Solopos.com, BOYOLALI —BPJS Kesehatan Cabang Boyolali memberikan penghargaan kepada RSUD Waras Wiris karena telah membantu menangani tunggakan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau peserta mandiri dengan program Crowdfunding.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Maya Susanti, menyampaikan ucapan terima kasih kepada RSUD Waras Wiris karena telah memberikan bantuan untuk membayar tunggakan dengan total iuran yang akan dilunasi oleh Rumah Sakit tersebut senilai Rp10 juta, kurang lebih untuk 150 peserta PBPU yang ada di 50 kepala keluarga.

Tangerang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja menggelar pelatihan Budaya Keselamatan Pasien sebagai komitmen peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Aula RSUD Balaraja, Selasa (12/10/2022).

Direktur RSUD Balaraja, dr. Hj. Rr. Reniati, M.Kes mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh 53 orang peserta, yang terdiri dari mulai dari jajaran manajemen, dokter spesialis, kepala unit/kepala ruangan di lingkup RSUD Balaraja.  

Mataram (ANTARA) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mencanangkan Rekam Medis Elektronik (RME) yang menjadi satu-satunya fasilitas yang diterapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lokasi RME di rumah sakit tersebut, yakni, di Ruang Aula Utama RSUD, Selasa (11/10).

“RSUD Kota Mataram adalah rumah sakit yang pertama kali menerapkan rekam medis elektronik,” kata dr Hj Eka Nurhayati Sp0G K-Fer MKes MSc dalam sambutannya.

WONOASIH, Radar Bromo – Masa pengerjaan Rumah Sakit (RS) Ar-Rozi Kota Probolinggo kurang tiga bulan. Pembangunan pun terus dikebut. Bahkan, sampai harus lembur atau menambah jam kerja agar tuntas tepat waktu pada 28 Desember.

Sampai Senin (10/10), pengerjaan rumah sakit mencapai 60 persen. Tidak hanya konstruksi gedung yang sudah selesai. Kaca-kaca dinding pada gedung berlantai lima itu sebagian besar juga terpasang. Sehingga bentuk gedung yang dilapisi dinding kaca tersebut sudah terlihat lebih utuh.

Tamiang Layang (ANTARA) -Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melalui RSUD Tamiang Layang terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan ‘In Training House Terpadu’ untuk melatih dan meningkatkan kemampuan seluruh pegawai.

“Dalam in house training kita melaksanakan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Bantuan Hidup Lanjut (BHL) dan Code Blue (Kode Biru),” kata Direktur RSUD Tamiang Layang melalui Kabid Pelayanan Medik Teddy Taroreh di Tamiang Layang, Senin.

Tulungagung, memorandum.co.id – Pelayanan kesehatan untuk masyarakat Tulungagung bakal lebih maksimal dengan kehadiran RSUD Campurdarat dr Karneni.

Pembangunan gedung rumah sakit yang terletak di wilayah Kecamatan Campurdarat itu kini tengah memasuki pembangunan tahap kedua dan ketiga.

Seperti disampaikan oleh Direktur RSUD Campurdarat dr Karneni, dokter Rio Ardona, pembangunan tahap kedua sudah mencapai 85 persen. Sedangkan pembangunan tahap ketiganya di kisaran 20 persen.

Sederet kegiatan gencar dilakukan pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) Jampangkulon. Dalam kurun seminggu berbagai pertemuan kian dilakukan.

Seperti halnya dikatakan, Ramdan Nugraha Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Jampangkulon, ia menyebutkan gerakan peningkatan optimalisasi kualitas pelayanan pun telah disosialisasikan.

Seperti peresmian One Day Care Thalasemia di Poli Rawat Jalan hingga turut hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam rapat kerja dengan Komisi V DPRD Jabar di Bandung.

Medan (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala menyebutkan bahwa bagi warga yang menunggak membayar iuran peserta BPJS Kesehatan bakal tetap dilayani di RSUD dr Pirngadi Medan.

“Semua warga Medan yang dibuktikan KK, KTP dan punya BPJS Kesehatan walau menunggak, dia tetap tercover berobat secara gratis di RSUD Pirngadi,” ucap  Rajudin di Medan, Senin.

Sentrisitas Pasien (Patient Centricity)

Dasar untuk Membangun Akses Ekosistem Layanan Kesehatan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Lanskap perawatan kesehatan Asia Tenggara telah berubah karena pergeseran demografis, seperti populasi yang menua dan peningkatan penyakit tidak menular (PTM). Pemerintah dan pemangku kepentingan layanan kesehatan harus menilai kembali pembiayaan dan reformasi layanan kesehatan untuk tidak hanya meningkatkan ekosistem kesehatan dalam hal akses yang adil, tetapi juga keberlanjutan.