Edisi Minggu ke 50: Selasa 10 Desember 2019
Dampak ICD-10 dan Peraturan Sistem Pengkodean Lain Terhadap Produktivitas Pekerja Medis: Sebuah Observasi Terhadap Situasi Pelayanan Kesehatan di Amerika Industri pelayanan kesehatan diatur oleh banyak peraturan, dengan alasan yang baik, karena jutaan jiwa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di seluruh pelosok negeri. Namun, mungkinkah industri medis dapat terlalu banyak diatur? Bagaimana dengan meningkatnya tekanan peraturan baru, proses baru, dan peraturan yang semakin ketat berdampak pada jutaan profesional kesehatan yang membentuk tenaga medis? Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit KPBU dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”) dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Permen PPN 4/2015”). Penyediaan infrastruktur didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur (“Penyediaan Infrastruktur”). Webinar Scaling up Health Equity and Innovative Solution for UHC in South East Asia Community of Practice for Health Equity December 12, 2019 WHO has clearly stated that universal health coverage (UHC) is not only a health-oriented goal, but also a step to tackle inequity. SDG agenda for 2030 pledging that no one will be left behind and that every human being will have the opportunity to fulfil their potential in dignity and equality. UHC is recognized as a unifying platform for making progress on SDG 3 for health and the aspiration that all people can obtain the health services without suffering financial hardship. It cover promotion, prevention, treatment, rehabilitation and palliative care. In fact, there are contrast findings in the field, where some studies in many countries have shown that the increasing of access and coverage to health care after the introduction of UHC has shown a disparity of health facility access in different socioeconomic group. |
|||
Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
|
Analisa SWOT Dalam Pengembangan Rencana Strategis RS |
|
Ketidaksetaraan Tenaga Kesehatan untuk Pencegahan Penyakit di Cina |
Archive for 2019
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit
KPBU dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”) dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Permen PPN 4/2015”). Penyediaan infrastruktur didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur (“Penyediaan Infrastruktur”). Salah satu jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres 38/2015 dan Permen PPN 4/2015 adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018, lebih dijelaskan lagi pada Pasal 3, yaitu infrastruktur kesehatan yang dapat dikerjasamakan dalam skema KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan meliputi:
Kini Cek Ketersediaan Kamar dan Prakter Dokter RSUD Kota Tangerang Bisa via Ponsel
Terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang menghadirkan aplikasi RSUDKITA untuk setiap pasiennya. Aplikasi berbasis Android yang dibuat untuk memudahkan masyarakat, baik kemudahan mendaftar atau sekadar mengetahui informasi RSUD Kota Tangerang.
Dirut RSUD Kota Tangerang, dr. Henny Herlina, menuturkan, ada enam fitur yang dapat dinikmati para pengguna aplikasi RSUDKITA. Mulai dari sistem informasi dan waktu tunggu, sistem informasi jadwal dan profil dokter, sistem informasi ketersediaan kamar, saran dan kritik, fitur fasilitas kita serta nilai kita.
Sah! Gedung Lama RSUD Hadji Boejasin Bakal Jadi Rumah Sakit Baru di Tanahlaut
PELAIHARI – Setelah sempat ditepis PJ Sekda Kabupaten Tanahlaut terkait gedung lama RSUD Hadji Boejasin di jalan Boejasin akal dijadikan rumah sakit lagi, kini Bupati Tanahlaut H membenarkan kabar akan dijadikannya bangunan lama eks RSUD Hadji Boejasin menajdi rumah sakit.
Terangnya kepad Banjarmasinpost.co.id Minggu (8/12/2019) memang gedung lama bakal dijadikan RS tipe D atau tipe C.
“Tipe D atau tipe C masih kita pertimbangkan lagi,” ujarnya.
Terang Sukamta Tanahlaut perlu rumah sakit tipe D atau tipe C. Pasalnya RSUD Hadji Boejasin bakal naik menjadi tipe B sebagai rumah sakit rujukan, maka perlu rumah sakit dengan kelas dibawahnya agar tetap mendapatkan pasien.
