manajemenrumahsakit.net :: Bandarlampung – Ratusan rumah sakit swasta di Indonesia belum ikut terlibat dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
Karenanya, Presiden, DPR dan MPR ikut mendesak agar BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan mengajak rumah sakit swasta untuk ikut mendukung program JKN tersebut.
Kepala Divisi Regional 13 BPJS Kesehatan yang mencakup Lampung, Banten dan Kalimantan, Mira Anggraeni, juga menyebutkan sebagian besar rumah sakit di wilayahnya sudah ikut program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.
“Kita sangat butuh dukungan rumah sakit swasta,” katanya kepada ANTARA Lampung.
Ia menyebutkan tidak ada hambatan proses RS swasta dilibatkan dalam mendukung faskes BPJS Kesehatan.
“Selain jumlah rumah sakit yang masih kurang, peserta JKN yang nantinya mencakup seluruh penduduk merupakan pasar yang baik bagi rumah sakit,” katanya.
Di Jakarta, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI Irgan Chairul Mahfiz justru mendesak Pemerintah mengikutsertakan seluruh rumah sakit swasta menjadi mitra Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Masih ada sekitar 700 rumah sakit yang belum menjadi mitra BPJS. Sedangkan, rasio masyarakat anggota BPJS dan ketersediaan rumah sakit yang menjalankan program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih belum seimbang,” katanya.
Menurut Irgan, pemerintah perlu menghitung ulang