Sistem Rujukan Terintergrasi (SISRUTE) – Pak Khalid

Paparan SISRUTE

Integrasi SISRUTE-SIMRS-SIMPUS

Manual SISRUTE Baru

Permohonan Penggunaan SISRUTE Des 2018

KOTABUMI — Ratusan pegawai, perawat, bidan, dan tenaga honor maupun TKS Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara kembali melakukan aksi damai unjuk rasa ke DPRD daerah setempat, Kamis (3/1/2019) pukul 10.00.

Mereka melakukan aksi damai kembali lantaran tidak ada keseriusan atau tangapan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada dari pihak pemerintah daerah  tersebut.

Menurut Tabrani perwakilan aksi kepada Lampost.co mengatakan, pihaknya kembali melakukan aksi damai ke DPRD selaku wakil rakyat untuk dapat menyelesaikan persolaan yang dialami oleh ratusan pegawai, perawat, bidan dan honorer serta TKS Rumah Sakit Umum Kotabumi.

“Kami melakukan aksi kembali karena tidak ada tangapan dari pihak pemerintah daerah pasca  kami melakukan aksi damai ke-pemda pada tanggal 20 Desember 2028 lalu,” uiarnya.

Dia juga mengatakan pada saat kami melakukan aksi damai ke Pemda, pihak pemerintah daerah yang diterima sejumlah pejabat berjanji akan menyelesaikan atau memediasi dengan pihak menajemen dan Direktur Rumah Sakit.

“Pada waktu itu pihak pemerintah daerah berjanji akan secepatnya akan menyelesaikan, namun hingga saat ini tidak kujung ada penyelesaian,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Atriyadi, perwakilan aksi lainya mengatakan aksi untuk kedua kalinya karena persoalan yang ada di rumah sakit umum Ryacudu Kotabumi tidak kunjung ada  penyelesaian dan terjadi arogan Plt Dr. Syah Indra Direktur  Rumah Sakit Umum Ryacudu yang telah memberhentikan 17 jabatan kepala ruangan (non job) tertangal 20 Desember 2018 lalu saat mereka melakukan aksi damai ke Pemda.

Selain itu, ada intimidasi akan merumahkan atau merolling kepada tenaga TKS dan Honorer serta para pegawai yang ikut aksi damai. Kemudian belum ada titik terang penyesaian masalah hak belum dibayarnya uang jasa pelayanan.

“Kami kini dizolimi kembali diintimidasi, kami minta keadilan dengan kembali mendatangi pihak DPRD selaku wakil rakyat supaya dapat menyelesaikan persoalan yang kami alami,” katanya.

Sumber: lampost.co

PARUNG – Masyarakat Kabupaten Bogor wilayah utara untuk mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) nampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bogor baru akan menganggarkan pembangunan 2020 mendatang.

“Sedang proses. Ini kan kebutuhan yang perlu diprioritaskan dan harus terwujud dalam kepemimpinan kami. Utara memang butuh RSUD. Kami  sedang proses untuk membangun di sana,”Kata Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin kepada Radar Bogor, Rabu (2/1/2019).

Ketika ditanyai masalah lahan, AMY-sapaan karibnya- menambahkan, pihaknya sedang mencari prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Supaya tidak keluar anggaran yang terlalu besar. Tinggal minta bantuan ke pemerintah pusat.

“Kendala saat ini ketika membangun rumah sakit harus ada dokter, perawat, bidan, dan pegawai kesehatan. Begitu juga dengan SDM. Perlu disiapkan dari sekarang,” bebernya.

AMY juga menuturkan, untuk anggaran pembelian lahan tidak bisa diajukan ke dalam APBD Perubahan. ”Tidak bisa dianggarkan. Paling lambat pada 2020 baru bisa diajukan,” sebut ibu dua anak itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bogor, dr. Tri Wahyu Harini mengungkapkan, pihaknya sedang mengupayakan  agar pemkab tidak membeli lahan tersebut.

“Kalau kemarin itu diupayakan. Tapi biayanya sangat mahal dan tidak tercover di APBD,” singkatnya. (nal/c)

Sumber: radarbogor.id

Medan,-Seluruh jajaran di lingkungan RSUD Dr Pirngadi Medan harus dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu. Sebab, mereka datang berobat karena telah mempercayakan kesembuhannya kepada pihak rumah sakit milik Pemko Medan tersebut sehingga harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH ketika memimpin apel pagi pertama tahun 2019 di halaman RSUD Dr Pirngadi Medan, Rabu (2/1). Apel bersama dirangkaikan dengan pemberian tali asih kepada seluruh pegawai kontrak di lingkungan RSUD Dr. Pirngadi.

Apel dengan jajaran RSUD Dr Pirngadi Medan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB setelah Wali Kota usai memimpin apel di Balai Kota Medan.  Selain Dirut RSUD dr Pirngadi Suryadi Panjaitan, apel turut dihadiri dokter spesialis, dokter umum, perawat dan para pegawai medik dan non medik.

Mengawali arahannya, Wali Kota mengingatkan agar semua aspek pelayanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan harus memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karenanya Wali Kota minta agar jajaran RSUD Dr Pirngadi benar-benar menjalankan tugasnya dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupannya.

 “Kita harus senantiasa menghadirkan peran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Untuk itu, sebagai rumah sakit tertua yang ada di Kota Medan, saya berharap kita semua mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu. Kesembuhan mereka ada di tangan bapak ibu sekalian,’’ kata Wali Kota.

