RS PREMIER BINTARO RILIS TEKNIK MEDIS BARU
Ketatnya persaingan di bisnis rumah sakit belakangan ini sejatinya membuahkan atmosfer yang menggembirakan bagi konsumen. Hal mana tercermin dari beragam fasilitas baru yang diperkenalkan para pelaku bisnis rumah sakit.
Yang terbaru adalah RS Premier Bintaro merilis teknik medis bedah minimal invasif arthroscopy di Sport Clinic RS Premier Bintaro yang ditujukan untuk mengatasi masalah cedera akibat olahraga, antara lain, patah tulang dan putus urat.
Menurut Dr. Sapto Adji, SpOT, anggota tim dokter Sport Clinic RS Premier Bintaro, teknik medis bedah minimal invasif arthroscopy memungkinkan luka operasi yang kecil, diagnosis akurat plus lama perawatan serta masa pemulihan yang lebih singkat dibandingkan dengan teknik konvensional.
Sebelumnya, RS Premier Bintaro juga telah menghadirkan fasilitas Sleep Clinic yang bertujuan membantu masyarakat untuk lebih dini mengatasi masalah gangguan tidur, terutama untuk anak-anak.
RS Premier Bintaro yang berlokasi di tengah kawasan terpadu Bintaro Jaya tercatat merupakan bagian dari Ramsay Health Care Group, Australia.
Di Indonesia, melalui anak usahanya PT Affinity Health Indonesia -populer dengan label Ramsay Health Care Indonesia- Ramsay Health Care Group Australia mengoperasikan tiga rumah sakit, yaitu RS Premier Jatinegara, RS Premier Surabaya, dan RS Premier Bintaro.
Ketiga rumah sakit tersebut tercatat memiliki kapasitas lebih dari 600 tempat tidur dan didukung lebih dari 1800 permanent staff.
Awal tahun ini, RS Premier Bintaro telah berhasil meraih akreditasi internasional dari Joint Commision Internasional (JCI), unit Joint Commision on Accreditation of Health Care Organization (JCAHO) yang berasal dari Amerika Serikat.
Sumber: berita-bisnis.com
Kunjungan di Rumah Sakit Pranangklao, Provinsi Nonthaburi
Informasi Umum Provinsi Nonthaburi
Direktur RS Pranangklao menjelaskan tentang informasi umum terkait Provinsi Nonthaburi. Populasi penduduk yang tercatat adalah 1.394.335 penduduk, sedangkan yang belum tercatat sekitar 500.000. Pertumbuhan penduduk diperkirakan sekitar 5,1% dan ratio umur > 60 tahun sebesar 11,29 % (data-data ini berdasarkan data 2011 dari Ministry of Interior / Office of the Strategic Planning, Ministry of Health).
Jumlah Rumah Sakit yang ada di Nonthaburi adalah :
– General Hospital (Pranangklao Hospital) berjumlah 515 beds
– Community Hospital (5 RS) berjumlah 175 beds
– Medical Center of Panyanandha Bhikku Jalaprathan Srinakarindraviro University berjumlah 300 beds
– Specialized Hospitals berjumlah 3 RS
– Private Hospitals berjumlah 7 RS
RS Pranangklao dibangun tahun 1957, dan mulai dibuka dan beroperasi pada tanggal 24 Juni 1957. Nama awalnya sebelum menjadi RS Pranangklao adalah RS Nonthaburi, dan tahun 1989 berubah menjadi RS Pranangklao yang merupakan RS Umum di Provinsi Nonthaburi.
Level pelayanan kesehatannya adalah :
- Primary care
- Secondary care (primary, intermediate, high)
- Tertiary care :
- Tertiary care (RS Pranangklao)
- Excellent center
RS Pranangklao mempunyai 515 tempat tidur, dengan SDM sejumlah 1.478 orang. SDM ini terdiri dari 106 dokter, 22 dokter gigi, 37 farmasi, 488 perawat, 120 paramedis, dan 725 staf pendukung lainnya.
Seperti yang sudah diterangkan pada saat kunjungan di National Health Security Office (NHSO) bahwa Skema Sistem Kesehatan di Thailand adalah sebagai berikut :
– PNS dengan mengikutsertakan keluarganya (CSMBS – Civil Servant Medical Benefit Scheme)
– Social Security Scheme for Private Employees (SSS)
– The Workmen’s Compensation Scheme (FWS)
– Universal Coverage Scheme (UC) or the 30 Bath scheme for all other Thai Nations (National Health Secuity Office / NHSO).
