BEKASI – PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat, lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Polres Bekasi Kota. Penadatanganan tersebut berisi tentang penanganan korban kecelakaan lalulintas jalan dan penumpang umum secara terpadu, yang dirujukan ke 14 rumah sakit di wilayah Kota Bekasi, Kamis (4/2/2016).

Kepala Jasa Raharja Cabang Jawa Barat, Deyla Indra mengatakan rujukan tersebut meliputi satu rumah sakit daerah, dan tiga belas rumah sakit swasta yang berada di Kota Bekasi. Asuransi yang diberikan oleh Jasa Rahaja atas korban kecelakaan lalu lintas, ada beberap kategori.

“Untuk korban kecelakaan lalulintas yang dirawat di rumah sakit, Jasa Rahaja akan memberikan bantuan maksimal Rp 10 Juta. Sementara korban yang menderita cacat tetap Rp 25 juta, sedangkanuntuk korban meninggal dunia akan diberikan uang santunan sebesar Rp 25 juta,” ujar Indra usai melakukan penandatangan nota kesepahaman di Polres Bekasi Kota.

Lanjut Indra, setiap korban kecelakaan laulintas, akan di tangani terlebih dahulu oleh Kepolisian Bekasi Kota, yang akan menghantarkan korban laka lalin ke rumah sakit yangsudah menjadi rujukan dari PT Jasa Raharja.

“Di lapangan nanti, kalau ada kecelakaan, polisi akan akan langsung mengarahkan korban ke rumah sakit yang kerjasama. Setelah mendapatkan laporan baik dari rumah sakit ataupun polisi, kita akan jemput bola untuk membatu mengurus administrasi klaim biaya atau santunan,” kata Indra, seraya menambahkan, bahwa sepanjang tahun 2015, PT Jasa Raharja telah mengeluarkan biaya klaim sebesar Rp19,9 Miliyar, untuk korban luka, cacat tetap dan meninggal dunia di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Sementara untuk kecelakaan yang tidak terpantau, kembali Indra menjelaskan, keluarga korban atau ahli waris bisa mendatangi kantor Jasa Raharja dengan menyertakan laporan hasil penyelidikan dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota, “Petugas Jasa Raharja juga rutin datang ke rumah sakit dan Polres, untuk konsultasi dan mengurus santunan. Kami berharap masyarakat yang jadi korban kecelakaan, tidak lagi ragu-ragu untuk datang ke rumah sakit. Untuk urusan biaya, kami akan urus karena sudah ada kerjasama ini,” terangnya.

Korban kecelakaan yang mengalami luka dan pembiayaannya melebihi maksimal klaim Jasa Raharja, mereka dapat mengurus biaya tambahan dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

“Kalau biayanya melebihi, bisa diurus juga tambahan biaya pakai BPJS. Tapi yang pertama harus Jasa Raharja,” pungkasnya.

Hingga saat ini PT Jasa Rahaja Cabang Jawa Barat sudah bekerjasama dengan 126 rumah sakit di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jumlah ini bisa terus bertambah, sebab Jasa Raharja terus menjalin komunikasi dengan rumah sakit di Jawa Barat.

“Terutama bagi rumah sakit yang sudah memiliki fasilitas rawat inap yang memadai,” imbuh Indra.

Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Herry Sumarji  dalam penadatangan nota kesepahaman tersebut, berharap kerjasama ini bisa membantu masyarakat. Setelah kerjasama ini, dirinya tidak ingin ada korban kecelakaan yang ditolak rumah sakit karena tidak ada penjamin.

“Korban kecelakaan warga mana saja, kalau terjadi di Kota Bekasi  harus di tolong secepat mungkin, dibawa ke rumah sakit. Tidak ada lagi mengurus administrasi terlebih dahulu sebelum di tangani. Karena penanganan yang cepat bisa meminimalisir adanya korban meninggal dunia,” ungkap Herry. (Alfi)

Sumber: beritaekspres.com

Semarang – Kasus kematian ibu melahirkan di Jawa Tengah, pada 2015, mencapai 619 orang. Jumlah itu, menurun dibanding 2014, yang angkanya 711 orang. Penurunan terjadi pada kasus kematian bayi usia 0-1 tahun yang pada 2014, sebanyak 5.666 anak, menjadi 5.571 anak pada 2015.

