TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Beberapa fraksi di DPRD Kota Tasikmalaya mengakui bahwa RSUD dr Soekardjo memang perlu evaluasi secara komprehensif. Bahkan perlu audit agar bisa diketahui secara pasti sumber-sumber permasalahan.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Tasikmalaya H Ajat Sudrajat mengatakan bahwa persoalan RSUD seolah menjadi langganan. Dari mulai keuangan, utang piutang yang berimbas pada pelayanan. “Memang ini perlu audit,” ucapnya kepada Radartasik.id, Senin (27/11/2023).
Audit untuk RSUD ini maksudnya dengan menguatkan peran dari Dewan Pengawas dan juga Inspektorat. Bukan dengan membentuk tim lagi yang tentunya memerlukan anggaran tambahan. “Inspektorat dan Dewas harus berani, kalau ditemukan masalah jangan ditutupi,” terangnya.
Selain masalah utang piutang, dia pun melihat pegawai di RSUD kurang efisien. Sehingga menjadi beban keuangan tersendiri bagi RSUD yang akhirnya berimbas ke urusan lainnya. “Kan pegawai harus digaji, apa tidak bisa dikurangi seefisien mungkin,” tuturnya.
Ketua Fraksi Golkar Isep Rislia mengatakan pengawasan RSUD harus diperketat. Baik itu dari internal RSUD di tambah dengan peran dari inspektorat Pemkot Tasikmalaya. “Karena pemerintah harus ikut berperan juga,” ungkapnya.
Evaluasinya pun harus dilakukan secara intensif dan cermat. Supaya RSUD tetap beroperasi secara on the track dalam memberikan pelayanan kesehatan. “Misal 3 bulan sekali evaluasi, harus berkala,” terangnya.
Pembenahan di RSUD menurutnya memang perlu dilakukan dengan segera. Karena ketika terjadi kendala, tentunya berdampak pada pelayanan untuk pasien. “”Kan kasihan kalau sampai korbannya masyarakat,” ucapnya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan H Dodo Rosada yang mengatakan bahwa RSUD harus dievaluasi secara menyeluruh. Baik oleh internal rurmah sakit maupun inspaktorat. “Supaya masalah-masalahnya bisa ditemukan dan diatasi,” katanya.
Disinggung audit eksternal independen, H Dodo menilai hal itu belum perlu. Hanya saja, pengawasan yang harus lebih ditingkatkan agar manajemennya berjalan baik dan keuangannya sehat. “Kalau audit independen otomatis harus nambah anggran lagi, cukup evaluasi saja dulu dan selesaikan permasalahannya,” katanya.
Menurutnya persoalan di RSUD terbilang kompleks sehingga butuh keseriusan dari Pemkot untuk mengevaluasi. Karena dia melihat banyak faktor yang melatarbelakangi persoalan di faskes itu. “Bisa dari manajemennya, termasuk pasien Jamkesda yang belum dibayar pemerintah,” tuturnya.(*)
Sumber: radartasik.id