Suasana pertemuan di RS Pranangklao
Loket tempat pendaftaran
Ruang tunggu
Penjelasan bagaimana cara menggunakan KIOST untuk pendaftaran pada saat akan berobat dengan ID 13 digit
Service Delivery System di RS Pranangklao :
Kuratif :
– PMC (primary care ada di lantai 2 RS Pranangklao)
– Home Health Care – ambulatory care / rehabilitasi / pallative care
– Tertiary care / specialist (medicine, surgery, pediatrics, obstetrics dan orthopedics, urolopgy, EENT)
– Sub-specialist (cardiology, nephrology, endocrilodogy, gastroenterology)
– Peri-natology, pediatric pulmonology, pediatric dermatology)
Preventif :
– Penyakit menular dan vaksinasi
– Penyakit tidak menular / chronic disease
Promotif :
– MCH dan layanan grup remaja
– Pre-school children care
Target : Populasi yang hidup di sekitar menjadi tanggung jawab RS Pranangklao (20.000 populasi)
Tertibkan Iklan Pengobatan Alternatif
Jakarta, Penayangan sejumlah iklan pengobatan alternatif nonmedis yang muncul di televisi harus dihentikan. Iklan itu tidak memiliki izin Menteri Kesehatan.
Hal ini disampaikan dokter spesialis anak yang juga ahli kesehatan masyarakat dan manajemen rumah sakit, Aldrin Neilwan P, selaku Sekretaris Bidang Kajian Pengobatan Tradisional/Komplementer Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pekan lalu.
Peringatan disampaikan tim yang terdiri dari unsur IDI, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta kepada Komisi Penyiaran Indonesia, pertengahan Agustus lalu. ”Tapi, beberapa iklan masih muncul,” ujar Aldrin. Penertiban berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan Kesehatan.
Iklan itu, antara lain, menawarkan pengobatan alternatif ala Tiongkok. Pelanggaran yang dilakukan pada iklan adalah menjanjikan kesembuhan.
”Dalam dunia kedokteran, hal seperti ini melanggar etika,” kata Aldrin yang juga Kepala Unit Pengobatan Komplementer Alternatif RS Kanker Dharmais.
Di Surabaya, iklan itu sudah dilarang. Namun, di daerah lain belum ada penindakan.
Iklan pelayanan kesehatan tradisional, menurut pengamatan Aldrin, marak tidak hanya di televisi, tetapi juga media cetak. Iklan itu berlebihan, menggunakan terminologi medis yang tidak berdasar, berani menjamin penyembuhan, dan menyimpang dari peraturan yang berlaku. Praktik pengobatan dilakukan tertutup karena belum berizin. Konsumen atau masyarakat yang dirugikan tidak melapor.
Pengobatan alternatif nonmedis di Indonesia dapat mencapai puluhan karena tiap suku memiliki warisan tradisional dalam pengobatan dengan metode sederhana dan ramuan dari bahan alam yang khas, papar Listyani Wijayanti, Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Agroindustri dan Bioteknologi.
Keberadaan dan keragaman jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Indonesia perlu ditata dan terintegrasi dalam sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memberi perlindungan kepada konsumen.
Dari sekian banyak pengobatan tradisional, ada tiga yang dapat diintegrasikan dalam sistem pelayanan kesehatan, yakni akupuntur, hiperbarik, dan penggunaan herbal. Integrasi pengobatan tradisional ke sistem pelayanan direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena keterbatasan pelayanan kesehatan medis dan rendahnya daya beli.
Pelayanan pengobatan tradisional ini tanpa standar, baik metode, tenaga, maupun fasilitas, sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Saat ini disusun rencana peraturan pemerintah tentang pengobatan tradisional yang, antara lain, mengatur standardisasi.
Sumber: kompas.com
Gempa di Italia, Rumah Sakit Dikosongkan
ROMA, Gempa bumi dengan kekuatan 5 pada skala richter (SR) menggetarkan utara Consenta, Italia selatan, Jumat (26/10) pagi. Kepolisian setempat melaporkan, satu rumah sakit dikosongkan setelah ditemukan keretakan di bangunannya, meski tidak ada laporan mengenai adanya korban.
Gempa itu melanda pada pukul 01.05 waktu setempat (06.05 WIB Jumat) sekitar 6,3 kilometer di bawah permukaan tanah, utara Consenta di daerah pegunungan Pollino di perbatasan daerah selatan Calabria dan Basulicata, kata data dari Istitut Geografi Italia (INGV).
Institut itu dalam lamannya mengatakan setidaknya 14 gempa susulan terjadi setelah gempa pertama.
Seorang pejabat polisi Italia mengemukakan kepada Reuters satu rumah sakit di kota kecil Mormanni dikosongkan sebagai saau tindakan berjaga-jaga karena beberapa keretakan ditemukan di bangunannya.
Tidak ada yang laporan mengenai korban cedera, kata pejabat itu.
Kantor-kantor berita Italia melaporkan suasana kepanikana terjadi di rumah sakit itu dan mengatakan banyak penduduk di kota-kota Mormanno dan sekitarnya ke luar rumah menuju ke jalan-jalan.
Polisi dan para petugas pemadam kebakaran mengawasi daerah untuk melihat apakah ada kerusakan lebih jauh akibat gempa itu, kata para pejabat sebagaimana dilaporkan Reuters.