Namun yang mencemaskan, mayoritas kematian ibu dan bayi justru terjadi di rumah sakit. “Sebanyak 85 persen lebih kasus kematian ibu dan bayi baru lahir, justru di rumah sakit,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, di sela-sela pembahasan penekanan angka kematian ibu dan bayi, di Semarang, Kamis, 4 Januari 2016. ”Tentu ini memprihatinkan.”

Untuk membahas masalah itu, Dinas Kesehatan Jawa Tengah menggelar pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, dan dokter spesialis kebidanan, bidan, serta tim mentor. “Penyebab kematian di rumah sakit harus diminimalisasi. Demikian pula penyebab lainnya,” kata Yulianto.

Penyebab kematian di rumah sakit itu, kata Yulianto, di antaranya disebabkan tidak semua rumah sakit memiliki dokter spesialis kandungan yang siaga 24 jam. “Hanya Rumah Sakit DR Kariadi, yang dokter kandungannya siaga 24 jam,” kata dia.

Hal lain yang juga harus diperhatikan, kata Yulianto, terkait kecakapan tim medis di rumah sakit, dalam menangani persalinan darurat. Juga, ketepatan Rumah Bersalin, Puskesmas, atau klinik bersalin, mengirim pasien rujukan. Sehingga tidak terlambat  mengirim pasien rujukan. “Jangan sampai terlambat merujuk. Penangan di rumah sakit jadi tidak maksimal, menyebabkan ibu atau bayi meninggal,” ujarnya.

Terkait dengan perbaikan sistem layan rujukan, di beberapa daerah sudah menerapkan program Si Jari EMAS (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal and Neonatal survival). Sebuah sistem berbasis pesan singkat telepon genggam untuk mempermudah proses rujukan ke rumah sakit. Ada juga program Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), melalui call center 119.

Ketua EMAS Jawa Tengah, Hartanto Hardjono, mengatakan Pemerintah Jawa Tengah membentuk Tim Koordinasi Penyelamatan Ibu dan bayi Lahir. “Tim ini harus mesinergikan dan mengintegrasikan perbaikan pelayanan dan sistem informasi rujukan. Sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan,” kata dia.

Jawa Tengah adalah satu di antara enam provinsi penyumbang angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia.

SOHIRIN

Sumber:  tempo.co

Jakarta – Berlayar ribuan mil menembus gelombang laut, sudah dilalui KRI dr Soeharso dari Sumatera hingga Papua. Teranyar, KRI dr Soeharso baru menuntaskan misi kemanusiaan di Republic Democratic Timor Leste (RDTL) beberapa waktu lalu.

Kapal perang TNI AL satu ini berbeda dengan yang lainnya, karena menjadi rumah sakit terapung andalan di Indonesia. Di dalamnya dilengkapi fasilitas layaknya sebuah rumah sakit besar yang memiliki dokter spesialis hingga peralatan medis lengkap.

Detikcom kali ini berkesempatan mengikuti misi pelayanan kesehatan KRI dr Soeharso ke enam pulau terdepan yang akan mulai berlayar Kamis (4/2/2016) hari ini. KRI ini siap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terdepan.

KRI dr. Soeharso telah menyiapkan lima ruang operasi, enam poli, serta 51 dokter spesialis yang siap melayani lebih dari 2.000 pasien. Pulau pertama yang akan dikunjungi adalah Pulau Kisar, lalu Pulau Wetar, Pulau Liran, kemudian Pulau Moa, Lakor dan Leti yang berada di satu gugus kepulauan.

KRI dr. Suharso ini merupakan kapal kelas Landing Platform Dock buatan Korea Selatan yang dibeli seharga $ 37,5 AS. Memiliki rentang panjang kapal mencapai 122 meter, dengan bebobot mati 16.000 ton, dan memiliki geladak apronnya yang mampu menampung tiga helikopter ringan.