Siap Jadi Rumah Sakit Pendidikan Kelas B, Sanusi : Sekian Lama Tidur, RSUD Kanjuruhan Saatnya Bangkit
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen, diibaratkan orang yang sudah lama tertidur dan saatnya untuk bangun atau bangkit. Pasalnya, berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di Malang bagian selatan, terus meningkat dan membutuhkan pusat pengobatan yang representatif sekaligus modern dalam penanganannya.
Harapan itu di topang dengan berbagai hasrat pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang untuk menjadikan RSUD Kanjuruhan sebagai rujukan Jawa Timur (Jatim) lewat program rumah sakit pendidikan yang telah dicanangkan beberapa tahun lalu. Bahkan, berharap RSUD Kanjuruhan bisa go internasional dengan mimpi yang kini sudah terbangun untuk mendirikan rumah sakit pendidikan bertipe atau kelas B.
Sidak Layanan BPJS di RSUD Kota Cilegon, Jokowi Minta Perbaikan Fasilitas
CILEGON – Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon pada Jumat (6/12/2019).
Jokowi yang tiba di lobi rumah sakit sekitar pukul 09.15 WIB langsung disambut antusias pengunjung rumah sakit.
Presiden lalu langsung menuju ke ruang loket pendaftaran pasien. Dia menanyakan kepada dua pengunjung di rumah sakit tersebut mengenai penggunaan BPJS Kesehatan.
Kemudian, Jokowi melanjutkan peninjauan ke Instalasi Gawat Darurat. Di tempat itu Presiden juga berdiskusi dengan tiga orang pasien dan keluarganya.
Jokowi mengatakan, sidak ini ia lakukan untuk melihat manfaat dari program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Menkes Terawan Lihat RSUD NTB Siapkan Medical Tourism
Mataram – Selama sekitar satu jam Menteri Kesehatan Terawan Adi Putranto mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RSUD NTB) hari ini, Kamis, 5 Desember 2019.
Terawan mendatangi ruang perawatan anak untuk penanganan program Stunting dan radio terapi. Keduanya untuk menyiapkan medical tourism yang akan diluncurkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika pada 14 Desember 2019.
”Kembangkan pelayanan pengobatan ala barat atau timur,” kata Terawan.
Pro Kontra Pembangunan Taman Bunga di Luar Pekarangan, Ini Jawaban Direktur RSUD Pijay
MEUREUDU – Pembangunan taman bunga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya menuai pro kontra di kalangan warga termasuk sejumlah pejabat.
Pasalnya, taman bunga tersebut dibangun di luar pagar RSUD Pijay.
Sejumlah orang menilai bahwa, apa yang sedang dilakukan Direktur RSUD setempat sebuah keanehan dan bakal ditertawakan publik.
Karena lazimnya terlihat yang namanya taman bunga itu letaknya di dalam kompleks pekarangan.
Jumlah Pasien Banyak, Bupati Minta Layanan Cuci Darah RSUD Banjarnegara Ditingkatkan
BANJARNEGARA – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meminta RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara terus meningkatkan layanan unit cuci darah (Hemodialisa).
Ia melihat jumlah pasien cuci darah terus meningkat.
Sementara ketersediaan alat dan tenaga medis yang menanganinya masih terbatas.
Bupati menambahkan, Pemkab siap mencukupi kebutuhan alat cuci darah dan fasilitas lainnya untuk peningkatan pelayanan yang didambakan masyarakat.
Dengan begitu, penderita gangguan ginjal tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit di luar kota.
Dengan Inovasi “GETAS” RSU Haji Surabaya Sabet 2 Penghargaan Dari Gubernur Jatim
SURABAYA–Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada 47 perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim. Untuk nilai akuntabilitas kinerja yang mendapatkan predikat “AA” tahun 2019 yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim.
Sementara yang mendapat predikat A sebanyak 45 OPD. Antara lain, RSUD Dr. Soetomo, Dinas Sosial, RSUD dr. Saiful Anwar Malang, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Haji Surabaya, Biro Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Inspektorat, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.