Rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah merupakan instansi pemerintah yang mengelola kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan. Sehingga pengelolaan aset tetapnya merupakan bagian dari pengelolaan aset tetap daerah. Pencatatan akuntansi aset tetap BLU/BLUD tidak diatur tersendiri dalam PSAP No 13, sehingga PSAP yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan aset tetap BLU/BLUD adalah PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap.

Dunia kesehatan di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Indonesia terus bertambah. Penambahan rumah sakit tidak hanya di kota – kota besar, tetapi juga sampai ke pelosok wilayah Indonesia

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, maka yang dikatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta.

BEKASI — Pemerintah berencana menaikkan iuran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) per 1 Januari 2020. Atas dasar itulah warga Kota Bekasi mulai berbondong-bondong mendaftar Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

KS-NIK merupakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) milik Pemerintah Kota Bekasi. Melalui program tersebut, seluruh warga Kota Bekasi bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma, tanpa pembayaran premi setiap bulannya.

Petugas Pelayanan Kartu Sehat Pendopo Kota Bekasi, Alfi Febriantara membenarkan pihaknya menerima lonjakan pendaftar KS-NIK. Berdasarkan penuturan warga yang disampaikan kepada Alfi, mayoritas warga tertarik untuk mendaftar KS-NIK dengan alasan naiknya premi BPJS, Ahad (15/9)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura akhirnya memiliki aplikasi online Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan Dashboard Kementerian Kesehatan. Namun RSUD Jayapura baru menerapkan tahap pertama, yaitu front office.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai, mengatakan front office tersebut meliputi loket, kasir, IGD (Instalasi Gawat Darurat), rawat jalat, Lab, dan Radiologi.

“Kami baru tahap front office, tetapi ke depan semua unit layanan akan dilakukan sistem online,” katanya kepada wartawan usai melakukan peresmian aplikasi SIMRS, Selasa, 10 September 2019.

JAMBI – Peningkatan pelayanan kesehatan pada RSUD Abdul Manap Kota Jambi, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit tersebut. 

Dirut RSUD Abdul Manap Kota Jambi, Rudi Pardede mengatakan, sepanjang tahun 2017 ada sebanyak 77.373 pasien yang berobat di rumah sakit tersebut. Tahun 2018, jumlahnya meningkat lagi diangka 80.910. 

“Kalau tahun ini datanya belum masuk semua, akan kita sampaikan di akhir tahun nanti,” kata Rudi.

SENGETI – PDAM Tirta Muarojambi menanggapi persoalan air yang mati di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin, Sengeti. PDAM menyebutkan bahwa kondisi tersebut terjadi lantaran ada permasalahan teknis di lapangan.

“Kalau seminggu belum ada, tapi memang kondisi air kita lagi surut. Jadi, tekanannya agak berkurang,” sebut Suradi, selaku Kasi Distribusi PDAM, Tirta Muarojambi.

Ia menjelaskan bahwa benar pihak RS meminta untuk penambahan suplai air ke Rumah Sakit.

Mulai 1 Januari 2020 mendatang, manajemen RSUD Jayapura, mulai memberlakukan aturan baru.

Dikutip TribunPapua.com dari laman resmi Pemprov Papua, Kamis (12/9/2019), peraturan tersebut adalah setiap pasien hanya boleh didampingi satu orang pengunjung.

“Sudah tidak bisa lagi keluarga berbondong-bondong masuk jaga di dalam rumah sakit,” terang Aloysius Giay, Plt Dirut RSUD Jayapura, di Jayapura, Selasa (10/9/2019).

SOREANG- BPJS Kesehatan menawarkan program SCF (Supply Chain Financing) agar likuiditas rumah sakit di kota/kabupaten tidak terganggu.

Sejauh ini, sudah ada 72 rumah sakit di Jawa Barat yang menerapkan pola tersebut.

Pts Deputi Direksi wilayah Jawa Barat Mangisi Raja Simarmata menuturkan pihaknya tidak mengetahui jumlah tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD Kabupaten Bandung.

Masyarakat dapat mengakses langsung jumlah tunggakan yang sudah dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit melalui website secara terbuka.

TEMANGGUNG – ‎Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djojonegoro Temanggung terancam tak bisa membayarkan gaji para pegawai serta mengalami kesulitan biaya operasional.

Hal ini lantaran piutang belum terbayarkan rumah sakit plat merah tersebut masih cukup tinggi.

Terutama piutang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.