Gizi merupakan aspekyang penting untuk diperhatikan. Kurang baiknya  gizi yang didapatkan oleh tiap orang akan berpengaruh terhadap perkembangan tubuhnya. Asupan gizi yang kurang baik tidak hanya berpengaruh terhadap bentuk fisik seseorang namun juga pada rendahnya tingkat kecerdasan otak yang tentunya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, salah satunya stunting. Stunting menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini adalah kementerian kesehatan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (depkes.go.id). Gizi merupakan pondasi yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam bebagai aspek yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu bangsa, diantaranya:

PANGKAL PINANG – Pengembangan potensi pariwisata di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, bakal sejalan dengan program layanan rumah sakit.

Direktur Utama RSUD Ir Soekarno, Armayani Rusli, mengatakan, pihaknya akan menggagas kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam penelitian bayi tabung (In Vitro Fertilization).

“Dalam konsep medical tourism Bali sudah punya fertilisasi buatan ini. Nanti kami harapkan RS Ir Soekarno Bangka juga ada. Sama-sama daerah pengembangan pariwisata,” kata Armayani, Kamis (10/1/2019). Dia menuturkan, program bayi tabung tidak hanya ditujukan bagi masyarakat setempat, tapi juga turis yang datang berkunjung sembari berwisata.

Program bayi tabung pun didukung dengan gedung labor dan ruang perawatan yang sudah ada.

Program bayi tabung diharapkan semakin mempermudah pasangan untuk mendapatkan keturunan.

“Tentunya rencana ini butuh waktu. Tapi prosesnya kami mulai dulu dengan FKUI,” ujarnya.

Dibangun sejak 2009, RSUD Ir Soekarno menjadi rumah sakit milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di lintas timur pantai Bangka.

“Kalau untuk laser wajah dan kecantikan kami sudah punya. Biaya Rp 1 juta sampai Rp 2 juta yang lebih murah daripada harus ke Jakarta,” ucapnya.

Sumber: kompas.com

Hasil evaluasi yang dilakukan Surveior Verifikasi Akreditasi KARS Kementerian Kesehatan (Kemenkes) drg. Naydial Roesdal, M.Sc.P.H.,F.I.C.D. bisa diketahui sekitar dua pekan. Akreditasi paripurna bintang lima Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (RSUD DSR) Lampung Tengah bisa saja turun jika tak memenuhi standar pelayanan.

Naydial menyatakan, hasil evaluasi dilakukan setiap tahun hingga tiga kali. “Setiap tahun dievaluasi hingga tiga kali. Bisa saja hasil akreditasinya turun. Misalnya, izin praktik dokter nggak ada. Itu bahaya karena tidak sesuai standar pelayanan,” katanya kepada awak media.

Hasil evaluasi, kata Naydial, bisa diketahui sekitar dua pekan. “Saya hanya memverifikasi. Hasilnya nanti saya serahkan ke KARS. Nanti ada tim menilai dan mengeksekusi. Biasnya dua mingguan bisa diketahui hasilnya,” ujarnya.

Naydial menyatakan verifikasi atau evaluasi ini untuk melihat kesesuaian standar pelayanan di RSUD DSR. “Kita lihat kesesuaian standar pelayanan. Termasuk menilai lagi 15 elemen standar pelayanan. Apalagi sudah terakreditasi paripurna bintang lima,” ucapnya.

Dalam penilaiannya, Naydial melihat pelayanan RSUD DSR sangat siap. “Saya lihat pelayannya sangat siap. Apalagi Bapak Bupati-nya proaktif ikut mengawasi pelayanan di RSUD DSR. Pemerintah daerahnya mendukung seperti larangan merokok bagi masyarakat di lingkungan RSUD DSR,” ungkapnya.

Sedangkan Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengucapkan terima kasih atas kunjungan KARS. “Kunjungan KARS ini diperlukan untuk memberikan semangat kepada seluruh petugas di RSUD DSR. Terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keserasian alam. Mudah-mudahan upaya kita meningkatkan kenyamanan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat terwujud. Terima kasih atas kunjungannya,” katanya.

Sebagai kepala daerah, Loekman menyatakan dirinya berkomitmen memberikan semangat kepada petugas kesehatan. “Saya komitmen kunjungan rutin di RSUD DSR. Memberikan semangat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kalau kepala daerah yang datang kan ada gregetnya petugas kesehatan. Saya ingatkan terus tingkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemampuannya,” ungkapnya. (sya/sur)

Sumber: radarlampung.co.id

MARABAHAN – Pemkab Batola secara bertahap akan merelokasi RSUD Abdul Aziz tipe C Marabahan ke kawasan Kecamatan Cerbon. Saat ini keadaaan rumah sakit setempat kurang layak dari segi bangunan dan lingkungan.

