SUSUNAN ACARA

PEMANTAPAN RS RUJUKAN PROVINSI DAN RS RUJUKAN REGIONAL

SERTA SISTEM PENGAMPUAN RS RUJUKAN NASIONAL DAN RS VERTIKAL DALAM LAYANAN RUJUKAN NASIONAL

Jakarta, 11-13 Desember 2017

MAKASSAR – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar di bawah pimpinan dr Ardin Sani, meraih penghargaan pelayanan publik award 2017.

RSUD Makassar mendapat penghargaan itu bersama dua organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yakni PTSP dan Dukcapil Makassar, karena dinilai mampu menjadi role model pelayanan publik Kemenpan RB.

Penyerahan penghargaan itu diserahkan di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin Makassar, Senin (4/12/2017) dalam acara acara forum konsultasi pelayanan publik dan penyerahan penghargaan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintahan kota Makassar.

Acara tersebut digelar Badan Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Direktur RSUD Makassar, dr Ardin Sani mengungkapkan raihan yang dicapainya itu berkat kerja keras seluruh pegawai RSUD Makassar mulai dari cleaning servis sampai jajaran direksi yang terus berbenah meningkatkan pelayanan publik rumah sakit.

“Penghargaan ini patut disyukuri dan harus menjadi semangat untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Makassar khususnya di RSUD Makassar,” ungkap Ardin.

Ardin menuturkan penghargaan pelayanan publik terbaik itu tak lepas dari bimbingan dan arahanWali Kota Makassar, yang getol mewujudkan Makassar menjadi kota dunia.

“Insya Allah kita akan terus bergerak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Makassar,” ucap Ardin.

Kepala Bagian Ortala Makassar, Mohammad Syarif,engatajan penyerahan penghargaan pelayanan publik di lingkup SKPD Pemkot Makassar ini meliputi 25 Dinas, 15 Kecamatan, 30 Kelurahan dan 20 Puskesmas, yang semuanya memenuhi 6 kriteria penilaian pelayanan publik kelas dunia.

“Kriteria penilaian ada 6 kategori yakni, standar pelayanan, tersedianya sarana dan prasarana, adanya tempat konsultasi, tempat pengaduan, adanya sistem informasi pelayanan publik dan adanya inovasi di setiap SKPD,” ujarnya.

Syarif menambahkan, Disdukcapil, RSUD Daya, dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), menjadi tiga dinas percontohan role model di Makassar, sebagai pelayanan publik yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

“Diharapkan hal ini mampu memotivasi SKPD yang lainnya agar bisa setara,” pungkasnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

Jurnal Open Access

Proses Humanisasi Mengintegrasikan Dimensi Individu, Organisasi dan Sosial Rumah Sakit

Perhatian dengan humanisasi di rumah sakit telah menjadi fitur yang semakin umum dalam perdebatan yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, kebijakan publik dan manajemen rumah sakit . Namun, yang terjadi di  rumah sakit di Brasil  rata-rata humanisasi belum melampaui tahap wacana dan belum menghasilkan perubahan perilaku organisasi secara substantif. Perubahan ini berarti tantangan yang lebih besar terutama di organisasi rumah sakit.  Dari pengalaman dalam pelaksanaan program humanisasi di rumah sakit, kami menganalisis perubahan budaya yang dihasilkan, menyoroti hambatan yang dihadapi dan tindakan utama yang diambil untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan pelajaran penting: (1) ini merupakan komitmen organisasi terhadap perbaikan layanan kesehatan secara terus -menerus dengan memusatkan perhatian pada salah satu elemen paling penting manusia; (2) untuk melaksanakan prakarsa tersebut, perlu dikembangkan tindakan sosial seperti hubungan dengan pemerintah, pasar dan masyarakat; (3) perlu diadakan sebuah debat ilmiah, meskipun baru mulai, mengenai peran dan relevansi psikologi klinis di rumah sakit. Hasil dikelompokkan sebagai dimensi individu, sosial dan organisasi yang mencerminkan aspek substantif dari proses perubahan dalam lingkungan yang kompleks.