Sumber: suaramerdeka.com
RS Tak Miliki Sarana Air Bersih, Dewan Salahkan PU
KENDARI – Masalah RS Abunawas Kota Kendari cukup kompeks. Selain pembangunan yang tidak sesuai bestek seperti bangunan yang sudah retak, kayu selasar lapuk dan tower miring. Rumah sakit miliki pemerintah kota Kendari tersebut, sampai saat ini belum juga mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM. Olehnya itu, DPRD Kota Kendari cukup geram dengan kondisi tersebut, sehingga dalam waktu dekat akan memanggil pihak PDAM terkaid alasan tidak menyuplai air bersih di RS Abunawas.
Tidak mengalirnya air bersih di RS Abunawas, merupakan kesalahan dan kelalain pihak perencanaan pembangunan yakni pemkot kota Kendari, khususnya dinas PU sebagai perencana teknis. Padahal, seharusnya saat rumah sakit dibangun, semua sarana infrastruktur seperti air bersih, listrik suda harus ada, agar dapat difungsikan rampung bangunannya. Sehingga, kami akan menjadwalkan memanggil PDAM Kota Kendari, tegas Anggota Komisi II DPRD Kota Kendari
Yasin Idrus seperti yang dilansir Kendari Pos (JPNN Group), Kamis (25/10).
Kurangnya pasokan air bersih, sehingga RS Abunawas terpaksa harus membeli air bersih dari luar, untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit pada tiap harinya. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat fital di RS Abunawas. Olehnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Syamsudin Rahim menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi PDAM untuk memperlambat memasukan air di RS Abunawas.
Tidak ada alasan bagi PDAM untuk tidak menyuplai air bersih. Sebab, semua yang namanya bangunan milik pemerintah, apalagi rumah sakit sebagai tempat publik, itu harus tersedia air bersih dengan cukup dan ini merupakan tanggungjawab PDAM, tegas, Syam, legislator PAN Kota Kendari itu.
Sumber: msn.com
DebMed Patient Safety Solution Helps Hospitals Minimize Reduced Reimbursement for Patient Readmissions
DebMed GMS Leads the Change in Patient Safety and the Reduction of Hospital Readmissions
By DebMed(R)
CHARLOTTE, N.C., Oct. 24, 2012 — /PRNewswire/ — DebMed®, creator of DebMed® GMS™ (Group Monitoring System), the world’s first evidence-based group monitoring system to electronically monitor, track and report compliance rates in real-time based on the World Health Organization’s (WHO) “Five Moments for Hand Hygiene,” is providing assurance through technology for the Hospital Readmissions Reduction Program.
Under the Affordable Care Act, the Hospital Readmissions Reduction Program, effective October 1, 2012, reduces reimbursements to hospitals with excess readmissions. Hospitals that perform worse than average, with patients returning to the hospital within 30 days of discharge, will face up to a 1 percent penalty, which would average $125,000 per facility this coming year, according to government estimates. The penalties increase over time up to 3 percent in 2015. Under the program, the measures that are related to the reimbursements focus on heart attacks, heart failure, pneumonia, surgical care, patients’ perception of care and healthcare-associated infections (HAIs).
“With legislation threatening hospital reimbursements as a result of patient readmissions, it is imperative that patient quality and safety are top of mind,” said Paul Alper, Vice President of Strategy and Business Development, DebMed. “DebMed is helping hospitals lead the change to improved care through electronic hand hygiene monitoring with the DebMed GMS that provides actionable, real-time data to help increase hand hygiene compliance and thereby reduce preventable infections.”
The DebMed GMS electronically tracks and reports healthcare workers’ hand hygiene behavior, helping to increase hand hygiene compliance and thereby reduce healthcare-associated infections to improve patient safety and minimizing the impact of the new readmissions penalties. A study conducted at Duke University Medical Center and published in Infection Control and Hospital Epidemiology showed that minimal improvements in compliance lead to substantial savings, concluding that a 1 percent increase in hand hygiene compliance would result in annual savings of $39,650 for a 200-bed hospital.
HAIs account for nearly 2 million infections, 99,000 deaths and up to an estimated $45 billion in costs annually in the U.S alone. Proper hand hygiene is the number one way to prevent HAIs, yet the typical rate of hand hygiene compliance is estimated to be only 40-50 percent.
Nearly one-fifth of Medicare beneficiaries – roughly 2 million beneficiaries per year – discharged from a hospital return within 30 days, according to the Medicare Payment Advisory commission (MedPAC). Identifying and reducing avoidable readmissions will improve patient safety, enhance quality of care and lower healthcare spending.
Sumber: heraldonline.com
Menkes Resmikan RSUD Kota Pontianak
PONTIANAK, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/10/2012). Rumah sakit akan beroperasi tanpa kelas.
Rumah sakit tanpa kelas akan memberikan pelayanan yang sama kepada semua pasien. Pasien akan dilayani berdasarkan penyakit yang diderita.
Pada 2012 ini, rumah sakit baru akan memberikan pelayanan untuk rawat jalan. Pada 1 Januari 2013 mendatang, pelayanan rawat inap akan mulai diberikan untuk pasien melahirkan. Lalu, pada 1 April 2013, rumah sakit baru akan beroperasi penuh.
Sumber: kompas.com




