Semula KRI ini bernama KRI Tanjung Dalpele yang berfungsi sebagai kapal bantu angkut personel (BAP), dan kapal bantu rumah sakit (BRS). Kemudian pada tanggal 17 September 2008 kapal ini diubah menjadi kapal rumah sakit dr Soeharso.

Nama dr Soeharso diambil dari dokter ahli bedah tulang pada masa perjuangan kemerdekaan. KRI Soeharso memiliki logo palang merah besar di tengah lambung kapalnya. Sementara bendera merah putih berkibar di puncak menara kapal. Umumnya kapal perang, KRI dr Soeharso juga didominasi warna abu-abu muda.

Kapal perang rumah sakit milik TNI AL ini sudah beberapa kali terlibat misi kemanusiaan di berbagai penjuru Nusantara. Dalam catatan detikcom, kapal ini pernah lego jangkar untuk melayani kesehatan di Tanjung Pandan, gempa dan banjir di Papua, operasi katarak di Surabaya, kebakaran hutan di Riau, dan lainnya.

Sumber: detik.com

RSI MUHAMMADIYAH KENDAL merupakan salah satu amal usaha milik persyarikatan Muhammadiyah, yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan yang prima, profesional dan Islami sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dan teknologi modern dengan tidak meninggalkan fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal berhasil mendapatkan Standar Akreditasi dan ISO 9001:2008 dari British Standard Institute (BSI) yang berada di Indonesia

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, kita senantiasa diberi petunjuk untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, dalam mengemban amanah umat khususnya melalui Rumah Sakit Islam Kendal. Rumah Sakit Islam Kendal merupakan salah satu amal usaha milik persyarikatan Muhammadiyah, yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan yang prima, profesional dan Islami sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dan teknologi modern dengan tidak meninggalkan fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Islam Kendal dituntut untuk selalu meningkatkan kwalitas, yaitu mutu pelayanan, agar Rumah Sakit Islam Kendal dapat terus eksis dalam persaingan regional, nasional dan global di dunia perumah sakitan yang mulai bermunculan. Dengan visi ” Menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan yang terkemuka di jalur pantura Jawa Tengah dengan pelayanan Prima, Profesional dan Islami pada tahun 2015″ maka mau tidak mau seluruh jajaran karyawan Rumah Sakit Islam Kendal harus segera memacu diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan keluarganya. Bersama ini pula kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran di Rumah Sakit Islam Kendal.

Bermula dari berdirinya YARSI (Yayasan Rumah Sakit Islam) yang beranggotakan + 10 (sepuluh) unsur ORMAS termasuk Muhammadiyah. Ormas yang tergabung dalam (YARSI) dan menawarkan untuk dikelola oleh salah satu dari Ormas. Dari 10 (sepuluh) Ormas tersebut hanya Muhammadiyah yang bersedia melanjutkan pendirian Rumah Sakit, dengan syarat harus bersertifikat dan dikelola secara penuh oleh Muhammadiyah. Setelah semua ormas bersepakat untuk dikelola secara penuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, maka pada waktu itu (tahun 1993) dimulailah proses awal pembangunan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal dengan didukung oleh seluruh warga Muhammadiyah Kendal, dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 15 Januari 1996.

Sumber: muhammadiyah.or.id

MEDAN– Rumah sakit harus bisa menjadi wadah dalam membantu pertolongan pertama bagi masyarakat yang sedang sakit atau membutuhkan pertolongan medis. Pertolongan pertama dan mengutamakan keselamatan pasien merupakan tugas utama bagi setiap rumah sakit.

Hal itu disampaikan, dr H Hasanul Arifin yang juga Wakil Direktur Medis RSU Permata Bunda kepada Waspada Online, Rabu (3/2).

“Pelayanan Rumah Sakit Permata Bunda seperti rumah sakit umum, karena semua kalangan masyarakat kita tangani di sini. Dalam pelayanan yang kita utamakan adalah nyawa pasien karena ini menjadi tugas rumah sakit dan saya sebagai dokter harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” ungkapnya.

