manajemenrumahsakit.net :: Medan, (Analisa). Komisi E DPRD Sumut melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Prof HM Yamin Medan, Senin (12/1). Dalam sidak tersebut diketahui ternyata banyak rumah sakit di Sumatera Utara yang tidak berkembang karena terkendala pemenuhan sumber daya manusia (SDM).
Sidak tersebut dipimpin Sekretaris Komisi E, Firman Sitorus, didampingi anggota Richard Pandapotan Sidabutar, SE dan Philips Perwira Juang Nehe.
Sebelumnya, sesuai dengan temuan di lapangan, Richard Pandapotan Sidabutar,SE dari Fraksi Gerindra mengkritisi, kondisi rumah sakit umum (RSU) Parapat sebenarnya tidak cocok jadi rumah sakit. Tetapi lebih cocok hanya sebagai Puskemas. Dia bahkan menanyakan tipe RSU Parapat karena diketahui dari tahun ke tahun tidak ada penambahan SDM seperti dokter
“RSU Prapat itu berada di daerah pemilihan saya. Diketahui dokternya setiap tahun hanya dua saja sehingga diniltai tidak berkembang. Kondisi kekurangan dokter ini sudah saya sampaikan saat reses ke pemerintah kabupaten,” katanya.
Mendengar informasi dari Richard, Kadis Kesehatan Provsu, dr RR S.H Surjatini, M.Kes mengaku di Simalungun ada tiga rumah sakit tetapi sebuah bermasalah. “Permasalahan sekarang semua rumah sakit milik pemerintah itu kecukupan SDMnya sangat sulit. Padahal, untuk menentukan rumah sakit tersebut kelas apa? Harus memenuhi persyaratan, salah satunya SDM.
Menurutnya, dari persyaratan, seperti sarana dan prasarana, SDM yang sangat sulit. Makanya, untuk bisa membantu disarankan pemerintah memiliki program menyekolahkan dokter atau menerima PNS dari dokter yang sudah lulus. “Kalau menunggu pengangkatan cukup berat dikarena pusat yang menentukan paling tidak hanya bisa menyekolah atau menarik orang yang sudah lulus ke tempat itu. Orang mau ditempatkan asalkan intensiftnya sesuai,” katanya.
Selain itu, manajemen harus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena biasanya rumah sakit setelah diakrediatasi bisa menjadi BLUD sehingga bisa menganggarkan SDM dari luar dan membayarnya melalui BLUD tersebut. Jika tidak akan sulit dan hanya tertentu saja.
Terkait masalah SDM, lanjut Kadis Kesehatan Sumut, sebenarnya Komisi E tidak perlu jauh-jauh dalam mengambil sampel, di rumah sakit pendidikan USU juga masih bermasalah.
“Kita sering mendengar ada kepala daerah atau pejabat ingin membangun rumah sakit. Kalau fisiknya saja memang cepat, tetapi membangun SDM belum tentu terpenuhi,” ujarnya.
Kepala Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan, Bambang Suprayetno, SMK mengatakan, Dinkes juga sudah menyebarkan surat ke pemerintah kabupaten/kota ditembuskan ke Komisi E DPRD Sumut terkait tentang data rumah sakit, jumlah SDM yang kurang dan yang dibutuhkan. “Kita sudah sebar surat ini kepemerintah kabupaten/kota setahun yang lalu,” ucap Bambang.
Mendengar penjelasan itu, Richard meminta agar segera mengirim kembali lagi ke Komisi E karena susunan struktur Komisi E sudah berganti.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Sumut, Firman Sitorus, SE mengatakan sidak ke Dinas Kesehatan Provsu sebagai bentuk pengawasan yang melekat. Apalagi, Komisi E yang menangani masalah kesehatan dengan mitra salah satunya Dinas Kesehatan Provsu. “Kunjungan ke kantor Dinkes Provsu ini untuk melihat kondisi terkini dan menanyakan prosedur-prosedur. Misalnya, terkait perizinan rumah sakit. Berapa jumlah rumah sakit di Sumut dan bagaimana stok obata-obatan khususnya untuk kabupaten/kota dan bencana seperti Sinabung. Apakah cukup,”katanya.
Mendengar ini, Sekretaris Dinkes Sumut, Drs Afwan APT mengaku stok obat-obatan untuk pengungsi Sinabung cukup bahkan sudah ada tim yang diturunkan ke sana untuk menanganinya.
Terkait obat-obatan untuk kabupaten/kota, Dinkes Provsu tentunya sebelum memberikan terlebih dahulu meminta kebutuhan dari kabupaten/kota dan stok yang ada. “Jangan nantinya diberi bantuan ternyata dijadikan stok. Itu yang tidak kita inginkan. Kita minta pemerintah daerah sebelum meminta juga melaporkan stoknya juga,” katanya. (maf)
Sumber: analisadaily.com