Pengantar 

Target tercapainya Universal Health Coverage (UHC) pada 2019, menjadikan tahun 2018 merupakan titik penting untuk memaksimalkan pencapaian tersebut. Indikator pencapaian meliputi kepesertaan, fasilitas kesehatan (akses peserta) dan pembiayaan program. BPJS akan memaksimalkan penambahan kepesertaan JKN yang tentunya membutuhkan kesiapan fasiitas pelayanan kesehatan yang ada.

Pengamatan data dari situs sistem informasi RS milik Kementerian Kesehatan menunjukkan pertumbuhan jumlah RS yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini menunjukkan menariknya dunia perumahsakitan di Indonesia terutama setelah penerapan program JKN oleh pemerintah.

Data persebaran RS secara regional meliputi 51% RS ada di Regional 1 (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten). Jumlah RS tersedikit ada di Regional 4 sebesar 5% (Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara  dan Kalimantan Tengah). Namun hal ini dapat dipahami karena area cakupannya juga sedikit. Regional 3 yang area cakupannya cukup luas (meliputi NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kepri, Kalbar, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulbawesi Barat) memiliki 25% RS. Regional 5 sebesar 6% yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua). Penambahan jumlah RS signifikan hanya terjadi di Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Papua Barat yang merupakan daerah dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah yang tinggi dibandingkan dengan NTT dan Papua yang kemampuan fiskal pemerintah daerahnya yang relatif rendah.

Di lain sisi, menariknya pertumbuhan RS harus diikuti dengan peningkatan kemampuan manajerial rumah sakit. Dengan pemberlakuan tarif berdasarkan INA CBG’s rumah sakit dituntut mampu untuk menerapkan operasional yang efektif dan efisien.

Banyak hal yang dibahas dalam outlook divisi manajemen rumah sakit tahun 2018, point-point mengenai kondisi dan antisipasi pada 2018 selengkapnya dapat diikuti pada link berikut ini.

IDI – Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KSRS) yang diketuai oleh dr Ahmad Alamsyah, Rabu (13/12/2017) melakukan survey penilaian akreditasi terhadap RSUD dr Zubir Mahmud, di Aceh Timur.

Direktur RSUD dr Zubir Mahmud, dr T Iskandar Rizal mengatakan, status akreditasi RSUD dr Zubir Mahmud saat ini dengan status tingkat dasar, dan status tersebut akan berakhir Desember 2017 ini.

Akreditasi ini, jelas dr T Iskandar, sangat penting, karena akreditasi adalah pengakuan terhadap pelayanan RS secara nasional.

“Kalau akreditasinya lulus, artinya pelayanannya sudah standart nasional. Makanya kita upayakan akreditasi di tahun ini,” ungkapnya.

Selain itu, jelas Iskandar, tahun 2019 semua RS harus sudah terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi tidak bisa lagi melayani pasien, dan BPJS tidak mau membayar pasien yang berobat menggunakan JKN, maupun JKA.

“Harapan kita mudah-mudahan dengan bantuan dan dukungan dari semua pihak semoga RSUD dr Zubir Mahmud lulus akreditasi tahun ini,” harap Iskandar, seraya menyebutkan pihaknya, telah menyiapkan segala syarat untuk menempuh akreditasi ini.

Ada 15 item yang dinilai Tim KARS, jelas Iskandar, yang menjadi penilaian prioritas tim KARS yaitu tentang pelayanan terhadap hak dan kewajiban pasien.

“Survey ini bisa saja menentukan RSUD dapat status dasar lagi, bisa madya, utama, atau bisa dapat lebih bagus lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KSRS) dr Ahmad Alamsyah, mengatakan ada empat tahap proses penilaian supaya pihaknya bisa memutuskan RSUD dr Zubir Mahmud lulus akreditasi atau tidak yaitu, tahap persiapan, bimbingan, survey simulasi, dan yang terahkir survei akreditasi.

“Semua proses sudah kita lalui, dan hari ini kita penilaian akhir untuk akreditasi,” ungkap dr Ahmad, seraya menyebutkan pihaknya akan mengumumkan hasil penilaian tersebut seminggu paska survey.

“Insya Allah setelah penilaian terakhir hari ini (Rabu-red), seminggu ke depan sudah ada hasilnya,” ungkap dr Ahmad, seraya menyebutkan, telah banyak peningkatan pada RSUD dr Zubir Mahmud, berdasarkan tahapan penilaian yang dilakukan pihaknya sebelumnya.