Selanjutnya Wali kota menyampaikan apresiasinya kepada jajaran RSUD Dr Pirngadi atas kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018. Berkat kinerja itulah bilang Wali Kota, masyarakat tetap mempercayakan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

 “Meski demikian saya ingatkan jangan cepat puas dengan hasil itu, justru jadikan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan lagi kinerja di tahun 2019 sehingga masyarakat merasa puas dan terlayani. Semua itu tentunta tidak bisa dicapai dengan hanya berpangku tangan, tetapi harus diaplikasikan dnegan kerja keras, saling bersinergi dan membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik,” pesannya.

Sebelumnya apel pagi diawali dengan laporan komdan upacara kepada Wali kota selaku pembina upacara. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan moto, visi misi serta janji pegawai di lingkungan RSUD Dr Pirngadi Medan dan diteruskan dengan penyerahan tali asih kepada pegawai kontrak yang dilakukan secara simbolis kepada 10 orang.

Wali Kota sangat mengaprsiasi pemberian tali asih kepada sleuruh pegawai kontrak di lingkungan RSUD Dr Pirngadi, sebab pemberian itu dilakukan atas dasar kasih untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi antara manajemen dengan pegawai tenaga kontrak sehingga akan menjadi spirit dan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. (KU)

Sumber: dnaberita.com

SENDAWAR – Sejumlah saran diberikan kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RUSD HIS) menuju akreditasi. Saran diberikan agar RSUD HIS terus melakukan peningkatan pemahaman dan konsistensi unit dalam upaya peningkatan mutu dan penerapan keselamatan pasien.

Tim Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dr Sutopo mengatakan, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan distribusi, dispensing, dan farmasi. Upaya lain, perlu penyempurnaan proses kredensial dan evaluasi kinerja staf medis melalui OPPE (ongoing professional practice evaluation) serta perbaikan proses SPK-RKK untuk para staf keperawatan dan staf klinis lainnya.

Menurut dia, berdasar hasil survei, komitmen pimpinan rumah sakit dengan seluruh jajaran manajemen untuk melaksanakan akreditasi sangat baik. Sumber daya manusia RSUD HIS sangat mendukung kegiatan persiapan akreditasi dengan semangat dan kerja kerasnya, dukungan pemilik untuk akreditasi cukup baik.

Selanjutnya, rumah sakit yang berdiri sejak 2003 dikenal dengan baik oleh masyarakat Kubar dan sekitarnya. Apalagi area RSUD HIS seluas 28 hektare dinilai sangat memadai. “Belum lagi bangunannya kokoh dan cukup bersih, serta fasilitas cukup lengkap,” jelasnya.

Kemudian, RSUD HIS mempunyai unggulan peralatan laparaskopi dan pendidikan residence bedah umum, serta lokasi rumah sakit strategis. Selain itu, RSUD HIS sudah melakukan akreditasi nasional versi 2012 pada 2015 lulus dasar.

“Manajemen rumah sakit ini mempunyai semangat tinggi dalam proses survei akreditasi Snars 1, sebagai rumah sakit Tipe C pendidikan dan sebagai rumah sakit rujukan regional,” tandasnya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar Yacob Tullur menegaskan, pelayanan kesehatan di Kubar semakin baik dan terintegrasi, serta menjadi budaya sistem pelayanan di rumah sakit. Diharapkan melalui akreditasi, RSUD HIS kiranya dapat mencapai hasil yang baik, khususnya berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya, dengan peningkatan daya dan upaya serta kapasitas, baik dalam unsur manajemen, pelayanan, maupun peningkatan infrastruktur yang lebih baik. “Hal tersebut secara tidak langsung merupakan upaya mendukung pemerintah dalam mewujudkan misi pembangunan butir kedua peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya. (rud/kri/k16)

Sumber: kaltim.prokal.co

Keputusan MA tentang penghentian WKDS: Apa respon kita?

Laksono Trisnantoro, FK-KMK UGM, 20 Desember 2018.

Sudah terbit keputusan MA. Sudah terjadi, meskipun perdebatan masih bisa berlanjut. Namun yang paling penting adalah apakah dalam waktu 90 hari, kita bisa melakukan persiapan untuk menjamin spesialis tetap melayani di daerah terpencil. Hal ini penting kita bahas demi keadilan bangsa.  Jika pemerintah tidak menyediakan spesialis, hal tersebut  akan melanggar HAM. Apalagi di daerah terpencil, akan sangat mungkin terjadi banyak kasus kematian yang seharusnya bisa dicegah, termasuk kematian ibu hamil.

PAREPARE – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare, dr Reny Angreani Sari, meminta peran serta masyarakat untuk melaporkan bila menemukan karyawan melakukan kecurangan.

“Sebagai wujud komitmen manajemen rumah sakit Andi Makkasau, kami menyiapkan papan bicara sebagai imbauan masyarakat untuk berperan serta mengawas dan melaporkan jika ditemukan karyawan berbuat curang,” jelas dr Reny, Minggu (16/12/2018).

Papan bicara bertuliskan “Anda Memasuki Zona Integritas” lengkap dengan layanan aduan, kata Renny, di pintu masuk RSUD Andi Makkasau diharapkan bisa menjadi perhatian seluruh karyawan dan masyarakat yang yang menikmati layanan kesehatan.

“Kita siapkan nomor aduan. Jika masyarakat menemukan kecurangan, maka dapat menghubungi petugas rumah sakit di 085-240-438-994,” katanya.

Sebelumnya RSUD Andi Makkasau Kota Parepare telah meminta pendampingan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel di RSUD Andi Makkasau dalam program Fraud Control Plan (FCP) sebagai keseriusan dan komitmen untuk membangun Zona Integritas. 

Program ini merupakan upaya pembinaan dari BPKP dan permintaan dari pihak RS Andi Makkasau untuk menjadi pilot project pendampingan kegiatan pencegahan anti kecurangan.

Sumber: rakyatku.com