manajemenrumahsakit.net :: Pematangsiantar (SIB)- Rumah Sakit (RS) Vita Insani Kota Siantar yang sebelumnya masih RS Kelas C direkomendasikan naik kelas menjadi RS Kelas B.
Hal tersebut disampaikan Tim Kementerian Kesehatan dipimpin Chairul Radjab Nasution usai kunjungan verifikasi terhadap kesiapan rumah sakit itu
manajemenrumahsakit.net :: SAMPIT — Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit, Kabupatan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, naik sebesar 50 persen.
“Tarif baru tersebut akan mulai diberlakukan terhitung sejak awal Februari 2015 nanti, terutama untuk layanan kelas I, II dan VIP,” kata Rirektur RSUD dr Murjani Sampit, Deni Muda Perdana kepada wartawan di Sampit, Sabtu (24/1/2015).
Pemberlakukan tarif baru tersebut untuk penyesuaian karena selama ini tarif yang dipergunakan merupakan tarif lama, yakni ditetapkan sejak 2001 lalu.
Sesuai ketentuan idealnya tarif rumah sakit paling lama maksimal enam tahun sudah dilakukan perubahan, namun hal itu tidak dilakukan pihak rumah sakit dr Murjani Sampit.
Menurut Deni, perubahan tarif harus dilakukan pihak rumah sakit karena untuk penyesuaian atau mengikuti perubahan harga pasar terutama untuk bahan habis pakai setiap tahun mengalami kenaikan.
Perubahan tarif di RSUD dr Murjani Sampit karena ada berbagai hal dan pertimbangan, terutama jika dilihat dari segi kondisi masyarakat, keadilan, kemampuan dan lain sebagainya. sehingga baru tahun ini dilakukan perubahan tarif.
“Yang naik hanya untuk tarif pelayanan kelas I, II dan VIP. sedangkan untuk kelas III sudah mengalami perubahan sejak 2012 lalu,” katanya. (ANT)
Sumber: lampost.co
manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Minimnya rumah sakit untuk mengatasi penyakit kanker anak di Indonesia menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan.
manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui bahwa fasilitas dan rumah sakit di Pekanbaru masih kurang. Tidak dipungkiri kondisi ini membuat sebagian pasien mengeluhkan penolakan rumah sakit BPJS disejumlah rumah sakit di Pekanbaru
Kepala BPJS Cabang Pekanbaru, Mairiyanto mengatakan kondisi ini disebabkan jumlah penduduk Pekanbaru yang tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit pendukung BPJS Kesehatan di Pekanbaru.
“Jumlah penduduk kita sudah mencapai 1 juta lebih, sementara rumah sakit di Pekanbaru ini cuma ada berapalah. Inilah yang jadi kendala utama, atau kesulitan kita saat ini,” katanya, Kamis (22/01/2015).
Dia menyebutkan, hal lain yang menyebabkan hal ini terjadi juga fasilitas rumah sakit yang belum memadai. Dia sering mendapat laporan terkait penolakan pasien beberapa rumah sakit. Pihak BPJS sepertinya belum bisa berbuat banyak. Sejumlah rumah sakit di Pekanbaru juga terikat kontrak dengan perusahaan atau lembaga lain.
“Inilah yang jadi kendala. Memang itu kewenangan kita. Tapi untuk membangun rumah sakit, itu bukan kewenangan BPJS. Itu kewenangan pemerintah. Kita sudah sampaikan juga ke pemerintah,” tambahnya.
Mairiyanto menilai hal ini adalah fenomena kasus perkasu. Tidak semua rumah sakit, dan tidak semua rumah sakit di Riau yang mengalami overload. Dia mengakui bahwa sejauh ini kendala utamanya berkaitan dengan program BPJS dan sarana fasilitas untuk menjalankan program tersebut. “Kalau ada kejadian seperti ini, lapor saja ke kita,” ujarnya.
manajemenrumahsakit.net :: Direktur Utama RSUP Adam Malik Medan Yusirwan menemui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mulyana di kantornya, jalan Gatot Subroto, Medan, Jum
manajemenrumahsakit.net :: KBRN, Pekanbaru :
Mesin robot memang berguna dalam membantu aktivitas manusia. Maka dari itu, rumah sakit baru, Pusat Medis Universitas California San Francisco (UCSF) di Mission Bay, Amerika Serikat, mencoba tenaga robot untuk meningkatkan pelayanan perawatan.
