Jababeka Group melalui Jababeka Fighting Covid-19, dan tenant-tenant Kawasan Industri Jababeka dan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) memberikan bantuan alat medis berupa alat ventilator ke RSUD Kabupaten Bekasi sebanyak tiga buah.

Serah terima tiga alat ventilator diterima langsung oleh Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Hj. Sumarti, M.Kes beserta jajarannya, yang diberikan oleh Djefri Cantono selaku Direktur Bekasi Power dan Ketua Jababeka Fighting Covid-19 dan perwakilan dari PT. Dharma Precision Tools, didampingi oleh Aris Dwi Cahyanto selaku General Manager PT. Jababeka Infrastruktur.

DENPASAR – Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Wangaya, Denpasar, Bali saat ini sudah mencapai 100 persen. Pihak rumah sakit terpaksa menutup layanan IGD yang sebelumnya telah dimaksimalkan kapasitasnya. 

Tingginya angka penambahan kasus positif Covid-19 di kota di Denpasar berimbas terhadap meningkatnya pasien di IGD RSUD Wangaya yang sementara terpaksa ditutup karena penuh. Beberapa pasien bergejala sesak dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapat penanganan darurat.

Kalimantan Selatan, Borneo24.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ansari Saleh Banjarmasin memastikan ketersediaan tabung oksigen cukup aman. Rumah sakit saat memiliki 130 tabung oksigen dengan rata-rata pemakaian setiap bulan sebanyak 74 tabung.

Direktur RSUD Ansari Saleh Banjarmasin, Izaak Zoelkarnain Akbar mengatakan sebanyak 130 tabung cukup untuk persediaan selama dua bulan.

Jakarta, CNN Indonesia — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura berencana memproduksi oksigen medis secara mandiri mulai awal Agustus 2021 menyusul kebutuhan yang meningkat selama lonjakan kasus positif Covid-19 di Papua.

“Jadi pada minggu pertama Agustus kami akan memasang peralatannya dan minggu kedua mulai memproduksi oksigen medis sendiri,” kata Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giyai, dikutip dari Antara, Rabu (21/7).

Pandemi COVID-19 telah membuka realita bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki banyak kerentanan. Meskipun sudah memiliki Hospital Disaster Plan dan bahkan melakukan exercise atau simulasi, ternyata RS masih tidak siap dan rentan terhadap kejadian non alam. Situasi ini dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien COVID-19 maupun non COVID-19. Selain ketidaksiapan sistem di RS secara keseluruhan, RS juga mengalami perubahan situasi dimana jumlah kunjungan pasien non COVID-19 menurun drastis, sedangkan pasien COVID-19 meningkat jumlahnya. Dampaknya, RS harus mengatur ulang sumber dayanya, agar idle capacity pada area pelayanan non COVID-19 dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan – kekurangan yang terjadi pada area pelayanan untuk pasien COVID-19. Mobilisasi sumber daya ini berdampak pada peningkatkan kebutuhan spesifik untuk menyelenggarakan layanan COVID-19 dalam kapasitas lebih besar, antara lain kebutuhan SDM khusus, alkes, APD, hingga sarpras berupa ruang perawatan yang harus didesain khusus menggunakan tekanan negatif. Semua ini menimbulkan konsekuensi finansial yang tidak mudah untuk dipenuhi, terutama jika RS mengandalkan pendapatan dari pasien non COVID-19 yang jumlahnya justru menurun secara signifikan. Keseluruhan situasi ini dapat mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan yang bermutu dan aman bagi pasien.

Akibat pandemi COVID-19 terus berlanjut secara global, tantangan yang muncul adalah peralihan dari infeksi akut ke beban konsekuensi jangka panjang akibat penyakit tersebut. Meskipun terminologi konsensus belum tercapai, tahap pasca-akut COVID-19 sebagian besar didefinisikan sebagai 3 atau 4 minggu setelah timbulnya gejala, dan COVID-19 yang lama atau kronis didefinisikan sebagai gejala dan kelainan yang menetap atau muncul lebih dari 12 minggu. Sebagian besar penelitian berfokus pada COVID-19 akut dan sub akut, meskipun panduan berbasis bukti untuk pengelolaan COVID-19 yang lama masih terbatas.  Memahami secara komprehensif efek kesehatan COVID-19 dari tahap akut hingga kronis menjadi hal penting, bukan hanya untuk persiapan gelombang pandemi lebih lanjut, melainkan juga untuk menilai beban sistem perawatan kesehatan akibat konsekuensi COVID-19. Artikel ini dipublikasikan pada Juli 2021 di jurnal The Lancet.

Reportase

Webinar Sosialisasi KMK Nomor HK.01.07-MENKES-4829-2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Masa Pandemi COVID-19 pada Rumah Sakit

Jumat, 16 Juli 2021

Webinar ini dilaksanakan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-MENKES-4829-2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Masa Pandemi COVID-19 pada Rumah Sakit.  Webinar ini dibuka oleh Ketua PERSI Pusat dr. Kuntjoro AP, M.Kes. dengan menghadirkan narasumber Sundoyo, SH, MKM, M.Hum. (Kementerian Kesehatan RI) dan Anis Fuad, S.Ked., DEA (PKMK UGM). Sementara itu, untuk pembahas antara lain dr M Adib Khumaidi, Sp.OT (Ketua Tim Mitigasi IDI), dr Yuwanda Nova, SH., MARS., MH(Kes)., CLA (Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, dan Mediasi PERSI), dr. Muhammad Syahril, Sp.P., MPH (Direktur Utama RSPI Dr Sulianti Saroso), dan Ir. Tony Seno Hartono, M..Ikom (Staff Ahl IT RS PERSI). Webinar ini dipandu oleh Achmad Rizki Taufik, ST., M.Kes (Sekretaris Kompartemen Pusat Data dan Informasi PERSI).

Podcast Hospital Management Talk Episode 2 Sesi#1

“Keterlambatan Klaim di tengah Lonjakan Kasus COVID-19, Bagaimana Kondisi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit saat ini?”

Reportase

Webinar Ditundanya VGR Individu:

Apa Kesiapan Tata Kelola dan Sistem yang Dibutuhkan?

15 Juli 2021

PKMK kembali menggelar webinar bertajuk “Ditundanya VGR individu: Apa kesiapan tata kelola dan sistem yang dibutuhkan?” pada Kamis (15/7). Webinar tersebut mengundang Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes. MAS., Prof dr. Ascobat Ghani, dan Rizky Argama sebagai pembicara.

Andreasta memberikan pengantar pembukaan webinar. Pihaknya menjelaskan bahwa saat ini China telah mengembangkan sistem vaksin berbayar setelah melakukan studi tentang ability and willingness to pay. Taiwan juga memiliki program vaksin berbayar yang ditujukan untuk kepentingan khusus. Sedangkan di India terjadi penolakan program vaksin berbayar. “Nah, bapak dan ibu, kita mau ikut pola yang mana ini? Dan kira – kira apakah clear tujuan dari pemerintah untuk membuat vaksin gotong royong berbayar ini?” ujar Andreasta.