Berbagai keluhan masyarakat yang datang ke rumah sakit juga bermacam-macam salah satunya adalah masalah biaya pengobatan. Namun pihak rumah sakit tetap berupaya untuk melakukan pertolongan pertama terlebih dahulu.

“Pertama kali kita tolong, masalah biaya pengobatan. Kita bisa bicarakan soal biaya dengan pasien ataupun pihak keluarga terkait administrasi dan saya kira hampir 70 persen pasien di rumah sakit ini menggunakan BPJS semua dan cukup terbantulah masyarakat dengan BPJS,” tuturnya.

Dan RSU Permata Bunda juga sudah menjadi rumah sakit tipe B dan sekarang sedang proses akreditasi nasional,” tutupnya.(wol/eko/data1)

Sumber: waspada.co.id

Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng,  Jakarta Barat, membludak. Hingga Rabu (3/2) ini, tercatat ada sebanyak 19 pasien DBD yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Wakil Direktur Utama RSUD Cengkareng, Dwi Yani Mahastuti mengatakan, sejak awal 2016, jumlah pasien DBD membludak hingga menimbulkan antrean di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Jumlah pasien DBD meningkat tajam menjadi 85 persen memasuki Januari 2016. Lonjakan pasien itu mengakibatkan antrean di ruang IGD,” katanya.

Dwi mengutarakan, dari 19 pasien DBD yang berobat ke rumah sakit ini, 10 orang di antaranya masih mengantre di ruang IGD. Mereka menunggu antrean dengan kursi roda dengan kondisi tangan dipasangi selang infus.

“Cengkareng menjadi kecamatan dengan kasus DBD terbanyak di Jakarta Barat. Total ada sekitar 95 pasien yang dirawat dari Januari sampai sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, membludaknya pasien di rumah sakitnya tersebut salah satunya terjadi karena adanya sejumlah pasien yang menolak dirujuk ke rumah sakit lain, meskipun seluruh kamar di IGD penuh. Alasannya rumah sakit rujukan tersebut dari tempat tinggal mereka.

“Ini menjadi kendala kami dan tantangan untuk mengedukasi mereka,” tandasnya.

Sumber: beritajakarta.com

ARJAWINANGUN –  Dalam proses akreditasi, RSUD Arjawinangun terus berbenah. Salah satunya dengan membentuk  petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

PPI ini guna  menjaga keselamatan petugas dan pasien terhadap penyebaran infeksi melalui sampah rumah sakit. Dengan adanya PPI,  pasien dan petugas bisa dicegah dari  bahayanya infeksi.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Arjawinangun, mengatakan Dr  Bambang Sumardi,  penyelenggaraan sosialisasi PPI melibatkan semua elemen termasuk perawat, cleaning service, satpam, panitia keselamatan rumah sakit dan panitia PPI guna menanggulangi pencegahan penyebaran infeksi.

“Bahanyanya virus dan kuman yang dihasilkan dari sampah rumah sakit mendapatkan perhatian khusus dari petugas rumah sakit, sehingga membentuk PP,” kata Bambang.(cecep)

Sumber: radarcirebon.com

Untuk mendekatakan akses pelayanan kesehatan di daerah kepulauan, salah satunya di Maluku, maka Menteri Kesehatan menetapkan tiga Rumah Sakit Maluku sebagai Rumah Sakit regional.

“Penetapan ketiga Rumah Sakit ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2015,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku, Yoke Rahail, Rabu (3/2/2016).

Dikatakan, Rumah Sakit Regional pertama ada di Rumah Sakit Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dengan mengkafer masyarakat yang sakit dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Seram Bagian Barat (SBB).

Untuk Rumah Sakit Regional II terdapat di Rumah Saki Karel Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara, (Malra) dengan mengkafer masyarakat yang sakit dari Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD).

