Desentralisasi kesehatan adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang melingkupi pembangunan kesehatan. Suatu fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan penduduk, yang berkaitan dengan kepercayaan penduduk terhadap aktifitas pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. Ada tiga perihal yang menjadi komponen dalam desentralisasi kesehatan yaitu formulasi kebijakan kesehatan antara lain visi dan arah sistem kesehatan daerah, regulasi menetapkan aturan di bidang kesehatan, dan kemampuan atau keterampilan dalam menilai kinerja dan membagi informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi salah satu peran pokok pengarah adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan arah pembangunan kesehatan contohnya RSUD Kota Depok.

Rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemkot Surabaya tiba-tiba naik kelas. RSUD dr M. Soewandhie naik menjadi kelas A, sedangkan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) menjadi kelas B. Banyak warga yang khawatir hal itu memengaruhi rujukan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita menyatakan bahwa kenaikan itu bukan karena pemkot mengajukan kenaikan kelas.

’’Perubahan terjadi karena munculnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit yang ditetapkan 14 Januari lalu. Otomatis langsung naik,’’ kata Feny, sapaan akrabnya.

PENAJAM – Warga Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ), Kalimantan Timur meminta agar Rumah Sakit Umum Pratama di Sepaku segera dibuka dan dioperasikan agar dapat melayani masyarakat di daerah Sepaku, Penajam Paser Utara.

Pasalnya, Rumah Sakit Pratama merupakan rumah sakit tipe D yang dibangun pada tahun 2017 dengan menelan anggaran pusat kurang lebih Rp 8 miliar.

Saat di konfirmasi, Wakil Bupati PPU, Hamdam mengungkapkan, dirinya saat ini belum mendapat laporan terbaru terkait apa saja kendala di rumah sakit pratama tersebut.

TANJUNG-Formasi dokter spesialis dalam seleksi CPNS Lombok Utara kurang peminat. Dari lima formasi yang ditawarkan, hanya ada tiga orang pelamar saja.

Kepala BKDPSDM Lombok Utara HM Najib menilai kurangnya pendaftar formasi ini dipengaruhi oleh asumsi bahwa menjadi dokter swasta lebih menguntungkan. Sebagai dokter swasta, mereka bisa bebas membuka dan menentukan waktu praktek. Sementara jika menjadi ASN, jam kerja mereka akan lebih mengikat.

“Gaji menjadi ASN biasanya juga tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan jika membuka praktek sendiri,” ujar Najib.

Editor: Lilik Haryanto ([email protected])

–

Contact Person:

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.

Email : [email protected]

Phone : +62 812 276 433 2

Indonesia memulai mengimplementasikan kebijakan desentralisasi antar sektor pada 2001. Dengan negara terbesar di Asia Tenggara, komposisi geografis, adat dan etnis yang beragam, desentralisasi dapat memudahkan pemerintah pusat dalam mengatur negara secara keseluruhan, dan membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan spesifik untuk setiap daerah. Desentralisasi telah memberikan perbaikan pada segi ekonomi, kemiskinan, dan edukasi, tetapi permasalahan masih ditemukan pada segi sistem kesehatan di Indonesia (Flynn 2014). 

Rakmati et al (2019) melakukan systematic review  mengenai dampak desentralisasi pada sistem kesehatan di Indonesia dilihat dari tingkat kabupaten.  Jurnal tersebut mengumpulkan 29 artikel yang berkaitan, dan menelusuri permasalahan menggunakan komponen sistem kesehatan yang dibentuk oleh WHO sebagai 6 blok bangunan sistem kesehatan (6 building blocks of health system). Enam blok bangunan sistem kesehatan menyangkut hal berikut pelayanan kesehatan (service delivery); tenaga kesehatan (health workforce); sistem informasi (health information system); aksesibilitas obat esensial (access to essential medicines); pembiayaan kesehatan (financing); dan tata kelola pemerintahan (leadership/governance). Jurnal tersebut menjelajah permasalahan di setiap blok tersebut, dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya.  Artikel kali ini akan membahas permasalahan dan solusi yang diusulkan oleh jurnal tersebut. 

Reportase Webinar

Sistem Rujukan Pasca Terbitnya PMK Nomor 3 Tahun 2020 :

Bagaimana Sistem Rujukan Pasien BPJS Dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi?

Melanjutkan webinar diskusi PMK Nomor 3 Tahun 2020 dari perspektif pengelola rumah sakit pada 6 Februari lalu, Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK bekerja sama dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dan MMR FK – KMK UGM menyelenggarakan Seminar Outlook Arah Kebijakan Sistem Rujukan di Indonesia terkait dengan pasca terbitnya PMK Nomor 3 Tahun 2020 pada 13 Februari 2020.  Seminar outlook ini melibatkan narasumber Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., Ph. D dan dr. Sudi Indrajaya (PKMK UGM), serta pembahas Dr. dr. Yout Savithri, MARS (Kementerian Kesehatan RI), drg. Yuli Kusumastuti, M. Kes (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY), dr. Kuntjoro Adi Purwanto M. Kes (Ketua Umum PERSI), dan dr. Medianti Ellya Permatasari (Asisten Deputi Bidang Pembiyaan Manfaat Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan).

Pasuruan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan angkat bicara terkait dugaan jual beli limbah medis oleh sejumlah rumah sakit di wilayahnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dan Non B3, Suprapto DLH mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap rumah sakit dimaksud.

REDELONG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Munyang Kute, Kabupaten Bener Meriah kini telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

TPS tersebut baru selesai dibangun pada 31 Desember 2019 lalu. 

“RSUD Munyang Kute sudah memiliki TPS limbah B3 dan sudah kita fungsikan,” ujar Direktur RSUD Munyang Kute, dr Sri Tabahhati

Lanjut dr Sri Tabahhati, TPS Limbah B3 ini bukan seperti gudang sampah biasa, di dalamnya suhu harus nol derajat celsius supaya semakin dingin suhu di dalam TPS itu maka umur limbah yang disimpan semakin lama, makanya kemarin itu belum kita fungsikan karena masih tahap uji coba.