“Lokasi RSUD Abdul Aziz dari sisi lingkungan sangat berdekatan dengan rumah penduduk sehingga dikuatirkan menjadi salah satu sumber penularan penyakit. Kan rumah sakit itu tempat orang sedang berobat,” kata Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. dr.H.Fathurrahman,M.Sc,Sp.PD, Selasa (8/1/18).

Menurut Fathur, saat ini RSUD Abdul Aziz Marabahan berada di atas areal lahan dua hektare dan mau mengembangkan rumah sakit terkendala luas lahan. Sesuai kesepakatan Pemkab dan DPRD Batola, maka RSUD RSUD Abdul Aziz Marabahan perlu segera direlokasi.

“Saat ini lahan untuk lokasi RSUD Abdul Aziz Marabahan yang baru seluas 10 hektare sudah siap,” katanya.

Dijelaskannya, saat nantinya RSUD Abdul Aziz Marabahan itu menempati gedung baru, maka akan dilakukan akreditasi ulang karena beda lahan dan beda bangunan. Dengan dipindah ke kawasan Cerbon, maka keberadaan RSUD RSUD Abdul Aziz akan membuka dan menata kota.

“Bukan kita ingin menjauhi masyarakat, tapi dengan RSUD Abdul Aziz maka akan membuka kota,” katanya.
Saat ini, sambung Fathur, RSUD Abdul Aziz di lokasi awal sangat sulit membangun gedung baru, membuka poli jantung, kulit kelamin. Saat ini, Pemkab Batola sudah mentok untuk membangun poli karena tidak ada lahan lagi.

“Satu-satunya cara mengembangkan rumah sakit itu yaa pindah lokasi,” katanya.

Ditambahkannya, di rencana strategis (renstra) Kabupaten Batola, relokasi RSUD Abdul Aziz itu dimulai pada 2019 ini. Namun pemkab setempat saat ini sedang membangun akses jalan ke lokasi rumah sakit yang baru tersebut.

“Ngga mungkin kita membangun RSUD Abdul Aziz yang baru, namun akses jalan tidak ada,” katanya.

Menurutnya, dari DED biaya pembangunan RSUD Abdul Aziz yang baru sebesar Rp364miliar dan proyek pembangunan rumah sakit itu dilakukan dalam tahun anggaran jamak. Direncanakan, biaya pembangunan RSUD Abdul Aziz yang baru itu akan menggunakan juga dana APBN.

“Tapi untuk pancingan, Pemkab Batola memakai dana APBD kabupaten setempat dulu. Kalaiu pakai dana APBD saja, jelas tidak mampu,” katanya.

Nantinya, sambung Fathur, warga Margasari Tapin bisa berobat ke RSUD Abdul Aziz yang baru. Nah, eks RSUD Abdul Aziz nanti akan dijadikan gedung puskemas atau bisa juga diperuntukkan untuk gedung lainnya. (banjarmasinpost.co.id/ogi).

Sumber: tribunnews.com

SOE – RSUD Soe saat ini sudah teragreditasi dengan status perdana. Masa agreditasi ini akan berakhir pada Desember 2019 mendatang. Oleh sebab itu, saat ini pihak manajemen RSUD Soe sedang bersiap untuk melakukan agreditasi terbaru guna naik status, dari perdana menuju Madya atau Paripurna.

Sebagai tahap awal persiapan, pihak RSUD Soe sudah mengeluarkan jadwal pelaksanaa survei verifikasi tahap I pada 27 dan 28 Februari untuk melihat sejauh mana tindaklanjut terhadap hasil rekomendasi agreditasi tahun 2017 lalu.

Setalah dilakukan survei tahap tahap I, akan ditindaklanjuri dengan survei verifikasi tahap II pada 25 dan 26 April untuk melihat sejauh mana tindaklanjut terhadap pelaksanaan agreditasi tahun 2018.

” Untuk jadwal pelaksanaan tahap agreditasi sudah ada. Saat ini kita sedang mempersiapkan segala kebutuhan guna menghadapi agreditasi. Kita berharap, tahun ini bisa naik status dari perdana ke Madya atau kalau bisa ke Paripurna, ” ungkap Direktur RSUD Soe, dr. Ria Tahun kepada pos kupang, Rabu ( 9/1/2019) di ruang kerjanya.

