JATIMTIMES – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) turut direalisasikan untuk layanan prioritas kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan. Sementara itu, di tahun 2024, rumah sakit milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang tersebut, saat ini sedang membangun fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan layanan prioritas KJSU.
“Dari DBHCHT itukan sektor kesehatan juga dapat beberapa persen yang dibagi untuk Dinkes (Dinas Kesehatan Kabupaten Malang), RSUD Kanjuruhan, dan RSUD Lawang. Sedangkan saat ini fokusnya kepada layanan (KJSU),” ungkap Direktur Utama RSUD Kanjuruhan dr Bobby Prabowo kepada JatimTIMES, saat ditemui di sela agenda peninjauan progres pembangunan layanan prioritas KJSU pada Senin (19/8/2024).
Bobby menyebut, pengoptimalan program kerja layanan prioritas KJSU tersebut telah mulai dikembangkan secara bertahap sejak 2022 hingga saat ini, di 2024. “Dalam pembagiannya, untuk tahun 2022 itu kami fokuskan persiapan untuk jantung. Kemudian pada 2023 itu mempersiapkan mulai dari kanker, strok, uronefrologi. Sedangkan di 2024 itu untuk keempatnya. Jadi di dalam rencana kita ini ada step by step-nya,” ujar Booby.
Pada step pertama, dijabarkan Bobby, perbaikan layanan dimulai dari mempermudah akses bagi masyarakat atau calon pasien untuk berobat ke RSUD Kanjuruhan. Salah satunya dengan cara masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Upaya tersebut berdampak signifikan dengan meningkatnya jumlah pasien yang berobat ke RSUD Kanjuruhan. Sehingga dilakukan perbaikan step selanjutnya. Yakni di antaranya adalah memberikan pelayanan pendaftaran berobat secara online.
Tidak berhenti di situ, perbaikan pelayanan juga dilakukan pada bidang apoteker bagi pasien yang menebus obat. Di mana, beragam kemudahan pendaftaran yang telah dilakukan RSUD Kanjuruhan turut berdampak pada antrean panjang pada saat pengambilan obat.
“RSUD Kanjuruhan kemudian memberikan fasilitas pengiriman obat secara gratis, akhirnya permasalahan itu turun (teratasi),” imbuhnya.
Permasalahan kembali muncul. Beragam kemudahan layanan fasilitas kesehatan tersebut juga berdampak pada Bed Occupancy Rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur (TT) rumah sakit. “BOR-nya tambah naik, awalnya saat kami mengurus itu (layanan prioritas KJSU) BOR-nya 38 persen. Sekarang, di tahun 2023 sudah bisa sampai 70-an persen,” ujar Bobby.
Seiring berjalannya waktu, BOR RSUD Kanjuruhan terus meningkat. Bahkan pada layanan kelas tertentu bisa mencapai antara 80-90 persen. “Inikan tidak sehat, kalau di rumah sakit itu yang paling sehat adalah sekitaran 65-70 persen, karena antara beban kerja dengan load pasien (imbang, red),” imbuhnya.
Guna mengantisipasi BOR yang terus meningkat, RSUD Kanjuruhan di tahun 2024 akhirnya menambah jumlah TT bagi pasien. “Kami punya proyek strategis di 2024 dengan DBHCHT, yakni menambah lantai (ruang) Gajahmada jadi lantai tiga dan empat. Penambahannya itu nanti adalah 14 (TT) di lantai tiga, 14 di lantai empat,” beber Bobby.
Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, dijelaskan Bobby, pembangunan tambahan di Ruang Gajahmada RSUD Kanjuruhan tersebut bukan berarti jumlah orang yang sakit meningkat. Sebaliknya, permasalahan yang ada termasuk ketersediaan BOR tersebut dampak dari adanya perbaikan pada semua layanan di RSUD Kanjuruhan.
“Sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Sebenarnya bukan masyarakat tambah banyak yang sakit, enggak. Tapi, kepercayaan masyarakat semakin tinggi,” imbuhnya.
Disebut, anggaran untuk membangun penambahan di Ruang Gajahmada RSUD Kanjuruhan di tahun 2024 tersebut mencapai kisaran Rp 11,5 miliar. Namun, setelah melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) anggarannya disebut mencapai lebih dari Rp 10 miliar.
Sementara itu, total DBHCHT lainnya juga digunakan untuk menunjang beragam fasilitas kesehatan. Di antaranya, alat-alat kesehatan di RSUD Kanjuruhan.
“Kalau total (dari DBHCHT) itu sekitar Rp 17 M (miliar), yang sekitar Rp 11,5 M itu untuk pembangunan pengembangan TT di Gajahmada pada lantai tiga dan lantai empat,” ujar Bobby.
Perlu diketahui, RSUD Kanjuruhan bukan kali pertama menerima DBHCHT. Sebelumnya di tahun 2023, RSUD Kanjuruhan juga mendapatkan DBHCHT sebesar kisaran Rp 37 miliar.
Alokasi dari DBHCHT tersebut kemudian direalisasikan untuk layanan prioritas KJSU. Di tahun 2023 lebih dialokasikan untuk penyediaan alat kesehatan yang memang membutuhkan anggaran banyak.
“(DBHCHT di 2023) sekitar Rp 37 M, tapi itu dipecah (dibagi) menjadi alat-alat kesehatan strategis,” pungkas Bobby.
Sumber: jatimtimes.com