Selengkapnya:

http://journals.sagepub.com.ezproxy.ugm.ac.id/doi/pdf/10.1177/0972063417699668

Informasi artikel

Volume: 19 terbitan: 2, halaman: 224-243

Artikel pertama yang dipublikasikan secara online: 15 Mei 2017; Terbitan terbitan: 1 Juni 2017

https://doi.org/10.1177/0972063417699668

 Review Jurnal

Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Kefarmasian Era Jaminan Kesehatan Nasional

Oleh : Ikhsan Amir

Jurnal ini disusun oleh Nugraheni Dwiari Kristanti, Sumarni dan Chairun Wiedyaningsih, dipublikasikan melalui http://jmpf.farmasi.ugm.ac.id,  tahun 2015

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberlakukan pada 2014 berlaku di seluruh tempat layanan kesehatan, salah satunya adalah di rumah sakit. Dalam pelaksanaannya, sistem JKN  perlu diperbaiki sehingga penerapan standar pelayanannya dapat terlaksana dengan baik. . Terkadang pihak manajemen tidak selalu mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan pasien terhadap layanan kefarmasian pada era JKN, sehingga terjadi gap antara layanan yang dirasakan dan layanan yang diharapkan pasien.

Untuk mengetahui perbedaan kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan kefarmasian pada era JKN di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta di rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta. Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba sedangkan rumah sakit swasta dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit.

Penilaian masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian rawat jalan di rumah sakit pemerintah dan swasta pada era JKN secara tidak langsung dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dari kedua rumah sakit tersebut. Dari perspektif inilah masyarakat akan membentuk ekspektasi dan persepsi mereka terhadap pelayanan kefarmasian di rawat jalan di rumah sakit tersebut pada era JKN, sehingga kepuasan pasien atas pelayanan di rumah sakit pemerintah maupun swasta akan berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ekspektasi dan persepsi pasien rawat jalan terhadap mutu pelayanan kefarmasian pada era JKN baik di RSUP Dr. Sardjito maupun di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap mutu pelayanan kefarmasian pada era JKN di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tidak berbeda signifikan.

Sumber Jurnal: http://jmpf.farmasi.ugm.ac.id/index.php/1/article/view/131

Reportase

Pertemuan Teknis

Pengembangan Pola dan Pengelolaan Sistem Rujukan

di Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakata

15-16 November 2017

Pada hari pertama “(15/11/2017) Pertemuan Teknis Pengembangan Pola dan Pengelolaan Sistem Rujukan di Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY (drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes). Pertemuan kali ini membahas evaluasi sistem pengelolaan rujukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil diskusi harapannya berupa pedoman yang mampu memenuhi pemenuhan berbagai pihak dan diharapkan dapat dilanjutkan untuk aspek legalitasnya. Akan disinkonkran antara sistem rujukan di Kab/Kota dengan sistem rujukan provinsi serta pedoman dari Universitas Gadjah Mada. Hal ini ditujukan agar tidak ada komplain akan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada sesi pertama ini membahas tentang Kebijakan Penerapan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Berbasis Klasifikasi Penyakit dan Kompetensi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY. Sejak Maret 2017 mencoba sistem rujukan yang telah dibuat bersama. Permenkes No. 1 Tahun 2012 tentang sistem rujukan perorangan. Hingga saat ini telah menjadi dasar dari sistem rujukan tersebut di dalam regulasi yang dipakai, disebutkan beberapa aturan; 1) rujukan berjenjang harus teratur dari sekunder, 2) berlaku regionalisasi rujukan di Kab/Kota. Faktanya, antar rumah sakit tidak bersaing namun merupakan mitra. Diharapkan masing-masing rumah sakit bisa dipetakan kemampuannya, yang pada akhirnya dapat menjadi unggulan dari masing-masing rumah sakit.