Ketika disinggung terkait dampak agreditasi sendiri terhadap pelayanan di RSUD Soe, Ria mengaku, Agreditasi memiliki dampak yang sangat besar dalam pelayanan di RSUD Soe.

Status agreditasi akan meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Ada standar operasional pelayanan yang akan dipenuhi guna memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam ketika mendapatkan pelayanan di RSUD Soe.

” Agreditasi ini akan berdampak pada pelayanan rumah sakit. Kalau status agreditasinya bagus, tentu akan diikuti dengan peningkatan pelayanan. Karena dalam melakukan agreditasi, tim akan melihat secara utuh, mulai dari fasilitas, sumberdaya manusia, obat-obatan, hingga pelayanan terhadap hak pasien dan keluarga,” terangnya.

Ketika ditanyakan apakah hingga saat ini masih melakukan kerjasama dengan BPJS, Ria mengatakan, kerjasama dengan BPJS masih terjalin. Dirinya bahkan membantu BPJS dengan menghimbau kepada masyarakat untuk rutin membayarkan iuran BPJS.

Pasalnya, beberapa kasus yang ditemui di RSUD Soe, beberapa pasien yang dirawat diketahui telah menunggak membayar iuran BPJS selama beberapa bulan.

” Kerjasama dengan BPJS masih terjalin. Ada beberapa pasien kita yang diketahui menunggak membayar iuran BPJS, sehingga kita himbau untuk tertib membayar iuran BPJS,” imbaunya.

Ketika ditanyakan terkait besaran dana untuk melakukan agreditasi, Ria mengaku, belajar dari agreditas tahun sebelumnya, total anggaran untuk proses agreditasi hampir mencapai 2 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi tim survai, pelatihan terhadap pegawai dan dokter di RSUD dan beberapa item kegiatan lainnya.

” Lumayan besar anggaran untuk proses agreditasi ini karena hampir mencapai 2 MIliar,” sebutnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

Sistem Rujukan Terintergrasi (SISRUTE) – Pak Khalid

Paparan SISRUTE

Integrasi SISRUTE-SIMRS-SIMPUS

Manual SISRUTE Baru

Permohonan Penggunaan SISRUTE Des 2018

KOTABUMI — Ratusan pegawai, perawat, bidan, dan tenaga honor maupun TKS Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara kembali melakukan aksi damai unjuk rasa ke DPRD daerah setempat, Kamis (3/1/2019) pukul 10.00.

Mereka melakukan aksi damai kembali lantaran tidak ada keseriusan atau tangapan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada dari pihak pemerintah daerah  tersebut.

Menurut Tabrani perwakilan aksi kepada Lampost.co mengatakan, pihaknya kembali melakukan aksi damai ke DPRD selaku wakil rakyat untuk dapat menyelesaikan persolaan yang dialami oleh ratusan pegawai, perawat, bidan dan honorer serta TKS Rumah Sakit Umum Kotabumi.

“Kami melakukan aksi kembali karena tidak ada tangapan dari pihak pemerintah daerah pasca  kami melakukan aksi damai ke-pemda pada tanggal 20 Desember 2028 lalu,” uiarnya.

Dia juga mengatakan pada saat kami melakukan aksi damai ke Pemda, pihak pemerintah daerah yang diterima sejumlah pejabat berjanji akan menyelesaikan atau memediasi dengan pihak menajemen dan Direktur Rumah Sakit.

“Pada waktu itu pihak pemerintah daerah berjanji akan secepatnya akan menyelesaikan, namun hingga saat ini tidak kujung ada penyelesaian,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Atriyadi, perwakilan aksi lainya mengatakan aksi untuk kedua kalinya karena persoalan yang ada di rumah sakit umum Ryacudu Kotabumi tidak kunjung ada  penyelesaian dan terjadi arogan Plt Dr. Syah Indra Direktur  Rumah Sakit Umum Ryacudu yang telah memberhentikan 17 jabatan kepala ruangan (non job) tertangal 20 Desember 2018 lalu saat mereka melakukan aksi damai ke Pemda.

Selain itu, ada intimidasi akan merumahkan atau merolling kepada tenaga TKS dan Honorer serta para pegawai yang ikut aksi damai. Kemudian belum ada titik terang penyesaian masalah hak belum dibayarnya uang jasa pelayanan.

“Kami kini dizolimi kembali diintimidasi, kami minta keadilan dengan kembali mendatangi pihak DPRD selaku wakil rakyat supaya dapat menyelesaikan persoalan yang kami alami,” katanya.

Sumber: lampost.co