“Kita harapkan di tahun-tahun seterusnya ada peningkatan akreditasi, dari tingkat dasar ke madya atau lebih bagus lagi,” harap dr Ahmad. (*)

Sumber: tribunnews.com

Review Jurnal

Model Manajemen Biaya untuk Makanan dan Gizi Rumah Sakit

di Rumah Sakit Umum

Oleh: Sabran

Sumber ilustrasi: https://fthmb.tqn.com

Meningkatkan status gizi di negara manapun merupakan tantangan tersendiri. Mayoritas orang miskin berisiko tinggi terhadap kondisi dan penyakit kesehatan tertentu mengingat situasi finansial, kurangnya pendidikan, status gizi buruk dan status kesehatan yang kurang baik. Dengan cara ini, nutrisi merupakan faktor yang memperburuk ketidaksetaraan kesehatan. Rumah sakit juga memiliki peran gizi penting dalam mencegah penyakit dan menjaga kesehatan pasien mereka ini menghasilkan kebutuhan tetap untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Namun, mencapai efisiensi rumah sakit tidak mudah, apalagi saat ini ada banyak rumah sakit yang “menderita” karena tidak adanya kebijakan administratif dan keuangan, dan juga memiliki anggaran yang mengabaikan layanan sebenarnya yang diberikan oleh mereka.

Dengan demikian, nutrisi merupakan penentu penting kesehatan bagi setiap pasien. Asupan yang cukup untuk pasien merupakan bagian penting dari perawatan di rumah sakit dan konsumsi makanan seimbang sangat penting untuk pemulihan pasien. Meskipun diet hanyalah salah satu faktor gaya hidup yang mempengaruhi kualitas hidup, diet yang tepat dikombinasikan dengan pendidikan gizi dapat mempengaruhi kualitas kesehatan dan kehidupan masa depan pasien. Pentingnya makanan rumah sakit dan manfaatnya telah dipelajari dengan baik. Namun, pemberian makanan di rumah sakit merupakan proses yang sulit, diperparah lagi dengan potensi malnutrisi penderita.

Penelitian ini menggunakan metode Activity Based Costing (ABC)  di unit nutrisi rumah sakit umum dengan kompleksitas tinggi untuk menentukan biaya yang berkaitan dengan makanan yang berbeda untuk pasien rawat inap. Penelitian ini juga menyediakan analisis manajemen berbasis aktivitas (ABM) untuk unit ini.

Bagian ini merinci pengembangan dan implementasi ABC di departemen nutrisi sebuah rumah sakit dengan kompleksitas tinggi di Chile. Kunci untuk studi kasus ini adalah kemauan dari unit nutrisi untuk menyediakan akses terhadap semua informasi yang relevan. Bagian ini menjadi empat langkah: pada langkah pertama, menjelaskan proses yang terlibat dalam departemen nutrisi; Kedua, menyajikan analisis aktivitas untuk setiap kegiatan yang relevan yang dilakukan oleh unit gizi. Pada langkah ketiga, menghitung biaya dari berbagai kegiatan; dan keempat, menghitung biaya diet yang berbeda.

Langkah 1: Analisis Proses

Analisis proses memberikan informasi dasar tentang kegiatan yang dilakukan di bagian gizi. Proses utama yang diidentifikasi di departemen adalah: perawatan nutrisi, perencanaan dan produksi pangan.

Langkah 2: Analisis Aktivitas

Analisis aktivitas dibangun untuk unit nutrisi berdasarkan: analisis proses, beberapa wawancara, pengamatan langsung dan pengukuran waktu. Diidentifikasi 24 kegiatan yang dikelompokkan menjadi 5 kategori: (i) perawatan gizi, (ii) administratif, (iii) produksi pangan, (iv) pengawasan, (v)  distribusi dan kebersihan.

Langkah 3: Biaya Aktivitas

Untuk menentukan biaya dari 24 aktivitas yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan mengikuti model ABC, maka ditetapkan biaya sumber daya untuk kegiatan yang menggunakan sumber daya manusia dan biaya tidak langsung.

Langkah 4: Biaya Diet

Pasien rawat inap menerima empat kali makan pada siang hari: sarapan pagi, makan siang, istirahat camilan, dan makan malam. Beberapa diet yang paling berulang di rumah sakit adalah: diet cair, diet bubur, diet makanan ringan, diet lunak residu, diet rendah lemak, dan diet penuh. Rumah sakit ini menguraikan 36 jenis diet yang telah  diatur ke dalam 16 kelompok berbeda.

Penelitian ini membuktikan bahwa metodologi ABC dapat diimplementasikan di rumah sakit. Ada rumah sakit yang enggan menggunakan ABC karena mereka percaya bahwa itu mahal dan sulit diterapkan, para manajer tidak berkomitmen terhadap inisiatif semacam itu, dan informasinya tidak sepenuhnya dimanfaatkan dalam sistem berbasis aktivitas. Namun, penelitian ini memberikan model yang dapat ditiru untuk departemen nutrisi lain yang dapat diperluas ke seluruh rumah sakit.

