Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Pada akhir sesi hari ini diakhiri dengan diskusi keberlangsungan program SH dan PML se Provinsi NTT sebagai exit strategi dari sisi pendanaan program dan pengembangan SDM dipaparkan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dan dr. Stefanus Bria Seran, MPH. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD lebih banyak membahas mengenai identifikasi pendanaan setelah berakhirnya program SH PML. Potensi pendanaan yang dapat diambil adalah dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, BPJS, maupun donor / proyek lain dari DFAT, namun proporsi terbesar adalah pendanaan dari APBD kabupaten. Antusiasme RSUD yang melakukan exit strategy dengan PKMK UGM dan Dinkes Provinsi NTT bervariasi, sebagian sudah masuk di pendanaan APBD dan APBN.
Perlu dilihat pula prospek pendanaan dari Kemenkes (Pusat) dan BPJS. Prospek dana dari pemerintah pusat langsung disalurkan ke kabupaten dan diarahkan ke daerah sulit. Perlu adanya peningkatan dana untuk kesehatan dari APBN berupa dana investasi untuk faskes dan SDM. Kebijakan jangka pendek yang dapat dilakukan antara lain perlu mengaktifkan kebijakan dana kompensasi untuk daerah-daerah yang belum mempunyai sumber daya kesehatan yang cukup, menggunakan model Sister Hospital, dan pengembangan social movement. Sedangkan dana kompensasi dari BPJS sudah diatur dalam UU SJSN (2014) dimana ada pasal yang mengatur tentang kompensasi dan juga diatur lebih lanjut dengan Permenkes no 71 tahun 2013. Selain itu prospek pendanaan dari “dana sisa” PBI yang tidak terserap di NTT. Namun jangan sampai dana sisa PBI lari ke Pulau Jawa dan Bali yang mempunyai jumlah fasilitas kesehatan yang lebih banyak dan akses yang lebih mudah sehingga dana sisa PBI lebih banyak terserap ke Pulau Jawa dan Bali, bahkan NTT tidak dapat menyerap banyak dana tersebut.
Dari sisi pengembangan SDM yang dipaparkan oleh dr. Stefanus Bria Seran, MPH menyatakan bahwa program SH PML perlu dilanjutkan karena pencapaiannya berhasil dan baik. Program ini dilanjutkan sampai Provinsi NTT dapat mandiri baik dalam pemenuhan SDM, pembiayaan, dan budaya kerja sesuai dengan SOP dan tuntutan masyarakat. Namun hal ini terkendala biaya sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan pihak eksternal, selain itu dari sisi SDM harus meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan.
