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman. Karena gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang memperkuat makna tersebut. Ketika Pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya, dengan menggunakan uang orang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang dipungut melalui penjabat pangreh praja pribumi, misalnya, rakyat menjadi sangat marah.

Kemarahan itu mendorong Soewardi Suryaningrat (yang kemudian bernama Ki Hadjar Dewantara) untuk menulis sebuah artikel “Als ik Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama dua teman dan pembelanya, yaitu Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo ke penjara oleh Pemerintah Hindia Belanda (lihat: Boemi Poetera). Namun, sejak itu Budi Utomo tampil sebagai motor politik di dalam pergerakan orang-orang pribumi.

Agak berbeda dengan Goenawan Mangoenkoesoemo yang lebih mengutamakan kebudayaan dari pendidikan, Soewardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Soewardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa “nasionalisme Indonesia” tidaklah bersifat kultural, tetapi murni bersifat politik. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatera maupun Jawa, Sulawesi maupun Maluku.

Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Budi Utomo hanya mengenal nasionalisme Jawa sebagai alat untuk mempersatukan orang Jawa dengan menolak suku bangsa lain. Demikian pula Sarekat Islam juga tidak mengenal pengertian nasionalisme, tetapi hanya mempersyaratkan agama Islam agar seseorang bisa menjadi anggota. Namun, Soewardi tetap mengatakan bahwa pada hakikatnya akan segera tampak bahwa dalam perhimpunan Budi Utomo maupun Sarekat Islam, nasionalisme “Indonesia” ada dan merupakan unsur yang paling penting.

Sumber: Wikipedia

manajemenrumahsakit.net :: Tulang Bawang Barat

manajemenrumahsakit.net :: SUKOHARJO – Seluruh komponen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo yang terdiri para dokter, paramedis, penunjang medis dan staf administrasi hingga petugas keamanan serta petugas kebersihan mengikuti Apel Besar dalam rangka pencanangan akreditasi RSUD Kabupaten Sukoharjo, yang digelar di halaman RSUD Kabupaten Sukoharjo,selasa pagi (11/08) .

Bupati Sukoharjo yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Drs. Agus Santosa yang pagi itu bertindak sebagai pembina apel menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh karyawan dan keluarga besar RSUD Kabupaten Sukoharjo.

Menurutnya, semakin lama semakin baik pelayanannya kepada masyarakat.

manajemenrumahsakit.net :: KOTAAGUNG – Setelah sempat tertunda selama dua kali, akhirnya, Senin (10/8) siang Komisi IV DPRD Tanggamus melakukan pengecekan ke RSUD Islamic Kotaagung. Dari kunjungan dan dialog dengan manajemen RSUD, Komisi IV meyakini rumah sakit milik Pemkab Tanggamus itu memang sedang “sakit”.

Terlebih soal merebaknya isu disharmonisasi antara Direktur RSUD dr. Dirhamsyah Rivai dengan Kabag TU Mujiono. Komisi IV akan meminta Bupati Tanggamus untuk memindahkan salah satu unsur pimpinan. Entah yang akan digeser itu direktur ataupun kabag TU.

manajemenrumahsakit.net :: BANJARMASIN – Berupaya memberikan pelayanan terbaik ke pasien terus dilakukan RSUD Dr H Moch Ansari Saleh.

Selasa (11/8/2015), RS Ansari Saleh kedatangan tim awal survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Jakarta. Selama tiga hari ini tim ini melihat, mengecek dan memberi masukan sebelum tim akreditasi datang.

Direktur RSUD Dr H Moch Ansari Saleh Dr dr Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp OT didampingi Ketua Akreditasi Lita DN Tambunan SpKFR mengatakan tim Survei Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan komite akreditasi yang berhak menilai apakah satu rumah sakit terakreditasi atau tidak.

Kedatangan tim ini antara lain melaksanakan penilaian awal terhadap kesiapan RS Ansari Saleh untuk mengikuti akreditasi. Disini yang dinilai antara lain data-data, dokumentasi serta kesiapan.

Selain itu tim surveior pun akan melihat langsung ke ruangan dokter, ruang rawat, cleaning servis dan lain-lain untuk juga bertanya soal akreditasi ini.

Sumber: tribunnews.com