Sementara Rumah Sakit Regional III terdapat di Rumah Sakit Umum Namlea dengan mengkafer masyarakat yang sakit dari Kabupaten Buru Selatan dan Buru secara menyeluruh.

Menurutnya, penetapan Rumah Sakit regional ini untuk mengatasi kesulitan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berada di daerah kepulauan dalam hal ini daerah terpencil, tertinggal dan tedepan.

Sumber: beritamalukuonline.com

MEDAN– Sejumlah pengelola rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, mengharapkan pemerintah untuk membantu pengadaan tempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Menurut Head General Affairs Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, Rudianto Manalu, pihaknya kesulitan menyediakan insenerator limbah B3 dikarenakan keterbatasan lahan.

“Selama ini kami terpaksa membuang limbah B3 ke Cileungsi, Bogor. Kami mendukung 100 persen langkah DPRD untuk membantu kami agar bisa menanggulangi limbah. Kami berharap, kami nggak lagi mengirim limbah ke sana. Biayanya cukup besar,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Sumut, Selasa (2/2).

Senada dengan itu, Direktur Utama Rumah Sakit Santa Elisabeth, Maria Kristina, menambahkan bahwa pihaknya pernah mencoba mengurus izin pengadaan insenerator limbah B3. Namun hingga kini belum diselesaikan karena sulitnya mengurus izin tersebut.

“Kami pernah mengajukan persyaratan-persyaratan itu. Waktu itu 17 Maret 2011 kami sudah memulai. Tetapi, seperti yang disampaikan ibu Rismayani (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLH Sumut) tadi, bahwa itu tidak mudah,” aku Maria.

Lebih lanjut ia menuturkan, RS Santa Elisabeth telah mengeluarkan banyak biaya untuk pengadaan alat insenerator, tetapi tidak dapat dipergunakan karena belum mendapatkan izin.

“Kami sudah duluan beli insineratonya, tapi belakangan izinnya bermasalah. Insineratornya tidak sesuai dengan yang diharapkan BLH. Kami berharap bisa mempergunakan itu, karena kami sudah keluar biaya untuk membeli itu. Kalau memang ada maksud dari DPRD untuk menghadap Kementerian Lingkungan Hidup, kami berharap kami bisa terbantu,” katanya.(wol/cza/data2)

Sumber: waspada.co.id

Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah mengupayakan penambahan partisipasi rumah sakit swasta yang berdomisili di wilayah setempat terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 2016.

“Dinas Kesehatan silakan evaluasi rumah sakit swasta yang sampai 2015 kemarin belum mau bekerja sama dengan program BPJS. Kalau tidak mau juga, evaluasi saja keberadaanya karena itu wewenang daerah,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.

Data melalui Dinas Kesehatan setempat tercatat dari total 37 rumah sakit swasta yang beroperasional di Kota Bekasi hingga 2015, baru 16 di antaranya yang telah melayani pasien BPJS.

“Panggil pihak BPJS, berikan laporan kepada mereka perihal indikator keterlibatan rumah sakit swasta yang secara administrasi maupun profit belum bisa melaksanakan BPJS,” katanya.

Selain itu, dia juga menginstruksikan Dinkes Kota Bekasi untuk membuat surat edaran kepada pengelola perihal kerja sama BPJS dengan rumah sakit swasta setempat.

“Kalau masih belum juga mau berpartisipasi sejalan visi misi Kota Bekasi, tentu akan ada evaluasinya,” katanya.

Dikatakan Rahmat, minat masyarakat memanfaatkan BPJS kesehatan untuk berobat masih cukup tinggi, sehingga rumah sakit negeri dan swasta selalu diserbu pemegang kartu BPJS.

“Walaupun begitu, penggunaan layanan BPJS tidak akan berbenturan dengan kartu kesehatan lainnya. Kota Bekasi mempunyai program kesehatan sendiri bernama Program Bekasi Sehat yang berasal dari APBD Kota Bekasi,” katanya.

Sementara kartu BPJS kesehatan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat, sehingga kedua program tersebut tidak akan berbenturan secara administrasi.
(Adv).

Sumber: antaranews.com