Tasikmalaya – Sejumlah pasien rawat jalan di poliklinik RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya mengeluhkan buruknya fasilitas pelayanan. Mereka ‘terpaksa’ dilayani di ruangan pelayanan darurat yang sebelumnya digunakan sebagai tempat rawat inap.
Tak heran jika selasar ruangan dipenuhi oleh pasien yang antre. Antrean pasien poliklinik bahkan meluber hingga ke luar, sebagian tampak menanti di sekitar taman.
“Mau berobat ke poli mata, lumayan sudah lama antre,” kata Otih (60) salah seorang pasien poliklinik, Senin (26/6/2023). Dia terpaksa duduk lesehan di lantai selasar karena tak ada tempat duduk.
“Tadi duduk di taman, tapi karena nomor antrean sudah dekat, pindah ke sini, takut terlewat,” kata warga Kecamatan Kawalu Kota Tasik itu.
Otih menyesalkan fasilitas poliklinik RSUD sangat terbatas, meski demikian dia mengaku tak punya pilihan lain. “Ya namanya BPJS sabar saja, kan katanya polikliniknya sedang dibangun, tapi nggak beres-beres ya. Tahun lalu antar anak ke sini masih rangkai (rangka bangunan), sekarang ke sini masih nggak berubah,” kata Otih.
Dihubungi terpisah pihak RSUD dr Soekardjo sendiri mengaku kebingungan untuk menyelesaikan pembangunan gedung poliklinik yang mangkrak bertahun-tahun. Bahkan saat ini pihak RSUD mendapat kabar, Pemprov Jawa Barat tidak memberi anggaran untuk APBD 2024 mendatang.
“Bingung, pihak Pemprov Jawa Barat mengatakan untuk APBD 2024 tidak ada menu (jatah anggaran) untuk menyelesaikan pembangunan poliklinik. Padahal kita semua tahu ini adalah pelayanan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Dewan Pengawas RSUD dr Soekadjo, Undang Sudrajat.
Undang mengatakan pembangunan poliklinik RSUD dr Soekadjo itu dimulai pada tahun 2021 silam. Semula dianggarkan sebesar Rp 30 miliar oleh Pemprov Jawa Barat. Namun saat itu ada kebijakan refocusing anggaran sehingga anggaran yang dikucurkan Pemprov tinggal Rp 13 miliar.
“Karena refocusing, anggaran Rp 13 miliar itu akhirnya hanya cukup untuk membangun rangka gedung,” kata Undang.
Sejak tahun 2022 hingga 2023, praktis pembangunan poliklinik terhenti. Selama itu pula pelayanan poliklinik dilaksanakan di tempat darurat.
“Kalau pelayanan darurat poliklinik terhitung sejak 2021 pas mulai pembangunan, lalu 2022 sampai 2023. Nah kalau sekarang tidak masuk lagi di penganggaran APBD 2024, berarti 4 tahun,” kata Undang.
Undang mengaku heran dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat, menurutnya fasilitas poliklinik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang idealnya menjadi prioritas. Terlebih menurut dia selama ini sudah ada pejabat provinsi Jabar yang sudah menjanjikan akan melanjutkan pembangunan.
“Pak Wagub Uu Ruzhanul Ulum sudah meninjau dua kali dan berjanji. Sejumlah anggota DPRD juga ada yang datang meninjau. Giliran sekarang mau penganggaran untuk 2024, mereka bilang tidak ada menu anggarannya, kan aneh,” kata Undang.
Dia berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperhatikan kebutuhan fasilitas layanan kesehatan ini. “Urgensinya kan jelas, layak kalau jadi prioritas. Jangan sampai di akhir masa jabatan, Gubernur meninggalkan pembangunan penting yang mangkrak,” kata Undang.
Respons PJ Walkot Tasikmalaya
Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah mengaku akan segera menyurati Pemprov Jawa Barat terkait mangkraknya pembangunan gedung poliklinik RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Pembangunan poliklinik yang dimulai sejak 2021 itu hingga kini belum selesai. Keresahan pihak RSUD semakin menjadi-jadi karena saat ini diperoleh kabar, Pemprov Jawa Barat ogah memberi anggaran di APBD 2024.
“Kita akan menyurati Pemprov Jawa Barat untuk meminta supporting anggarannya,” kata Cheka, Senin (26/6/2023).
Cheka mengatakan pembangunan poliklinik merupakan sektor pembangunan yang dianggap penting karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat akan pelayanan kesehatan. “Itu memang butuh, perlu dan penting. Dan itu sudah kami usulkan. Nanti kita cek lagi ya,” kata Cheka.
Dia mengaku akan segera memanggil Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, untuk mengkonfirmasi kebenaran tidak diakomodasinya usulan pembangunan poliklinik oleh Pemprov Jawa Barat. “Nanti saya tanya lagi ke Dinkes. Seharusnya dapat (anggaran), karena itu kan sebenarnya sudah dianggarkan tapi kena refocusing,” kata Cheka.
Sementara itu terkait opsi penyelesaian pembangunan poliklinik dibiayai oleh APBD Kota Tasikmalaya, Cheka mengatakan dana yang dibutuhkan cukup besar, sehingga bisa memberatkan kondisi keuangan Pemkot Tasikmalaya. “Angkanya besar ya,” kata Cheka.
(iqk/iqk)
Sumber: detik.com