Liliana Neriz , Alicia Nunez dan Francisco Ramis

BMC Health Services Research 2014 14: 542

https://doi.org/10.1186/s12913-014-0542-0

© Neriz dkk; pemegang lisensi BioMed Central Ltd. 2014

Diterima: 13 Maret 2014

Diterima: 20 Oktober 2014

Diterbitkan: 13 November 2014

SUSUNAN ACARA

PEMANTAPAN RS RUJUKAN PROVINSI DAN RS RUJUKAN REGIONAL

SERTA SISTEM PENGAMPUAN RS RUJUKAN NASIONAL DAN RS VERTIKAL DALAM LAYANAN RUJUKAN NASIONAL

Jakarta, 11-13 Desember 2017

MAKASSAR – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar di bawah pimpinan dr Ardin Sani, meraih penghargaan pelayanan publik award 2017.

RSUD Makassar mendapat penghargaan itu bersama dua organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yakni PTSP dan Dukcapil Makassar, karena dinilai mampu menjadi role model pelayanan publik Kemenpan RB.

Penyerahan penghargaan itu diserahkan di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin Makassar, Senin (4/12/2017) dalam acara acara forum konsultasi pelayanan publik dan penyerahan penghargaan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintahan kota Makassar.

Acara tersebut digelar Badan Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Direktur RSUD Makassar, dr Ardin Sani mengungkapkan raihan yang dicapainya itu berkat kerja keras seluruh pegawai RSUD Makassar mulai dari cleaning servis sampai jajaran direksi yang terus berbenah meningkatkan pelayanan publik rumah sakit.

“Penghargaan ini patut disyukuri dan harus menjadi semangat untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Makassar khususnya di RSUD Makassar,” ungkap Ardin.

Ardin menuturkan penghargaan pelayanan publik terbaik itu tak lepas dari bimbingan dan arahanWali Kota Makassar, yang getol mewujudkan Makassar menjadi kota dunia.

“Insya Allah kita akan terus bergerak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Makassar,” ucap Ardin.

Kepala Bagian Ortala Makassar, Mohammad Syarif,engatajan penyerahan penghargaan pelayanan publik di lingkup SKPD Pemkot Makassar ini meliputi 25 Dinas, 15 Kecamatan, 30 Kelurahan dan 20 Puskesmas, yang semuanya memenuhi 6 kriteria penilaian pelayanan publik kelas dunia.

“Kriteria penilaian ada 6 kategori yakni, standar pelayanan, tersedianya sarana dan prasarana, adanya tempat konsultasi, tempat pengaduan, adanya sistem informasi pelayanan publik dan adanya inovasi di setiap SKPD,” ujarnya.

Syarif menambahkan, Disdukcapil, RSUD Daya, dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), menjadi tiga dinas percontohan role model di Makassar, sebagai pelayanan publik yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

“Diharapkan hal ini mampu memotivasi SKPD yang lainnya agar bisa setara,” pungkasnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

Jurnal Open Access

Proses Humanisasi Mengintegrasikan Dimensi Individu, Organisasi dan Sosial Rumah Sakit

Perhatian dengan humanisasi di rumah sakit telah menjadi fitur yang semakin umum dalam perdebatan yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, kebijakan publik dan manajemen rumah sakit . Namun, yang terjadi di  rumah sakit di Brasil  rata-rata humanisasi belum melampaui tahap wacana dan belum menghasilkan perubahan perilaku organisasi secara substantif. Perubahan ini berarti tantangan yang lebih besar terutama di organisasi rumah sakit.  Dari pengalaman dalam pelaksanaan program humanisasi di rumah sakit, kami menganalisis perubahan budaya yang dihasilkan, menyoroti hambatan yang dihadapi dan tindakan utama yang diambil untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan pelajaran penting: (1) ini merupakan komitmen organisasi terhadap perbaikan layanan kesehatan secara terus -menerus dengan memusatkan perhatian pada salah satu elemen paling penting manusia; (2) untuk melaksanakan prakarsa tersebut, perlu dikembangkan tindakan sosial seperti hubungan dengan pemerintah, pasar dan masyarakat; (3) perlu diadakan sebuah debat ilmiah, meskipun baru mulai, mengenai peran dan relevansi psikologi klinis di rumah sakit. Hasil dikelompokkan sebagai dimensi individu, sosial dan organisasi yang mencerminkan aspek substantif dari proses perubahan dalam lingkungan yang kompleks.

Selengkapnya:

http://journals.sagepub.com.ezproxy.ugm.ac.id/doi/pdf/10.1177/0972063417699668

Informasi artikel

Volume: 19 terbitan: 2, halaman: 224-243

Artikel pertama yang dipublikasikan secara online: 15 Mei 2017; Terbitan terbitan: 1 Juni 2017

https://doi.org/10.1177/0972063417699668