Di dalam sistem yang telah diterapkan, terdapat 10 rumah sakit tipe B di DIY, sehingga aspek regionalisasi menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berbeda-beda, serta tidak sebanding dengan kemampuan rumah sakit tersebut. Pada akhirnya terjadi peristiwa perpindahan ke rumah sakit tipe B sesuai keinginan masyarakat. Sistem rujukan yang ada untuk pasien yang tidak dalam emergency ataupun bencana alam. Berdasarkan sistem rujukan klasifikasi kasus dan kompetensi, sebaiknya memang rumah sakit memberikan pelayanan sesuai kompetensinya. Keluhan atas pelayanan di rumah sakit sebenarnya telah menurun, namun jika ada permasalahan yang timbul sebenarnya hanya permasalahan komunikasi antara pemberi fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Diharapkan ada kebijakan dimana seluruh SDM di rumah sakit mampu memberikan informasi pada masyarakat (masyarakat umum, instansi, dan lain-lain). Sebagian besar rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi sistem, namun untuk updating sangat rendah. Pembaharuan dari masing-masing rumah sakit akan dipantau oleh dinas kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan berupa informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

Sesi kedua membahas tentang Kebijakan Sistem Rujukan Pengembangan Pola Rujukan Kabupaten/ Kota dengan pembicara Dr. dr. Youth Savitri, MARS selaku Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS, Kemenkes RI. Dalam perkembangannya, rumah sakit milik pemerintah dengan pengembangannya adalah rumah sakit yang memiliki kemampuan tertentu. Hal yang dianggap penting adalah peningkatan mutu. BPJS mengendalikan biaya tapi tidak mengendalikan mutunya. Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bersama. Kerjasama dilakukan dengan tenaga kerja kesehatan, sehingga ketika peraturan di BPJS diberlakukan, tidak akan menimbulkan masalah. Ketika input dapat dilakukan sesuai dengan prosedur atau pola yang telah ditetapkan, maka output akan lebih sesuai dengan keinginan. Fokus pengembangan yang akan dilakukan yaitu 1) standarisasi sesuai ijin yang diusulkan dan 2) pelayanan kesehatan di rumah sakit tujuan. Setiap rumah sakit memiliki standar yang berbeda namun diharapkan ke depan memiliki keunggulan masing-masing. Diharapkan pedoman dapat diterapkan dalam pemenuhan kapasitas SDM sebagai rumah sakit dengan keunggulan tertentu.

Sesi ketiga dengan pembicara Prof. Laksono Trisnantoro membahas Konsep Pengembangan Sistem Rujukan Berdasarkan WEB yang diwakili oleh dr. Sudi Indra Jaya. Salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan RI adalah peningkatan akses ke fasilitas kesehatan. Sebagai penguatan layanan JKN yang telah berlangsung sejak 2014 maka perlu adanya penguatan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi, dan RS Rujukan Regional melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar. Sesuai dengan Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014 disusun berbagai kriteria mengenai rumah sakit rujukan maka dibentuk wadah berupa website yang dapat menampung kebutuhan tersebut. Ke depannya, website ini akan mempermudah tenaga medis maupun masyarakat awam untuk mengakses informasi terkait layanan kesehatan.

Sesi keempat tentang Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di DIY disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan DIY. Pengelompokan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain PPK 1 adalah puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek, PPK 2 adalah RS tipe C, tipe D, dan klinik utama, PPK 3 adalah RS tipe B dan tipe A. Pengelompokkan tersebut atas beberapa pertimbangan. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki rumah sakit rujukan provinsi sehingga rumah sakit rujukannya adalah Rumah Sakit Kota Yogyakarta, padahal masih banyak rumah sakit tipe B yang lain. Regionalisasi membuat prosedur sangat rumit hingga mencapai rumah sakit puncak. Oleh karena itu, pedoman pengelolaan penyakit perlu dibuat secara detail agar dapat digunakan secara bersama-sama. Pedoman ini masih terkesan kaku, sehingga perlu dilakukan revisi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh: Sabran, MPH

Materi

• Kebijakan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Berbasis Klasifikasi Penyakit dan Kompetensi Faskes di DIY
• Monitoring dan Evaluasi RS Rujukan serta Pemetaan Layanan Rujukan Berbasis Web
• Pengembangan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tidak ada uang jangan harap bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit. Uang muka dulu, kalau tidak ada jangan harap dilayani dengan baik. Bisa-bisa dicuekin. Demikian keluhan yang masih terdengar di ranah publik.