Tenaga medis pada pusat kesehatan itu pun cukup terbantu dengan 25 robot otonom yang ukurannya sebsar mesin cuci. Meski kecil, jangan anggap remeh kemampuan robot otonom itu.
Melansir
manajemenrumahsakit.net :: MAKASSAR, BKM– Kejaksaan Negeri Makassar mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji, tahun 2014.
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Deddy Suwardy Surachman Selasa (20/1) mengatakan, pihaknya sedang fokus menyelidiki unsur melawan hukum dalam pengelolaan dana tersebut. Itu dilakukan setelah tim penyelidik menerima laporan masyarakat terkait adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana.
“Kami segera meningkatkan status penanganan kasus ini dari ke tahap penyelidikan ke penyidikan,” tegas Deddy.
Dia menguraikan, adanya dugaan penyimpangan juga diperkuat dengan adanya LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Deddy tidak menampik jika pihak BPK dalam kasus tersebut telah menemukan adanya indikasi kerugian negara.
“Hasil temuan BPK menemukan ada kerugian negara dalam penggunaan dana BLUD tahun 2014 lalu. Kasus ini kami anggap sudah layak untuk ditingkatkan ke penyelidikan, ” tandasnya.
Terpisah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji, Enrico Marentek mengatakan, pihaknya telah menggunakan dana BLUD sesuai aturan dan telah sesuai prosedur.
“BLUD memiliki esensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan harus sesuai BLUD, ” ujarnya.
Tujuannya untuk peningkatan pelayanan dan efesiensi penggunaan anggaran, bukan untuk peningkatan anggaran. BLUD mulai dibentuk sejak tahun 2012 dan mulai efektif sejak 2013, yang bertujuan agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.
Enrico juga mengatakan, penggunaan dana BLUD bukan saja hanya untuk pelayanan, tetapi juga digunakan untuk membayar biaya operasional rumah sakit.
Dia menguraikan, pihaknya telah menerima dana BLUD untuk anggaran 2014 dari pemerintah daerah Rp. 38 miliar.
“Semua dana itu tidak kami gunakan. Semuanya masih ada sisa Rp 6 miliar. Kami hanya gunakan dana BLUD Rp 32 miliar saja untuk peningkatan mutu pelayanan, sisanya telah kami kembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 6 miliar, ” tukas Enrico.
Enrico menambahkan, jika kondisi RSUD Labuang Baji sejak 1936 memang tidak memadai, walaupun sudah diperbaiki, masih saja ada yang rusak. (mat/cha/c)
Sumber: beritakotamakassar.com
manajemenrumahsakit.net :: Pada Rabu pagi (21 Januari) di kota Hanoi, Kementerian Kesehatan Vietnam mengadakan konferensi online tentang penggelaran pekerjaan kesehatan tahun 2015 dan orientasi pekerjaan tahapan 2016-2020. Menurut rencana Kementerian ini, pada tahun 2015, instansi kesehatan akan menggelarkan penyelesaian banyak proyek bangunan rumah sakit, turut menangani situasi kelebihan pasien di rumah sakit. Kementeritan Kesehatan juga mendorong cepat laju penyelesaian Proyek rumah sakit pusat untuk anak-anak dan untuk kaum lansia, rumah sakit kandungan dan bersalin pusat, rumah sakit Vietnam-Jerman dan lain-lain. Semua rumah sakit di bawah Kementerian harus mendaftarkan diri agar sampai akhir tahun ini, ada 50% dan sampai pertengahan tahun 2016 ada 2/3 jumlah rumah sakit di pusat yang berkomitmen tidak membiarkan terjadi keadaan satu ranjang dua pasien.
Seiring dengan itu, Kementerian Kesehatan mencanangkan gerakan
Podcast Hospital Management Talk Episode 3Podcast Hospital Management Talks Episode 3 “Kesiapan Rumah Sakit dalam Menghadapi Gelombang…
Podcast Hospital Management Talk Episode 2 Sesi#2Podcast Hospital Management Talk Episode 2 Sesi#2 "Keterlambatan Klaim di tengah Lonjakan Kasus…
Podcast Hospital Management Talk Episode 2 Sesi#1Podcast Hospital Management Talk Episode 2 Sesi#1 "Keterlambatan Klaim di tengah Lonjakan Kasus…
Podcast Hospital Management Talks Episode 1Podcast Hospital Management Talks Episode 1 “Memastikan Supply Logisitik Kesehatan : Oksigen…