Sementara itu, bagi mereka yang memiliki kartu BPJS juga masih mendapatkan pelayanan yang diskriminatif. Kartu bukan jaminan mendapat layanan di rumah sakit, apalagi rumah sakit besar. Seringkali pemilik kartu BPJS harus mondar-mandir dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena pihak rumah sakit selalu mengatakan tidak ada kamar perawatan  untuk pasien alias penuh. Padahal, beberapa kasus, kepada mereka yang punya uang pasti kamar tersedia.

Kasus bayi Debora yang didu‎ga meninggal karena telat mendapatkan pelayanan kesehatan, menjadi catatan buruk dunia kesehatan kita. Kita sudah tidak tahu sudah berapa banyak pasien yang ditolak pihak rumah sakit karena pasien tersebut dari keluarga miskin. Padahal, hak warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Meski  kita tidak menutup banyak masih banyak juga rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien miskin seperti yang diatur dalam undang-undang. Mereka lebih menomorsatukan pasien miskin karena panggilan kemanusiaan.

Pelayanan buruk dan kasus rumah sakit yang menolak pasien miskin masih saja terjadi, meskin Kementerian Kesehatan sudah berkali-kali menegaskan  akan menindak tegas rumah sakit jika terbukti lalai dalam memberikan pelayanan dan mendahulukan uang dalam kasus gawat darurat.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dia menjelaskan Undang-undang No.44/2009 menyatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Ditegaskan kembali dalam Undang Undang Kesehatan No.36/2009 mengamanatkan pada pasal 32 ayat (1) Dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Ayat 2 menegaskan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Harapan kita kejadian yang dialami bayi Debora tidak dialami bayi-bayi dan warga negara lainnya. Untuk itu, melalui Kementerian Kesehatan perlu membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga pasien yang tidak cukup biaya tidak ditolak begitu saja.

Apalagi, bila pasien tersebut memiliki kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara.  

Kejadian yang dialami bayi Debora seharusnya tidak terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target pelaksanaan jaminan kesehatan universal.

Hari Kesehatan Nasional 2017 yang diperingai setiap tanggal 12 November harus dijadikan momentum untuk menyemarakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang bertujuan untuk kampanye hidup sehat guna mencegah berbagai ancaman penyakit. Selain itu pemahanan dan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan harus terus ditingkatkan.

Masyarakat harus terus didorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Hal ini untuk menciptakan masyarakat yang produktif yang dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional.  

Peringatan HKN ke-53 ini menjadi momentum untuk seluruh insan kesehatan merefleksi kembali sejauh mana keberhasilan upaya kesehatan yang sudah dilaksanakan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia. Sejauh mana keberhasilan sektor kesehatan dalam melibatkan semua unsur, lintas sektor, dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan.

Terpenting adalah dalam peringatan HKN 2017 harus jadi momentum untuk merealisasikan perintah konstitusi bahwa salah satu tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, termasuk penghidupan yang layak.

Atas dasar hal ini maka kesehatan sebagai fungsi dasar tidak bisa dikomersialisasikan. Pemerintah harus berkonsentrasi pada upaya membebaskan rakyat dari berbagai penyakit.
‎
Kita sangat prihatin ketika rakyat datang ke rumah sakit masih sering diperlakukan secara deskriminatif. Rakyat ketika datang ke rumah sakit hanya boleh dibedakan atas penyakitnya dan semua harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Sementara itu momentum HKN juga kita mendorong pemerintah agar memperbanyak tenaga medis.  Di sejumlah kita ketahui masih banyak kekurangan tenaga medis. Tak heran masyarakat tidak terlayani dengan baik.

Selain itu, Pemerintah harus terus menerus meningkatkan layanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Tentu kita mendorong masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, serta istirahat cukup. Itulh sebabnya, peringatan HKN ke-51 lebih memberikan makna pada masyarakat akan arti pentingnya kesehatan.

Di atas segalanya, untuk mencapai kesehatan yang maksimal, Pemerintah juga perlu mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Dengan memasuki usia ke 72 tahun, sudah pasti Indonesia harus terus meningkatkan kualitas dunia kesehatan demi kelangsungan hidup masyarakat.

(***)

Sumber: harianterbit.com